Category: Bisnis.com

  • Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

    Prabowo Tegaskan Belum Berencana Melakukan Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara ihwal isu kocok ulang atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang belakangan ini mencuat. Dia menyebut para menteri dan pimpinan lembaga di bawahnya telah bekerja dengan baik. 

    Hal itu disampaikan Prabowo usai acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

    Saat ditanya oleh awak media mengenai isu reshuffle kabinet pemerintahannya, Prabowo menyatakan bahwa saat ini dia menilai menteri-menterinya bekerja dengan baik.

    “Supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang saja,” ujarnya kepada awak media setelah menghadiri penutupan ICI itu. 

    Prabowo mengakui bahwa ada beberapa kritik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Dia pun menilai hal itu biasa karena tidak bisa memuaskan semua orang. 

    Meski demikian, Prabowo menilai para anak buahnya relah bekerja kerjas dan memiliki niat baik, kekompakan serta tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun afiliasi mereka. Hal itu berlaku termasuk untuk menteri-menteri dari latar belakang partai politik. 

    “Saya sebagai pengguna, sebagai user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, itu biasa,” ucapnya. 

    Oleh sebab itu, Kepala Negara pun menegaskan tidak akan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Dia meminta waktu kepada masyarakat untuk membuktikan hasil capaian kementeriannya. 

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik, dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,” ungkapnya. 

    Adapun sekitar delapan bulan pemerintahan Prabowo, Presiden ke-8 RI itu baru mengganti satu menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) dari Satryo Soemantri Brodjonegoro, ke Brian Yuliarto. 

  • Rosan ke Sri Mulyani: Terima Kasih Kami Dapat Dividen BUMN

    Rosan ke Sri Mulyani: Terima Kasih Kami Dapat Dividen BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Rosan Roeslani mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengelolaan dividen BUMN.

    Rosan menyampaikan hal tersebut langsung di depan Bendahara Negara dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC, Kamis (12/6/2025).

    “Berkat Ibu Sri Mulyani, kini kami dapat mengelola dividen kami sendiri. Ibu, terima kasih lagi atas kesempatannya,” ungkapnya.

    Dirinya berjanji akan mengoptimalkan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini dikelola BPI Danantara.

    Harapannya, pengelolaan investasi dari aset-aset BUMN tersebut juga dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak bagi masyarakat Indonesia.

    “Semoga hal ini dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satu tantangan terbesar bagi kami, bagi pemerintah, adalah bagaimana kami dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, dividen dari perusahaan pelat merah tersebut sebelumnya disetor kepada Kementerian Keuangan.

    Dividen tersebut termasuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tercatat meraih penerimaan dividen jumbo sebesar Rp71,04 triliun dari tujuh emiten BUMN berdasarkan kinerja tahun buku 2024.

    Kontribusi terbesar berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), yang menyetorkan dividen kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) selaku Holding Operasional Danantara, senilai Rp27,51 triliun dari total dividen Rp51,74 triliun. BKI diketahui menggenggam 53,18% saham BBRI hingga akhir April 2025.

    Danantara Indonesia dipastikan akan mengelola dana senilai Rp170 triliun yang bersumber dari dividen BUMN setiap tahunnya. Dana tersebut nantinya akan diarahkan untuk memacu investasi di sektor strategis.

  • Siap-Siap! Bansos Pangan dan Beras SPHP Meluncur Akhir Juni 2025

    Siap-Siap! Bansos Pangan dan Beras SPHP Meluncur Akhir Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera merealisasikan program bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kedua program ini akan dilaksanakan secara bersamaan mulai akhir Juni 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kedua program ini akan dilaksanakan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 yang ditujukan kepada daerah-daerah dengan harga beras tinggi.

    “Akhir Juni sampai Juli [penyalurannya]. Kemudian menyasar yang utama adalah daerah yang memang perlu duluan,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Adapun, bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Arief menyebut, proses verifikasi data penerima bantuan masih terus berlangsung.

    Menurut data terakhir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arief mengatakan bahwa 16,5 juta KPM telah terverifikasi. Dia mengharapkan, proses verifikasi dapat selesai dalam waktu dekat agar penyaluran bantuan pangan dapat segera dilakukan.

    “Harusnya dalam waktu dekat sudah selesai,” ujarnya. 

    Kemudian untuk beras SPHP, distribusi akan difokuskan ke wilayah dengan harga beras tinggi, alias melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak sedang dalam masa panen.

