Category: Bisnis.com

  • Di Depan Prabowo, Ketua MA Sebut 3 Juta Perkara Setahun Ditangani Hanya 7.000 Hakim

    Di Depan Prabowo, Ketua MA Sebut 3 Juta Perkara Setahun Ditangani Hanya 7.000 Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto memaparkan ketimpangan antara jumlah hakim di Indonesia yang terpaut jauh dengan jumlah perkara hukum yang ditangani oleh lembaga peradilan setiap tahunnya. Hal itu disampaikan olehnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    Ketimpangan itu disampaikan oleh Sunarto saat acara Pengukuhan Hakim 2025 di Balairung MA, Jakarta, Kamis (12/6/2025). Dia awalnya memaparkan bahwa terdapat 1.451 orang hakim baru yang dikukuhkan hari ini. 

    Jumlah itu akan menambah total jumlah hakim yang sudah ada di Indonesia dengan keseluruhan 7.260 orang. Dengan demikian, jumlah hakim di Indonesia kini mencapai 8.711 orang hakim. Meski demikian, 7.260 orang hakim itu sebelumnya sudah harus menangani hingga 3 juta perkara sepanjang tahun lalu. 

    “Dengan dikukuhkannya 1.451 orang hakim hari ini, maka akan menambah jumlah hakim yang telah ada yaitu 7.260 orang sehingga menjadi 8.711 orang hakim. Jumlah tersebut, tentu masih belum dapat dikatakan ideal jika dibandingkan dengan beban perkara yang diterima sepanjang tahun 2024 yaitu sebanyak 3.081.090 perkara,” ujarnya di hadapan Presiden Prabowo.

    Adapun secara terperinci, dari 1.451 hakim baru yang dikukuhkan hari ini terbagi menjadi calon Hakim Peradilan Umum sebanyak 921 orang, Calon Hakim Peradilan Agama sebanyak 362 orang, Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 143 orang, dan Calon Hakim Peradilan Militer sebanyak 25 orang.

    Para hakim tersebut akan ditempatkan di satuan kerja dari empat lingkungan peradilan yaitu: 144 pengadilan negeri kelas II, 173 pengadilan agama kelas II, 22 pengadilan tata usaha negara tipe b dan c, dan 11 pengadilan militer tipe a dan b, yang tersebar di seluruh Tanah Air.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo pun mengaku bahwa para hakim juga telah menghadapi masalah yang sama selama 18 tahun yakni gaji yang tidak kunjung naik. Untuk itu, dia mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia dengan tingkat kenaikan bervariasi. Kenaikan tertinggi mencapai 280%. 

    “Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan tertinnggi mencapai 280%,” ujarnya sambil disambut tepuk tangan meriah peserta. 

    Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut persentase kenaikan tertinggi itu untuk golongan hakim junior. 

    “Dan golongan naik paling tinggi adalah golongan paling junior,” ujar Prabowo sambil disambit tepuk tangan lebih meriah dari peserta acara yang didominasi oleh calon hakim baru. 

    Kepala Negara lalu memastikan akan terus memonitor penyaluran kenaikan gaji para hakim. Dia meminta agar pegawai lain di lingkungan MA bersabar. 

    Prabowo menyebut kenaikan gaji itu dia perintahkan usai mengetahui para hakim di Indonesia mengeluhkan gaji mereka yang tidak pernah naik selama 18 tahun. Hal itu sempat menjadi perbincangan isu nasional pada 2024 lalu, dan sempat direspons langsung oleh Prabowo saat masih menjadi Presiden Terpilih.

    “Saya menganggap saya tidak keliru, saya sebenarnya masih anggap ini kurang besar tapi sudah lah. 18 tahun [kenaikan] gaji enggak terima, 3% aja enggak terima benar? 5% saja enggak terima?,” tanya Prabowo ke peserta acara.

  • Oki Muraza Jadi Wadirut, Daftar Direksi dan Komisaris Baru Pertamina

    Oki Muraza Jadi Wadirut, Daftar Direksi dan Komisaris Baru Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Oki Muraza ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024, Kamis (12/6/2025).

