Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas

    Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menginstruksikan operator seluler untuk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kebijakan ini akan difasilitasi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access) yang mendorong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau.

    “Sebagaimana diketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan resmi, Kamis (12/6/2025). 

    Pemerintah mengharapkan upaya ini membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik. Khususnya, fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga.

    Menurut data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah (sekitar 190.000 unit) masih belum mempunyai akses internet tetap. Selain itu, 75 persen Puskesmas (7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik, 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot, dan penetrasi fixed broadband baru menjangkau 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.

    Terkait dengan hal itu, pemerintah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler nasional. Model jaringan yang akan diterapkan bersifat open access, artinya pemegang izin wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama oleh penyelenggara lain.

    “Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” kata Meutya.

    Kesiapan Peraturan Menteri sebagai landasan hukum dari program internet murah ini pun telah melalui konsultasi industri selama lebih dari satu bulan, kata dia.

    Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan skema yang transparan dan akuntabel, mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.

  • Transformasi Digital Harus Dibarengi Literasi dan Pemerataan Internet

    Transformasi Digital Harus Dibarengi Literasi dan Pemerataan Internet

    Bisnis.com, KUPANG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pembangunan infrastruktur digital hingga pelosok negeri harus berjalan beriringan dengan edukasi serta literasi penggunaan internet yang bijak.

    Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal sekaligus menghindari dampak negatif dari penggunaan internet.

    “Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya juga menegaskan bahwa layanan-layanan publik akan dilakukan secara digital. Dan karena itu, kita perlu mempersiapkan sampai ke pelosok hingga pos di perbatasan untuk bisa terkoneksi,” ujar Meutya, Kamis (12/6/2025).

    Meutya menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang besar. Menurutnya, pembangunan digital memerlukan waktu, usaha yang konsisten, dan harus dipastikan berkelanjutan serta didukung kecepatan yang memadai.

    Dia juga menekankan bahwa infrastruktur digital saja tidak cukup tanpa literasi digital yang memadai.

    “Banyak masyarakat ketika infrastruktur turun, belum tahu bagaimana pemanfaatan internet yang baik sehingga kemudian jadi terpapar kepada konten-konten negatif. Jadi saya harapkan agar menggunakan internet dengan baik,” jelasnya.

    Dalam video conference, Meutya Hafid berdialog langsung dengan pelajar dan tenaga pendidik di tiga provinsi, termasuk SD Inpres 9 Halmahera Barat. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, menyampaikan rasa syukurnya atas manfaat besar dari layanan internet BAKTI AKSI di sekolah mereka. “Terima kasih banyak Ibu sudah beri kesempatan kepada kami untuk tampil bersama di sini… sangat luar biasa,” ungkap Nurul.

    Nurul menjelaskan, kehadiran internet sangat membantu kegiatan pendidikan, mulai dari webinar guru hingga pelaksanaan asesmen siswa secara online.

    “Webinarnya kalau jam sekolah berarti kita bisa mengakses internetnya secara online, sehingga bisa secara online kita bisa ikuti, terus anak-anaknya juga pada saat kelas di assesment juga bisa dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

    Pemerintah melalui program BTS Universal Service Obligation (USO) terus berkomitmen memperluas akses internet hingga pelosok Nusantara. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Kehadiran konektivitas digital yang diresmikan melalui program BAKTI AKSI menandai kemajuan nyata dalam pemerataan pembangunan digital nasional, sekaligus menjadi fondasi penting bagi masa depan pendidikan dan pelayanan publik di Indonesia.

  • Migrasi ke Seller Center, Manajemen Sarankan Penjual ke Tokopedia Care Tower

    Migrasi ke Seller Center, Manajemen Sarankan Penjual ke Tokopedia Care Tower

    Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen Tokopedia—TikTok Shop menyarankan agar para penjual (seller) Tokopedia yang berada di Jakarta mengunjungi Tokopedia Care Tower untuk mengintegrasikan toko ke Tokopedia & TikTok Shop Seller Center.

    Head of Communication Tokopedia and TikTok E-commerce Aditia Grasio Nelwan mengatakan bahwa pihaknya memberikan berbagai kemudahan kepada para seller dalam proses integrasi ke Seller Center terbaru, termasuk datang langsung ke Tokopedia Care Tower.