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Dalam hal ini, pemerintah memprioritaskan penyaluran beras SPHP ke wilayah Indonesia Timur. Arief mengungkap, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat pengajuan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” ungkap Arief. 

    Adapun, untuk skema penyalurannya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan dan beras SPHP.

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025). 

  • Lippo Bangun Contoh Rumah Subsidi 14 Meter, Harga Mulai Rp100 Juta

    Lippo Bangun Contoh Rumah Subsidi 14 Meter, Harga Mulai Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Lippo Group membangun contoh rumah subsidi yang dipangkas luas bangunannya hanya seukuran 14 meter persegi (M2).

    Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan rumah subsidi dengan luas tanah 25 M2 itu dicanangkan bakal dibangun di wilayah-wilayah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang.

    Meskipun demikian, Ara belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak.

    “Saya nggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Maruarar di lobi Nobu Bank, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2025).

    Melengkapi hal tersebut, Vice Chairman Lippo Group, James Riady juga menjelaskan pembangunan rumah tapak mini itu dapat dilaksanakan di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

    Dia menjelaskan, harga rumah subsidi dengan luas lahan 25 M2 itu bakal dibanderol mulai dari Rp100 juta.

    “Harganya itu, ini mulai dari 100 juta untuk yang single. Tetapi tentu kalau dia lebih dekat ke kota pasti akan terus meningkat sampai Rp120 juta, Rp130 juta dan Rp140 juta,” tegasnya.

    James memberikan gambaran, apabila harga rumah tersebut dibanderol di angka Rp110 juta, masyarakat dapat mencicil mulai dari Rp600.000 untuk tenor 20 tahun.

    “Ingat ya kalau rumahnya ini Rp110 juta cicilannya cuma Rp600.000 per bulan fix 20 tahun,” tegasnya.

    Adapun, terdapat dua tipe rumah yang bisa dilihat yakni tipe 1 Kamar Tidur dengan Luas Tanah 25 meter persegi (2,6 x 9,6 meter) dan Luas Bangunan 14 meter persegi. 

    Sementara yang kedua adalah Tipe 2 Kamar tidur dengan Luas Tanah 26,3 meter persegi (2,6 x 10,1 meter) Luas Bangunan 23.4 meter persegi. 

  • Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, sebanyak 17 kabupaten di 8 provinsi meminta pemerintah pusat untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring meningkatnya harga beras di daerah-daerah tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat ke Bapanas untuk mengajukan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Arief mengatakan, daerah yang telah mengajukan penyaluran beras SPHP ini utamanya berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.

    Nantinya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke daerah-daerah tersebut. Dalam hal ini, penyaluran oleh Perum Bulog dilakukan melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah.

    Kedepannya, beras SPHP diharapkan dapat dilakukan melalui Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.

    “Kita salurkan dalam bentuk 5 kilogram ke outlet-outlet dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi,” ujarnya. 

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    Menanggapi kondisi ini, Ketut menyebut bahwa Bapanas mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

    “Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Kedua, percepatan program SPHP. Distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya. 

  • Bahlil Mau Ambil Alih Blok Migas Pertamina di Papua Barat

    Bahlil Mau Ambil Alih Blok Migas Pertamina di Papua Barat

    Bisnis.com, BINTUNI — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut dan mengambil alih hak pengelolaan wilayah kerja (WK) migas Mogoi yang dinilai tak kunjung berkembang. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengembangan blok migas milik Pertamina ini masih terkendala kerja sama dengan pihak mitra pengelolanya saat ini. 

    “Yang enggak jalan itu yang kita lihat dari udara tadi Mogoi ini punya Pertamina tapi kerja sama dengan pengusahanya yang enggak selesai-selesai sampai sekarang, jadi ini akan dicabut, diambil alih,” kata Bahlil kepada wartawan, dikutip Kamis (12/6/2025). 

    Menurut Bahlil, Blok Mogoi memiliki potensi produksi gas minimal 40 juta standar kaki kubik (MMscfd). Terlebih, dia menilai konstruksinya bisa dilakukan kurang dari setahun. 

    “Tadi saya memastikan semuanya ini bisa berjalan kalau ini terjadi maka program untuk ketahanan energi kita ini bukan hanya sekedar tema-tema tapi insyaallah kita akan melakukan dengan baik,” tuturnya. 

