Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kadin: Industri Bertahap Kurangi Impor Bahan Baku

    Kadin: Industri Bertahap Kurangi Impor Bahan Baku

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap industri masih terus berupaya mendorong substitusi impor bahan baku dengan mencari alternatif dari dalam negeri. Kendati demikian, prosesnya membutuhkan waktu. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku/penolong pada Oktober 2025 tercatat sekitar US$15,19 miliar, naik 9,90% dibanding September 2025 sebesar US$13,82 miliar. Namun, secara tahunan, angka tersebut masih lebih rendah atau turun 5,18% dibandingkan Oktober 2024 yang mencapai US$16,02 miliar. 

    Secara kumulatif Januari–Oktober 2025, impor bahan baku/penolong mencapai US$139,59 miliar, sedikit turun 1,25% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar US$141,58 miliar. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin mengatakan, penurunan yang terjadi secara tahunan dan kumulatif menunjukkan sebagian sektor mulai meningkatkan penggunaan bahan baku domestik, meski masih terbatas. 

    “Dengan demikian, sinyal substitusi impor mulai muncul, tetapi bentuknya masih selektif dan belum meluas,” kata Saleh kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025). 

    Namun, Kadin melihat sinyal substitusi impor bahan baku sebagai peluang strategis meskipun penyerapannya masih dilakukan bertahap. Pasalnya, Indonesia belum dapat sepenuhnya lepas dari impor dalam waktu dekat karena kapasitas industri hulu, seperti petrokimia, bahan kimia dasar, dan komponen elektronik belum mencukupi. 

    “Meski begitu, ketergantungan dapat dikurangi secara nyata jika penguatan industri hulu, konsistensi kebijakan, serta efisiensi energi dan logistik terus dipacu,” jelasnya. 

    Dengan dorongan investasi dan hilirisasi yang sekarang berlangsung, menurut Saleh, Indonesia berpotensi menekan impor bahan baku secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang, meskipun impor tetap diperlukan untuk barang modal dan teknologi.

    Dia juga menerangkan penurunan impor bahan baku secara kumulatif 1,25% di tengah Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2025 yang tetap ekspansif pada level 53,5 menunjukkan bahwa industri tidak sedang melemah. 

    “Sebaliknya, pelaku usaha tampaknya melakukan efisiensi rantai pasok dan optimalisasi stok setelah periode harga yang bergejolak,” tuturnya. 

    Terlebih, ada kenaikan impor barang modal hingga 18% justru menandakan adanya investasi dan modernisasi mesin sehingga penurunan impor bahan baku lebih mencerminkan penataan ulang struktur input, bukan pelemahan produksi. 

    Data dari BPS menunjukkan impor bahan baku industri seperti petrokimia, nafta, kimia dasar, dan komponen elektronik menunjukkan dinamika yang beragam sepanjang Januari–Oktober 2025. 

    Pada komoditas petrokimia, impor oil-cake tercatat mencapai US$1,90 miliar, turun dari periode yang sama tahun 2024 sebesar US$2,16 miliar, atau melemah sekitar US$255,59 juta. 

    Sementara itu, impor nafta dan petroleum preparations juga meningkat cukup tajam, dari US$895 juta pada Januari–Oktober 2024 menjadi US$1,63 miliar periode yang sama tahun ini. 

    Di kelompok kimia dasar, tren yang muncul cenderung bervariasi. Impor potassium chloride (KCl) tercatat sebesar US$866 juta pada Januari-Oktober 2024 kemudian naik menjadi US$1,27 miliar pada Januari-Oktober 2025 atau tumbuh 47,12% ctc. 

    Bahan kimia untuk elektronik yang tercatat sebagai chemical elements doped justru melonjak tajam dari US$226 juta menjadi US$1,22 miliar, atau meningkat hampir US$1 miliar. 

  • Resep Sukses JNE Bertahan 35 Tahun di Tengah Persaingan Industri Logistik RI

    Resep Sukses JNE Bertahan 35 Tahun di Tengah Persaingan Industri Logistik RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah kompetisi logistik yang semakin ketat, tidak banyak perusahaan lokal yang mampu bertahan lebih dari tiga dekade. JNE adalah salah satunya.

    Didirikan pada 26 November 1990, Alm. Soeprapto Soperano memulai bisnis ini sebagai kurir ekspres pengantar paket dan dokumen. Namun pasar baru tidak selalu bisa ditaklukkan dengan cara lama, dan di titik itulah strategi menjadi pembeda. Tiga puluh lima tahun berlalu, JNE telah berkembang menjadi salah satu pemain logistik terbesar di tanah air.

