Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Rektor IPB Dorong Ekosistem Pangan Haji Harus Serap Produk Petani dan UMKM Indonesia

    Rektor IPB Dorong Ekosistem Pangan Haji Harus Serap Produk Petani dan UMKM Indonesia

    Bisnis.com, MADINAH — Produk petani dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) perlu terus didorong untuk masuk ke ekosistem pangan haji. Rektor IPB University yang juga anggota Amirulhajj 2025, Arif Satria menekankan pentingnya membangun ekosistem logistik pangan berbasis produk Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Usai mengunjungi perusahaan katering SmartPot yang menyuplai makanan bagi jemaah haji reguler, Arief mengatakan pengadan pasta bumbu sebesar 475 ton pada tahun ini melalui BPKH Limited, perlu diakselerasi tahun depaan dengan dengan inisiasi pada produk pangan lainnya.

    “Tahun ini, kita berhasil mengirim lebih dari 470 ton bumbu dari Indonesia. Ini prestasi yang luar biasa. Namun ke depan, tidak cukup hanya bumbu. Produk seperti ikan, sayur, daging, bahkan beras harus lebih banyak berasal dari Tanah Air,” kata Arif di Madinah, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Arif, haji bukan sekadar ibadah, tetapi juga perlu dimanfaatkan sebagai upaya membangun kedaulatan ekonomi umat. Dia berharap produk pangan Indonesia akan semakin meningkatkan daya saingnya terutama di pasar haji Arab Saudi, dan mengimbangi negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Mesir, dan China yang telah banyaak menyuplai bahan baku pangan di Tanah Suci.

    “Kita butuh roadmap. Ekosistem pangan haji harus disiapkan dengan serius. Ini peluang besar bagi petani dan UMKM Indonesia untuk mengekspor produknya secara berkelanjutan, baik untuk haji maupun umrah,” jelasnya.

    Dia berharap ekspor pasta bumbu yang meningkat pesat pada tahun ini akan menjadi awal bagi terbukanya akses petani dan pelaku UMKM Indonesia ke pasar ekspor Arab Saudi, khususnya untuk menyuplai pangan haji.

    “Kita baru [ekspor] bumbu, itu oke, bagus ya, bumbu dan tempe. Terus ke depan kita akan terus ditingkatkan untuk yang berbeda-beda lainnya,” ujarnya.

    Direktur BPKH Limited Iman Nikmatullah, sebelumnya, mengatakan impor bumbu jadi dari Indonesia ke Arab Saudi akan ditingkatkan menjadi 600 ton tahun depan. Pihaknya juga tengah melakukan pendekatan kepada produsen-produsen ikan di Indonesia untuk pengadaan pada musim haji mendatang.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dan ke depan BP [Badan Penyelenggara] Haji. Kami akan mengincar ikan tahun depan. Hanya, ikan kalau mentahan masih kalah dengan Vietnam, tapi kami akan membuat ikan siap santap,” kata Iman saat berbincang dengan Bisnis.com di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (29/5/2025).

    Dengan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan bumbu, Iman membidik peningkatan penetrasi produk Indonesia di pasar haji Arab Saudi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan jemaah Nusantara. Sebelumnya nilai bisnis pengaadaan bumbu Nusantara ke Arab Saudi tahun ini melampui Rp100 miliar.

    “Kami sudah ketemu dengan produsen Indonesia yang mereka dari hulu ke hilir punya [pengolahan]. Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk mengolah ikan, dibawa ke dapur, sudah, tinggal dihangatkan,” jelas Iman.

  • Barang-Barang Jemaah Haji Langsung Dikirim ke Debarkasi, Tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Barang-Barang Jemaah Haji Langsung Dikirim ke Debarkasi, Tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta

    Bisnis.com, JAKARTA — Barang-barang milik jemaah haji yang tiba di Bandara Soekarno Hatta akan langsung dikirim ke debarkasi, sehingga para jemaah dapat mengambilnya dengan lebih mudah di debarkasi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai kesiapan pelayanan menyambut kepulangan jemaah haji di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Rabu (11/6/2025) malam.

    Anggito menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pengembangan pelayanan untuk jemaah haji yang pulang ke Tanah Air, misalnya layanan pindai pengenalan wajah (face recognition) untuk mendeteksi manifes penumpang atau jemaah. Lalu, terdapat pula layanan pengangkutan barang jemaah langsung ke debarkasi.