    Dalam catatan Bisnis, lapangan migas Mogoi dikembangkan PT Pertamina EP menggandeng PT Petro Papua Mogoi Wasian (PPMW) sebagai mitra kerja sama operasi (KSO) untuk pengelolaan Lapangan Mogoi Wasian setelah menandatangani perjanjian kerja sama pada 2014 lalu. 

    Ditemui terpisah, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menerangkan bahwa pengembangan Lapangan Mogoi tidak sepenuhnya dikendalikan Pertamina, sebab pengusahaan Mogoi dipegang oleh PPMW.

    Hudi juga menyebut bahwa Lapangan Mogoi masuk dalam daerah remote yang sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur maupun tantangan geografis. 

    “Jadi intinya Mogoi itu sudah ada discovery, tapi belum ada pergerakan. Intinya keinginan dari Pak Menteri itu, ini kalau sudah ada discovery ya cepetan dong dikembangin. Dia belum berpindah status dari eksplorasi ke pengembangan, undeveloped discovery,” ujar Hudi.

  • Deretan Kecelakaan Pesawat Sejak Awal 2025, Terbaru Air India

    Deretan Kecelakaan Pesawat Sejak Awal 2025, Terbaru Air India

    Bisnis.com, JAKARTA — Sederet kecelakaan pesawat terjadi sejak awal 2025. Insiden terbaru, maskapai Air India Ltd. rute Ahmedabad, India menuju Bandar Udara Gatwick, London mengalami kecelakaan pada Kamis (12/2/2025).

    Melansir Bloomberg pada Kamis (12/6/2025), penerbangan bernomor 171 ini jatuh tak lama setelah lepas landas. Pesawat tersebut mengangkut sebanyak 242 penumpang dan awak kabin.

    Mengacu data dari Flightradar24 menunjukkan pesawat mencapai ketinggian 625 kaki dengan kecepatan sekitar 174 kilometer per detik sebelum kehilangan kendali.

    Sebuah video di media sosial memperlihatkan kepulan asap hitam membubung dari lokasi kejadian. Armada Air India sendiri tercatat memiliki 128 pesawat buatan Airbus dan Boeing, mengacu infromasi dari situs resmi maskapai.

    Adapun, sejak Januari 2025, tercatat setidaknya lima kecelakaan pesawat, termasuk insiden pesawat komersial, helikopter militer, dan jet medis.

    Berikut daftar kecelakaan pesawat sejak awal 2025:

    1. Tabrakan Pesawat dan Helikopter Black Hawk

    Sebagai pengingat, pada 29 Januari 2025, pesawat American Airlines bertabrakan dengan helikopter Black Hawk milik Angkatan Darat AS saat mendekati Bandara Nasional Ronald Reagan. 

    Tabrakan maut tersebut terjadi di udara sebelum akhirnya meledak dan jatuh di Sungai Potomac yang membeku Rabu (29/1) malam, waktu setempat. Kecelakaan ini menyebabkan 67 orang di dalam pesawat dan helikopter tewas.

    2. Jet Medis Jatuh di Philadelphia

    Pada insiden jatuhnya jet medis di Philadelphia, jumlah korban tewas dalam kecelakaan ini mencapai tujuh orang, sementara 19 orang lainnya luka-luka. Dikabarkan pesawat dengan jenis Learjet 55 bermesin ganda tersebut jatuh di area pada penduduk pada Jumat (31/1/2025). Pesawat tersebut meledak dan menghujani permukiman dengan puing-puing pesawat.

    Melansir BBC, Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengungkapkan bahwa pesawat yang terjatuh adalah Learjet 55, yang lepas landas dari Bandara Timur Laut Philadelphia sekitar pukul 18.30 waktu setempat dan jatuh kurang dari 6,4 km dari lokasi keberangkatan.

    Kecelakaan tersebut terjadi hanya beberapa blok dari Roosevelt Mall, pusat perbelanjaan tiga lantai di kawasan padat penduduk Philadelphia. Wilayah tempat kecelakaan terjadi dipenuhi dengan rumah-rumah berjejer dan toko-toko.

    3. Pesawat Jatuh di Laut Bering, Alaska  

    Pesawat penumpang Bering Air dengan 10 orang di dalamnya yang dilaporkan hilang saat dalam perjalanan dari Unalakleet ke Nome, Kamis (6/2/2025). Pesawat turboprop kecil Cessna Caravan tersebut membawa sembilan penumpang dan satu pilot.