    Keberlanjutan JNE tidak dibangun oleh satu keputusan tunggal, melainkan oleh rangkaian strategi yang dipertahankan lintas generasi. Dari penguatan jaringan layanan, pengembangan teknologi, hingga ekspansi usaha yang menyentuh kebutuhan pelaku usaha kecil. Berikut lima strategi yang membuat JNE mampu bertahan dan terus berkembang hingga 35 tahun berdiri.

    1. Transformasi Unit Bisnis Sejak Dini

    Perjalanan lebih dari 35 tahun ini telah membawa JNE berkembang dari kelompok kecil, dan kini didukung oleh lebih dari 50.000 Ksatria dan Srikandi JNE serta 8.000 titik jaringan yang terus tumbuh dan berkembang untuk dapat memberikan manfaat terbaik. 

    JNE juga memperluas bidang usahanya hingga jasa pengiriman makanan khas daerah (PESONA), jasa kepabeanan, penjemputan di bandara, dan pengiriman uang/money remittance.

    Langkah penting terjadi pada 2012 ketika JNE memutuskan memisahkan divisi logistik dari layanan kurir ekspres. Keputusan ini membuka ruang pertumbuhan baru dengan mengizinkan perusahaan menggarap pasar yang lebih luas dan kompleks.

    Tahun 2013, ekspansi dilakukan melalui pengembangan layanan pergudangan, cargo, pengiriman multimoda darat–laut–udara, serta peningkatan kapasitas operasional. Transformasi ini menjadi pondasi yang memungkinkan JNE menyesuaikan diri dengan era e-commerce yang tumbuh cepat di tahun-tahun berikutnya.

    2. Digitalisasi dan Efisiensi Proses

    Di industri jasa pengiriman, kecepatan informasilah yang menentukan kepuasan pelanggan. Menyadari itu, JNE memperkuat digitalisasi layanan sejak 2014 dengan optimalisasi aplikasi mobile, sistem pelacakan kiriman, Free Pick Up, hingga skema Cash on Delivery.

    Langkah teknologi kembali diperlebar pada 2017 melalui pengembangan E-Fulfillment dan Warehouse Management System terintegrasi. Sistem ini membantu UMKM mengelola stok barang, proses pemesanan, hingga pengiriman akhir dalam satu alur. JNE tidak lagi sekadar kurir tetapi mitra supply chain.

    3. Investasi Infrastruktur Jangka Panjang

    Salah satu strategi paling berani adalah pembangunan Mega Hub JNE yang berdiri di kawasan Bandara Internasional Soekarno–Hatta pada 2020. Fasilitas empat hektare ini dilengkapi Automatic Sorting Center and Gateway System dengan kapasitas memproses ratusan ribu paket per hari.

    Mega Hub menjadi ilustrasi bagaimana JNE melihat masa depan logistik bukan sebagai layanan bisnis, tetapi sebagai infrastruktur. Dalam industri yang bergerak cepat, investasi jangka panjang adalah cara bertahan dan bertumbuh.

    4. Bertumbuh Bersama UMKM, Konsumen, dan Karyawan

    Perluasan jaringan yang kini mencapai lebih dari 8.000 titik layanan dilakukan bukan hanya untuk memperbesar pasar, tetapi untuk mendekatkan akses logistik kepada pelaku UMKM di berbagai daerah. Filosofi yang dibawa pendiri JNE menempatkan pertumbuhan sosial sebagai bagian dari strategi bisnis.

    Hal ini ditegaskan oleh Presiden Direktur JNE, Feriadi Soeprapto, dalam momentum HUT ke-35 perusahaan. “JNE ‘Bergerak Bersama’ memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, serta mendukung sektor UMKM untuk terus tumbuh dan bergerak maju bersama JNE dengan semangat ‘Connecting Happiness’,” ujarnya. 

    Menurutnya, perjalanan panjang dari JNE ini selalu berlandaskan nilai yang diwariskan oleh pendiri. “Semua kegiatan ini mengingatkan filosofi pendiri JNE, Alm. H. Soeprapto Soeparno untuk Berbagi, Memberi, dan Menyantuni,” tutur Feriadi. 

    Selain itu, JNE juga sangat menghargai para karyawannya. Mereka bahkan rutin memberangkatkan umroh karyawan yang telah mencapai masa kerja selama 12 tahun sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawan.

    Sepanjang tiga bulan sejak September hingga November 2025, JNE telah memberangkatkan 1.171 karyawan dan karyawati sekaligus berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai perusahaan ekspedisi yang memberangkarkan umroh karyawan terbanyak dalam waktu 3 bulan.

    5. Ketahanan yang Dibangun oleh Adaptasi

    Tiga setengah dekade telah menunjukkan bahwa mempertahankan bisnis bukan hanya soal skala operasional, melainkan kemampuan membaca arah angin. JNE menjawab tuntutan zaman melalui transformasi layanan, digitalisasi, pembangunan hub besar, hingga kemitraan dengan UMKM.

    Di industri yang bergerak secepat paket yang dikirimkannya, JNE membuktikan bahwa strategi adalah napas panjang yang memungkinkan perusahaan tetap relevan. Tidak hanya bertahan tetapi terus berlari bersama perubahan.

  • Eks Ketua KY Usul Revisi UU Kekuasaan Kehakiman Guna Sikronisasi UU

    Eks Ketua KY Usul Revisi UU Kekuasaan Kehakiman Guna Sikronisasi UU

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial periode 2013-2015, Suparman Marzuki mengusulkan kepada Komisi III DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Kekuasaan Kehakiman. Dia menilai hal ini untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan.

    Revisi juga bertujuan menghapus aturan turunan dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seperti UU Mahkamah Agung, UU Peradilan, serta UU Peradilan Agama.

    “Nanti ini diatur di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu semua,” katanya, Kamis (4/12/2025).

    Dia menjelaskan bahwa adanya turunan Undang-Undang berpotensi menganggu sinkronisasi antar Undang-Undang. Termasuk, katanya, dimasukkan terkait Undang-Undang jabatan hakim.

    Tidak hanya itu, dia merekomendasikan agar DPR merevisi Undang-Undang Komisi Yudisial. Menurutnya, perubahan ini sekaligus mengikuti revisi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Upaya juga dilakukan sebagai bentuk reformasi kejaksaan dan pengadilan yang tengah digodok oleh DPR maupun pemerintah. 

    “Perubahan undang-undang KY juga Karena seiring dengan putusan mahkamah konstitusi dan perkembangan yang terjadi. Tentu juga seiring dengan perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengungkapkan bahwa independensi seorang hakim terkikis karena intervensi dari internal struktural kehakiman. 

    Dia menceritakan, banyak hakim yang pada akhirnya menaati arahan atasan agar karirnya tidak bermasalah. Salah satu hakim, katanya, telah mendapatkan SK promosi naik jabatan, namun karena tidak ingin dintervensi, maka SK tersebut dicabut.

    “Jadi kalau kita bicara intervensi itu justru intervensi internal sebenarnya yang paling kental Bukan intervensi dari eksekutif, dari eksekutif. ini terkait dengan reputasinya nanti ketika akan dipromosikan,” pungkasnya.

  • Gandeng Polri, Menhut Telusuri Asal-usul Kayu Gelondongan Pascabanjir Sumatra

    Gandeng Polri, Menhut Telusuri Asal-usul Kayu Gelondongan Pascabanjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, hari ini, Kamis (4/12/2025).

    Audiensi ini dalam rangka membahas soal pengusutan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Pulau Sumatra.

    “Kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut,” ujar Raja di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025).

    Dia menambahkan, saat ini penyelidikan awal masih dilakukan oleh pihaknya dengan menggandeng kepolisian. Salah satu langkah penyelidikan itu dengan pengambilan sampel kayu gelondongan yang telah bermuara di laut.

    Juli menambahkan, proses verifikasi itu alat identifikasi kayu otomatis (AIKO). Alat identifikasi ini dapat mengetahui soal identitas kayu, baik itu nama ilmiah, berat jenis, dan kelasnya.

    “Ada teknologi namanya AIKO untuk melihat semacam apa namanya, anatomi kayu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa pihaknya bersama Kemenhut telah membentuk Satgas gabungan untuk menyelidiki asal usul kayu gelondongan tersebut.

    Sigit menambahkan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim penyelidik ke lokasi-lokasi yang memiliki potensi melanggar aturan, sehingga menyebabkan bencana.

    “Khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” tutur Sigit.

  • Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

    Peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal tersebut mencakup regulasi untuk broker properti.

    Ketua Umum AREBI Clement Francis mengatakan pihaknya mengajak stakeholder berkolaborasi dan bekerjasama, termasuk perbankan, untuk mendukung penuh pelaksanaan Permendag No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki lisensi resmi. Dukungan ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis properti yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

    Oleh karena itu, AREBI mendorong perbankan hanya bekerja sama dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200. Selain itu, bank menggandeng Broker Properti berlisensi yakni yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP.

    Clement Francis menjelaskan ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui langkah ini, seperti memberikan keamanan dan kepercayaan kepada konsumen.

    “Melibatkan broker berlisensi memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui pihak yang kredibel, profesional, dan terdaftar secara resmi, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi konsumen dan perbankan, “ujar Clement Francis, dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, menggandeng broker resmi dapat membuat proses KPR lebih efisien. Broker berlisensi dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memandu proses pengajuan KPR. Dengan demikian, alur kerja perbankan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kredit macet.

    Kerja sama ini juga bertujuan untuk meminimalkan praktik transaksi ilegal di pasar properti. Pasalnya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini adalah entitas yang sah dan terawasi.

    AREBI pun melakukan sosialisasi ke pihak perbankan pada Rabu (3/12/2025). Sejumlah 11 bank nasional ikut serta, di antaranya Bank BTN, KB Bank, Bank Danamon, dan CIMB Niaga. Hadir sebagai narasumber Andre Rachman, Analis Perdagangan Ahli Pertama, Kemendag RI.

    Andre Rachman mengatakan, Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Permendag No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

    “Penguatan regulasi ini akan membawa industri broker properti ke arah yang lebih profesional, tertib, dan kompetitif,” ujar Andre Rachman.

    Penguatan regulasi melalui Permendag 33/2025 juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil,serta melindungi konsumen dalam transaksi properti. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

    Andre Rachman menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat. Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti.

    Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP dan hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB dan dilarang bekerja pada P4 lain.

    Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

    Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maks. 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

    Selanjutnya, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2%-5%, sewa-menyewa sebesar 5%-8%, dan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

    Broker juga wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme, dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

    Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.

  • Buka-Bukaan Skema Kuota Lansia untuk Ibadah Haji 2026

    Buka-Bukaan Skema Kuota Lansia untuk Ibadah Haji 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan kebijakan kuota lansia dalam penyelenggaraan ibadah haji telah memiliki pengaturan yang jelas dan berlaku merata di seluruh Indonesia.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa setiap provinsi wajib mengalokasikan 5 persen dari total kuota haji untuk jemaah lanjut usia.

    Hal itu disampaikannya usai mendampingi Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Jadi kuota lansia itu memang sudah diatur. Untuk masing-masing di provinsi itu 5 persen. Jadi di setiap provinsi nanti 5 persennya itu harus lansia,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kategori lansia dalam skema tersebut dimulai dari usia 65 tahun. Seleksi dilakukan berdasarkan usia tertua terlebih dahulu hingga memenuhi porsi yang ditetapkan.

    “Nah, berapa umur lansia? Umur lansia paling muda itu 65 tahun. Jadi nanti akan diurut dari yang tertua sampai yang termuda. Kira-kira di provinsi itu yang tertua misalnya 90 tahun, maka diurut sampai 5 persen sampai umur yang termuda tua. Yang termuda yang tua itu gimana? Yang sampai batasnya 5 persen itu sampai umur berapa begitu. Yang lansia termuda itu disebut lansia jika 65 tahun. Kira-kira begitu, ya,” jelasnya.

    Selain mengatur kuota jemaah lansia, pemerintah juga menyediakan mekanisme pendamping lansia. Namun, Dahnil menekankan bahwa ketentuan tersebut memiliki sejumlah syarat.

    “Ada, kalau kemudian ada porsi pendamping lansia. Tapi ada syarat. Misalnya syaratnya pendamping itu adalah mahram, artinya anggota keluarga. Kemudian anggota keluarga ini sudah mendaftar mengantre selama 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun, dia bisa jadi pendamping lansia atau lebih dari 5 tahun. Syaratnya mahram, anggota keluarga,” tandas Dahnil.

  • Pesan Bahlil ke SPBU Swasta: Kalo Mau Berbisnis Monggo, Tapi Patuhi Aturan

    Pesan Bahlil ke SPBU Swasta: Kalo Mau Berbisnis Monggo, Tapi Patuhi Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) berada dalam kondisi aman.

    Menjawab pertanyaan mengenai kesiapan pasokan BBM selama masa libur akhir tahun, Bahlil menegaskan bahwa stok nasional berada dalam batas aman.