    “Barang-barang tidak lagi melalui conveyor tapi langsung diangkut dari penerbangan langsung diangkut ke debarkasi di Pondok Gede. Jadi, ini adalah inovasi baru yang kita lakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan nanti akan dilakukan juga di beberapa bandara,” ujar Anggito pada Rabu (11/6/2025) malam.

    Menurut Anggito, pemerintah akan memberlakukan layanan itu di bandara-bandara lainnya, tetapi saat ini telah berlaku di Bandara Soekarno Hatta. Dia menilai bahwa pelayanan bandara tersebut lebih terdepan sehingga dapat menjadi tolok ukur bagi bandara lain.

    “Kami mengadari jamaah haji yang sudah pulang itu ingin segera bertemu dengan keluarganya, kan. Jadi, kami fasilitasi supaya proses di bandara dan di debarkasi cepat. Ini alhamdulillah sudah kami praktikkan untuk kepulangan jemaah haji di Tanah Suci, mulai kepulangan pertama, jam 2 pagi,” ujarnya.

    Selain itu, Bea Cukai juga memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk terhadap barang kiriman jemaah haji yang mencapai US$149.144 atau setara Rp2,4 miliar (asumsi kurs Rp16.260 per dolar AS).

    Anggito mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut diberikan mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/2025 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

    Jemaah haji mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) barang kiriman untuk dua kali pengiriman per musim haji dengan nilai maksimal US$1.500 atau sekitar Rp24,39 juta.

    “Itu adalah fasilitas yang diberikan khusus yang baru berlaku tanggal 6 [Juni 2025]. Kita sudah menerima barang kiriman, perhari ini 1.188 dokumen,” ujar Anggito.

    Secara perinci, dari 1.188 dokumen barang kiriman selama 1 Mei hingga 11 Juni 2025, seluruhnya merupakan barang milik jemaah haji plus dan tidak ada kiriman dari jemaah haji reguler.

    Sebanyak 1.169 diantaranya mendapatkan fasilitas bea masuk dan PDRI. Sementara sisanya atau 19 dokumen tidak mendapatkan fasilitas karena tidak sesuai dengan ketentuan pembebasan bea masuk dan PDRI.

  • Dari Japfa untuk Indonesia: Digitalisasi Pabrik, Serap SDM & Bahan Lokal

    Dari Japfa untuk Indonesia: Digitalisasi Pabrik, Serap SDM & Bahan Lokal

    Bisnis.com, SRAGEN — Ratusan truk lalu-lalang keluar masuk kawasan pabrik pakan ternak milik PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) Unit Sragen, Jawa Tengah. Gemuruh kendaraan besar itu bersahutan dengan suara mesin produksi dan aktivitas pekerja yang sibuk mengisi truk dengan pakan dalam kemasan karung.

    Suasana pabrik yang berlokasi di Jalan Sragen–Solo Km 4,5, Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen itu mulai ramai menjelang siang. Tampak di area muat pakan, 10 unit truk berjejer mengisi muatan.

    Setelah muatan penuh, truk melaju pelan menuju jembatan timbang. Di area ini, sopir turun untuk memastikan pada sistem bahan berat muatan diangkut telah sesuai dengan kuota yang dibeli.

    Maklum, hampir semua prosedur pengangkutan pakan di pabrik ini dilakukan dengan sistem yang terdigitalisasi. Mulai dari proses truk masuk hingga loading dock.

    Penerapan teknologi itu pun membuat proses muat menjadi lebih efisien dan efektif. Bahkan, digitalisasi itu mampu memangkas waktu pemuatan menjadi lebih cepat.

    “Loading dock pas kami buat digitalisasi, kami biasanya memuat pakan 2.000 ton yang biasa jam 3-4 pagi selesai, sekarang bisa kami selesaikan ke jam 8 malam. Jadi tidak perlu lewat hari. Dan itu tentunya customer senang, driver senang, kami juga bisa hemat listrik, hemat lembur-an dan sebagainya,” tutur Head of Plant Feed JPFA Sragen Adi Winarsono saat ditemui Bisnis di lokasi, Kamis (5/6/2025).