    Pihak berwenang Alaska mengonfirmasi telah menemukan dan mengidentifikasi 10 korban kecelakaan pesawat Cessna 208B Grand Caravan tersebut.

    Melansir Reuters, Ketua NTSB Jennifer Homendy menyatakan bahwa pesawat Cessna yang mengangkut sembilan penumpang dan satu pilot itu hilang dari radar sekitar pukul 15.30 waktu setempat pada Kamis (6/2), saat dalam perjalanan dari Unalakleet, Alaska, menuju lapangan udara di Nome, sekitar 160 km di selatan Lingkaran Arktik.

    Kemudian, puing-puing pesawat ditemukan oleh penjaga pantai pada Jumat (7/2) malam di atas bongkahan es yang bergerak sekitar 8 km per hari di laut. 

    “Prioritas utama kami adalah evakuasi korban. Setelah itu, kami akan mengevakuasi puing-puing pesawat,” ujar Homendy dalam konferensi pers.

    4. Kecelakaan Delta Airlines di Kanada

    Maskapai penerbangan Delta Airlines menjelaskan penyebab kecelakaan pesawat yang terguling saat mendarat di Bandara Internasional Toronto, Kanada, pada Senin (17/2/2025).

    CEO Delta Ed Bastian mengatakan Penerbangan Delta Connection 4819, yang dioperasikan oleh Endeavor Air menggunakan pesawat CRJ-900, terlibat dalam kecelakaan pesawat tunggal di Bandara Internasional Toronto Pearson (YYZ) sekitar pukul 14.15 waktu setempat.

    Penerbangan tersebut berangkat dari Bandara Internasional Minneapolis – St. Paul (MSP) menuju Bandara Internasional Toronto, Kanada. 

    “Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan beberapa pelanggan yang awalnya dibawa ke rumah sakit daerah telah dipulangkan,” kata Ed Bastian dalam keterangan resmi.

    Pesawat ini mengangkut 76 penumpang serta 4 kru dan sebanyak 18 penumpang terluka. Dari 18 yang terluka tersebut tiga orang penumpang termasuk seorang anak, mengalami luka kritis. Sementara itu, 15 lainnya segera dilarikan ke rumah sakit.

    5. Kecelakaan Pesawat Air India

    Pesawat Boeing 787 milik Maskapai Air India Ltd. mengalami kecelakaan dalam rute dari Ahmedabad menuju Bandar Udara Gatwick, London pada Kamis (12/6/2025).

    Reuters melaporkan bahwa lokasi jatuhnya pesawat berada di sisi barat Ahmedabad. Flightradar24 menyebut Boeing 787-7 Dreamliner sebagai salah satu pesawat penumpang tercanggih saat ini.

    “Saat ini kami sedang mengumpulkan informasi penting dan akan membagikan update terbaru,” demikian pernyataan resmi Air India yang dipublikasikan melalui platform X pada Kamis (12/6).

    Catatan dari otoritas ATC Bandara Ahmedabad menunjukkan pesawat lepas landas pada pukul 13.39 waktu setempat dari landasan 23. Selang beberapa saat, terdengar sinyal darurat ‘Mayday’, namun tidak ada respons lanjutan dari kokpit.

  • Kapolri Ungkap Alasan Buruh Sritex Belum Masuk Program Desk Tenaga Kerja

    Kapolri Ungkap Alasan Buruh Sritex Belum Masuk Program Desk Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan alasan buruh Sritex (SRIL) belum masuk dalam skema penyelamatan Desk Ketanagakerjaan.

    Dia mengungkap, terkait dengan buruh Sritex yang terdampak PHK bakal dilanjutkan melanjutkan pekerjaannya di tempat yang sama. Pasalnya, perusahaan yang dinyatakan pailit itu disebut akan memiliki pengelola yang baru.

    “Untuk Sritex berbeda lagi, karena memang Sritex kedepannya akan terus dilanjutkan, diperkerjakan di perusahaan tersebut, walaupun mungkin nanti dengan nama baru, karena memang pengelolaannya juga diambil alih,” ujar Sigit di Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Namun demikian, Sigit enggan menjelaskan lebih detail terkait nasib eks buruh Sritex tersebut. Sebab, nantinya bakal ada pengumuman resmi dari pihak-pihak terkait “Akan ada pengumuman resmi kalau itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Desk Ketenagakerjaan hasil kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan itu telah memberangkatkan 700 buruh ke dua perusahaan di Cirebon dan Brebes.

