Category: Bisnis.com

  • Kemendagri Panggil Bobby Nasution dan Muzakir Manaf Soal Polemik Pemindahan Wilayah 4 Pulau

    Kemendagri Panggil Bobby Nasution dan Muzakir Manaf Soal Polemik Pemindahan Wilayah 4 Pulau

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam waktu dekat.

    Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah pada Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali mengatakan upaya pertemuan kedua gubernur itu dilakukan dalam rangka mendiskusikan tentang batas administratif empat pulau yang sebelumnya diakui oleh Kabupaten Aceh Singkil, kini masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025 kemarin.

    “Jadi nanti akan kita pertemukan keduanya seperti tahun 1992 dulu Pak Ibrahim Hasan dan Pak Raja Inal Siregar,” tutur Safrizal di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Safrizal sendiri mengaku tidak keberatan jika pemerintah daerah Aceh melayangkan gugatan atas Keputusan Mendagri tersebut ke PTUN karena keempat pulaunya telah diberikan ke pemerintah Sumatra Utara, meskipun pemerintah Aceh memiliki Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 1992 yang menyatakan keempat pulau itu masuk ke wilayah Aceh.

    Keempat pulau di Aceh yang kini masuk ke wilayah Sumatera Utara yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil yang sebelumnya terletak di Kabupaten Aceh Singkil.

    “Jadi bisa diajukan lewat pengadilan PTUN daerah setempat atau PTUN Jakarta sesuai domisili Kemendagri,” katanya.

    Safrizal menjelaskan bahwa masalah soal batas wilayah keempat pulau tersebut juga sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dari beberapa gugatan yang telah diajukan, kata Safrizal sebagian ada yang ditolak.

    “Beberapa masalah soal batas daerah ini juga ada tang mengajukan ke MK. Ada yang ditolak karena di luar kewenangan dan ada yang dibahas MK. Intinya, kami patuh dan taat, apabila masuk jalur hukum kita akan ikuti,” ujarnya.

  • Prabowo dan CEO KNDS Teken 5 MoU Pertahanan RI-Prancis di Indo Defence 2025

    Prabowo dan CEO KNDS Teken 5 MoU Pertahanan RI-Prancis di Indo Defence 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk berdialog dengan CEO KNDS Nicolas Chamussy saat mengunjungi booth KNDS France pada acara Indo Defence 2025 di Jiexpo Kemayoran, Rabu (11/06/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, KNDS Perancis menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan jangka panjang dengan Indonesia di sektor pertahanan darat melalui penandatanganan lima Nota Kesepahaman (MoU) strategis pada ajang Indodefence 2025.

    Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mendukung penguatan Basis Industri dan Teknologi Pertahanan (Defense Technological and Industrial Base/DTIB) nasional.

    Kemitraan antara KNDS dan Indonesia telah terjalin selama lebih dari 40 tahun. Sejak 2022, KNDS telah membuka kantor regional di Jakarta sebagai bentuk komitmen memperdalam kerja sama industri strategis secara berkelanjutan.

    “KNDS Perancis memahami aspirasi pemerintah Indonesia untuk mencapai kemandirian dan swasembada dalam bidang pertahanan strategis. Kami berkomitmen untuk turut serta mewujudkan tujuan tersebut melalui kemitraan jangka panjang,” tulis KNDS dalam pernyataan resminya, Rabu (11/6/2025).

    Kelima MoU tersebut mencakup kerja sama dengan sejumlah aktor penting industri pertahanan Indonesia. Dengan PT Pindad, KNDS akan menjalin kolaborasi di bidang artileri dan amunisi kaliber besar, termasuk pengalihan teknologi dan produksi lokal. Sementara itu, dengan PT Dirgantara Indonesia, kerja sama difokuskan pada integrasi meriam 20mm untuk sistem helikopter nasional.

    KNDS juga menggandeng PT SSE dalam pengembangan varian anti-UAV dari sistem P2-TIGER produksi dalam negeri, serta menjalin kemitraan dengan Balitbang Kemhan untuk eksplorasi bersama di bidang riset dan pengembangan teknologi pertahanan darat.