    Selain Oki, RUPST juga menunjuk Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis, serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

    Sementara itu, M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.

    Pada saat yang sama, RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran dewan komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

    Daftar Direksi dan Komisaris Baru PT Pertamina (Persero):

    Direksi Pertamina

    1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

    2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza

    3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

    5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin

    6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

    7. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto

    8. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono

    9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

    Dewan Komisaris Pertamina

    1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan

    2. ⁠Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu

    3. Komisaris Independen: Condro Kirono

    4. Komisaris Independen : Raden Ajeng Sondaryani

    5. Komisaris Independen : Nanik S. Deyang 

    6. Komisaris : Bambang Suswantono

    7. Komisaris : Heru Pambudi

  • Kasus Korupsi Rel Kereta, KPK Dalami Dugaan Pidana Korporasi Anak Usaha KAI

    Kasus Korupsi Rel Kereta, KPK Dalami Dugaan Pidana Korporasi Anak Usaha KAI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan perbuatan pidana korporasi anak usaha BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yakni PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM). 

    Dugaan perbuatan melawan hukum oleh PT KAPM itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Bagian Tengah pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) 2018-2022. 

    Proses pendalaman kasua tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa saksi Manajer Perencanaan dan Evaluasi pada Bagian Konstruksi Jalan Rel, dan Jembatan PT KAPM, Suharjo, Kamis (12/6/2025). 

    “Saksi hadir dan penyidik mendalami perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi PT KAPM, anak perusahaan PT KAI,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (12/6/2025). 

    Saat ditanya lebih lanjut apabila PT KAPM sudah ditetapkan sebagai tersangka korporasi, Budi belum menjawab pertanyaan wartawan. 

    Adapun pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa pihak-pihak lain terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api wilayah Jawa Bagian Tengah di DJKA Kemenhub 2018-2022. Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi terpisah. 

    Pada Lapas Kebon Waru Bandung, penyidik memeriksa dua orang mantan ASN Kemenhub yang merupakan Ketua Pokja sejumlah proyek jalur kereta api, yaitu Edi Purnomo dan Hardho. Mereka sebelumnya telah ditetapkan tersangka dan ditahan pada akhir 2024 lalu.

    Sementara itu, di Lapas Sukamiskin Bandung, KPK turut memeriksa dua orang mantan pejabat Kemenhub lainnya yakni Harno Trimadi serta Putu Sumarjaya. Harno sebelumnya menjabat sebagai Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, sebelum terjaring OTT KPK 2023 lalu. 

    Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menetapkan sederet nama dari internal Kemenhub, anak usaha KAI, perusahaan swasta dan lain-lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jalur kereta api itu. Kasus itu awalnya bermula saat OTT KPK 2023 lalu. 

    Pada Mei 2025 lalu, KPK menyebut perkara suap pembangunan maupun pemeliharaan jalur kereta di berbagai daerah itu sudah dikembangkan dengan menetapkan sejumlah pegawai Kemenhub, pihak swasta hingga korporasi sebagai tersangka. 

    Pada awal-awal penyidikan kasus tersebut, KPK menduga terdapat bancakan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di berbagai daerah meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat; serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa–Sumatra.

  • Bos Baru Antam (ANTM) Bicara Nasib PT Gag Nikel Raja Ampat

    Bos Baru Antam (ANTM) Bicara Nasib PT Gag Nikel Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam memastikan bakal mengikuti instruksi pemerintah terkait nasib anak usahanya PT Gag Nikel yang melakukan penambangan nikel di Pulau Gag, kawasan Raja Ampat.

    Achmad Ardianto, Direktur Utama Antam yang baru ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2024, mengatakan bahwa perseroan akan mematuhi arahan pemerintah seiring dengan isu yang berkembang.

    “Ada beberapa perusahaan yang termasuk di dalamnya PT Gag yang tentunya akan melalui evaluasi. Dan, kami tentunya dalam posisi mengikuti apa yang pemerintah arahkan,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Dia menyatakan bahwa ANTM meyakini apa yang diinstruksikan pemerintah bertujuan untuk kebaikan. Hal ini juga mengingat Antam adalah perusahaan pelat merah atau BUMN yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah.

    “Walaupun pemerintah sudah mengatakan bahwa tidak ada hal-hal fatal yang dilakukan oleh PT Gag, hanya ada hal-hal minor yang perlu diperbaiki. Nah, itu yang kami perbaiki, setelah itu pemerintah tinggal memberikan arahan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie mengatakan PT Gag telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan mematuhi seluruh regulasi, termasuk persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

    Menurutnya, perseroan menghormati keputusan pemerintah yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 10 Juni 2025 bahwa PT Gag Nikel tetap beroperasi karena sudah melakukan pertambangan sesuai dengan AMDAL. 

    Faisal juga memaparkan sejumlah langkah program keberlanjutan PT Gag sejak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2017 dan beroperasi pada 2018.

    Beberapa di antaranya reklamasi area tambang seluas 131,42 hektare, penanaman lebih dari 350.000 pohon, dan transplantasi terumbu karang seluas 1.000 meter persegi.  

    “Antam akan terus melakukan improvement dalam pengelolaan dan operasi dan pengelolaan lingkungan sesuai standar internasional dengan melibatkan pihak independen di seluruh aspek bisnis perusahaan, termasuk di PT Gag,” paparnya.

    Hal tersebut, imbuh Syarif, dilakukan guna memastikan seluruh kegiatan operasi sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan selaras dengan standar internasional yang berlaku saat ini.

    ___________________

    Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas

    Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menginstruksikan operator seluler untuk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kebijakan ini akan difasilitasi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access) yang mendorong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau.

    “Sebagaimana diketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan resmi, Kamis (12/6/2025). 

    Pemerintah mengharapkan upaya ini membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik. Khususnya, fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga.

    Menurut data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah (sekitar 190.000 unit) masih belum mempunyai akses internet tetap. Selain itu, 75 persen Puskesmas (7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.

    Terkait dengan hal itu, pemerintah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler nasional. Model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara lain.

    “Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” kata Meutya.

    Kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini pun telah melalui konsultasi industri selama lebih dari satu bulan, kata dia.

    Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.

  • Transformasi Digital Harus Dibarengi Literasi dan Pemerataan Internet

    Transformasi Digital Harus Dibarengi Literasi dan Pemerataan Internet

    Bisnis.com, KUPANG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pembangunan infrastruktur digital hingga pelosok negeri harus berjalan beriringan dengan edukasi serta literasi penggunaan internet yang bijak.

    Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal sekaligus menghindari dampak negatif dari penggunaan internet.

    “Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya juga menegaskan bahwa layanan-layanan publik akan dilakukan secara digital. Dan karena itu, kita perlu mempersiapkan sampai ke pelosok hingga pos di perbatasan untuk bisa terkoneksi,” ujar Meutya, Kamis (12/6/2025).

    Meutya menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang besar. Menurutnya, pembangunan digital memerlukan waktu, usaha yang konsisten, dan harus dipastikan berkelanjutan serta didukung kecepatan yang memadai.

    Dia juga menekankan bahwa infrastruktur digital saja tidak cukup tanpa literasi digital yang memadai.

    “Banyak masyarakat ketika infrastruktur turun, belum tahu bagaimana pemanfaatan internet yang baik sehingga kemudian jadi terpapar kepada konten-konten negatif. Jadi saya harapkan agar menggunakan internet dengan baik,” jelasnya.

    Dalam video conference, Meutya Hafid berdialog langsung dengan pelajar dan tenaga pendidik di tiga provinsi, termasuk SD Inpres 9 Halmahera Barat. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, menyampaikan rasa syukurnya atas manfaat besar dari layanan internet BAKTI AKSI di sekolah mereka. “Terima kasih banyak Ibu sudah beri kesempatan kepada kami untuk tampil bersama di sini… sangat luar biasa,” ungkap Nurul.

    Nurul menjelaskan, kehadiran internet sangat membantu kegiatan pendidikan, mulai dari webinar guru hingga pelaksanaan asesmen siswa secara online.