    Adapun, dua perusahaan Cirebon dan Brebes yakni PT Indonesia Dremers Sports dan PT Tah Sung Hung nantinya bisa menyerap tenaga kerja secara total sebesar 35.000 buruh.

    Secara bertahap, kata Sigit, buruh yang terdampak PHK sebelumnya akan kembali disalurkan oleh desk ketenagakerjaan secara bertahap. “Dan kami minta untuk Desk Ketenagakerjaan yang beberapa waktu lalu sudah kita latih bersama, saat ini ada 2.600 yang kita siapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan industrial,” pungkas Sigit.

  • ESDM Pede Polemik Tambang Raja Ampat Tak Ganggu Iklim Investasi

    ESDM Pede Polemik Tambang Raja Ampat Tak Ganggu Iklim Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat tak akan mengganggu iklim investasi.

    Adapun, aktivitas tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat menjadi perhatian masyarakat. Banyak pihak aktivis menganggap penambangan bakal memicu krisis lingkungan di kawasan konservasi yang kerap dijuluki sebagai surga terakhir dari timur tersebut.

    Pemerintah pun kini telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan. Empat IUP yang dicabut itu adalah milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Nurham. Sementara itu, izin tambang PT Gag Nikel di Pulau Gag tidak dicabut.

    Sekretaris Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan, polemik tambang di ‘Surga Terakhir dari Timur’ itu tak akan mengganggu iklim investasi. Sebaliknya, hal tersebut malah membuat investor kian percaya pada penegakan hukum di Tanah Air.

    “Kami meyakini bahwa penegakan regulasi secara konsisten justru menumbuhkan kepercayaan investor karena menciptakan kepastian hukum dan tata kelola pertambangan yang sehat,” kata Siti kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Agar peristiwa seperti di Raja Ampat tak terulang, pihaknya pun bakal memperkuat proses verifikasi hingga pengawasan izin tambang.

    “Ke depan, pemerintah akan memperkuat proses verifikasi, pengawasan, dan pembinaan agar kasus serupa tidak terulang,” ucapnya.

    Siti pun menuturkan bahwa pencabutan empat IUP di Raja Ampat merupakan hasil dari evaluasi pemerintah terhadap kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan, khususnya aspek lingkungan.

    Oleh karena itu, kegiatan evaluasi ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh pemegang IUP menjalankan aktivitasnya sesuai aturan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Prabowo telah memutuskan mencabut empat IUP di Raja Ampat berdasarkan pertimbangan matang. Pencabutan berlaku mulai, Selasa (10/6/2025).

    “Alasan pencabutan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh menteri lingkungan hidup pada kami itu melanggar,” ujar Bahlil.

    Selain pelanggaran lingkungan, Bahlil menyebut tim Kementerian ESDM juga telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan menemukan bahwa sebagian wilayah tambang masuk dalam kawasan geopark Raja Ampat yang harus dilindungi.

    Berdasarkan temuan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), PT Anugerah Surya Pratama (ASP) melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengolahan air limbah larian.

    Hal ini terbukti pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi. Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi.

    Lalu, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai.

    Selain itu, di wilayah KSM ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal stockpile, jetty dan sedimentasi di area outfall sediment pond Salasih dan Yehbi.

    KLH juga mencatat PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) tidak memiliki PPKH. Adapun, perusahaan memulai kegiatan eksplorasi pada tanggal 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor coring untuk pengambilan sampel coring.

    Pada saat verifikasi lapangan, hanya ditemukan area camp pekerja eksplorasi di area MRP. KLH telah mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan.

    Sedangkan, untuk PT Gag Nikel tidak dicabut izinnya karena dianggap masih memenuhi standar analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan beroperasi sesuai aturan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas tambang perusahaan tersebut.

    “Sekalipun GAG tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah bapak presiden kita awasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasi harus ketat tidak boleh rusak terumbu karang jadi kita betul-betul awasi habis terkait urusan di Raja Ampat,” tutur Bahlil.

  • Bappenas Pastikan Perhitungan Garis Kemiskinan Sedang Direvisi

    Bappenas Pastikan Perhitungan Garis Kemiskinan Sedang Direvisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas atau Kementerian PPN memastikan terdapat revisi atau pembaruan metode perhitungan garis kemiskinan nasional.

    Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengungkapkan metode perhitungan garis kemiskinan belum pernah diperbaharui sejak 1997. Padahal, sambungnya, selama itu kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah banyak berubah.

    Dia mencontohkan pola konsumsi masyarakat sudah sangat berbeda dari dua dekade lalu, misalnya kini orang-orang banyak yang memesan makanan jadi daripada memasak sendiri. Selain itu kondisi kesejahteraan masyarakat juga relatif lebih baik, tercermin dari status Indonesia yang saat ini sudah menjadi negara kelas menengah-atas. 

    Oleh sebab itu, Bappenas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para ahli sepakat merancang metode perhitungan garis kemiskinan yang lebih pas memotret kondisi masyarakat.

    “Amanat untuk perubahan pengukuran [garis kemiskinan nasional] ini sudah ada di dalam RPJMN 2025—2029 dan persiapannya sudah 5 tahun ke belakang,” ujar Maliki kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Apalagi, sambungnya, banyak negara lain yang sudah merevisi garis kemiskinannya. Hal itu tampak dari publikasi Bank Dunia yang mengadopsi basis perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021, tak lagi PPP 2017.

    Akibatnya, kini garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah naik dari US$2,15 menjadi US$3 per orang per hari, garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-bawah naik dari US$3,65 menjadi US$4,2 per orang per hari, dan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-atas naik dari US$6,85 menjadi US$8,3 per orang per hari.

    Maliki menerangkan bahwa standar garis kemiskinan Bank Dunia itu ditentukan berdasarkan median atau nilai tengah dari garis kemiskinan negara berpenghasilan rendah, negara berpenghasilan menengah-bawah, dan negara berpenghasilan menengah-atas.

    Artinya, jika terjadi kenaikan garis kemiskinan internasional versi Bank Dunia maka banyak negara yang sudah terlebih dahulu merevisi ke atas garis kemiskinan nasionalnya.

    “Banyak sekali negara-negara itu sudah mengupdate garis kemiskinan mereka. Jadi hampir kalau tidak salah sekitar 60% negara-negara itu sudah meng-update [pembaharui]. Jadi ini sekarang kita harus meng-update, betul-betul harus meng-update,” ujarnya.

    Bansos Harus Lebih Efektif

    Maliki mengakui bahwa konsekuensi perbaikan garis kemiskinan adalah peningkatan jumlah penduduk miskin. Dia menekankan bahwa perubahan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan ini menjadi patokan kebijakan sistem penargetan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan. 

    Selama ini target perlindungan sosial tidak hanya untuk penduduk miskin, tetapi juga untuk penduduk rentan miskin. Oleh sebab itu, diyakini penduduk kategori miskin yang bertambah akan tetap terlindungi oleh berbagai program bantuan pemerintah.

    Maliki mencontohkan data BPS menunjukkan penduduk miskin mencapai 8,57% dari total populasi atau setara 24,06 juta orang, sementara penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) sekitar 40% penduduk termiskin. 

    Selain itu, sambungnya, program keluarga harapan (PKH) diterima oleh 10 juta keluarga miskin. Jika satu keluarga miskin rata-rata memiliki 5 anggota maka PKH mencakup 50 juta penduduk.

    Dia menekankan ke depan yang menjadi perhatian adalah akurasi penyaluran program tersebut. Menurutnya, hal itu sudah menjadi fokus utama pemerintah melalui penyusunan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    “Program bantuan pemerintah tetap, meskipun ada wacana penebalan, tetapi yang harus kita fokuskan nanti adalah konsolidasi supaya program-program tersebut betul-betul bisa menyasar orang-orang yang tepat dengan manfaat yang lebih optimal,” jelas Maliki.

    Dia menggarisbawahi yang harus menjadi fokus ke depan adalah, apakah berbagai program bansos itu berhasil menekan angka kemiskinan yang dihitung dengan metode terbaru.

    Artinya jika metode perhitungan garis kemiskinan yang baru mulai berlaku pada tahun ini harus mampu konsisten dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik itu melalui bantuan sosial maupun pemberdayaan lainnya. Dengan perubahan metodologi yang tepat, pengukuran kemiskinan tahun depan harus dapat menggambarkan perubahan yang objektif. 

    “Jadi sebenarnya masalahnya adalah seberapa efektif sih program yang kita kucurkan, karena uangnya udah cukup besar menurut saya. Jadi itu yang harus menjadi concern [perhatian] kita ke depan,” ungkapnya.