    KNDS menekankan bahwa transfer teknologi dan transfer manufaktur menjadi elemen penting dari semua kesepakatan tersebut, sejalan dengan peta jalan pemerintah Indonesia dalam membangun kemandirian industri pertahanan nasional.

    Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, KNDS mempertegas peran strategisnya dalam mendukung penguatan struktur industri pertahanan Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaya saing global.

    Sementara itu, Prabowo sebelumnya mengaku bahwa dengan adanya kehadiran Expo tersebut dimaksud untuk memberikan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri industri pertahanan baik di Indonesia dan negara-negara sahabat dunia.

    “Expo ini dimaksud untuk memberikan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri industri pertahanan negara-negara sahabat dunia, akademisi di Indonesia, semua unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan dan tentunya generasi muda RI. Untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains khususnya di bidang pertahanan,” pungkas Prabowo.

  • Timwas Haji DPR Kritik Permintaan Maaf Menag soal Pelayanan Haji 2025

    Timwas Haji DPR Kritik Permintaan Maaf Menag soal Pelayanan Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan permintaan maaf Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar atas kekurangan pelayanan jemaah haji Indonesia tahun ini.

    Menurut Wakil ketua DPR tersebut, permintaan maaf semestinya bukan menjadi bentuk penyelesaian. Terlebih, dia menyebut DPR telah memberi peringatan sejak awal soal potensi masalah teknis dalam pelaksanaan ibadah haji.

    “Sebetulnya kalau seorang pejabat negara itu sah-sah saja meminta maaf terhadap suatu hal yang terkait kegagalan. Tapi menurut saya itu bukan hal yang bagus,” bebernya sebagaimana dikutip dari laman DPR, Rabu (11/6/2025).

    Dia berpandangan, semestinya pemerintah menunjukkan kesiapan sejak awal, bukan malah merespons setelah persoalan muncul. 

    Padahal, lanjutnya, pelayanan haji adalah siklus yang bisa dipelajari dari tahun ke tahun, sehingga semestinya tidak ada alasan untuk tidak siap.

    “Saya sudah ingatkan waktu itu pada Pak Menteri Agama, hati-hati, ini akan terjadi kejadian-kejadian yang harus diantisipasi. Tapi apa yang terjadi? Dari transportasi Mekah ke Arafah bermasalah, kemudian tenda di Arafah pun juga bermasalah,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah haji Indonesia atas berbagai kendala yang menyertai rangkaian ibadah Haji 2025. Mulai dari pemberangkatan hingga fase Arafah, Mudzalifah, dan Mina. 

    “Saya selaku Amirulhaj dan Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf,” ujar Menag Nasaruddin Umar dilansir dari Antara, Rabu (11/6/2025). 

    Meski ada sejumlah kendala, dia sependapat dengan penjelasan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq Al Rabiah saat pertemuan di Mina dan Wakil Gubernur Makkah sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Haji dan Umrah, Pangeran Saud bin Mish’al, bahwa penyelenggaraan ibadah haji  tahun ini lebih baik. 

    Kondisi tersebut ditunjang dengan adanya sejumlah perbaikan pada fasilitas infrastruktur, ketersediaan air, fasilitas Kesehatan. 

    “Alhamdulillah, angka kematian sampai saat ini juga lebih rendah. Semoga kondisi ini akan terus berlangsung hingga seluruh jamaah haji kembali ke negara masing-masing,” kata dia.

  • PTDI Boyong Pesawat Tanpa Awak hingga Simulator Penerbangan di Indo Defence 2024

    PTDI Boyong Pesawat Tanpa Awak hingga Simulator Penerbangan di Indo Defence 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menegaskan kembali peran strategisnya dalam industri pertahanan nasional dengan tampil di ajang The 10th Indo Defence 2025 Expo & Forum yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 11–14 Juni 2025. 

    Bersama perusahaan lainnya dalam naungan Holding Defend ID, PTDI memamerkan beragam produk unggulan yang menampilkan kemajuan teknologi dirgantara berbasis inovasi dalam negeri.