    “Webinarnya kalau jam sekolah berarti kita bisa mengakses internetnya secara online, sehingga bisa secara online kita bisa ikuti, terus anak-anaknya juga pada saat kelas di assesment juga bisa dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

    Pemerintah melalui program BTS Universal Service Obligation (USO) terus berkomitmen memperluas akses internet hingga pelosok Nusantara. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Kehadiran konektivitas digital yang diresmikan melalui program BAKTI AKSI menandai kemajuan nyata dalam pemerataan pembangunan digital nasional, sekaligus menjadi fondasi penting bagi masa depan pendidikan dan pelayanan publik di Indonesia.

  • Migrasi ke Seller Center, Manajemen Sarankan Penjual ke Tokopedia Care Tower

    Migrasi ke Seller Center, Manajemen Sarankan Penjual ke Tokopedia Care Tower

    Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen Tokopedia—TikTok Shop menyarankan agar para penjual (seller) Tokopedia yang berada di Jakarta mengunjungi Tokopedia Care Tower untuk mengintegrasikan toko ke Tokopedia & TikTok Shop Seller Center.

    Head of Communication Tokopedia and TikTok E-commerce Aditia Grasio Nelwan mengatakan bahwa pihaknya memberikan berbagai kemudahan kepada para seller dalam proses integrasi ke Seller Center terbaru, termasuk datang langsung ke Tokopedia Care Tower.

    “Kami memberikan banyak support sekali, termasuk misalnya seller yang ada di Jakarta itu bisa langsung datang saja ke Tokopedia Care Tower yang di Kembangan, itu langsung bisa dipandu, itu ada yang stand by di sana,” ujar Aditia dalam Media Interview Seller Integration Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia di Millennium Centennial Center (MCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, Tokopedia—TikTok Shop juga menyediakan fitur live chat, webinar, hingga roadshow di berbagai kota untuk membantu para seller bermigrasi ke Tokopedia & TikTok Shop Seller Center.

    Adapun, Aditia mengeklaim mayoritas penjual sudah mulai bermigrasi ke Seller Center terbaru. Sayangnya, dia enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait persentase mitra penjual yang telah berada di platform anyar itu.

    “Aku persennya belum bisa share ya, tapi memang sudah hampir mayoritas seller kami sudah pindah ke Seller Center yang baru,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Tokopedia—TikTok Shop mengakui ada beberapa hambatan bagi seller untuk bisa mengintegrasikan toko, termasuk adanya kesalahpahaman seller terhadap Tokopedia & TikTok Shop Seller Center.

    “Karena ada isu-isu yang lumayan yang berkembang di luar jadi orang mungkin ada juga seller yang mungkin percaya sama mitos-mitos, padahal mungkin mereka belum mencoba dan mungkin informasinya belum secara lengkap tersampaikan pada seller-seller ini,” tuturnya.

    Aditia menuturkan kesalahpahaman yang bergulir salah satunya adalah wajib memiliki atau berjualan di platform Tokopedia dan TikTok Shop. Padahal, ungkap dia, para penjual bisa bebas memilih ingin berjualan di platform Tokopedia, TikTok Shop, atau keduanya.

    “Tergantung objektifnya, apakah mereka ingin menyasar satu market atau berbagai market, atau mereka bisa membuat perbedaan market A dia pakai Tokopedia atau market B dia pakai TikTok Shop. Itu kami serahkan secara penuh pada seller,” jelasnya.

    Kedua, beredar isu adanya kewajiban para seller membuat konten video di TikTok. Dia menegaskan pihaknya tidak memaksa alias tidak wajib bagi para seller membuat konten di TikTok.

    Ketiga, isu wajib mengaktifkan sistem bayar di tempat alias Cash On Delivery (COD). Dia menegaskan bahwa sistem COD bisa dinonaktifkan kapan saja melalui Seller Central yang baru.

    Keempat, terkait produk pre-order berbiaya 3%. Dia menjelaskan bahwa biaya pre-order 3% hanya berlaku di TikTok Shop, sedangkan di Tokopedia akan tetap.

    Isu lain yang berkembang adalah pembayaran masuk yang lebih lama pasca migrasi. Aditia menjelaskan Seller Center baru menyediakan tiga opsi pembayaran sesuai syarat dan ketentuan, yakni express, standar, dan extended.

    Di sisi lain, Aditia menjelaskan bahwa penggabungan ini dilakukan agar para seller mendapatkan nilai tambah, seperti pengelolaan toko yang lebih terpusat. Dengan begitu, seller bisa lebih mudah untuk mengelola stok, memasarkan, hingga melacak barang.

    “Jadi kalau di Seller Center ini akan lebih terpusat, dia langsung tahu across platform di Tokopedia dan TikTok Shop terjualnya berapa,” ungkapnya.

    Di samping itu, Tokopedia—TikTok Shop juga ingin agar seller bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam, sehingga memberikan peluang tambahan dengan menyasar market dan konsumen.

    Kemudian, sambung dia, peningkatan visibilitas produk melalui afiliator sebagai marketing tambahan untuk seller. “Jadinya exposure produk-produk seller akan lebih luas lagi,” lanjutnya.

    Selain itu, dia mengungkap integrasi ini juga memberikan efisiensi waktu dan sumber daya, serta mencatatkan pertumbuhan yang lebih fleksibel di multiplatform.

    Tokopedia—TikTok Shop mengeklaim bahwa hampir sepertiga penjual yang menggunakan Seller Center baru mengalami peningkatan Gross Merchandise Value (GMV) lebih dari 50% hanya dalam dua pekan pasca integrasi.

    “Jadi mungkin bahasanya opportunity loss misalnya seller tidak berintegrasi atau completely tidak mengintegrasi ke Seller Center,” pungkasnya.

  • Telkomsat Pacu Digitalisasi di 3T, Fokus Perkuat Kualitas Konektivitas

    Telkomsat Pacu Digitalisasi di 3T, Fokus Perkuat Kualitas Konektivitas

    Bisnis.com, KUPANG — Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar melaporkan pencapaian signifikan dalam pemerataan konektivitas digital di Indonesia, berkolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat). 

    Hingga 10 Juni 2025, Bakti Komdigi telah mengaliri internet ke 27.858 lokasi layanan publik melalui Satelit Satria-1 dan menghadirkan akses internet serta sinyal seluler di 6.747 desa.

    Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Telkomsat sebagai penyedia backhaul satelit.

    Wanita yang akrab disapa Indah mengungkap sejak Februari 2025, Bakti telah memigrasikan kapasitas layanan seluler 4G ke Satelit Merah Putih milik Telkomsat. Setiap site kini mendapat kapasitas khusus sebesar 8 Mbps, menjamin kualitas dan ketersediaan sinyal lebih baik. 

    “Penggunaan multiple gateway dari Telkomsat juga mengurangi risiko gangguan akibat cuaca dan single point of failure, sehingga performa jaringan meningkat secara nyata, terutama pada parameter latensi dan paket loss,” kata Indah, Kamis (12/6/2025).

    Indah menuturkan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional infrastruktur di 3T berasal dari dana APBN, khususnya 1,25% pendapatan kotor penyedia jasa telekomunikasi melalui skema Universal Service Obligation (USO).

    Dana ini dikelola secara transparan oleh Komdigidan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

    Khusus untuk Maluku Utara dan NTT, sebagai lokasi tempat uji ketahanan layanan internet Bakti, saat ini telah dibangun 1.147 infrastruktur akses internet dan seluler 4G, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.658—dengan setengahnya dibangun selama masa Kabinet Merah Putih atau pada era Presiden Prabowo Subianto.

    Indah menegaskan, kehadiran akses internet menjadi fondasi digitalisasi berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi e-government, hingga platform pendukung produktivitas masyarakat. 

    Sementara itu, Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program BTS Bakti, terutama di wilayah underserved dan unserved di 3T. Telkomsat menyediakan backhaul satelit yang memungkinkan kehadiran sinyal 4G di daerah-daerah yang sebelumnya blankspot. 

    “Kami siap melanjutkan kolaborasi, memberikan kualitas sinyal terbaik, dan menyesuaikan kualitas serta harga demi mendukung program pemerintah,” ujarnya.

  • 900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    Bisnis.com, KUPANG — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses internet. Hingga Mei 2025, tercatat sekitar 900 titik di NTT yang masih berstatus blankspot atau belum tersentuh layanan internet. 

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan jaringan dan peningkatan kapasitas konektivitas digital. Namun, dia menegaskan kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) di 900 titik blankspot masih sangat mendesak. 

    “Kami masih membutuhkan BTS kira-kira di 900 titik area blankspot,” ujar Laka Lena, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, NTT juga membutuhkan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan fiber optik hingga ke tingkat desa agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Dia menuturkan saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong program digitalisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Laka Lena menargetkan PAD NTT dapat naik dua kali lipat, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. 

    Dia menilai digitalisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, memperluas akses pasar melalui e-commerce, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    “Digitalisasi itu memastikan bahwa orang akan bekerja dengan baik, tidak bocor, dan uang masuk ke kas daerah seoptimal mungkin,” tegas Laka Lena. 

    Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada efisiensi pelayanan publik, produktivitas masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

    Senada dengan Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyoroti pentingnya konektivitas internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

    Menurutnya, keterbatasan akses internet menghambat upaya digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. 

    “Konektivitas menjadi kebutuhan utama untuk kita di daerah 3T. Membuka lebih banyak akses adalah jembatan untuk masa depan bagi anak-anak kami di Maluku Utara,” ujar Sherly.

    Dia juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan literasi digital seiring dengan perluasan jaringan internet ke desa-desa.

    Sherly berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di desa-desa yang masih blankspot.

    Dengan pemerataan akses internet, diharapkan seluruh masyarakat NTT dan Maluku Utara dapat menikmati manfaat digitalisasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menyampaikan total infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti di NTT mencapai 1.147 infrastruktur yang terdiri dari akses internet berbasis satelit dan BTS 4G. 

    Untuk Maluku Utara, total infrastruktur yang telah dibangun mencapai 1.658 infrastruktur, dengan lebih dari 50% infrastruktur dibangun pada kabinet Merah Putih atau pada saat pemerintah Prabowo Subianto. 

    “Ini juga bisa membuktikan bahwa betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Meutya Hafid,” kata wanita yang akrab disapa Indah. 

    Indah mengatakan ke depan Bakti akan fokus meningkatkan bandwidht akses internet dan memperbaiki kualitas BTS 4G yang telah dibangun. 

  • Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

    Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara ihwal isu kocok ulang atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang belakangan ini mencuat. Dia menyebut para menteri dan pimpinan lembaga di bawahnya telah bekerja dengan baik. 

    Hal itu disampaikan Prabowo usai acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Saat ditanya oleh awak media mengenai isu reshuffle kabinet pemerintahannya, Prabowo menyatakan bahwa saat ini dia menilai menteri-menterinya bekerja dengan baik.

    “Supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang saja,” ujarnya kepada awak media setelah menghadiri penutupan ICI itu. 

    Prabowo mengakui bahwa ada beberapa kritik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Dia pun menilai hal itu biasa karena tidak bisa memuaskan semua orang. 

    Meski demikian, Prabowo menilai para anak buahnya relah bekerja kerjas dan memiliki niat baik, kekompakan serta tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun afiliasi mereka. Hal itu berlaku termasuk untuk menteri-menteri dari latar belakang partai politik. 

    “Saya sebagai pengguna, sebagai user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, itu biasa,” ucapnya. 

    Oleh sebab itu, Kepala Negara pun menegaskan tidak akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Dia meminta waktu kepada masyarakat untuk membuktikan hasil capaian kementeriannya. 

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik, dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,” ungkapnya. 

    Adapun sekitar delapan bulan pemerintahan Prabowo, Presiden ke-8 RI itu baru mengganti satu menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) dari Satryo Soemantri Brodjonegoro, ke Brian Yuliarto.