    Dia mengatakan, lompatan penggunaan teknologi di pabrik pakan itu terjadi usai Covid-19 beberapa tahun lalu. Adi mengatakan saat ini pihaknya juga memanfaatkan smart TV untuk memonitoring aktivitas hasil produksi.

    Dengan teknologi tersebut, kapasitas produksi hingga keadaan mesin bisa tercatat secara real time. Oleh karena itu, kenaikan maupun penurunan produksi bisa tercatat secara digital. Menurut Adi, semua penerapan teknologi itu mampu menghemat biaya operasional.

    “Kami harus mengupayakan untuk target harus tetap tercapai. Dan ini [teknologi digitalisasi] sangat membuat kita menjadi lebih efisien,” ucap Adi.

    Selain itu, pihaknya juga tetap mengedepankan kualitas. Ini terbukti dengan penerapan standar Quality Control (QC) yang ketat mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Pihaknya juga menyediakan laboratorium internal untuk pengujian nutrisi, kadar air, dan keamanan pakan secara rutin.

    Pabrik pakan ternak Japfa unit Sragen sendiri memproduksi pakan ternak, yaitu pakan ayam pedaging (broiler), ayam petelur (layer) dan bebek dalam bentuk konsentrat, pelet, serta crumble. Pabrik itu memproduksi pakan ternak dengan total mencapai 30.000 hingga 40.000 ton per bulan.

    Proses produksinya menggunakan sistem batch untuk menjaga konsistensi kualitas. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan peternak lokal maupun pasar ekspor.

    Serap Tenaga Kerja Lokal

    Adapun, pabrik pakan Japfa ini turut berkontribusi pada perekonomian warga sekitar. Hal ini salah satunya dengan penyerapan tenaga kerja. Tercatat jumlah tenaga kerja di pabrik ini total mencapai 304 orang. Mayoritas, atau mencapai 217 orang merupakan warga Sragen.

    Head of HR & GA Central Java JPFA Kusmono Yudhokoro mengatakan, pemberdayaan masyarakat sekitar pabrik dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam kontribusi terhadap lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di Sragen.

    “Kami berdiri tahun 1995, sebagai bentuk komitmen daripada manajemen, kami memberikan kontribusi terhadap lingkungan, terutama pertumbuhan ekonomi di daerah sragen,” katanya.

    Dia menilai warga Sragen yang menjadi karyawan diberikan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi dan penerapan prinsip Good Manufacturing Practices (GMP). Tak ayal, Japfa dikelola oleh tenaga ahli di bidang nutrisi, produksi, dan manajemen peternakan.

    Menurut Kusmono, masyarakat sekitar juga merasa bangga dengan kehadiran Japfa. Penduduk Sragen yang merupakan karyawan Japfa pun banyak diandalkan oleh warga lainnya.

    Dia menyebut, tak sedikit karyawan Japfa yang memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat. Dia mencontohkan, sejumlah karyawan perusahaan diandalkan menjadi pemimpin di lingkungannya.

    “Banyak karyawan Japfa ini yang muncul struktural sebagai RT-RW. Baik tenaga kerja staff atau bahkan yang di tenaga-tenaga untuk operator itu menjadi RT di lingkungan ini,” kata Kusmono.

    Selain itu, dia juga mengatakan Japfa turut memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitar. Salah satunya dengan pendampingan program Bank Sampah Si Repi dan Kecik dan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen di kawasan Hutan Kota Plumbungan membangun infrastruktur kegiatan warga, seperti jogging track juga konservasi Hutan Kota sebagai sarana ruang terbuka hijau.

    Tak hanya itu, perusahaan juga aktif dalam kemitraan dengan peternak lokal, program pelatihan dan pendampingan usaha.

    Serap Bahan Baku Lokal

    Dalam kesempatan yang sama, Head of Procurement Feed JPFA Sragen Anthony Lalitan menuturkan, perusahaan juga memberikan keuntungan bagi warga sekitar dengan menyerap hasil panen mereka. Hal ini khususnya untuk pemenuhan bahan baku pabrik.

    “Bahan baku, kita menyerap contoh jagung, kami ada menyerap dari Sragen sendiri, Jawa Tengah itu sendiri, Jawa Timur, NTT, maupun sampai dengan di Sulawesi,” kata Anthony.