    Mengusung tema Strength In Unity Empowering Indonesia Emas, PTDI hadir di booth Hall A279 dan menampilkan sejumlah produk strategis. Beberapa di antaranya adalah pesawat CN235-220 dan helikopter Bell 412 yang telah dikembangkan untuk mendukung misi Anti-Submarine Warfare (ASW), pesawat NC212i dan N219, serta berbagai sistem senjata seperti Folding Fin Aerial Rocket (FFAR) dan Wrap Around Fin Aerial Rocket (WAFAR).

    PTDI juga memperkuat kapabilitasnya di bidang pengembangan sistem udara tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV). 

    Di area static display, PTDI menampilkan UAV Wulung dan UAV MALE yang dikembangkan untuk mendukung misi pengintaian dan pemantauan taktis.

    UAV Wulung telah mendapatkan sertifikasi dari Indonesian Defense Airworthiness Authority (IDAA) sejak 2016. Sementara UAV MALE dikembangkan melalui konsorsium lintas kementerian, industri, dan akademisi, sebagai upaya mendorong pemanfaatan teknologi drone dalam sistem pertahanan nasional.

    Selain produk-produk utama, PTDI juga menampilkan inisiatif baru berupa integrasi perangkat simulator dalam paket penjualan pesawat.

    Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi pelatihan serta keselamatan awak pesawat. PTDI telah memiliki pengalaman sejak 1994 dalam pengembangan simulator, antara lain untuk pesawat N250, CN235-220M, N219, hingga simulator penuh H225M untuk TNI AU.

    Kolaborasi dengan PT Falah Inovasi Teknologi turut memperkuat pengembangan solusi pelatihan dan sistem manajemen armada pesawat.

    “Simulator ini diharapkan menjadi fitur tambahan dalam pengadaan pesawat seperti CN235-220 agar kesiapan operasional bisa dimulai sejak awal,” demikian keterangan resmi dari PTDI, Rabu (11/6/2025)

    Tak hanya memamerkan produk yang sudah matang, PTDI juga menunjukkan arah pengembangan jangka panjang lewat kolaborasi dengan pelaku industri penerbangan nasional untuk membangun masa depan mobilitas udara.

    Bersama PT Vela Prima Nusantara (Vela), PTDI mengembangkan Vela Alpha, pesawat listrik berkonsep e-VTOL yang dirancang untuk layanan transportasi jarak pendek dan wilayah terpencil.

    Selain itu, kolaborasi dengan PT Intercrus Aero Indonesia menghadirkan Intercrus SOLA, multicopter tiga penumpang yang diproyeksikan sebagai solusi Advanced Air Mobility (AAM).

    Di arena pameran, prototipe sub-skala bernama SOLITA akan ditampilkan dalam sesi demonstrasi untuk menunjukkan kemampuan terbang dan manuver.

  • Menteri PPPA: Kemampuan Fisik Berhaji Jemaah Indonesia Perlu Dievaluasi

    Menteri PPPA: Kemampuan Fisik Berhaji Jemaah Indonesia Perlu Dievaluasi

    Bisnis.com, JEDDAH — Kemampuan fisik ibadah haji jemaah Indonesia perlu dievaluasi dan diseleksi sejak dari Tanah Air. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Chori Fauzi mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, dia banyak menemukan jemaah yang secara fisik tidak memenuhi kriteria mampu.

    Dalam konteks haji, faktor kemampuan itu disebut dengan istitha’ah yang berarti kesanggupan seseorang untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah. Itu mencakup kemampuan finansial, fisik, dan kesehatan mental untuk menjalankan rangkaian ibadah haji yang berat.

    “Ketika saya mengunjungi hotel transit dan di situ para disabilitas dan lansia, dalam hati saya bertanya, istitha’ah-nya itu apa sih karena sepemahaman saya, istitha’ah itu secara lateral itu adalah mampu, tapi orang menafsirkan mampu hanya secara materi, padahal sebetulnya tidak hanya secara materi tapi kekuatan fisik karena ibadah haji itu ibadah fisik,” jelas Arifa, ditemui di Bandara Jeddah, Selasa (11/6/2025).

    Jika sudah lansia dengan banyak keterbatasan sehingga harus didampingi dalam setiap aktivitas dasar penopang hidupnya, menurut Arifah, sudah memenuhi ketentuan untuk dibadalkan hajinya, alias diwakilkan oleh orang lain.

    Selain itu, jemaah lansia dan berisiko tinggi biasanya berangkat bersama pendamping. Arifah mengatakan peran pendamping harus ditekankan betul untuk benar-benar melaksanakan tugasnya. Keberangkatan pendamping jemaah lansia dan risti biasanya lebih cepat daripada waktu tunggu yang sebenarnya, mengikuti jemaah yang didampingi.

    “Saya bertemu dengan beberapa petugas, ada anak yang mendampingi orang tuanya, yang memang sudah enggak bisa ngapa-ngapain, anaknya pergi sendiri dan ini dipasrahkan kepada petugas. Jadi tidak bisa sepenuhnya dipasrahkan kepada petugas, petugas jumlahnya terbatas. Petugas tugasnya hanya membantu, bukan menyelesaikan semuanya,” kata Arifah.

    Menurut data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, dari sebanyak 203.152 jemaah haji reguler yang berangkat tahun ini, 44.100 atau 21,70% diantaranya merupakan lansia.

    Selain itu, dari jumlah kematian jemaah di Tanah Suci sebanyak 221 jiwa, 124 orang atau 56,11% diantaranya adalah mereka yang berusia di atas 64 tahun. Sisanya, 97 orang atau 43,39% berada pada rentang usia 41 tahun hingga 64 tahun.

  • Dua Penerus Bisnis Keluarga Lukminto ‘Melawan’ Kurator Kepailitan Sritex

    Dua Penerus Bisnis Keluarga Lukminto ‘Melawan’ Kurator Kepailitan Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Bekas duo petinggi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, melawan balik kurator pailit. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Putra mendiang konglomerat Lukminto itu mempersoalkan sejumlah aset yang masuk ke dalam harta pailit.

    Bisnis mencatat bahwa kerajaan bisnis keluarga Lukminto berada di titik nadir setelah SRIL dinyatakan pailit. Seluruh aset diambil alih kurator. Selain itu, Iwan Setiawan Lukminto bahkan telah menjadi tersangka di perkara korupsi fasilitas kredit emiten tekstil tersebut. Adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto, juga telah dicegah ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Iwan Setiawan dan Iwan Kurniawan, adalah penerus bisnis keluarga Lukminto. Keduanya punya pengalaman bertahun-tahun. Iwan Setiawan pernah menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama SRIL. Sedangkan, Iwan Kurniawan terakhir kali menjabat sebagai Direktur Utama SRIL atau Sritex sebelum berakhir bangkrut. 

    Sayangnya Iwan Kurniawan tidak banyak bicara ketika dikonfirmasi mengenai gugatan yang dilayangkan ke PN Semarang saat ditemui seusai diperiksa oleh penyidik Kejagung sebagai saksi dalam perkara korupsi kredit Sritex.

     “Sudah tidak, ya,” kata Iwan yang kemudian segera dipotong oleh penasihat hukumnya, Calvin Wijaya. “Proses masih berjalan, kita enggak bisa [jawab].”

    Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Semarang, gugatan duo Iwan Lukminto teregister dengan nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Smg pada Jumat (16/5/2025).

    Duduk sebagai tergugat, Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin. Mereka adalah tim kurator kepailitan Sritex Grup.

    Dalam petitumnya, dua bersaudara itu meminta agar tim kurator kepailitan agar terlebih dahulu menghapus aset milik Iwan Lukminto sebelum putusan Sritex pailit berkekuatan hukum tetap atau inkrah. “Memerintahkan tergugat untuk terlebih dahulu menghapus aset-aset milik dan atas nama para penggugat dari pertelaan aset pailit perkara,” dalam SIPP PN Semarang, dikutip Selasa (10/6/2025).

