Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, sebanyak 17 kabupaten di 8 provinsi meminta pemerintah pusat untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring meningkatnya harga beras di daerah-daerah tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat ke Bapanas untuk mengajukan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Arief mengatakan, daerah yang telah mengajukan penyaluran beras SPHP ini utamanya berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.

    Nantinya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke daerah-daerah tersebut. Dalam hal ini, penyaluran oleh Perum Bulog dilakukan melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah.

    Kedepannya, beras SPHP diharapkan dapat dilakukan melalui Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.

    “Kita salurkan dalam bentuk 5 kilogram ke outlet-outlet dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi,” ujarnya. 

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    Menanggapi kondisi ini, Ketut menyebut bahwa Bapanas mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

    “Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Kedua, percepatan program SPHP. Distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya. 

  • Bahlil Mau Ambil Alih Blok Migas Pertamina di Papua Barat

    Bahlil Mau Ambil Alih Blok Migas Pertamina di Papua Barat

    Bisnis.com, BINTUNI — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut dan mengambil alih hak pengelolaan wilayah kerja (WK) migas Mogoi yang dinilai tak kunjung berkembang. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengembangan blok migas milik Pertamina ini masih terkendala kerja sama dengan pihak mitra pengelolanya saat ini. 

    “Yang enggak jalan itu yang kita lihat dari udara tadi Mogoi ini punya Pertamina tapi kerja sama dengan pengusahanya yang enggak selesai-selesai sampai sekarang, jadi ini akan dicabut, diambil alih,” kata Bahlil kepada wartawan, dikutip Kamis (12/6/2025). 

    Menurut Bahlil, Blok Mogoi memiliki potensi produksi gas minimal 40 juta standar kaki kubik (MMscfd). Terlebih, dia menilai konstruksinya bisa dilakukan kurang dari setahun. 

    “Tadi saya memastikan semuanya ini bisa berjalan kalau ini terjadi maka program untuk ketahanan energi kita ini bukan hanya sekedar tema-tema tapi insyaallah kita akan melakukan dengan baik,” tuturnya. 

    Dalam catatan Bisnis, lapangan migas Mogoi dikembangkan PT Pertamina EP menggandeng PT Petro Papua Mogoi Wasian (PPMW) sebagai mitra kerja sama operasi (KSO) untuk pengelolaan Lapangan Mogoi Wasian setelah menandatangani perjanjian kerja sama pada 2014 lalu. 

    Ditemui terpisah, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menerangkan bahwa pengembangan Lapangan Mogoi tidak sepenuhnya dikendalikan Pertamina, sebab pengusahaan Mogoi dipegang oleh PPMW.

    Hudi juga menyebut bahwa Lapangan Mogoi masuk dalam daerah remote yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur maupun tantangan geografis. 

    “Jadi intinya Mogoi itu sudah ada discovery, tapi belum ada pergerakan. Intinya keinginan dari Pak Menteri itu, ini kalau sudah ada discovery ya cepetan dong dikembangin. Dia belum berpindah status dari eksplorasi ke pengembangan, undeveloped discovery,” ujar Hudi.

  • Deretan Kecelakaan Pesawat Sejak Awal 2025, Terbaru Air India

    Deretan Kecelakaan Pesawat Sejak Awal 2025, Terbaru Air India

    Bisnis.com, JAKARTA — Sederet kecelakaan pesawat terjadi sejak awal 2025. Insiden terbaru, maskapai Air India Ltd. rute Ahmedabad, India menuju Bandar Udara Gatwick, London mengalami kecelakaan pada Kamis (12/2/2025).

    Melansir Bloomberg pada Kamis (12/6/2025), penerbangan bernomor 171 ini jatuh tak lama setelah lepas landas. Pesawat tersebut mengangkut sebanyak 242 penumpang dan awak kabin.

    Mengacu data dari Flightradar24 menunjukkan pesawat mencapai ketinggian 625 kaki dengan kecepatan sekitar 174 kilometer per detik sebelum kehilangan kendali.

    Sebuah video di media sosial memperlihatkan kepulan asap hitam membubung dari lokasi kejadian. Armada Air India sendiri tercatat memiliki 128 pesawat buatan Airbus dan Boeing, mengacu infromasi dari situs resmi maskapai.

    Adapun, sejak Januari 2025, tercatat setidaknya lima kecelakaan pesawat, termasuk insiden pesawat komersial, helikopter militer, dan jet medis.

    Berikut daftar kecelakaan pesawat sejak awal 2025:

    1. Tabrakan Pesawat dan Helikopter Black Hawk

    Sebagai pengingat, pada 29 Januari 2025, pesawat American Airlines bertabrakan dengan helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat AS saat mendekati Bandara Nasional Ronald Reagan. 

    Tabrakan maut tersebut terjadi di udara sebelum akhirnya meledak dan jatuh di Sungai Potomac yang membeku Rabu (29/1) malam, waktu setempat. Kecelakaan ini menyebabkan 67 orang di dalam pesawat dan helikopter tewas.

    2. Jet Medis Jatuh di Philadelphia

    Pada insiden jatuhnya jet medis di Philadelphia, jumlah korban tewas dalam kecelakaan ini mencapai tujuh orang, sementara 19 orang lainnya luka-luka. Dikabarkan pesawat dengan jenis Learjet 55 bermesin ganda tersebut jatuh di area pada penduduk pada Jumat (31/1/2025). Pesawat tersebut meledak dan menghujani permukiman dengan puing-puing pesawat.

    Melansir BBC, Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengungkapkan bahwa pesawat yang terjatuh adalah Learjet 55, yang lepas landas dari Bandara Timur Laut Philadelphia sekitar pukul 18.30 waktu setempat dan jatuh kurang dari 6,4 km dari lokasi keberangkatan.

    Kecelakaan tersebut terjadi hanya beberapa blok dari Roosevelt Mall, pusat perbelanjaan tiga lantai di kawasan padat penduduk Philadelphia. Wilayah tempat kecelakaan terjadi dipenuhi dengan rumah-rumah berjejer dan toko-toko.

    3. Pesawat Jatuh di Laut Bering, Alaska  

    Pesawat penumpang Bering Air dengan 10 orang di dalamnya yang dilaporkan hilang saat dalam perjalanan dari Unalakleet ke Nome, Kamis (6/2/2025). Pesawat turboprop kecil Cessna Caravan tersebut membawa sembilan penumpang dan satu pilot.

    Pihak berwenang Alaska mengonfirmasi telah menemukan dan mengidentifikasi 10 korban kecelakaan pesawat Cessna 208B Grand Caravan tersebut.

    Melansir Reuters, Ketua NTSB Jennifer Homendy menyatakan bahwa pesawat Cessna yang mengangkut sembilan penumpang dan satu pilot itu hilang dari radar sekitar pukul 15.30 waktu setempat pada Kamis (6/2), saat dalam perjalanan dari Unalakleet, Alaska, menuju lapangan udara di Nome, sekitar 160 km di selatan Lingkaran Arktik.

    Kemudian, puing-puing pesawat ditemukan oleh penjaga pantai pada Jumat (7/2) malam di atas bongkahan es yang bergerak sekitar 8 km per hari di laut. 

    “Prioritas utama kami adalah evakuasi korban. Setelah itu, kami akan mengevakuasi puing-puing pesawat,” ujar Homendy dalam konferensi pers.

    4. Kecelakaan Delta Airlines di Kanada

    Maskapai penerbangan Delta Airlines menjelaskan penyebab kecelakaan pesawat yang terguling saat mendarat di Bandara Internasional Toronto, Kanada, pada Senin (17/2/2025).

    CEO Delta Ed Bastian mengatakan Penerbangan Delta Connection 4819, yang dioperasikan oleh Endeavor Air menggunakan pesawat CRJ-900, terlibat dalam kecelakaan pesawat tunggal di Bandara Internasional Toronto Pearson (YYZ) sekitar pukul 14.15 waktu setempat.

    Penerbangan tersebut berangkat dari Bandara Internasional Minneapolis – St. Paul (MSP) menuju Bandara Internasional Toronto, Kanada. 

    “Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan beberapa pelanggan yang awalnya dibawa ke rumah sakit daerah telah dipulangkan,” kata Ed Bastian dalam keterangan resmi.

    Pesawat ini mengangkut 76 penumpang serta 4 kru dan sebanyak 18 penumpang terluka. Dari 18 yang terluka tersebut tiga orang penumpang termasuk seorang anak, mengalami luka kritis. Sementara itu, 15 lainnya segera dilarikan ke rumah sakit.

    5. Kecelakaan Pesawat Air India

    Pesawat Boeing 787 milik Maskapai Air India Ltd. mengalami kecelakaan dalam rute dari Ahmedabad menuju Bandar Udara Gatwick, London pada Kamis (12/6/2025).

    Reuters melaporkan bahwa lokasi jatuhnya pesawat berada di sisi barat Ahmedabad. Flightradar24 menyebut Boeing 787-7 Dreamliner sebagai salah satu pesawat penumpang tercanggih saat ini.

    “Saat ini kami sedang mengumpulkan informasi penting dan akan membagikan update terbaru,” demikian pernyataan resmi Air India yang dipublikasikan melalui platform X pada Kamis (12/6).

    Catatan dari otoritas ATC Bandara Ahmedabad menunjukkan pesawat lepas landas pada pukul 13.39 waktu setempat dari landasan 23. Selang beberapa saat, terdengar sinyal darurat ‘Mayday’, namun tidak ada respons lanjutan dari kokpit.

  • Kapolri Ungkap Alasan Buruh Sritex Belum Masuk Program Desk Tenaga Kerja

    Kapolri Ungkap Alasan Buruh Sritex Belum Masuk Program Desk Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan alasan buruh Sritex (SRIL) belum masuk dalam skema penyelamatan Desk Ketanagakerjaan.

    Dia mengungkap, terkait dengan buruh Sritex yang terdampak PHK bakal dilanjutkan melanjutkan pekerjaannya di tempat yang sama. Pasalnya, perusahaan yang dinyatakan pailit itu disebut akan memiliki pengelola yang baru.

    “Untuk Sritex berbeda lagi, karena memang Sritex kedepannya akan terus dilanjutkan, diperkerjakan di perusahaan tersebut, walaupun mungkin nanti dengan nama baru, karena memang pengelolaannya juga diambil alih,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Namun demikian, Sigit enggan menjelaskan lebih detail terkait nasib eks buruh Sritex tersebut. Sebab, nantinya bakal ada pengumuman resmi dari pihak-pihak terkait “Akan ada pengumuman resmi kalau itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Desk Ketenagakerjaan hasil kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan itu telah memberangkatkan 700 buruh ke dua perusahaan di Cirebon dan Brebes.

    Adapun, dua perusahaan Cirebon dan Brebes yakni PT Indonesia Dremers Sports dan PT Tah Sung Hung nantinya bisa menyerap tenaga kerja secara total sebesar 35.000 buruh.

    Secara bertahap, kata Sigit, buruh yang terdampak PHK sebelumnya akan kembali disalurkan oleh desk ketenagakerjaan secara bertahap. “Dan kami minta untuk Desk Ketenagakerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama, saat ini ada 2.600 yang kita siapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial,” pungkas Sigit.

  • ESDM Pede Polemik Tambang Raja Ampat Tak Ganggu Iklim Investasi

    ESDM Pede Polemik Tambang Raja Ampat Tak Ganggu Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat tak akan mengganggu iklim investasi.

    Adapun, aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat menjadi perhatian masyarakat. Banyak pihak aktivis menganggap penambangan bakal memicu krisis lingkungan di kawasan konservasi yang kerap dijuluki sebagai surga terakhir dari timur tersebut.

    Pemerintah pun kini telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan. Empat IUP yang dicabut itu adalah milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham. Sementara itu, izin tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag tidak dicabut.

    Sekretaris Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan, polemik tambang di ‘Surga Terakhir dari Timur’ itu tak akan mengganggu iklim investasi. Sebaliknya, hal tersebut malah membuat investor kian percaya pada penegakan hukum di Tanah Air.

    “Kami meyakini bahwa penegakan regulasi secara konsisten justru menumbuhkan kepercayaan investor karena menciptakan kepastian hukum dan tata kelola pertambangan yang sehat,” kata Siti kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Agar peristiwa seperti di Raja Ampat tak terulang, pihaknya pun bakal memperkuat proses verifikasi hingga pengawasan izin tambang.

    “Ke depan, pemerintah akan memperkuat proses verifikasi, pengawasan, dan pembinaan agar kasus serupa tidak terulang,” ucapnya.

    Siti pun menuturkan bahwa pencabutan empat IUP di Raja Ampat merupakan hasil dari evaluasi pemerintah terhadap kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, khususnya aspek lingkungan.

    Oleh karena itu, kegiatan evaluasi ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh pemegang IUP menjalankan aktivitasnya sesuai aturan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Prabowo telah memutuskan mencabut empat IUP di Raja Ampat berdasarkan pertimbangan matang. Pencabutan berlaku mulai, Selasa (10/6/2025).

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri lingkungan hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil.

    Selain pelanggaran lingkungan, Bahlil menyebut tim Kementerian ESDM juga telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menemukan bahwa sebagian wilayah tambang masuk dalam kawasan geopark Raja Ampat yang harus dilindungi.

    Berdasarkan temuan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), PT Anugerah Surya Pratama (ASP) melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengolahan air limbah larian.

    Hal ini terbukti pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi. Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi.

    Lalu, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai.

    Selain itu, di wilayah KSM ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal stockpile, jetty dan sedimentasi di area outfall sediment pond Salasih dan Yehbi.

    KLH juga mencatat PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) tidak memiliki PPKH. Adapun, perusahaan memulai kegiatan eksplorasi pada tanggal 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor coring untuk pengambilan sampel coring.

    Pada saat verifikasi lapangan, hanya ditemukan area camp pekerja eksplorasi di area MRP. KLH telah mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan.

    Sedangkan, untuk PT Gag Nikel tidak dicabut izinnya karena dianggap masih memenuhi standar analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan beroperasi sesuai aturan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang perusahaan tersebut.

    “Sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah bapak presiden kita awasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di Raja Ampat,” tutur Bahlil.

  • Bappenas Pastikan Perhitungan Garis Kemiskinan Sedang Direvisi

    Bappenas Pastikan Perhitungan Garis Kemiskinan Sedang Direvisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas atau Kementerian PPN memastikan terdapat revisi atau pembaruan metode perhitungan garis kemiskinan nasional.

    Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengungkapkan metode perhitungan garis kemiskinan belum pernah diperbaharui sejak 1997. Padahal, sambungnya, selama itu kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah banyak berubah.

    Dia mencontohkan pola konsumsi masyarakat sudah sangat berbeda dari dua dekade lalu, misalnya kini orang-orang banyak yang memesan makanan jadi daripada memasak sendiri. Selain itu kondisi kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, tercermin dari status Indonesia yang saat ini sudah menjadi negara kelas menengah-atas. 

    Oleh sebab itu, Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para ahli sepakat merancang metode perhitungan garis kemiskinan yang lebih pas memotret kondisi masyarakat.

    “Amanat untuk perubahan pengukuran [garis kemiskinan nasional] ini sudah ada di dalam RPJMN 2025—2029 dan persiapannya sudah 5 tahun ke belakang,” ujar Maliki kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Apalagi, sambungnya, banyak negara lain yang sudah merevisi garis kemiskinannya. Hal itu tampak dari publikasi Bank Dunia yang mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021, tak lagi PPP 2017.

    Akibatnya, kini garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah naik dari US$2,15 menjadi US$3 per orang per hari, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah naik dari US$3,65 menjadi US$4,2 per orang per hari, dan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas naik dari US$6,85 menjadi US$8,3 per orang per hari.

    Maliki menerangkan bahwa standar garis kemiskinan Bank Dunia itu ditentukan berdasarkan median atau nilai tengah dari garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah, negara berpenghasilan menengah-bawah, dan negara berpenghasilan menengah-atas.

    Artinya, jika terjadi kenaikan garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia maka banyak negara yang sudah terlebih dahulu merevisi ke atas garis kemiskinan nasionalnya.

    “Banyak sekali negara-negara itu sudah mengupdate garis kemiskinan mereka. Jadi hampir kalau tidak salah sekitar 60% negara-negara itu sudah meng-update [pembaharui]. Jadi ini sekarang kita harus meng-update, betul-betul harus meng-update,” ujarnya.

    Bansos Harus Lebih Efektif

    Maliki mengakui bahwa konsekuensi perbaikan garis kemiskinan adalah peningkatan jumlah penduduk miskin. Dia menekankan bahwa perubahan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan ini menjadi patokan kebijakan sistem penargetan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan. 

    Selama ini target perlindungan sosial tidak hanya untuk penduduk miskin, tetapi juga untuk penduduk rentan miskin. Oleh sebab itu, diyakini penduduk kategori miskin yang bertambah akan tetap terlindungi oleh berbagai program bantuan pemerintah.

    Maliki mencontohkan data BPS menunjukkan penduduk miskin mencapai 8,57% dari total populasi atau setara 24,06 juta orang, sementara penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) sekitar 40% penduduk termiskin. 

    Selain itu, sambungnya, program keluarga harapan (PKH) diterima oleh 10 juta keluarga miskin. Jika satu keluarga miskin rata-rata memiliki 5 anggota maka PKH mencakup 50 juta penduduk.

    Dia menekankan ke depan yang menjadi perhatian adalah akurasi penyaluran program tersebut. Menurutnya, hal itu sudah menjadi fokus utama pemerintah melalui penyusunan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    “Program bantuan pemerintah tetap, meskipun ada wacana penebalan, tetapi yang harus kita fokuskan nanti adalah konsolidasi supaya program-program tersebut betul-betul bisa menyasar orang-orang yang tepat dengan manfaat yang lebih optimal,” jelas Maliki.

    Dia menggarisbawahi yang harus menjadi fokus ke depan adalah, apakah berbagai program bansos itu berhasil menekan angka kemiskinan yang dihitung dengan metode terbaru.

    Artinya jika metode perhitungan garis kemiskinan yang baru mulai berlaku pada tahun ini harus mampu konsisten dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik itu melalui bantuan sosial maupun pemberdayaan lainnya. Dengan perubahan metodologi yang tepat, pengukuran kemiskinan tahun depan harus dapat menggambarkan perubahan yang objektif. 

    “Jadi sebenarnya masalahnya adalah seberapa efektif sih program yang kita kucurkan, karena uangnya udah cukup besar menurut saya. Jadi itu yang harus menjadi concern [perhatian] kita ke depan,” ungkapnya.

  • Pertamina Pastikan Eksplorasi Sumur MNK Gulamo dan Kelok Blok Rokan Berlanjut

    Pertamina Pastikan Eksplorasi Sumur MNK Gulamo dan Kelok Blok Rokan Berlanjut

    Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memastikan pengembangan sumur-sumur migas di Blok Rokan, Riau bakal terus berlanjut sejalan dengan adanya temuan hidrokarbon di sumur Gulamo dan Kelok.

    Sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam bidang usaha hulu migas di bawah Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, PHR bersama dengan pihak terkait tengah mempersiapkan kelayakan eksplorasi tahap lanjut guna memastikan potensi reservoir (area yang menyimpan migas) di kedua sumur tersebut.

    Andre Wijanarko, General Manager Regional 1 Zona Rokan, mengungkapkan bahwa setelah dinyatakan discovery, sumur MNK Gulamo dan Kelok kini siap membuka jalan bagi tahapan pembuktian konsep (appraisal).

    “Fokusnya adalah untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan, termasuk dalam memastikan reservoir, kemudian dapat diproduksi dengan memenuhi kaidah teknis sekaligus dapat memenuhi aspek keekonomian,” kata Andre.

    Sebagai gambaran, sejauh ini memang sudah ada dua sumur MNK yang dibor yakni di Gulamo dan Kelok dengan menggandeng perusahaan asal Amerika Serikat, EOG Resources. Namun, khusus di Rokan Pertamina mengidentifikasi tiga wilayah yang menyimpan cadangan shale oil dan shale gas yakni di North Aman, South Aman, dan Ranau.

    Dengan dinyatakan sebagai discovery, Sumur Gulamo DET-1 menjadi sumur MNK pertama di Indonesia yang berhasil membuktikan adanya aliran hidrokarbon ke permukaan dari MNK.

    “Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah baru bagi PHR dan industri migas nasional. Dengan berhasil menemukan sumber daya migas baru di Sumur Gulamo, kami makin yakin akan potensi besar pengembangan MNK di Blok Rokan,” tuturnya.

    Adapun, kedua sumur MNK yakni Gulamo dan Kelok menjadi pionir dalam eksplorasi MNK yang dijalankan lewat program akuisisi data, fracturing (perekahan) pada interval terbatas, serta serangkaian tes termasuk flowback test.

    Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas Sunjaya Eka Saputra mengatakan lembaga itu terus melakukan koordinasi yang intensif dengan PHR agar program-program terkait dengan pengembangan Gulamo dan Kelok dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan dan persetujuan SKK Migas.

    Potensi MNK jika dikembangkan dengan baik, imbuhnya, akan memberikan tambahan produksi yang signifikan dan meningkatkan lifting di Blok Rokan sehingga berdampak positif pada peningkatan lifting migas secara nasional.

    “Kami terus mendorong PHR untuk dapat mengakselerasi upaya percepatan produksi guna mendukung peningkatan lifting migas untuk mendukung program ketahanan energi nasional,” tuturnya.

    Saat ini, dia menerangkan, juga sedang disiapkan adanya mekanisme early production dari sumur MNK sebelum rencana pengembangan (plan of development/PoD) disetujui seperti yang dilakukan untuk sumur-sumur konvensional,” kata Sunjaya.

    Adapun, tahapan eksplorasi lanjutan untuk sumur-sumur MNK direncanakan melibatkan pengeboran sumur appraisal pada periode 2026—2027, serta sumur demonstration yang akan berlangsung pada 2027—2028.

    “Tidak seperti sumur sebelumnya yang berupa sumur vertikal atau deviated, sumur eksplorasi lanjutan ini akan menggunakan teknologi pengeboran Long Horizontal dengan Multi-Stage Hydraulic Fracturing,” ujarnya.

    Adapun, sumur appraisal MNK adalah sumur yang dibor setelah ada penemuan minyak atau gas bumi untuk lebih lanjut membuktikan efektivitas penerapan konsep Long Horizontal dan Multi-Stage Hydraulic Fracturing, selain menentukan batas reservoir dan ukuran sumber daya. Sumur ini digunakan untuk menguji dan mengevaluasi sumber daya yang sudah ditemukan sebelumnya.

    Sementara itu, sumur demonstration MNK adalah sumur yang digunakan untuk membuktikan sukses sumur appraisal dapat diterapkan di area yang lebih luas, selain menunjukkan kemampuan sebuah area atau lapangan minyak dalam menghasilkan minyak bumi non-konvensional. Ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari tahap evaluasi dan pengujian sebelum pengembangan penuh suatu lapangan.

    Perbedaan utama eksplorasi migas konvensional dengan eksplorasi MNK terletak pada lokasi minyak di lapisan bumi. Migas konvensional lebih mudah terlihat karena letaknya tidak terlalu dalam dari permukaan, sedangkan MNK berada di lapisan yang lebih dalam.

  • Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Bisnis.com, MADINAH — Kuota haji Indonesia pada 2026 dikabarkan akan dipangkas 50% sehubungan dengan evaluasi terkait kemampuan fisik jemaah Tanah Air, khususnya bagi mereka yang lanjut usia (lansia) dan berisiko tinggi. 

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan resmi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait hal itu. 

    “Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Kamis (12/6/2025). 

    Pernyataan itu disampaikan untuk meredam keresahan publik yang berkembang di tengah fase pemulangan jemaah, terutama setelah muncul spekulasi terkait rencana pengurangan kuota haji secara drastis pada musim mendatang.

    Nasaruddin menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak mana pun.

    “Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 229.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota mencapai 221.000 orang.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh petugas haji yang berjibaku di tengah cuaca ekstrem demi memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik.

    “Lihat sendiri jemaah kita. Lihat petugas kita yang bekerja di lapangan dengan ikhlas. Mereka juga punya keluarga dan harga diri. Jadi jangan kita pelintir seolah-olah ada yang genting,” katanya.

    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi kini masih fokus pada fase kepulangan jemaah Indonesia, setelah melalui puncak rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). 

    Sebagaimana fase kedatangan, pemulangan jemaah dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, dan gelombang kedua melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz Madinah. 

    Namun, demikian ada 7 kloter jemaah haji gelombang pertama yang dipulangkan melalui Bandara Madinah karena keterbatasan slot penerbangan. 

  • Prabowo Kritik BUMN: Tak Efisien dan Boros!

    Prabowo Kritik BUMN: Tak Efisien dan Boros!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa selama ini kinerja badan usaha milik negara (BUMN) lambat dan boros.

    Hal itu disampaikan oleh Prabowo pada acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Prabowo awalnya menyampaikan bahwa telah meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, untuk memprioritaskan keterlibatan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur. 

    “Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya, prioritas untuk itu infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya,” ujarnya di JCC. 

    Prabowo menyebut intervensi negara masih tetap dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu krusial seperti kelaparan, kemiskinan, dan memperbaiki pendidikan.

    Namun, peranan swasta dinilai penting utamanya di bidang pembangunan fisik. Menurutnya, swasta maupun perusahaan multinasional justru cenderung lebih modern, efisien dan mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar.

    Sebaliknya, Prabowo mengakui bahwa BUMN-BUMN yang ada justru tidak mencerminkan keefisienan sehingga pada akhirnya meminta intervensi negara dalam memberikan dukungan kepada mereka secara keuangan. 

    “Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN, apa ini PMN PMN ini,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu bertanya apabila perusahaan besar internasional mengenal adanya suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), seperti yang biasa didapatkan oleh BUMN. 

    Hal itu, terang Prabowo, yang menjadi alasan mengapa pemerintahannya ingin agar swasta dengan teknologi modern harus menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

    “Saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek dibantu, diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” ujarnya. 

  • Kaesang Ditanya Soal Kans Jokowi Jadi Ketum PSI: Jangan di Sini, Enggak Baik

    Kaesang Ditanya Soal Kans Jokowi Jadi Ketum PSI: Jangan di Sini, Enggak Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai kans ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) menggantikannya sebagai ketua umum. 

    Hal itu ditanyakan kepada Kaesang setelah bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/6/2025). Namun, ia memilih untuk tidak menjawab.

    “Jangan di sini, jangan di sini (di Balai Kota Jakarta). Enggak baik, enggak baik. Jangan ya jangan,” ujar Kaesang sambil menyatukan kedua telapak tangan di depan wajah sebagai gestur terima kasih, lalu berjalan menuju mobilnya.

    Saat kembali ditanya apakah masih berminat mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI, Kaesang tetap menolak menjawab. “Jangan di sini, jangan,” katanya singkat. 

    Kaesang juga menolak menanggapi mengenai kans ayahnya yang juga presiden ke 7 Joko Widodo yang belakangan ini santer terdengar akan memimpin partai berbasis anak muda itu. 

    “Jangan, jangan di sini, ini tempat pak Gubernur, enggak enak, enggak enak. Saya berkomentar tentang PSI di sini,” jelas Kaesang dari dalam mobil sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.

    PSI Buka Pintu untuk Jokowi

    Sementara itu, PSI siap membuka pintu untuk Joko Widodo (Jokowi) jika akan bergabung ke partai yang dipimpin anak bungsunya itu.

    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengaku seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Jokowi bilamana memang ingin bergabung. Bahkan dia mengungkapkan bahwa PSI memang didirikan untuk mendukung Jokowi sejak awal atau tepatnya pada 2014 silam.

    “Bagaimana pun PSI adalah rumah Pak Jokowi. Pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk beliau. Dan kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (11/6/2025). 

    Baru-baru ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menepis spekulasi dirinya menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. 

    Menariknya, eks Gubernur Jakarta ini secara terang-terangan menyebut lebih baik dirinya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saja. Adapun, Jokowi beralasan dirinya tidak di PPP karena menurutnya sejauh ini sudah banyak figur lain yang potensial untuk menjadi ketua umum.

    “Enggak lah [jadi caketum PPP], yang di PPP saya kira banyak calon ketua umum yang jauh lebih baik,” katanya di kediamannya, Banjarsari, Solo, seperti dikutip dari Solopos, Rabu (11/6/2025).

    Bahkan, Jokowi menilai di internal PPP saja sudah banyak sosok yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kompetensi untuk memimpin partai berlogo Ka’bah.

    Sebab itu, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menyebut lebih baik dirinya di PSI saja. Meskipun hingga kini dia mengaku belum tentu juga dicalonkan sebagai ketum PSI. “Banyak calon yang sudah beredar kan, banyak. Banyak sekali saya rasa. Saya di PSI [Partai Solidaritas Indonesia] saja lah,” bebernya.