    “Natal dan Tahun Baru untuk stok [BBM] nasional masih sesuai standar kita, 18 sampai 21 hari. Insyaallah tidak ada masalah,” ujar Bahlil usai melaporkan perkembangan penanganan bencana di Sumatra kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menurutnya, Pemerintah memastikan kesiapan energi dan distribusi BBM menjadi salah satu fokus utama menjelang lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Nataru.

    Tak hanya itu, dia juga menambahkan bahwa pihak swasta tetap diperbolehkan terlibat dalam bisnis BBM selama mengikuti regulasi yang berlaku.

    “Menyangkut dengan swasta, ya kalau mereka mau berbisnis monggo, enggak ada masalah kan. Tapi ikut aturan yang berlaku dong di republik kita, ya,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil melaporkan perkembangan terkini penanganan krisis energi dan logistik di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana. Baik di Aceh, di Bireuen, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga. Kemudian di Sumbar, di Kabupaten Agam,” ujar Bahlil.

    Bahlil menjelaskan, gangguan listrik di Aceh disebabkan putusnya jaringan transmisi akibat banjir. PLTG Arun berkapasitas 200 megawatt sempat padam tetapi kini sudah mulai menyala kembali.

    “Urusan listrik untuk di Aceh, untuk meng-cover Banda Aceh, Bireuen, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 megawatt PLTG kita yang mati karena Sutet-nya terkena banjir, dan sekarang sudah dinaikkan. Insyaallah besok malam itu sudah bisa, listriknya bisa jalan, paling lambat hari Sabtu,” katanya.

    Untuk wilayah Tapanuli Tengah (Tapteng), listrik mulai pulih sejak malam sebelumnya meskipun belum optimal. 

    “Jadi mungkin juga besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin sudah menyala dengan baik,” imbuhnya.

    Ketika ditanya soal kondisi Aceh Tamiang, Bahlil menyebut masih perlu memastikan detail lapangannya.

    Namun dia memastikan bahwa perbaikan jaringan transmisi utama yang mengaliri sekitar 600.000 rumah terus dilakukan.

    “Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi. Dan tim SDM dan PLN jalan terus,” katanya.

  • Ditenggat Awal 2026, Tim Reformasi Minta Kapolri Sesuaikan Perkap dan Perpol

    Ditenggat Awal 2026, Tim Reformasi Minta Kapolri Sesuaikan Perkap dan Perpol

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera melakukan evaluasi terkait KUHP dan KUHAP baru.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan rekomendasi ini muncul karena aturan hukum pidana itu bakal segera berlaku per (2/1/2026).

    “Karena KUHAP dan KUHP baru itu akan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026 maka kita memberi rekomendasi saran kepada Kapolri untuk segera mengadakan evaluasi,” ujar Jimly di posko reformasi Polri, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Dia menambahkan evaluasi ini nantinya bakal ditindaklanjuti untuk perubahan Peraturan Polisi (Perpol) dan Peraturan Kapolri (Perkap) sesuai dengan KUHAP baru.

    Jimly juga menekankan pihaknya siap untuk mendukung Kapolri dalam melakukan evaluasi terkait aturan baru ini sebagaimana visi tim Reformasi Polri besutan Prabowo.

    “Ini nanti diharapkan Perkapnya atau peraturan polisi yang perlu disesuaikan, diperbaiki mengikuti ketentuan baru KUHAP itu segera dilakukan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan meminta agar sosialisasi KUHAP baru bisa disosialisasikan secara menyeluruh.

    Menurut Otto, sosialisasi ini dilakukan agar kesiapan KUHAP baru bisa berjalan seragam mulai berlaku pada Januari.

    “Nah ini kewajiban kami sebagai pemerintah harus menyosialisasi itu kepada masyarakat. Nah termasuk pemda-pemda di sana, kepolisian-kepolisian di sana juga, harus juga diberitahu juga karena semua seragam,” ujar Otto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

  • BMKG Gelar Rapat Teknis Persiapan Jelang Natal Tahun Baru

    BMKG Gelar Rapat Teknis Persiapan Jelang Natal Tahun Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meningkatkan koordinasi dan kesiapan layanan cuaca menghadapi masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Penguatan dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (rakornis) Meteorologi dan Persiapan Posko Nataru 2025/2026 yang dibuka oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani pada Rabu (3/12/2025). Rakornis tersebut dihadiri Plt. Sekretaris Utama BMKG Guswanto, Deputi Infrastruktur MKG Michael Andreas Purwoadi, pejabat tinggi pratama, Kepala Balai Besar MKG Wilayah I–V, hingga Kepala UPT Koordinator National Digital Forecast (NDF). 

    Kepala BMKG menegaskan bahwa penguatan layanan meteorologi menjadi bagian dari dukungan BMKG terhadap kelancaran transportasi, logistik, dan mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. Ia memastikan sistem layanan BMKG disiapkan secara berlapis agar informasi yang disampaikan tetap akurat, konsisten, dan mudah dipahami.

    “Prioritas kami adalah menghadirkan layanan meteorologi yang pasti, tenang, dan dapat dipercaya. Informasi harus membantu masyarakat beraktivitas dengan nyaman dan aman, bukan menimbulkan kekhawatiran,” ujar Faisal dalam keterangan resmi, Kamis (3/12/2025). 

    Teuku Faisal Fathani juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terverifikasi dan proporsional. Seluruh unit diminta menjaga keseragaman standar informasi agar BMKG tetap menjadi rujukan utama masyarakat.

    “Kami ingin informasi yang keluar dari BMKG menjadi referensi yang menenangkan dan memberi kepastian. Untuk itu, seluruh jajaran diminta menjaga satu suara dalam menyampaikan informasi,” katanya.

    Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa Rakornis mengusung tema “Meteorologi Siap Menguatkan Konektivitas dan Keselamatan Transportasi.” Tema ini menggambarkan komitmen BMKG dalam memperkuat layanan meteorologi lintas moda transportasi selama Nataru.

    Rakornis tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, keandalan perangkat observasi, serta memperkuat sistem informasi meteorologi. Optimalisasi peran National Digital Forecast ikut menjadi fokus karena menjadi tulang punggung layanan prakiraan cuaca Indonesia.

    Kepala BMKG meminta seluruh jajaran menjaga profesionalisme, integritas, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan publik.

    “Kekuatan BMKG terletak pada soliditas internal, kompetensi, dan semangat pelayanan seluruh insan BMKG,” tegasnya. (Stefanus Bintang Agni)

  • PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    PU Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang & Sibolga Telah Terbuka Usai Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap akses jalur darat di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh hingga Sibolga, Sumatra Utara (Sumut) telah terbuka dan mulai dapat dilintasi kendaraan usai bencana banjir bandang dan longsor.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengerahkan alat berat untuk penanganan lumpur pascabencana di sejumlah titik lokasi bencana.

    “Hari ini beritanya untuk yang [Aceh] Tamiang itu sudah terbuka semuanya. Saya juga mengutip dari informasi yang disampaikan Pak Seskab ya kemarin pada saat Posko terpadu, jadi sudah bisa dilewati. Sibolga itu juga sudah bisa dilalui semuanya,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (4/12/2025).

    Lebih lanjut, Diana menyebut saat ini Kementerian PU juga tengah melakukan identifikasi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Khususnya, pada akses jembatan hingga jalan. Di mana, proses perbaikan dilaporkan bakal dijalankan secara bertahap.

    Dia menargetkan, penanganan lumpur tersebut dibidik rampung dalam kurun waktu satu minggu ke depan.

    “Kita harus mengidentifikasi dulu [anggaran yang dibutuhkan berapa], kemudian nanti kita cek verifikasi, kerusakannya seperti apa, kita butuhnya seperti apa. Tetapi untuk tanggap darurat sekarang ya mesti harus dilakukan,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Ditjen Bina Marga Kementerian PU hingga 3 Desember 2025, sejumlah ruas strategis yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor kini telah kembali terhubung dan fungsional. 

    Sejumlah ruas jalan nasional yang telah berhasil dipulihkan dan dapat dilalui antara lain ruas Banda Aceh–Meureudu yang kini kembali terhubung. Ruas Batas Kota Lhokseumawe–Kota Langsa juga sudah dapat dilalui, dengan pembersihan sedimen yang terus dilakukan di lapangan. 

    Selanjutnya, ruas Kota Langsa–Kota Kuala Simpang telah tertangani dari endapan material banjir. Ruas Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara per 3 Desember 2025 sudah dapat dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Saat ini masih dilanjutkan pembersihan dengan dukungan alat berat berupa 4 unit excavator backhoe, 2 unit wheel loader, dan 2 unit motor grader. 

    Kemudian ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara kini juga telah kembali dapat dilalui. Ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang berada di wilayah dataran tinggi saat ini telah terhubung untuk kendaraan roda dua. 

    Sementara itu, ruas Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren juga telah terbuka bagi kendaraan roda dua dan tengah dipersiapkan agar segera dapat dilalui kendaraan roda empat.