    “Kami memberikan banyak support sekali, termasuk misalnya seller yang ada di Jakarta itu bisa langsung datang saja ke Tokopedia Care Tower yang di Kembangan, itu langsung bisa dipandu, itu ada yang stand by di sana,” ujar Aditia dalam Media Interview Seller Integration Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia di Millennium Centennial Center (MCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, Tokopedia—TikTok Shop juga menyediakan fitur live chat, webinar, hingga roadshow di berbagai kota untuk membantu para seller bermigrasi ke Tokopedia & TikTok Shop Seller Center.

    Adapun, Aditia mengeklaim mayoritas penjual sudah mulai bermigrasi ke Seller Center terbaru. Sayangnya, dia enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait persentase mitra penjual yang telah berada di platform anyar itu.

    “Aku persennya belum bisa share ya, tapi memang sudah hampir mayoritas seller kami sudah pindah ke Seller Center yang baru,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Tokopedia—TikTok Shop mengakui ada beberapa hambatan bagi seller untuk bisa mengintegrasikan toko, termasuk adanya kesalahpahaman seller terhadap Tokopedia & TikTok Shop Seller Center.

    “Karena ada isu-isu yang lumayan yang berkembang di luar jadi orang mungkin ada juga seller yang mungkin percaya sama mitos-mitos, padahal mungkin mereka belum mencoba dan mungkin informasinya belum secara lengkap tersampaikan pada seller-seller ini,” tuturnya.

    Aditia menuturkan kesalahpahaman yang bergulir salah satunya adalah wajib memiliki atau berjualan di platform Tokopedia dan TikTok Shop. Padahal, ungkap dia, para penjual bisa bebas memilih ingin berjualan di platform Tokopedia, TikTok Shop, atau keduanya.

    “Tergantung objektifnya, apakah mereka ingin menyasar satu market atau berbagai market, atau mereka bisa membuat perbedaan market A dia pakai Tokopedia atau market B dia pakai TikTok Shop. Itu kami serahkan secara penuh pada seller,” jelasnya.

    Kedua, beredar isu adanya kewajiban para seller membuat konten video di TikTok. Dia menegaskan pihaknya tidak memaksa alias tidak wajib bagi para seller membuat konten di TikTok.

    Ketiga, isu wajib mengaktifkan sistem bayar di tempat alias Cash On Delivery (COD). Dia menegaskan bahwa sistem COD bisa dinonaktifkan kapan saja melalui Seller Central yang baru.

    Keempat, terkait produk pre-order berbiaya 3%. Dia menjelaskan bahwa biaya pre-order 3% hanya berlaku di TikTok Shop, sedangkan di Tokopedia akan tetap.

    Isu lain yang berkembang adalah pembayaran masuk yang lebih lama pasca migrasi. Aditia menjelaskan Seller Center baru menyediakan tiga opsi pembayaran sesuai syarat dan ketentuan, yakni express, standar, dan extended.

    Di sisi lain, Aditia menjelaskan bahwa penggabungan ini dilakukan agar para seller mendapatkan nilai tambah, seperti pengelolaan toko yang lebih terpusat. Dengan begitu, seller bisa lebih mudah untuk mengelola stok, memasarkan, hingga melacak barang.

    “Jadi kalau di Seller Center ini akan lebih terpusat, dia langsung tahu across platform di Tokopedia dan TikTok Shop terjualnya berapa,” ungkapnya.

    Di samping itu, Tokopedia—TikTok Shop juga ingin agar seller bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam, sehingga memberikan peluang tambahan dengan menyasar market dan konsumen.

    Kemudian, sambung dia, peningkatan visibilitas produk melalui afiliator sebagai marketing tambahan untuk seller. “Jadinya exposure produk-produk seller akan lebih luas lagi,” lanjutnya.

    Selain itu, dia mengungkap integrasi ini juga memberikan efisiensi waktu dan sumber daya, serta mencatatkan pertumbuhan yang lebih fleksibel di multiplatform.

    Tokopedia—TikTok Shop mengeklaim bahwa hampir sepertiga penjual yang menggunakan Seller Center baru mengalami peningkatan Gross Merchandise Value (GMV) lebih dari 50% hanya dalam dua pekan pasca integrasi.