    Tercatat, ada 152 aset yang tersebar di Sukoharjo, Karanganyar, Surakarta hingga Sragen milik Iwan bersaudara yang dijadikan materi dalam gugatan tersebut. Iwan bersaudara itu juga meminta PN Niaga agar bisa mengabulkan permintaan pihaknya soal pemisahan antara aset pribadi dengan Sritex Grup. 

    Alasannya, perbuatan tim kurator yang memasukan aset pribadi pengunggat ke dalam daftar kepailitan dinilai telah merugikan Iwan Lukminto bersaudara.

    Dengan demikian, Iwan Lukminto meminta agar tim kurator bisa menghapus aset pribadinya dalam daftar pertelaan dalam perkara kepailitan Sritex Grup mulai dari PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries dan PT Primayudha Mandirijaya.

    Sebagai gantinya, Iwan Lukminto bersaudara ini meminta agar aset pribadi itu diganti dengan aset sponsor yang telah diberikan secara sukarela. Total, 103 aset sponsor berupa sertifikat hak milik yang tersebar di Sukoharjo.

    “Menyatakan sah aset sponsor yang diberikan secara sukarela oleh para penggugat kepada tergugat sebagai aset pengganti untuk dimasukkan ke dalam daftar pertelaan harta pailit.”

    Bisnis telah berupaya menghubungi pihak kurator terkait gugatan dua bekas petinggi Sritex. Namun hingga berita ini diunggah, pesan yang disampaikan Bisnis, belum dijawab oleh yang bersangkutan.

    Aset Disewakan

    Adapun nasib Sritex berakhir tragis. Perusahaan yang pernah menyandang status raksasa tekstil Indonesia itu, diputus pailit. Upaya going concern gagal. Sritex kemudian dinyatakan bangkrut. Lebih dari 10.000 pekerjanya terpaksa kena pemutusan hubungan kerja alias PHK.

    Kasus Sritex memantik perhatian pemerintah. Namun sejauh ini upaya mereka untuk menyelematkan buruh Sritex juga belum membuahkan hasil. Janji tentang buruh yang dipekerjakan kembali rupanya tidak mudah membalikan telapak tangan. Upaya kurator untuk menyewakan harta kepailitan Sritex, juga masih sepi peminat.

    “Belum ada [yang nyewa],” ujar anggota tim Kurator Sritex kepada Bisnis beberapa waktu lalu. 

    Dalam catatan Bisnis, kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL) telah mengumumkan harga sewa sebanyak enam aset tanah dan bangunan milik perseroan yang kini telah berstatus pailit.

    Berdasarkan dokumen sewa harta pailit yang diunggah dalan laman resmi mereka, tim kurator menyampaikan langkah penyewaan aset emiten tekstil ini berdasarkan saran dari Presiden Prabowo Subianto.

    Di samping itu, alasan penyewaan tersebut juga ditujukan sebagai langkah penyelamatan karyawan yang telah dipecat serta menjaga nilai aset Sritex Group agar tidak turun signifikan. “Pada pokoknya Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar harta pailit milik Para Debitor Pailit disewakan kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang tekstil,” dalam dokumen sewa harta pailit, dikutip Kamis (8/5/2025).

    Tim kurator juga menjelaskan ketentuan sewa aset ini. Misalnya, tim kurator tetap melakukan pemberesan harta pailit Sritex Group secara paralel. Kemudian, masa sewa ditentukan mulai dari enam bulan sampai satu tahun. Masa sewa ini dapat diperpanjang apabila pemberesan lelang terlaksana, namun tanpa pembeli.

    “Apabila pemberesan melalui lelang terlaksana dengan adanya pembeli maka sewa berhenti sesuai dengan masa sewa dalam kontrak dan tidak dapat diperpanjang,” tambah tim kurator.

    Selanjutnya, ketentuan lain dapat dibicarakan lebih lanjut dan akan diatur secara rinci melalui kesepakatan dan kontrak. Dalam dokumen yang sama, tim kurator merincikan enam aset tanah bangunan yang disewakan dengan harga dan luas yang variatif, termasuk Pabrik I dan Pabrik II milik Sritex.

    Adapun, jika menilik data piutang tetap kreditur Sritex mencapai Rp29,8 triliun. Jumlah itu terdiri dari tagihan dari kreditur preferen senilai Rp619,5 miliar, kreditur sparatis Rp919,7 miliar, dan kreditur konkuren Rp28,3 triliun. Angka ini per Januari 2025.

    Iwan Kurniawan Diperiksa 2 Kali

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) melanjutkan pemeriksaan Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit Sritex Grup.

    Tercatat, adik dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto itu telah dipanggil Kejagung sebagai saksi dua kali. Untuk pemeriksaan pertama dilakukan pada Senin (2/6/2025).

    Dalam pemeriksaan kali ini, Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan Iwan saat ini diperiksa atas kaitannya dalam pengajuan pencairan kredit dari sejumlah bank kepada Sritex.

    “Pemeriksaan lanjutan ini berdasarkan informasi bahwa ini lebih pada apakah yang bersangkutan dilibatkan atau tidak dilibatkan dalam proses pengajuan dan pencairan kredit,” ujarnya di Kejagung, Selasa (10/6/2025).

    Selain itu, Iwan Kurniawan juga didalami atas pengelolaan sejumlah unit anak usaha Sritex Grup. Pasalnya, Iwan diperiksa juga atas kapasitasnya sebagai direktur beberapa anak usaha Sritex.

    “Jadi, itu yang terus didalami oleh penyidik untuk melihat bagaimana peran dari tersangka yang sudah ditetapkan dengan saksi yang diperiksa hari ini,” tegasnya.

    Adapun Iwan dalam pemeriksaan kemarin mengaku telah dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI.

    “Ada sekitar 20 pertanyaan. Ya [untuk pertanyaannya] itu nanti mungkin detailnya dari penyidik ya,” ujar Iwan di Kejagung, Selasa (10/6/2025).

    Dia menyatakan bakal diperiksa lebih lanjut dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit ini. Hanya saja, untuk jadwal pemeriksaan lanjutan itu masih belum diketahui.

    Saudara kandung tersangka Iwan Setiawan Lukminto itu memastikan bahwa dirinya bakal menghormati setiap proses hukum yang ada. “Ya, sebagai warga negara yang baik, tentunya saya menghormati proses hukum,” pungkasnya.

  • Profil Firman Santyabudi: Anak Wapres Try Sutrisno Kini jadi Direktur MIND ID

    Profil Firman Santyabudi: Anak Wapres Try Sutrisno Kini jadi Direktur MIND ID

    Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID telah merombak jajaran direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (10/6/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya pemegang saham telah memutuskan untuk mengganti tiga direktur serta menambah tiga kursi jabatan baru dalam jajaran direksi.

    Firman Santyabudi ditunjuk sebagai direksi baru MIND ID. Dia diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko dan HSE menggantikan Nur Hidayat Udin.

    “RUPS sepakat untuk mengangkat nama-nama tersebut sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Mineral Industri Indonesia,” tulis dokumen yang diterima Bisnis, Selasa (10/6/2025)

    Profil Firman Santyabudi

    Firman merupakan putra dari Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Pria kelahiran 17 November 1965 tercatat sebagai lulusan akademi kepolisian (Akpol) pada 1988.

    Jabatan strategis kepolisian sudah sempat dijabat oleh Firman. Salah satunya adalah Wadirlantas Polda Metro Jaya. Masih di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Firman juga sempat mengemban tugas sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan (2009).

    Selanjutnya, Firman juga dipercaya sebagai Dirlantas Polda Sumatra Selatan (2011) hingga Analis Kebijakan Madya Bidang Korlantas Polri (2012), hingga Kabagrenops Robinops Sops Polri (2013).

    Selang setahun, Firman diberi mandat untuk penugasan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dua posisi yang diembang Firman yaitu Direktur Kerja Sama dan Humas (2014) dan Deputi Bidang Pemberantasan (2017).

    Selang tiga tahun kemudian, Firman kembali ditarik untuk mengisi jabatan di Korps Bhayangkara yakni Kapolda Jambi (2020) dan menjadi Aslog Kapolri pada tahun yang sama.

    Di tahun berikutnya, Firman dipercaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjabat sebagai Kakorlantas Polri (2021). Pada jabatan itu juga Irjen Firman telah menggantungkan seragamnya atau pensiun dari penugasan kepolisian pada 2023.

  • Prabowo: Negara yang Tak Investasi Pertahanan Biasanya Menjadi Bangsa Budak

    Prabowo: Negara yang Tak Investasi Pertahanan Biasanya Menjadi Bangsa Budak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pertahanan yang kuat sebagai syarat mutlak bagi kelangsungan dan kemakmuran bangsa.

    Hal ini dia sampaikan dalam pidato pembukaan ajang Indo Defence 2024 di Jakarta International Expo (Jiexpo), Kemayoran, Selasa (11/6/2025).

    Orang nomor satu di Indoneia itu mengingatkan bahwa tanpa pertahanan yang kokoh, kemerdekaan dan kekayaan bangsa dapat dirampas pihak lain.

    “Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras, yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang disruptif, menimbulkan kehancuran,” ujar Prabowo dalam forum itu.

    Namun, lanjutnya, sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang lalai berinvestasi di bidang pertahanan akan berisiko kehilangan kedaulatan dan kemerdekaannya.

    “Sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Indo Defence 2024, yang menurutnya tidak hanya menjadi ajang pamer kekuatan teknologi pertahanan, tetapi juga ruang pembelajaran strategis bagi generasi muda, dunia akademisi, serta pelaku industri dalam dan luar negeri. 

    Kepala negara menyebut ekspo ini sebagai forum penting untuk melihat perkembangan ilmu dan teknologi pertahanan terkini.

    Prabowo juga menyinggung sejarah panjang penjajahan di Indonesia, sebagai cerminan urgensi penguatan sistem pertahanan nasional. 

    Dia mengungkap riset terbaru yang menunjukkan bahwa selama masa kolonial, Belanda telah mengambil kekayaan Indonesia senilai sekitar US$31 triliun, jika dihitung dengan nilai uang saat ini.

    “PDB kita sekarang adalah US$1,5 triliun. Itu artinya kekayaan yang diambil dari bangsa Indonesia sama dengan 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia dalam satu tahun, atau sekitar 140 tahun anggaran kita,” ujarnya. 

    Presiden Ke-8 RI itu menambahkan, kekayaan yang dirampas itulah yang menjadikan Belanda sebagai negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia saat itu.

    Menurut Prabowo, sejarah ini memberi pelajaran bahwa bila kekayaan bangsa dapat dijaga, Indonesia pun dapat mencapai posisi ekonomi teratas. 

    Dia menyebut banyak lembaga ekonomi dunia telah memproyeksikan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-5 atau ke-6 dunia pada 2045.

    Oleh sebab itu, menyambut proyeksi Indonesia Emas 2045, Prabowo menyatakan optimismenya bahwa bangsa Indonesia mampu keluar dari jerat kemiskinan sebelum tahun tersebut.

    “Saya optimis, setelah mempelajari angka-angka, kita bisa hilangkan kemiskinan di Republik Indonesia jauh dari sebelum 2045. Itu tekad saya dan keyakinan saya,” ucapnya.

    Untuk mendukung itu, Prabowo menegaskan perlunya pembangunan kekuatan pertahanan yang tangguh namun bersifat defensif, berlandaskan semangat wawasan nusantara. 

    Dia menegaskan bahwa kebijakan pertahanan nasional akan tetap mengedepankan prinsip cinta damai, tanpa mengesampingkan kesiapan dalam menjaga kedaulatan.

    “Kita punya sikap, punya wawasan pertahanan, wawasan nusantara, wawasan defensif,” pungkas Prabowo.

  • Strawberry Full Moon Terlihat Malam Ini, Fenomena Bulan Sangat Rendah di Dekat Bumi

    Strawberry Full Moon Terlihat Malam Ini, Fenomena Bulan Sangat Rendah di Dekat Bumi

    Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena alam bernama Strawberry Full Moon akan terjadi pada malam ini, Rabu (11/6/2025). Nantinya bulan akan terletak di sisi berlawanan dari Bumi dengan Matahari sehingga permukaannya terang.

    Melansir Space, fenomena alam Strawberry Full Moon merupakan pemandangan bulan purnama yang memiliki posisi terendah di langit, yang terjadi dalam hampir dua dekade.

    Bulan purnama ini akan berada rendah di cakrawala selatan berkat fenomena orbit yang dikenal sebagai bulan mati suri.

    Strawberry Moon merupakan tanda munculnya bulan purnama yang menurut suku asli Amerika ditandai sebagai puncak panen buah stroberi. Fenomena bulan purnama ini juga dikenal sebagai “Rose Moon” dan “Honey Moon”.

    Bulan Stroberi, namanya diberikan oleh orang Algonquian, berdasarkan musim panen buah pendek yang bertepatan dengan kemunculannya setiap tahun.

    Fase bulan purnama secara teknis terjadi pada pukul 3:44 pagi EDT (0744 GMT) pada tanggal 11 Juni bagi para pengamat di New York, meskipun cakramnya akan tampak sepenuhnya menyala saat terbit di atas cakrawala tenggara saat matahari terbenam pada tanggal 10 Juni.

    Cakram bulan selalu tampak lebih besar saat bulan terbit berkat “ilusi bulan,” tipuan otak yang membuat satelit alami Bumi tampak lebih besar daripada yang sebenarnya saat dekat dengan cakrawala.

    Bulan juga kemungkinan akan berwarna kuning-oranye, karena atmosfer planet kita menyebarkan panjang gelombang biru yang lebih pendek dari cahaya matahari yang dipantulkan.

    Strawberry Moon di bulan Juni terjadi didekat dengan titik balik matahari musim panas di Belahan Bumi Utara, saat matahari berada pada jalur tertingginya di atas kepala kita dan piringan bulan bergerak dengan lambat di langit malam.

  • KPK Sita Apartemen Senilai Rp500 Juta di Tangsel Terkait Kasus Lahan Tol Trans Sumatra

    KPK Sita Apartemen Senilai Rp500 Juta di Tangsel Terkait Kasus Lahan Tol Trans Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita satu unit apartemen senilai Rp500 juta di daerah Tangerang Selatan (Tangsel) yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

    Penyidik melakukan penyitaan terhadap satu unit apartemen itu kemarin, Selasa (10/6/2025). Apartemen itu disita berdasarkan hasil pelacakan aset hasil dugaan korupsi tersebut.

    “Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap satu unit apartemen yang bernilai sekitar Rp500 juta, yang berlokasi di Tangerang Selatan. Penyitaan dilakukan karena penyidik menduga apartemen tersebut terkait dengan aliran dana dari perkara yang ditangani,” terang Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Rabu (11/6/2025).

    Pada perkembangan lain, tim penyidik juga terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak guna melengkapi berkas penyidikan. Kemarin, KPK memanggil dua orang saksi yaitu Sayed Musaddiq (Swasta) dan Siti Naf’ah (Dokter).

    Saksi Sayyed diperiksa terkait dengan kajian penyertaan modal PT Hutama Karya (Persero) kepada anak perusahaannya, sedangkan saksi Siti diperiksa ihwal pengetahuannya terkait dengan jual beli lahan dari PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ) ke Hutama Karya.

    Untuk diketahui, Hutama Karya adalah BUMN kontraktor yang mendapatkan penugasan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan terhadap Jalan Tol Trans Sumatera.

    Kemudian, PT STJ adalah perusahaan swasta yang menjual lahan di sekitar jalan tol itu kepada Hutama Karya untuk diusahakan. Praktik jual beli lahan itu diduga melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Kini, PT STJ telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

    Adapun lahan yang dijual PT STJ ke Hutama Karya berada di daerah Bakauheni dan Kalianda. Keduanya awalnya adalah lahan milik petani yang dijual ke PT STJ sebelu dijual lagi ke salah satu BUMN Karya itu.

    Sebelum tersangka korporasi, lembaga antirasuah sudah lebih dulu menetapkan tiga tersangka perseorangan yaitu mantan Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo, mantan Kepala Divisi Hutama Karya M. Rizal Sutjipto serta Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen.