Category: Bisnis.com

  • ESDM Pede Polemik Tambang Raja Ampat Tak Ganggu Iklim Investasi

    ESDM Pede Polemik Tambang Raja Ampat Tak Ganggu Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat tak akan mengganggu iklim investasi.

    Adapun, aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat menjadi perhatian masyarakat. Banyak pihak aktivis menganggap penambangan bakal memicu krisis lingkungan di kawasan konservasi yang kerap dijuluki sebagai surga terakhir dari timur tersebut.

    Pemerintah pun kini telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan. Empat IUP yang dicabut itu adalah milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham. Sementara itu, izin tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag tidak dicabut.

    Sekretaris Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan, polemik tambang di ‘Surga Terakhir dari Timur’ itu tak akan mengganggu iklim investasi. Sebaliknya, hal tersebut malah membuat investor kian percaya pada penegakan hukum di Tanah Air.

    “Kami meyakini bahwa penegakan regulasi secara konsisten justru menumbuhkan kepercayaan investor karena menciptakan kepastian hukum dan tata kelola pertambangan yang sehat,” kata Siti kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Agar peristiwa seperti di Raja Ampat tak terulang, pihaknya pun bakal memperkuat proses verifikasi hingga pengawasan izin tambang.

    “Ke depan, pemerintah akan memperkuat proses verifikasi, pengawasan, dan pembinaan agar kasus serupa tidak terulang,” ucapnya.

    Siti pun menuturkan bahwa pencabutan empat IUP di Raja Ampat merupakan hasil dari evaluasi pemerintah terhadap kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, khususnya aspek lingkungan.

    Oleh karena itu, kegiatan evaluasi ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh pemegang IUP menjalankan aktivitasnya sesuai aturan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Prabowo telah memutuskan mencabut empat IUP di Raja Ampat berdasarkan pertimbangan matang. Pencabutan berlaku mulai, Selasa (10/6/2025).

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri lingkungan hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil.

    Selain pelanggaran lingkungan, Bahlil menyebut tim Kementerian ESDM juga telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menemukan bahwa sebagian wilayah tambang masuk dalam kawasan geopark Raja Ampat yang harus dilindungi.

    Berdasarkan temuan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), PT Anugerah Surya Pratama (ASP) melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengolahan air limbah larian.

    Hal ini terbukti pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi. Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi.

    Lalu, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai.

    Selain itu, di wilayah KSM ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal stockpile, jetty dan sedimentasi di area outfall sediment pond Salasih dan Yehbi.

    KLH juga mencatat PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) tidak memiliki PPKH. Adapun, perusahaan memulai kegiatan eksplorasi pada tanggal 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor coring untuk pengambilan sampel coring.

    Pada saat verifikasi lapangan, hanya ditemukan area camp pekerja eksplorasi di area MRP. KLH telah mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan.

    Sedangkan, untuk PT Gag Nikel tidak dicabut izinnya karena dianggap masih memenuhi standar analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan beroperasi sesuai aturan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang perusahaan tersebut.

    “Sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah bapak presiden kita awasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di Raja Ampat,” tutur Bahlil.

  • Bappenas Pastikan Perhitungan Garis Kemiskinan Sedang Direvisi

    Bappenas Pastikan Perhitungan Garis Kemiskinan Sedang Direvisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas atau Kementerian PPN memastikan terdapat revisi atau pembaruan metode perhitungan garis kemiskinan nasional.

    Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengungkapkan metode perhitungan garis kemiskinan belum pernah diperbaharui sejak 1997. Padahal, sambungnya, selama itu kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah banyak berubah.

    Dia mencontohkan pola konsumsi masyarakat sudah sangat berbeda dari dua dekade lalu, misalnya kini orang-orang banyak yang memesan makanan jadi daripada memasak sendiri. Selain itu kondisi kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, tercermin dari status Indonesia yang saat ini sudah menjadi negara kelas menengah-atas. 

    Oleh sebab itu, Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para ahli sepakat merancang metode perhitungan garis kemiskinan yang lebih pas memotret kondisi masyarakat.

    “Amanat untuk perubahan pengukuran [garis kemiskinan nasional] ini sudah ada di dalam RPJMN 2025—2029 dan persiapannya sudah 5 tahun ke belakang,” ujar Maliki kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Apalagi, sambungnya, banyak negara lain yang sudah merevisi garis kemiskinannya. Hal itu tampak dari publikasi Bank Dunia yang mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021, tak lagi PPP 2017.

    Akibatnya, kini garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah naik dari US$2,15 menjadi US$3 per orang per hari, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah naik dari US$3,65 menjadi US$4,2 per orang per hari, dan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas naik dari US$6,85 menjadi US$8,3 per orang per hari.

    Maliki menerangkan bahwa standar garis kemiskinan Bank Dunia itu ditentukan berdasarkan median atau nilai tengah dari garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah, negara berpenghasilan menengah-bawah, dan negara berpenghasilan menengah-atas.

    Artinya, jika terjadi kenaikan garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia maka banyak negara yang sudah terlebih dahulu merevisi ke atas garis kemiskinan nasionalnya.

    “Banyak sekali negara-negara itu sudah mengupdate garis kemiskinan mereka. Jadi hampir kalau tidak salah sekitar 60% negara-negara itu sudah meng-update [pembaharui]. Jadi ini sekarang kita harus meng-update, betul-betul harus meng-update,” ujarnya.

    Bansos Harus Lebih Efektif

    Maliki mengakui bahwa konsekuensi perbaikan garis kemiskinan adalah peningkatan jumlah penduduk miskin. Dia menekankan bahwa perubahan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan ini menjadi patokan kebijakan sistem penargetan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan. 

    Selama ini target perlindungan sosial tidak hanya untuk penduduk miskin, tetapi juga untuk penduduk rentan miskin. Oleh sebab itu, diyakini penduduk kategori miskin yang bertambah akan tetap terlindungi oleh berbagai program bantuan pemerintah.

    Maliki mencontohkan data BPS menunjukkan penduduk miskin mencapai 8,57% dari total populasi atau setara 24,06 juta orang, sementara penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) sekitar 40% penduduk termiskin. 

    Selain itu, sambungnya, program keluarga harapan (PKH) diterima oleh 10 juta keluarga miskin. Jika satu keluarga miskin rata-rata memiliki 5 anggota maka PKH mencakup 50 juta penduduk.

    Dia menekankan ke depan yang menjadi perhatian adalah akurasi penyaluran program tersebut. Menurutnya, hal itu sudah menjadi fokus utama pemerintah melalui penyusunan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    “Program bantuan pemerintah tetap, meskipun ada wacana penebalan, tetapi yang harus kita fokuskan nanti adalah konsolidasi supaya program-program tersebut betul-betul bisa menyasar orang-orang yang tepat dengan manfaat yang lebih optimal,” jelas Maliki.

    Dia menggarisbawahi yang harus menjadi fokus ke depan adalah, apakah berbagai program bansos itu berhasil menekan angka kemiskinan yang dihitung dengan metode terbaru.

    Artinya jika metode perhitungan garis kemiskinan yang baru mulai berlaku pada tahun ini harus mampu konsisten dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik itu melalui bantuan sosial maupun pemberdayaan lainnya. Dengan perubahan metodologi yang tepat, pengukuran kemiskinan tahun depan harus dapat menggambarkan perubahan yang objektif. 

    “Jadi sebenarnya masalahnya adalah seberapa efektif sih program yang kita kucurkan, karena uangnya udah cukup besar menurut saya. Jadi itu yang harus menjadi concern [perhatian] kita ke depan,” ungkapnya.

  • Pertamina Pastikan Eksplorasi Sumur MNK Gulamo dan Kelok Blok Rokan Berlanjut

    Pertamina Pastikan Eksplorasi Sumur MNK Gulamo dan Kelok Blok Rokan Berlanjut

    Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memastikan pengembangan sumur-sumur migas di Blok Rokan, Riau bakal terus berlanjut sejalan dengan adanya temuan hidrokarbon di sumur Gulamo dan Kelok.

    Sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dalam bidang usaha hulu migas di bawah Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, PHR bersama dengan pihak terkait tengah mempersiapkan kelayakan eksplorasi tahap lanjut guna memastikan potensi reservoir (area yang menyimpan migas) di kedua sumur tersebut.

    Andre Wijanarko, General Manager Regional 1 Zona Rokan, mengungkapkan bahwa setelah dinyatakan discovery, sumur MNK Gulamo dan Kelok kini siap membuka jalan bagi tahapan pembuktian konsep (appraisal).

    “Fokusnya adalah untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan, termasuk dalam memastikan reservoir, kemudian dapat diproduksi dengan memenuhi kaidah teknis sekaligus dapat memenuhi aspek keekonomian,” kata Andre.

    Sebagai gambaran, sejauh ini memang sudah ada dua sumur MNK yang dibor yakni di Gulamo dan Kelok dengan menggandeng perusahaan asal Amerika Serikat, EOG Resources. Namun, khusus di Rokan Pertamina mengidentifikasi tiga wilayah yang menyimpan cadangan shale oil dan shale gas yakni di North Aman, South Aman, dan Ranau.

    Dengan dinyatakan sebagai discovery, Sumur Gulamo DET-1 menjadi sumur MNK pertama di Indonesia yang berhasil membuktikan adanya aliran hidrokarbon ke permukaan dari MNK.

    “Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah baru bagi PHR dan industri migas nasional. Dengan berhasil menemukan sumber daya migas baru di Sumur Gulamo, kami makin yakin akan potensi besar pengembangan MNK di Blok Rokan,” tuturnya.

    Adapun, kedua sumur MNK yakni Gulamo dan Kelok menjadi pionir dalam eksplorasi MNK yang dijalankan lewat program akuisisi data, fracturing (perekahan) pada interval terbatas, serta serangkaian tes termasuk flowback test.

    Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas Sunjaya Eka Saputra mengatakan lembaga itu terus melakukan koordinasi yang intensif dengan PHR agar program-program terkait dengan pengembangan Gulamo dan Kelok dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan dan persetujuan SKK Migas.

    Potensi MNK jika dikembangkan dengan baik, imbuhnya, akan memberikan tambahan produksi yang signifikan dan meningkatkan lifting di Blok Rokan sehingga berdampak positif pada peningkatan lifting migas secara nasional.

    “Kami terus mendorong PHR untuk dapat mengakselerasi upaya percepatan produksi guna mendukung peningkatan lifting migas untuk mendukung program ketahanan energi nasional,” tuturnya.

    Saat ini, dia menerangkan, juga sedang disiapkan adanya mekanisme early production dari sumur MNK sebelum rencana pengembangan (plan of development/PoD) disetujui seperti yang dilakukan untuk sumur-sumur konvensional,” kata Sunjaya.

    Adapun, tahapan eksplorasi lanjutan untuk sumur-sumur MNK direncanakan melibatkan pengeboran sumur appraisal pada periode 2026—2027, serta sumur demonstration yang akan berlangsung pada 2027—2028.

    “Tidak seperti sumur sebelumnya yang berupa sumur vertikal atau deviated, sumur eksplorasi lanjutan ini akan menggunakan teknologi pengeboran Long Horizontal dengan Multi-Stage Hydraulic Fracturing,” ujarnya.

    Adapun, sumur appraisal MNK adalah sumur yang dibor setelah ada penemuan minyak atau gas bumi untuk lebih lanjut membuktikan efektivitas penerapan konsep Long Horizontal dan Multi-Stage Hydraulic Fracturing, selain menentukan batas reservoir dan ukuran sumber daya. Sumur ini digunakan untuk menguji dan mengevaluasi sumber daya yang sudah ditemukan sebelumnya.

    Sementara itu, sumur demonstration MNK adalah sumur yang digunakan untuk membuktikan sukses sumur appraisal dapat diterapkan di area yang lebih luas, selain menunjukkan kemampuan sebuah area atau lapangan minyak dalam menghasilkan minyak bumi non-konvensional. Ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari tahap evaluasi dan pengujian sebelum pengembangan penuh suatu lapangan.

    Perbedaan utama eksplorasi migas konvensional dengan eksplorasi MNK terletak pada lokasi minyak di lapisan bumi. Migas konvensional lebih mudah terlihat karena letaknya tidak terlalu dalam dari permukaan, sedangkan MNK berada di lapisan yang lebih dalam.

  • Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Soal Kabar Pemangkasan Kuota Haji 50%, Menag: Tak Ada Pembahasan Resmi

    Bisnis.com, MADINAH — Kuota haji Indonesia pada 2026 dikabarkan akan dipangkas 50% sehubungan dengan evaluasi terkait kemampuan fisik jemaah Tanah Air, khususnya bagi mereka yang lanjut usia (lansia) dan berisiko tinggi. 

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan resmi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi terkait hal itu. 

    “Saya tidak pernah mendengarkan isu itu. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Kamis (12/6/2025). 

    Pernyataan itu disampaikan untuk meredam keresahan publik yang berkembang di tengah fase pemulangan jemaah, terutama setelah muncul spekulasi terkait rencana pengurangan kuota haji secara drastis pada musim mendatang.

    Nasaruddin menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak mana pun.

    “Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik. Memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Indonesia justru cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023, kuota jemaah Indonesia sebesar 229.000 orang, naik menjadi 241.000 orang pada 2024, dan tahun ini, 2025, kuota mencapai 221.000 orang.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh petugas haji yang berjibaku di tengah cuaca ekstrem demi memastikan jemaah mendapatkan layanan terbaik.

    “Lihat sendiri jemaah kita. Lihat petugas kita yang bekerja di lapangan dengan ikhlas. Mereka juga punya keluarga dan harga diri. Jadi jangan kita pelintir seolah-olah ada yang genting,” katanya.

    Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi kini masih fokus pada fase kepulangan jemaah Indonesia, setelah melalui puncak rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). 

    Sebagaimana fase kedatangan, pemulangan jemaah dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama pulang melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, dan gelombang kedua melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz Madinah. 

    Namun, demikian ada 7 kloter jemaah haji gelombang pertama yang dipulangkan melalui Bandara Madinah karena keterbatasan slot penerbangan. 

  • Prabowo Kritik BUMN: Tak Efisien dan Boros!

    Prabowo Kritik BUMN: Tak Efisien dan Boros!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa selama ini kinerja badan usaha milik negara (BUMN) lambat dan boros.

    Hal itu disampaikan oleh Prabowo pada acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Prabowo awalnya menyampaikan bahwa telah meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, untuk memprioritaskan keterlibatan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur. 

    “Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya, prioritas untuk itu infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya,” ujarnya di JCC. 

    Prabowo menyebut intervensi negara masih tetap dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu krusial seperti kelaparan, kemiskinan, dan memperbaiki pendidikan.

    Namun, peranan swasta dinilai penting utamanya di bidang pembangunan fisik. Menurutnya, swasta maupun perusahaan multinasional justru cenderung lebih modern, efisien dan mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar.

    Sebaliknya, Prabowo mengakui bahwa BUMN-BUMN yang ada justru tidak mencerminkan keefisienan sehingga pada akhirnya meminta intervensi negara dalam memberikan dukungan kepada mereka secara keuangan. 

    “Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN, apa ini PMN PMN ini,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu bertanya apabila perusahaan besar internasional mengenal adanya suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), seperti yang biasa didapatkan oleh BUMN. 

    Hal itu, terang Prabowo, yang menjadi alasan mengapa pemerintahannya ingin agar swasta dengan teknologi modern harus menjadi mitra dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

    “Saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek dibantu, diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” ujarnya. 

  • Kaesang Ditanya Soal Kans Jokowi Jadi Ketum PSI: Jangan di Sini, Enggak Baik

    Kaesang Ditanya Soal Kans Jokowi Jadi Ketum PSI: Jangan di Sini, Enggak Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai kans ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) menggantikannya sebagai ketua umum. 

    Hal itu ditanyakan kepada Kaesang setelah bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/6/2025). Namun, ia memilih untuk tidak menjawab.

    “Jangan di sini, jangan di sini (di Balai Kota Jakarta). Enggak baik, enggak baik. Jangan ya jangan,” ujar Kaesang sambil menyatukan kedua telapak tangan di depan wajah sebagai gestur terima kasih, lalu berjalan menuju mobilnya.

    Saat kembali ditanya apakah masih berminat mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI, Kaesang tetap menolak menjawab. “Jangan di sini, jangan,” katanya singkat. 

    Kaesang juga menolak menanggapi mengenai kans ayahnya yang juga presiden ke 7 Joko Widodo yang belakangan ini santer terdengar akan memimpin partai berbasis anak muda itu. 

    “Jangan, jangan di sini, ini tempat pak Gubernur, enggak enak, enggak enak. Saya berkomentar tentang PSI di sini,” jelas Kaesang dari dalam mobil sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.

    PSI Buka Pintu untuk Jokowi

    Sementara itu, PSI siap membuka pintu untuk Joko Widodo (Jokowi) jika akan bergabung ke partai yang dipimpin anak bungsunya itu.

    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengaku seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Jokowi bilamana memang ingin bergabung. Bahkan dia mengungkapkan bahwa PSI memang didirikan untuk mendukung Jokowi sejak awal atau tepatnya pada 2014 silam.

    “Bagaimana pun PSI adalah rumah Pak Jokowi. Pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk beliau. Dan kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (11/6/2025). 

    Baru-baru ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menepis spekulasi dirinya menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. 

    Menariknya, eks Gubernur Jakarta ini secara terang-terangan menyebut lebih baik dirinya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saja. Adapun, Jokowi beralasan dirinya tidak di PPP karena menurutnya sejauh ini sudah banyak figur lain yang potensial untuk menjadi ketua umum.

    “Enggak lah [jadi caketum PPP], yang di PPP saya kira banyak calon ketua umum yang jauh lebih baik,” katanya di kediamannya, Banjarsari, Solo, seperti dikutip dari Solopos, Rabu (11/6/2025).

    Bahkan, Jokowi menilai di internal PPP saja sudah banyak sosok yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kompetensi untuk memimpin partai berlogo Ka’bah.

    Sebab itu, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menyebut lebih baik dirinya di PSI saja. Meskipun hingga kini dia mengaku belum tentu juga dicalonkan sebagai ketum PSI. “Banyak calon yang sudah beredar kan, banyak. Banyak sekali saya rasa. Saya di PSI [Partai Solidaritas Indonesia] saja lah,” bebernya.

  • Asosiasi Respons Dugaan Kerugian Rp63 Triliun Akibat Kuota Internet Hangus

    Asosiasi Respons Dugaan Kerugian Rp63 Triliun Akibat Kuota Internet Hangus

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia merespons soal dugaan kerugian Rp63 Triliun akibat kuota internet hangus. 

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan ATSI dan seluruh anggotanya selalu berkomitmen pada prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. 

    Dia memastikan penetapan harga, kuota, dan masa aktif layanan prabayar telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 74 Ayat 2 PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu penggunaan. 

    “Ini juga sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang menegaskan bahwa pulsa bukan merupakan alat pembayaran sah maupun uang elektronik, sehingga juga sudah dikenakan PPN sebagaimana barang konsumsi lainnya,” kata Marwan dalam keterangan resminya pada Kamis (12/6/2025).

    Marwan menjelaskan pemberlakuan masa aktif merupakan praktik wajar dalam industri telekomunikasi. Menurutnya kuota internet bergantung pada lisensi spektrum yang diberikan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, bukan volume pemakaian. 

    “Hal ini berbeda dengan listrik atau kartu tol,”imbuhnya.

    Lebih lanjut, Marwan mengatakan penerapan masa aktif juga umum diberlakukan di berbagai sektor seperti tiket transportasi, voucher, dan keanggotaan klub. Dia menyebut pperator global seperti Kogan Mobile (Australia) dan CelcomDigi (Malaysia) pun menerapkan kebijakan serupa kuota hangus jika tak digunakan dalam masa berlaku.

    Marwan juga menyampaikan operator anggota ATSI selalu menyampaikan informasi masa aktif, kuota, dan hak pelanggan secara terbuka melalui situs resmi dan saat pembelian paket.

    Dia menyebut setiap pilihan paket data yang ditawarkan/disediakan kepada pelanggan sudah disertai dengan syarat dan ketentuan mengenai besaran kuota data, harga dan masa aktif penggunaan atas paket data yang dibeli (expired date) tersebut. 

    “Pelanggan diberikan keleluasaan untuk memilih dan membeli paket data sesuai keinginannya dan kebutuhannya,” katanya. 

    Terakhir Marwan memastikanATSI terbuka untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi digital masyarakat. 

    “Kami percaya, kebijakan yang adil bagi pelanggan dan mendukung keberlanjutan industri harus berbasis pada pemahaman menyeluruh atas model bisnis telekomunikasi,” pungkasnya. 

    Indonesian Audit Watch (IAW) mendorong dilakukannya audit menyeluruh terkait dugaan kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik kuota internet hangus serta indikasi korupsi di anak usaha PT Telkom Indonesia.

    Desakan ini disampaikan IAW melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.

    IAW menilai, praktik kuota hangus telah berlangsung sejak 2009, di mana sisa kuota internet pelanggan yang tidak digunakan secara otomatis hangus tanpa adanya pelaporan keuangan yang transparan dari pihak operator.

    Dalam surat terbuka bertanggal 29 Mei 2025, IAW mengajukan empat poin tuntutan. Pertama, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menginstruksikan audit atas model bisnis kuota hangus beserta regulasi pelaporannya. Kedua, IAW meminta KPK dan Kejaksaan Agung mengambil alih penyidikan kasus yang melibatkan Telkom di tingkat nasional. Ketiga, BPK didorong untuk melakukan audit tematik terkait praktik kuota hangus dan kepatuhan penyedia layanan terhadap aturan hukum.

    Keempat, IAW mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan atas kuota internet yang hangus.

  • Begini Nasib Penjual yang Tak Migrasi ke Tokopedia-TikTok Seller Center

    Begini Nasib Penjual yang Tak Migrasi ke Tokopedia-TikTok Seller Center

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa e-commerce, Tokopedia-TikTok resmi meluncurkan pusat penjual terintegrasi melalui Tokopedia & TikTok Shop Seller Center. Lantas, bagaimana nasib penjual seller yang tak melakukan migrasi ke Tokopedia-TikTok Seller Center?

    Head of Communication Tokopedia and TikTok E-commerce Aditia Grasio Nelwan mengatakan, pihaknya mulai mengurangi fitur di Tokopedia Seller Center usai perusahaan mengumumkan migrasi ke Tokopedia & TikTok Shop Seller Center.

    Ini artinya, ruang gerak bagi para penjual (seller) menjual dan memasarkan produk di Seller Center Tokopedia semakin terbatas.

    “Di Seller Center Tokopedia ada beberapa fiturnya yang memang kami turunkan pelan-pelan. Nah, memang pas 9 Juni kemarin itu memang fiturnya banyak yang kami turunkan juga, memang tujuannya untuk memotivasi seller untuk pindah [ke Tokopedia & TikTok Shop Seller Center],” ungkap Aditia dalam Media Interview Seller Integration Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia di Millennium Centennial Center (MCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Meski begitu, Aditia memastikan para penjual masih bisa melakukan transaksi dan berjualan di Seller Center Tokopedia. Namun, sudah tidak bisa lagi melakukan penambahan produk baru di sana.

    “Di Seller Center Tokopedia yang sekarang, dia masih bisa bertransaksi, masih bisa edit produk, tetapi sudah enggak bisa tambah edit produk baru,” jelasnya.

    Untuk itu, Aditia mengimbau agar para penjual untuk mulai mengintegrasikan ke Tokopedia & TikTok Shop Seller Center.

    “Ya memang agak-agak terbatas [seller memasarkan produk di Seller Center Tokopedia], tetapi masih bisa untuk transaksi. Makanya kami sangat menganjurkan seller untuk mulai melakukan integrasi ini agar bisnis mereka bisa berkembang lagi,” tuturnya.

    Namun, Aditia mengaku bahwa pihaknya juga berhati-hati akan perubahan sistem integrasi ini, termasuk terhadap seller yang sudah merintis bisnis di Tokopedia sejak lama.

    “Apalagi yang memang mereka build bisnisnya dari sudah lebih dari 5 tahun atau mungkin 8 tahun di Tokopedia. Makanya kami secara perlahan untuk memotivasi seller untuk pindah,” imbuhnya.

    Dia menambahkan bahwa Tokopedia-TikTok Shop terus memberikan panduan kepada para penjual, termasuk melakukan webinar hingga roadshow di berbagai kota untuk membantu melakukan migrasi.

    “Jadi banyak effort yang kami lakukan juga sebenarnya untuk membantu seller pindah ke Seller Center yang baru,” tandasnya.

  • Prabowo Pilih Bertemu Putin, Batal Hadiri KTT G7 di Kanada

    Prabowo Pilih Bertemu Putin, Batal Hadiri KTT G7 di Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghadiri outreach session pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang akan berlangsung di Kanada pada tanggal 17 Juni 2024. Hal itu lantaran Prabowo telah lebih dulu berkomitmen untuk bertandang ke Singapura dan Rusia. 

    Sebelumnya, Prabowo telah menerima secara resmi undangan untuk menghadiri salah satu sesi di KTT G7 itu. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengonfirmasi bahwa Presiden tidak akan hadir pada pertemuan antara pemimpin negara G7 serta negara nonanggota sekaligus lembaga internasional itu. 

    “Karena adanya beberapa komitmen pertemuan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan pertemuan di Singapura dan juga dengan partisipasi di forum di Rusia, maka Bapak Presiden tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut,” ujar Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat pada taklimat media, Kamis (12/6/2025). 

    Meski demikian, pria yang akrab disapa Roy Soemirat itu mengatakan bahwa undangan untuk menghadiri KTT G7 itu sudah diterima dari PM Kanada Mark Carney. Hal itu juga, katanya, menunjukkan bahwa Indonesia dipandang penting dan signifikan pada politik global saat ini kendati bukan negara anggota.

    Di sisi lain, Prabowo juga sudah menyampaikan dukungannya kepada Kanada yang menjadi tuan rumah KTT G7 itu untuk terus mendorong kolaborasi antara negara-negara adidaya serta negara nonanggota maupun lembaga internasional.

    “Dan itu sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada Perdana Menteri Kanada pada saat berlangsungnya teleponnya antara kedua pimpinan,” kata Roy

    Agenda Prabowo

    Adapun Prabowo akan mengunjungi dua negara sahabat mulai dari awal pekan depan. Pertama, dia akan menghadiri pertemuan bilateral dan Leaders’ Retreat di Singapura. Pada kunjungan tersebut, Presiden ke-8 RI itu akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura serta Presiden Singapura. 

    Roy menyebut ini akan menjadi kunjungan pertama Prabowo sebagai presiden ke Singapura, serta menjadi Leaders’ Retreat pertama bagi kedua kepala pemerintahan setelah Pemilu di Singapura pada Mei 2025 lalu. 

    “Pada retreat ini akan dibahas berbagai prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara. Isu-isu yang terkait dengan investasi di kedua negara di berbagai bedang juga akan banyak direncanakan, akan banyak dibahas,” paparnya.

    Kedua, Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Ketua Umum Partai Gerindra itu akan terbang ke Saint Petersburg, Rusia pada 18-20 Juni mendatang.

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, serta sekaligus menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum. 

    Di sisi lain, kunjungan Prabowo pertama kali ke Rusia sebagai Presiden ini juga masih dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Rusia.

    “Dalam pertemuan bilateral nanti, kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerja sama bilateral serta melakukan tukar pikiran di antara para leaders terkait dengan isu-isu regional dan global yang menjadi common concern,” ujar Roy.

    Khususnya pada acara Saint Petersburg International Economic Forum itu, Prabowo dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada sesi pembukaan dan sesi pleno bersama dengan Presiden Putin. 

    “Ini sebenarnya hal yang sudah pernah dijadwalkan sebelumnya hanya tertunda sehingga baru bisa terlaksana minggu depan bila tidak ada halangan,” terang Roy.

  • Update Terbaru Game Resident Evil Requiem

    Update Terbaru Game Resident Evil Requiem

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri game kembali ramai  setelah Capcom mengumumkan peluncuran seri game terbarunya, Resident Evil Requiem, yang akan rilis pada 27 Februari 2026.

    Sejak muncul pada 1996, Resident Evil telah menjadi ikon dalam genre survival horor. Resident Evil memikat jutaan gamer di seluruh dunia dengan atmosfir mencekam, monster mengerikan, dan alur cerita yang menarik untuk diikuti.

    Dilansir dari laman resmi Capcom, Kamis (12/6/2025), Resident Evil Requiem merupakan judul kesembilan dalam seri utama Resident Evil. Cerita berpusat pada karakter Grace Ashcroft, seorang analis muda FBI sekaligus putri dari Alyssa Ashcroft, jurnalis investigasi yang terakhir muncul dalam Resident Evil Outbreak pada tahun 2003. 

    Permainan dimulai saat sesosok mayat, diduga terjangkit penyakit misterius yang belum teridentifikasi, ditemukan di sebuah hotel yang telah lama ditinggalkan. Grace Ashcroft, analis FBI, ditunjuk untuk menyelidiki kasus tersebut.

    Namun, tempat itu bukan sembarang lokasi melainkan hotel yang sama di mana ibunya tewas delapan tahun silam. Dalam perjalanannya menguak kasus ini, Grace bersiap menghadapi luka lama yang belum sembuh. 

    Penyelidikan ini justru menyeretnya ke dalam rahasia kelam di balik tragedi Raccoon City sebuah bencana biologis yang pernah mengguncang dunia. 

    Kōshi Nakanishi, sutradara game Resident Evil, menjelaskan bahwa tema utama game ini adalah “ketakutan yang membuat ketagihan” dikutip dari Theguardian. 

    Para pecinta seri game Resident Evil dapat bersukacita karena gameplay kini tidak lagi terbatas pada perspektif orang pertama. Requiem menghadirkan opsi bagi pemain untuk beralih ke perspektif orang ketiga kapan saja melalui menu yang disediakan. Ini merupakan angin segar bagi para penggemar yang telah lama menantikan gameplay seperti ini sejak peluncuran game utama.

    Resident Evil Requiem akan hadir di berbagai platform, seperti PlayStation 5, Steam, dan Xbox Series. (Muhamad Ichsan Febrian)