    “Jadi mungkin bahasanya opportunity loss misalnya seller tidak berintegrasi atau completely tidak mengintegrasi ke Seller Center,” pungkasnya.

  • Telkomsat Pacu Digitalisasi di 3T, Fokus Perkuat Kualitas Konektivitas

    Telkomsat Pacu Digitalisasi di 3T, Fokus Perkuat Kualitas Konektivitas

    Bisnis.com, KUPANG — Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar melaporkan pencapaian signifikan dalam pemerataan konektivitas digital di Indonesia, berkolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat). 

    Hingga 10 Juni 2025, Bakti Komdigi telah mengaliri internet ke 27.858 lokasi layanan publik melalui Satelit Satria-1 dan menghadirkan akses internet serta sinyal seluler di 6.747 desa.

    Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Telkomsat sebagai penyedia backhaul satelit.

    Wanita yang akrab disapa Indah mengungkap sejak Februari 2025, Bakti telah memigrasikan kapasitas layanan seluler 4G ke Satelit Merah Putih milik Telkomsat. Setiap site kini mendapat kapasitas khusus sebesar 8 Mbps, menjamin kualitas dan ketersediaan sinyal lebih baik. 

    “Penggunaan multiple gateway dari Telkomsat juga mengurangi risiko gangguan akibat cuaca dan single point of failure, sehingga performa jaringan meningkat secara nyata, terutama pada parameter latensi dan paket loss,” kata Indah, Kamis (12/6/2025).

    Indah menuturkan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional infrastruktur di 3T berasal dari dana APBN, khususnya 1,25% pendapatan kotor penyedia jasa telekomunikasi melalui skema Universal Service Obligation (USO).

    Dana ini dikelola secara transparan oleh Komdigidan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

    Khusus untuk Maluku Utara dan NTT, sebagai lokasi tempat uji ketahanan layanan internet Bakti, saat ini telah dibangun 1.147 infrastruktur akses internet dan seluler 4G, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.658—dengan setengahnya dibangun selama masa Kabinet Merah Putih atau pada era Presiden Prabowo Subianto.

    Indah menegaskan, kehadiran akses internet menjadi fondasi digitalisasi berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi e-government, hingga platform pendukung produktivitas masyarakat. 

    Sementara itu, Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program BTS Bakti, terutama di wilayah underserved dan unserved di 3T. Telkomsat menyediakan backhaul satelit yang memungkinkan kehadiran sinyal 4G di daerah-daerah yang sebelumnya blankspot. 

    “Kami siap melanjutkan kolaborasi, memberikan kualitas sinyal terbaik, dan menyesuaikan kualitas serta harga demi mendukung program pemerintah,” ujarnya.

  • 900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    Bisnis.com, KUPANG — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses internet. Hingga Mei 2025, tercatat sekitar 900 titik di NTT yang masih berstatus blankspot atau belum tersentuh layanan internet. 

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan jaringan dan peningkatan kapasitas konektivitas digital. Namun, dia menegaskan kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) di 900 titik blankspot masih sangat mendesak. 

    “Kami masih membutuhkan BTS kira-kira di 900 titik area blankspot,” ujar Laka Lena, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, NTT juga membutuhkan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan fiber optik hingga ke tingkat desa agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Dia menuturkan saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong program digitalisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Laka Lena menargetkan PAD NTT dapat naik dua kali lipat, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. 

    Dia menilai digitalisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, memperluas akses pasar melalui e-commerce, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    “Digitalisasi itu memastikan bahwa orang akan bekerja dengan baik, tidak bocor, dan uang masuk ke kas daerah seoptimal mungkin,” tegas Laka Lena. 

    Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada efisiensi pelayanan publik, produktivitas masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

    Senada dengan Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyoroti pentingnya konektivitas internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

    Menurutnya, keterbatasan akses internet menghambat upaya digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. 

    “Konektivitas menjadi kebutuhan utama untuk kita di daerah 3T. Membuka lebih banyak akses adalah jembatan untuk masa depan bagi anak-anak kami di Maluku Utara,” ujar Sherly.