    Dia mengatakan, perusahaan menyerap sebanyak-banyaknya jagung masyarakat sekitar sebanyak-banyaknya saat musim panen atau tiga bulan sekali. Jagung itu kemudian disimpan dalam Silo, sehingga untuk 3-4 bulan ke depan, pabrik mempunyai stok yang cukup.

    “Agar persediaannya tetap dijaga, kita selalu menyimpan minimum stok, sehingga kami tidak kekurangan bahan baku, dan di saat-saat tertentu di mana bahan baku susah, kami masih bisa produksi dan tidak kekurangan,” ucapnya.

    Keberlanjutan Lingkungan dan Energi Bersih

    HSE Feed JPFA Sragen Eko Yulianto Saputro menekankan bahwa pihaknya menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan (sustainability) dalam operasional pabrik. Selain itu, pihaknya juga bakal mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.

    Menurutnya, komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup juga sudah tertuang dalam kebijakan perusahaan. Apalagi Japfa unit Sragen mengimplementasikan ISO 14.001.

    “Terkait dengan limbah yang kita hasilkan, kita lakukan pengelolaan di dalam IPAL [Instalasi Pengolahan Air Limbah], di dalam IPAL tersebut, kita menghasilkan outlet untuk kita manfaatkan sebagai re-use, bahwasannya kami zero waste,” jelas Eko.

    Terkait efisiensi energi, Japfa Sragen telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU untuk pembangunan panel surya di atap pabrik. Eko mengatakan panel surya itu dapat menghasilkan listrik berkapasitas 1.010 kWp (kilowatt peak).

    Dia mengatakan, panel surya itu akan menjadi energi utama penopang operasional pabrik pada siang hari. Adapun pembangunan panel surya itu akan dimulai pada Juli 2025.

    Selain panel surya, Japfa juga melakukan upaya lain dalam penghematan energi. Ini seperti mengganti lampu Plug-in Lamp (PL) menjadi Light Emitting Diode atau LED.

    “Untuk efisiensi energi, salah satunya kami menggantikan lampu PL menjadi lampu LED, dan kami juga memaksimalkan natural lighting,” ucap Eko.

  • UMKM Perlu Modal Kuat untuk Kelola Tambang

    UMKM Perlu Modal Kuat untuk Kelola Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berhak mendapat penawaran izin usaha pertambangan (IUP) harus memiliki kemampuan manajemen dan permodalan yang mumpuni.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, UMKM memang mendapat prioritas untuk mendapat lokasi tambang. Ini sesuai dengan Undang-undang No.2/2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Menurutnya, UMKM yang memperoleh penawaran IUP harus memiliki kriteria minimal mampu mematuhi syarat perusahaan tambang. Hal ini khususnya terkait kemampuan pembiayaan dan manajemen.

    Apalagi, modal awal untuk usaha pertambangan skala UMKM bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

    “UKM harus memenuhi syarat minimal dalam pengusahaan pertambangan, baik aspek teknis, manajerial maupun aspek finansial dengan batas-batas tertentu yang standar,” kata Bisman kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Bisman pun menuturkan, pemberian tambang kepada UMKM memiliki dampak positif dan negatif. Adapun, dampak positif dari UMKM diberikan izin tambang adalah usaha kecil bisa naik kelas. Selain itu, kebijakan itu juga bisa menjadi pemerataan kesejahteraan bagi para pelaku usaha.

    Namun, pemberian izin tambang kepada UMKM juga dapat menyebabkan eksploitasi tambang makin luas. Hal ini berdampak negatif terhadap daya dukung lingkungan.

    “Selain itu, pemain tambang menjadi banyak, yang berpotensi over produksi,” imbuh Bisman.

    Oleh karena itu, pemerintah perlu dipertimbangkan tentang lokasi dan jenis komoditas pertambangan yang bisa dikerjakan oleh usaha dengan level UMKM. Menurutnya, lokasi yang ideal adalah lahan dengan aspek teknologi relatif terbatas dan risiko bisa tidak besar.

    Di samping itu, pemerintah juga perlu lebih ketat dalam melakukan pengawasan. Hal ini khususnya agar pemberian IUP kepada UMKM bisa tetap sasaran.

    “Pengawasan dan verifikasi kelembagaannya sebagai UMKM dilakukan oleh menteri UMKM sehingga perlu ada unit khusus, sedangkan pengawasan usaha pertambangan yang terkait dengan manajemen oleh menteri ESDM dan terkait dengan teknis dan lingkungan oleh Inspektur Tambang,” jelas Bisman.

    Senada, Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Ridho Kresna Wattimena menilai UMKM yang mendapat IUP harus memiliki kecukupan modal hingga tenaga ahli di sektor pertambangan.

    “Sebenarnya, siapapun pemegang IUP harus sadar bahwa pertambangan memerlukan modal sangat besar dan pengembalian modalnya cukup bahkan bisa sangat lama,” kata Ridho.

    Selain itu, Rido menuturkan bahwa UMKM itu juga harus memiliki tenaga ahli, bukan hanya di bidang pertambangan, tetap juga tenaga ahli penunjang, seperti ahli geologi, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, pemasaran, lingkungan, hingga hukum.

    “Pemerintah harus yakin bahwa UMKM itu punya modal dan tenaga ahli,” katanya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengingatkan kelak para UMKM penerima IUP harus bisa memenuhi segala persyaratan yang diberikan pemerintah. 

    “Semua pemegang izin pertambangan, baik itu IUP, IUJP, IPR tentu wajib memenuhi segala persyaratan yang diatur oleh pemerintah serta mentaati regulasi yang berlaku dari waktu ke waktu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginstruksikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman untuk segera mendata usaha kecil dan menengah yang berpotensi mendapat IUP.

    Instruksi tersebut disampaikan Bahlil seiring dengan hampir rampungnya peraturan turunan dari Undang-undang No.2/2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

    “Saya menawarkan kepada Pak Menteri UMKM, segera inventarisir, mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi PP sudah harus selesai,” kata Bahlil dalam sambutannya pada agenda Peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Nantinya, kata Bahlil, UKM-UKM yang telah terdaftar itu akan diprioritaskan untuk mengelola IUP. Selain itu, dia juga meminta agar penerima IUP merupakan UKM yang profesional dan tidak menarik kredit dalam menjalankan usahanya.

    “Yang mulai urus tambang, nggak boleh kredit. Kita hanya kasih kepada pengusaha yang sudah profesional. Jadi jangan sampai gadaikan lagi IUP tambang. Ini adalah bentuk keadilan,” tuturnya.

  • SBY Sebut Kampus Bhineka Tunggal Ika Unhan jadi Warisan dari Prabowo

    SBY Sebut Kampus Bhineka Tunggal Ika Unhan jadi Warisan dari Prabowo

    Bisnis.com, BOGOR – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri peresmian Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan (Unhan) di Citeureup, Bogor, Rabu (11/6/2025).

    Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para undangan, SBY menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas pengembangan kampus Unhan yang kini semakin maju.

    “Ini sejarah, ini legacy beliau. Oleh karena itu sebagai yang ikut andil dalam pembangunan Universitas ini sekali lagi dengan tulus kami menyampaikan hormat, terima kasih, dan penghargaan,” ucap SBY disambut tepuk tangan.

    SBY menuturkan bahwa dirinya termasuk salah satu penggagas pendirian Universitas Pertahanan 15 tahun silam. Dia menyebut, apa yang dilakukan Prabowo saat ini adalah bentuk kesinambungan dan wujud nyata komitmen terhadap penguatan SDM strategis Indonesia.

    Lebih jauh, SBY mendukung penuh arah pengembangan Unhan yang dikaitkan dengan dinamika global saat ini. Menurutnya, kampus seperti Unhan penting dalam mencetak patriot bangsa sekaligus pemikir dan ahli strategi di tengah gejolak dunia.

    “Universitas ini salah satu jawaban, salah satu solusi agar Indonesia tidak tertinggal dan bisa do something untuk dunia kita yang terus berubah,” jelas SBY.

    Tak hanya itu, SBY juga menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Universitas Pertahanan akan menjadi pusat lahirnya tokoh-tokoh hebat Indonesia di bidang pertahanan, keamanan, geopolitik, hingga perubahan iklim.

    “Saya mendoakan agar bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo makin maju makin sejahtera mendapatkan keadilan dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” pungkas SBY.

  • Bakti Naikkan Bandwidth dan Perbaiki Layanan BTS di NTT, Jaga Kualitas Internet

    Bakti Naikkan Bandwidth dan Perbaiki Layanan BTS di NTT, Jaga Kualitas Internet

    Bisnis.com, KUPANG — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi berencana menaikan bandwidth hingga memperbaiki kualitas base transceiver station (BTS) 4G di Nusa Tenggara Timur untuk menjaga kualitas layanan internet. 

    Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar mengatakan kendala internet lambat pada layanan Bakti di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kapasitas bandwidth yang terbatas, terutama karena akses internet digunakan secara bersamaan untuk aplikasi-aplikasi mandatori. 

    Wanita yang akrab disapa Indah menuturkan kapasitas awal 4 Mbps per lokasi sebenarnya disesuaikan untuk kebutuhan dua administrator. Namun, seiring waktu, jumlah pengguna dan aplikasi yang diakses terus bertambah, sehingga kapasitas tersebut menjadi tidak memadai. 

    “Awalnya 4 Mbps cukup, tetapi sekarang sudah tidak lagi,” kata Indah, Rabu (11/6/2025).

    Indah mengatakan saat ini Bakti sedang menambah IP transit untuk meningkatkan kapasitas ke masing-masing titik layanan.

    Best practice internasional menyarankan kapasitas di atas 10 Mbps per titik, dan Bakti berupaya mencapainya dengan sumber daya yang tersedia, meski dihadapkan pada kendala infrastruktur seperti listrik yang sering naik turun.

    Di NTT sendiri, Bakti telah membangun 427 BTS 4G dan 112 BTS Universal Service Obligation (USO). Beberapa BTS USO kini sudah ditingkatkan kapasitasnya dari 4 Mbps menjadi 8 Mbps, sesuai kebutuhan dan lokasi. BTS tersebut akan mendapat suntikan internet Satria-1 yang mengangkut kapasitas 150 Gbps. 

    Sisa Kapasitas Satelit Satria

    Adapun pada perkembangannya, hingga pertengahan 2025 sekitar 70% kapasitas IP transit Satria-1 sudah terimplementasi dan ditargetkan bisa mencapai 90% tahun ini. Bakti juga melakukan perbaikan kualitas layanan BTS dan menambah bandwidth, terutama di titik-titik dengan kebutuhan tinggi. Jika ada event nasional atau kebutuhan mendadak, kapasitas bisa diprioritaskan ke lokasi tertentu.

    Fadhilah menegaskan, kapasitas satelit yang digunakan di wilayah-wilayah tanpa fiber optik memang terbatas. Oleh karena itu, Bakti berkolaborasi dengan Telkomsat untuk uji coba penambahan kapasitas di tiga lokasi, dan tidak menutup kemungkinan pengembangan lebih lanjut jika hasilnya efektif.

    Sebagai enabler, Bakti menegaskan komitmennya mendukung digitalisasi layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, meski harus terus beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang. 

    “Digitalisasi membantu proses kerja pemerintah jadi lebih efisien. Data yang dulu harus dikirim fisik selama dua minggu, kini bisa sampai dalam hitungan jam,” tutup Fadhilah.

    Dampak nyata …

  • Trump Klaim Kesepakatan Dagang AS-China Telah Tercapai, Tunggu Restu Xi Jinping

    Trump Klaim Kesepakatan Dagang AS-China Telah Tercapai, Tunggu Restu Xi Jinping

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim telah menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan China.

    Kesepakatan tersebut mencakup komitmen China untuk memasok mineral kritis secara langsung serta memberikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa China di universitas-universitas AS.

    “Kesepakatan kami dengan China telah selesai, tinggal menunggu persetujuan akhir dari Presiden Xi (Xi Jinping) dan Saya,” tulis Trump di media sosial, seperti dikutip Bloomberg, Rabu (11/6/2025).

    Pernyataan Trump muncul sehari setelah AS dan China mencapai kesepakatan di London untuk menerapkan butir-butir gencatan tarif yang telah disepakati sebelumnya.

    Namun, pernyataan tersebut mencantumkan beberapa syarat yang belum pernah disampaikan dalam negosiasi sebelumnya, termasuk pasokan segera mineral penting dari pihak China.

    Trump juga mengklaim bahwa tarif AS terhadap China akan mencapai “total” 55%, meski angka pastinya masih belum jelas.

    Menurut seorang pejabat Gedung Putih, angka tersebut mencakup tarif dasar 10%, tambahan 20% terkait perdagangan fentanil, serta sekitar 25% dari tarif warisan masa jabatan pertama Trump dan ketentuan negara paling disukai.

    Pasar merespons dengan ketidakpastian. Indeks berjangka AS sempat menghapus kerugian sebelum kembali melemah.

    Trump melanjutkan, China akan memasok magnet dan segala mineral langka yang diperlukan AS secara langsung.

    “Sebagai imbalannya, kita akan memberikan apa yang telah disepakati, termasuk mengizinkan mahasiswa China berkuliah di universitas kita (yang selalu saya dukung!). Kita mengantongi tarif total 55%, sementara China hanya 10%. Hubungan kita sangat baik!” ungkap Trump.

    Kementerian Perdagangan China belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

    Pejabat dari kedua negara menyelesaikan perundingan maraton pada Selasa, menyepakati dimulainya kembali perdagangan barang-barang sensitif seperti mineral penting, serta penerapan kesepakatan bulan lalu di Jenewa yang bertujuan menurunkan tarif dari kedua belah pihak.

    Kesepakatan tersebut juga mencakup penangguhan tarif tinggi selama 90 hari yang sebelumnya diberlakukan kedua negara—sebuah langkah yang nyaris menyerupai embargo dagang. Namun, belum jelas apakah tenggat itu, yang berakhir pada Agustus, masih berlaku hingga kini.

  • Bos PT Garam Sebut Ada Investor Minat Investasi di Sentra Garam Rote

    Bos PT Garam Sebut Ada Investor Minat Investasi di Sentra Garam Rote

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Garam (Persero) Abraham Mose mengungkap sudah ada beberapa investor yang mulai melirik kawasan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, NTT.

    Bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengelola kawasan tersebut, Abraham menyebut sudah ada beberapa investor yang berminat berinvestasi di K-SIGN Rote Ndao.

    “Paling enggak udah ada beberapa lah yang nelpon untuk berminat ikut membangun di kawasan industri garam,” kata Abraham ketika ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Meski enggan untuk membocorkan nama calon investor itu, Abraham menyebut setidaknya sudah ada sekitar empat investor yang mulai intens berkomunikasi dengan PT Garam.

    Dia menyebut, kawasan tersebut tidak hanya menarik minat investor lokal, tetapi juga investor dari luar negeri. 

    “Luar negeri juga ada, karena dengan ditutup impor, sudah banyak juga yang ingin ke kita untuk ikut,” ujarnya. 

    Mengenai daya saing dari sisi harga, Abraham mengakui bahwa garam yang nantinya diproduksi kemungkinan akan sedikit lebih mahal dibanding garam impor. Mengingat, lokasi sentra garam yang jauh dari industri yang mayoritas berada di Pulau Jawa.

    Untuk itu, kata dia, salah satu mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun industrinya di K-SIGN Rote Ndao.

    “Salah satu memitigasi itu adalah membangun industrinya di kawasan itu. Membangun pabrik pengolahan garam untuk kebutuhan dia. Dan ini sudah banyak yang masuk, termasuk garam farmasi,” tuturnya. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membangun sentra garam di Rote Ndao sebagai upaya mewujudkan swasembada garam di 2027. Pelaksanaan program ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026.

    Aturan yang ditetapkan pada 2 Juni 2025 itu menetapkan luas lahan sebesar 10.764 hektare yang tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. 

    Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

    Adapun, KKP telah membagi kawasan tersebut dalam 10 zona. Pada tahap pertama, pembangunan zona 1 akan dilakukan oleh KKP dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar Rp750 miliar. Pembangunan zona 1 ditargetkan rampung tahun ini.

    Sementara itu untuk zona lainnya, pemerintah akan membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

    Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan, KKP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan sertifikasi atas nama KKP dalam bentuk hak pakai atau hak pengelolaan.

    “KKP hadir untuk menyiapkan lahannya lebih awal, sehingga nanti investor yang akan berinvestasi atau akan bekerjasama tidak mengalami kesulitan di dalam penyediaan lahan,” ujar Aris dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). 

  • Hipmi Minta Kriteria UKM yang Bisa Kelola Tambang Diperketat

    Hipmi Minta Kriteria UKM yang Bisa Kelola Tambang Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk memperketat kriteria bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) penerima izin usaha pertambangan (IUP).

    Sekretaris Jenderal Hipmi Anggawira menyampaikan, perlu dibuat standar minimum yang ketat jika pemerintah serius untuk memberikan IUP kepada UKM.

    “Menurut kami, jika pemerintah serius, maka perlu dibuat standar minimum yang ketat,” kata Anggawira kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Menurut dia, ada beberapa kriteria yang wajib dimiliki UKM untuk bisa turut serta mengelola pertambangan minerba. Pertama, memiliki mitra teknis atau pendampingan dari perusahaan berizin yang kompeten.

    Kedua, memenuhi sertifikasi keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, memiliki modal minimum dan struktur organisasi yang memadai untuk mengelola operasi tambang.

    Terakhir, terverifikasi sebagai UKM binaan dalam ekosistem industri yang terintegrasi, bukan UKM fiktif atau proxy dari korporasi besar.

    “Kami mendukung kebijakan afirmatif, tapi jangan sampai niat baik ini justru menciptakan kerusakan baru karena lemahnya kapasitas pelaku,” ujarnya.

    Dia mengharapkan, konsistensi regulasi dan pengawasan dapat dijalankan secara serius sehingga pemberdayaan UKM di sektor minerba ini benar-benar menjadi solusi, bukan menambah beban masalah di lapangan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan sinkronisasi terkait aturan turunan dari UU No.2/2025, yakni dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

    Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM tengah menyiapkan kriteria UKM yang dapat menerima izin usaha tambang.

    “Sedang disiapkan, sedang disiapkan semuanya,” ujar Maman kepada awak media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

    Maman menuturkan, pemerintah melalui kebijakan ini memberikan kesempatan kepada semua pihak, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk terjun dan terlibat dalam bisnis usaha pertambangan.

    Hal ini, kata dia, sejalan dengan konsep besar yang didorong Presiden Prabowo Subianto yakni ekonomi kerakyatan. 

    “Ini kan dalam rangka untuk memberikan ruang dan kesempatan sebesar-besarnya untuk pengusaha di daerah supaya mereka juga bisa tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.

  • Pengembangan MRT Jakarta – Tangerang Butuh Biaya Rp20,34 Triliun

    Pengembangan MRT Jakarta – Tangerang Butuh Biaya Rp20,34 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rencana memperpanjang jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta – Tangerang Selatan masih dalam tahap pendalaman desain.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi detail engineering design (DED) atau tahap perencanaan proyek. Khususnya pada sistem MRT yang bakal digunakan ke depan.

    “Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya kesediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu. Jadi nanti kita lihat mana yang efisien,” tegasnya saat ditemui di sela-sela agenda International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Di samping itu, penyesuaian sistem itu juga bakal dilakukan seiring dengan minimnya ketersediaan lahan yang ada. Apabila proyek ini direalisasikan dengan lancar, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta bakal menekan angka kemacetan khususnya di sekitar wilayah Jakarta.

    Tak hanya berencana memperluas jangkauan MRT hingga Tangerang Selatan, Suntana juga memberi sinyal bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan MRT bakal diperluas hingga wilayah Cibubur.

    “Itu ada dalam rencana-rencana dari mulai Jonggol wilayah Timur-Timur itu ya, Bogor ke arah sana, ke arah Cibubur. Lalu dari arah BSD ke arah Lebak bulus, terus nanti nyambung di sarana transportasi yang sudah terbangun,” tegasnya. 

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Project Catalogue ICI 2025, perluasan lajur MRT Jakarta hingga Tangsel bakal membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (Asumsi kurs: 16.272).

    Selain itu, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.

    Adapun, potensi jumlah penduduk yang bakal terlayani dari pengadaan proyek MRT Jakarta – Tangsel itu kurang lebih mencapai 106.347 jiwa. Sementara itu apabila trase dibangun Lebak Bulus – Pondok Cabe – Rawa Buntu) demand penumpang pada tahun 2030 diperkirakan tembus 204.119 penumpang per hari.