    Dia juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan literasi digital seiring dengan perluasan jaringan internet ke desa-desa.

    Sherly berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di desa-desa yang masih blankspot.

    Dengan pemerataan akses internet, diharapkan seluruh masyarakat NTT dan Maluku Utara dapat menikmati manfaat digitalisasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menyampaikan total infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti di NTT mencapai 1.147 infrastruktur yang terdiri dari akses internet berbasis satelit dan BTS 4G. 

    Untuk Maluku Utara, total infrastruktur yang telah dibangun mencapai 1.658 infrastruktur, dengan lebih dari 50% infrastruktur dibangun pada kabinet Merah Putih atau pada saat pemerintah Prabowo Subianto. 

    “Ini juga bisa membuktikan bahwa betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Meutya Hafid,” kata wanita yang akrab disapa Indah. 

    Indah mengatakan ke depan Bakti akan fokus meningkatkan bandwidht akses internet dan memperbaiki kualitas BTS 4G yang telah dibangun. 

  • Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

    Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara ihwal isu kocok ulang atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang belakangan ini mencuat. Dia menyebut para menteri dan pimpinan lembaga di bawahnya telah bekerja dengan baik. 

    Hal itu disampaikan Prabowo usai acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Saat ditanya oleh awak media mengenai isu reshuffle kabinet pemerintahannya, Prabowo menyatakan bahwa saat ini dia menilai menteri-menterinya bekerja dengan baik.

    “Supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang saja,” ujarnya kepada awak media setelah menghadiri penutupan ICI itu. 

    Prabowo mengakui bahwa ada beberapa kritik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Dia pun menilai hal itu biasa karena tidak bisa memuaskan semua orang. 

    Meski demikian, Prabowo menilai para anak buahnya relah bekerja kerjas dan memiliki niat baik, kekompakan serta tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun afiliasi mereka. Hal itu berlaku termasuk untuk menteri-menteri dari latar belakang partai politik. 

    “Saya sebagai pengguna, sebagai user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, itu biasa,” ucapnya. 

    Oleh sebab itu, Kepala Negara pun menegaskan tidak akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Dia meminta waktu kepada masyarakat untuk membuktikan hasil capaian kementeriannya. 

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik, dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,” ungkapnya. 

    Adapun sekitar delapan bulan pemerintahan Prabowo, Presiden ke-8 RI itu baru mengganti satu menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) dari Satryo Soemantri Brodjonegoro, ke Brian Yuliarto. 

  • Rosan ke Sri Mulyani: Terima Kasih Kami Dapat Dividen BUMN

    Rosan ke Sri Mulyani: Terima Kasih Kami Dapat Dividen BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Rosan Roeslani mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengelolaan dividen BUMN.

    Rosan menyampaikan hal tersebut langsung di depan Bendahara Negara dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC, Kamis (12/6/2025).

    “Berkat Ibu Sri Mulyani, kini kami dapat mengelola dividen kami sendiri. Ibu, terima kasih lagi atas kesempatannya,” ungkapnya.

    Dirinya berjanji akan mengoptimalkan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini dikelola BPI Danantara.

    Harapannya, pengelolaan investasi dari aset-aset BUMN tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak bagi masyarakat Indonesia.

    “Semoga hal ini dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satu tantangan terbesar bagi kami, bagi pemerintah, adalah bagaimana kami dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, dividen dari perusahaan pelat merah tersebut sebelumnya disetor kepada Kementerian Keuangan.

    Dividen tersebut termasuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tercatat meraih penerimaan dividen jumbo sebesar Rp71,04 triliun dari tujuh emiten BUMN berdasarkan kinerja tahun buku 2024.

    Kontribusi terbesar berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), yang menyetorkan dividen kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) selaku Holding Operasional Danantara, senilai Rp27,51 triliun dari total dividen Rp51,74 triliun. BKI diketahui menggenggam 53,18% saham BBRI hingga akhir April 2025.

    Danantara Indonesia dipastikan akan mengelola dana senilai Rp170 triliun yang bersumber dari dividen BUMN setiap tahunnya. Dana tersebut nantinya akan diarahkan untuk memacu investasi di sektor strategis.

  • Siap-Siap! Bansos Pangan dan Beras SPHP Meluncur Akhir Juni 2025

    Siap-Siap! Bansos Pangan dan Beras SPHP Meluncur Akhir Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera merealisasikan program bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua program ini akan dilaksanakan secara bersamaan mulai akhir Juni 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kedua program ini akan dilaksanakan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 yang ditujukan kepada daerah-daerah dengan harga beras tinggi.

    “Akhir Juni sampai Juli [penyalurannya]. Kemudian menyasar yang utama adalah daerah yang memang perlu duluan,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Adapun, bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Arief menyebut, proses verifikasi data penerima bantuan masih terus berlangsung.

    Menurut data terakhir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arief mengatakan bahwa 16,5 juta KPM telah terverifikasi. Dia mengharapkan, proses verifikasi dapat selesai dalam waktu dekat agar penyaluran bantuan pangan dapat segera dilakukan.

    “Harusnya dalam waktu dekat sudah selesai,” ujarnya. 

    Kemudian untuk beras SPHP, distribusi akan difokuskan ke wilayah dengan harga beras tinggi, alias melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak sedang dalam masa panen.

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Dalam hal ini, pemerintah memprioritaskan penyaluran beras SPHP ke wilayah Indonesia Timur. Arief mengungkap, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat pengajuan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” ungkap Arief. 

    Adapun, untuk skema penyalurannya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP.

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025). 

  • Lippo Bangun Contoh Rumah Subsidi 14 Meter, Harga Mulai Rp100 Juta

    Lippo Bangun Contoh Rumah Subsidi 14 Meter, Harga Mulai Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Lippo Group membangun contoh rumah subsidi yang dipangkas luas bangunannya hanya seukuran 14 meter persegi (M2).

    Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan rumah subsidi dengan luas tanah 25 M2 itu dicanangkan bakal dibangun di wilayah-wilayah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang.

    Meskipun demikian, Ara belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak.

    “Saya nggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Maruarar di lobi Nobu Bank, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2025).

    Melengkapi hal tersebut, Vice Chairman Lippo Group, James Riady juga menjelaskan pembangunan rumah tapak mini itu dapat dilaksanakan di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

    Dia menjelaskan, harga rumah subsidi dengan luas lahan 25 M2 itu bakal dibanderol mulai dari Rp100 juta.

    “Harganya itu, ini mulai dari 100 juta untuk yang single. Tetapi tentu kalau dia lebih dekat ke kota pasti akan terus meningkat sampai Rp120 juta, Rp130 juta dan Rp140 juta,” tegasnya.

    James memberikan gambaran, apabila harga rumah tersebut dibanderol di angka Rp110 juta, masyarakat dapat mencicil mulai dari Rp600.000 untuk tenor 20 tahun.

    “Ingat ya kalau rumahnya ini Rp110 juta cicilannya cuma Rp600.000 per bulan fix 20 tahun,” tegasnya.

    Adapun, terdapat dua tipe rumah yang bisa dilihat yakni tipe 1 Kamar Tidur dengan Luas Tanah 25 meter persegi (2,6 x 9,6 meter) dan Luas Bangunan 14 meter persegi. 

    Sementara yang kedua adalah Tipe 2 Kamar tidur dengan Luas Tanah 26,3 meter persegi (2,6 x 10,1 meter) Luas Bangunan 23.4 meter persegi. 

  • Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, sebanyak 17 kabupaten di 8 provinsi meminta pemerintah pusat untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring meningkatnya harga beras di daerah-daerah tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat ke Bapanas untuk mengajukan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Arief mengatakan, daerah yang telah mengajukan penyaluran beras SPHP ini utamanya berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.

    Nantinya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke daerah-daerah tersebut. Dalam hal ini, penyaluran oleh Perum Bulog dilakukan melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah.

    Kedepannya, beras SPHP diharapkan dapat dilakukan melalui Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.

    “Kita salurkan dalam bentuk 5 kilogram ke outlet-outlet dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi,” ujarnya. 

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    Menanggapi kondisi ini, Ketut menyebut bahwa Bapanas mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

    “Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Kedua, percepatan program SPHP. Distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya.