Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Agung Wicaksono Pindah dari OIKN ke Pertamina, Bagaimana Nasib Investasi IKN?

    Agung Wicaksono Pindah dari OIKN ke Pertamina, Bagaimana Nasib Investasi IKN?

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono hengkang usai ditunjuk menduduki kursi direksi di PT Pertamina (Persero).

    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pindahnya Agung Wicaksono tersebut tidak akan membawa dampak buruk bagi iklim investasi di IKN.

    Basuki optimistis seluruh pembangunan serta portofolio investasi di IKN bakal terus bergulir seiring dengan arsitektur dan sarana prasarana yang makin memadai.

    “Dengan arsitektur investasi yang telah mapan dan kepemimpinan yang kuat, Otorita IKN menjamin seluruh proses pembangunan dan masuknya investasi tidak akan terganggu,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/5/2025).

    Basuki menekankan keberhasilan yang telah dicapai oleh Agung Wicaksono justru bakal menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan IKN ke depan.

    “Masyarakat dan investor tidak perlu khawatir, karena pembangunan IKN akan terus berjalan. Kami berkomitmen penuh untuk memastikan proses investasi dan pembangunan tidak terganggu, didukung oleh sistem yang sudah terbentuk dan semangat kolaborasi yang kuat dari seluruh tim,” tegasnya.

    Sementara saat ini, investasi murni yang telah tertanam di IKN diketahui telah mencapai Rp65 triliun.

    Sebelumnya, OIKN juga mengklaim telah mengantongi kerja sama investasi dari China untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp70 triliun yang bakal direalisasikan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Dalam perinciannya, dari total Rp70 triliun investasi sebanyak Rp68,4 triliun bakal direalisasikan menggunakan sistem KPBU untuk sektor perumahan, Moda Unik Terpadu (MUT), dan pembangunan jalan.

    Sementara sisanya yakni sebanyak Rp500 miliar telah direalisasikan melalui komitmen investasi langsung dari perusahaan asal China yakni PT Delonix Bravo Investment yang juga menggarap sektor perumahan di IKN.

    Adapun, Agung ditunjuk masuk jajaran direksi Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024, Kamis (12/6/2025). Hal ini menjadi bagian dari restrukturisasi serta perubahan nomenklatur jabatan di tubuh Pertamina.

    Dikutip dari laman resmi Pertamina, Agung dipercaya lantaran jejak karir dan akademik yang mumpuni. Dia mengantongi gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (2000), serta dua gelar Magister dari Technical University Hamburg-Harburg dan Northern Institute of Technology di Hamburg, Jerman (2002).

    Tak hanya itu, Agung juga meraih gelar Doktor bidang International Management dari University of St. Gallen, Swiss pada 2009. Di luar akademik, Agung menyandang gelar Insinyur Profesional Utama dari Persatuan Insinyur Indonesia sejak 2021.

    Karier profesionalnya mencakup berbagai posisi strategis, seperti deputi bidang pendanaan dan investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2023–2025, managing director PT Jababeka Infrastruktur (2021–2023), hingga direktur utama PT Transportasi Jakarta (2018–2020).

    Agung juga pernah menjabat direktur operasi dan pemeliharaan PT MRT Jakarta, serta berkontribusi di Kementerian ESDM sebagai staf ahli kabinet.

    Selain di sektor publik, pengalamannya meliputi posisi strategis di firma konsultan internasional seperti A.T. Kearney, Ernst & Young, dan Roland Berger. Agung juga aktif di dunia akademik sebagai dosen dan peneliti di berbagai institusi ternama di Indonesia, Singapura, dan Eropa.

  • Kementrans Bakal Bangun 350 Unit Rumah Buat Warga Terdampak Proyek Rempang Eco City

    Kementrans Bakal Bangun 350 Unit Rumah Buat Warga Terdampak Proyek Rempang Eco City

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengungkap bakal melanjutkan pembangunan sebanyak 350 unit rumah untuk masyarakat terdampak relokasi akibat proyek Rempang Eco City, di Kota Batam, Kepulauan Riau.

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanegara menjelaskan bahwa anggaran yang bakal dibutuhkan untuk melakukan pembangunan itu sebesar Rp153 juta per unit.

    “Kurang lebih anggarannya sama dengan yang [dibangun oleh] BP Batam sekitar Rp153 juta per unit,” jelasnya saat ditemui di JCC, Kamis (12/6/2025).

    Iftitah merinci, total kebutuhan anggaran itu bakal didapatkan melalui injeksi atau Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang bakal dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Tak hanya membangun 350 unit rumah  bagi warga terdampak relokasi, Iftitah juga menyebut pihaknya bakal membangun sarana dan prasarana penunjang ekosistem salah satunya yakni Sekolah Dasar (SD).

    “Kan harusnya [membangun] 500 unit rumah ya, kenapa jadi 350 unit? Karena kita gantikan dengan SD. Karena hasil Pengecekan kita, kan SD nggak ada ini gimana mau bangun kehidupan?” tegasnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad memastikan pengembangan proyek Rempang Eco City masih terus berlanjut, meski proyek tersebut tak lagi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). 

    Seperti diketahui, proyek Rempang Eco City tidak masuk sebagai PSN di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 12/2025.

    “Meski tidak tercantum dalam daftar PSN, bukan berarti proyek tersebut sudah tidak berlaku atau dibatalkan,” katanya di Batam, Rabu (12/3/2025). 

    Amsakar melihat keputusan untuk menentukan apakah sebuah proyek dibatalkan atau dilanjutkan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

  • Menko Yusril: Status Kewarganegaraan Hambali Masih Belum Jelas

    Menko Yusril: Status Kewarganegaraan Hambali Masih Belum Jelas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa hingga kini status kewarganegaraan Hambali masih belum bisa dipastikan secara hukum.

    Yusril menegaskan, yang pasti pada prinsipnya Indonesia tidak mengenal adanya dwi kewarganegaraan. Sebagai informasi, Hambali kini dikabarkan sedang diadili oleh pengadilan militer Amerika Serikat setelah lebih dari dua puluh tahun ditahan di Guantanamo Bay, Kuba.

    “Jika ada WNI yang dengan sadar menjadi warga negara lain, dan memegang paspor negara lain, maka status kewarganegaraan Indonesianya (WNI) otomatis gugur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (15/6/2025).

    Yusril melanjutkan, saat Hambali ditangkap di Thailand, dia tidak memegang paspor Indonesia dan tidak menunjukkan identitas sebagai WNI. Hambali, lanjutnya, menunjukkan paspor asing dari dua negara berbeda yakni Spanyol dan Thailand.

    Dengan demikian, imbuh Yusril, kondisi tersebut menyulitkan upaya verifikasi yang akurat terkait status kewarganegaraan pria yang disebut memiliki nama asli Encep Nurjaman itu.

    “Hambali ditangkap tidak menunjukkan paspor Indonesia, tetapi paspor Spanyol dan Thailand. Hingga kini, kita belum memperoleh data yang sahih dan dokumen resmi yang membuktikan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yusril kembali menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip single citizenship sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

    Pasal 23 UU tersebut menyebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika, antara lain, yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

    Dengan ketentuan ini, jelasnya, apabila Hambali secara sah memperoleh kewarganegaraan lain dan tidak pernah memohon  agar kembali menjadi WNI, maka secara hukum dia bukan lagi Warga Negara Indonesia. 

    “Sesuai hukum yang berlaku, jika seseorang telah menjadi warga negara asing dan tidak ada permohonan resmi untuk kembali menjadi WNI, maka Indonesia tidak dapat mengklaimnya sebagai warga negara kita. Dalam kasus Hambali, situasinya belum terang. Karena itu, posisi pemerintah Indonesia masih menunggu kejelasan status dan dokumen resminya,” tekannya.

    Pemerintah Indonesia, lanjut Yusril, tetap berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional secara konsisten, termasuk dalam menangani isu-isu sensitif terkait kewarganegaraan dan penahanan WNI di luar negeri.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Hambali merupakan salah satu aktor intektual Bom Bali I yang diadili dalam persidangan di pusat penjara Guantanamo bersama dengan dua warga negara malaysia terkait kasus pembunuhan, konspirasi dan terorisme.

    Hambali diketahui menjadi pemimpin Jemaah Islamiyah. Kelompok itu disinyalir menjadi kekuatan terorisme di Asia Tenggara yang berhubungan langsung dengan al-Qaida besutan Osama Bin Laden.

    Melansir dari theguardian.com, Selasa (31/8/2021) Pemerintah Amerika membeberkan Hambali merekrut militan termasuk dua orang Malaysia di antaranya Mohammed Farik bin Amin dan Mohammed Nazir bin Lep Nurjaman untuk aksi jihad di sejumlah negara. 

    Aksi Jihad yang disusun al-Qaida dan Jemaah Islamiyah itu seperti bom bunuh diri pada Oktober 2002 di Paddy’s Pub dan Sari Club di Bali yang kini dikenal dengan Tragedi Bom Bali I. Selain itu, bom bunuh diri di JW Marriott, Jakarta. Serangan itu menewaskan 213 orang.

  • Dukung Driver dan Merchant, Mitra Juara Gojek-Gopay Sudah Jalan 6 Tahun

    Dukung Driver dan Merchant, Mitra Juara Gojek-Gopay Sudah Jalan 6 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali menggelar Mitra Juara Gojek dan GoPay (MJG) 2025, apresiasi tahunan yang diberikan kepada lebih dari 40.000 mitra pengemudi Gojek, mitra usaha GoFood, dan mitra merchant GoPay yang dinilai memberikan kualitas layanan terbaik.

    Penghargaan yang sudah berjalan selama 6 tahun ini bertujuan memberikan penghargaan tertinggi dan pengakuan kualitas layanan bagi mitra pengemudi dan mitra usaha termasuk UMKM yang produktif dan berkinerja terbaik sehingga berkontribusi langsung ke ekonomi nasional.

    Dalam pidatonya di depan puluhan ribu mitra di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Sabtu, 14 Juni lalu, Direktur Utama GoTo Patrick Walujo menegaskan penghargaan tersebut merupakan perwujudan dari tiga komitmen utama GoTo terhadap para mitra.

    Komitmen pertama yakni meningkatkan pendapatan mitra pengemudi dan mitra usaha, komitmen untuk melindungi mitra, dan komitmen untuk mendengarkan mitra.

    “Lebih dari sekadar penghargaan, Mitra Juara Gojek dan GoPay mengingatkan kita semua bahwa mitra pengemudi dan mitra usaha adalah pendorong kesuksesan GoTo, dan mereka secara langsung menggerakkan roda perekonomian Indonesia,” katanya.

    Tahun ini, MJG berskala jauh lebih besar dan lebih inklusif dari tahun-tahun sebelumnya. Dari hanya belasan pemenang tahun lalu, lebih dari 40.000 mitra pengemudi Gojek serta mitra usaha GoFood dan GoPay dari seluruh Indonesia menerima penghargaan.

    Selain itu, tahun ini juga menandai pertama kalinya ribuan pengguna aplikasi GoPay Merchant dan mitra usaha Moka menerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam memajukan inklusi keuangan di Indonesia melalui adopsi teknologi pembayaran digital.

    “Dengan kerja keras, senyum ikhlas, dan pelayanan terbaik, Bapak dan Ibu telah menjadikan Gojek dan GoPay sebagai kebanggaan anak bangsa, dan membuktikan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Patrick dalam pidatonya.

    Pemenang ditentukan oleh metrik komprehensif yang berbasis kinerja (seperti acceptance rates and supply hours) serta inisiatif-inisiatif yang tidak berbasis kinerja (seperti program komunitas dan kerjasama).

    Kategori penghargaan di antaranya 30 mitra terbaik yang terdiri dari mitra pengemudi Gojek, mitra usaha GoFood dan GoPay; 14 penghargaan untuk komunitas mitra terbaik; dan 40.000 mitra lainnya yang terdiri dari mitra pengemudi Gojek, mitra usaha GoFood dan GoPay menerima penghargaan ini.

    Sebanyak 30 pemenang akan menerima logam mulia dan komunitas terbaik akan menerima dana pembinaan untuk komunitas mitra sebagai bentuk apresiasi dari GoTo.

    GoTo juga memberikan apresiasi tambahan berupa dukungan modal usaha bagi para mitra usaha terbaik serta unit motor listrik dari MAKA Motors bagi beberapa mitra pengemudi Gojek terbaik.

  • Dasco: Prabowo Putuskan Polemik 4 Pulau Aceh Vs Sumut Pekan Depan

    Dasco: Prabowo Putuskan Polemik 4 Pulau Aceh Vs Sumut Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa keputusan soal polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) akan rampung pekan depan.

    Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut Presiden Prabowo Subianto-lah yang nantinya akan memutuskan langsung polemik tersebut. “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Adapun, Dasco menerangkan Prabowo akan mengambil alih soal polemik itu seusai pihaknya berkomunikasi dengan Prabowo. Meskipun, tidak dijelaskan secara rinci kapan komunikasi itu dilangsungkan.

    Dasco membeberkan dari hasil komunikasinya itu, Kepala Negara memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut. Prabowo, disebutnya, segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik tersebut.

    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” bebernya.

    Sebelumnya, hubungan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara tegang imbas keputusan Kemendagri terkait sengketa 4 pulau.  

    Pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memasukan empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ke Sumatera Utara. Wilayah ini juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh. 

    Keputusan Mendagri Tito memicu kemarahan warga Aceh. Mereka, kalau melihat rekaman yang banyak beredar, berbondong-bondong menuju ke empat pulau tersebut. Para pejabat dan warga juga mengimbau kepada pemerintah pusat, supaya tidak mengusik wilayah Aceh, khususnya sengketa 4 wilayah. 

    Di sisi lain, upaya pembicaraan antara kedua pemerintah daerah juga tidak banyak menurunkan tensi ketegangan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem, bahkan hanya sebentar menemui Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Dia meninggalkan Bobby karena akan menghadiri agenda lain.

  • DPR Bakal Fasilitasi Pertemuan Kemendagri dan Pemda, Bahas Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut

    DPR Bakal Fasilitasi Pertemuan Kemendagri dan Pemda, Bahas Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta semua pihak terkait dapat menyelesaikan polemik pemindahan kepemilikan empat pulau Aceh ke Sumatra Utara (Sumut) dengan asas kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

    Menurut dia, permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa provokasi perpecahan apalagi digiring ke ranah isu politik.

    Legislator Gerindra ini berpandangan konflik batas wilayah bukan sekadar masalah teknis peraturan, tetapi juga menyangkut identitas, histori, ekonomi, sosial, dan sejarah.

    “Setelah masa reses selesai, Komisi II DPR RI akan fasilitasi pertemuan Kemendagri, Pemprov Aceh, Pemprov Sumut, Pemkab Aceh Singkil dan Pemkab Tapanuli Tengah untuk duduk bersama mencari solusi yang tepat dengan asas kekeluargaan dan persatuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Lebih lanjut, Bahtra menilai sekiranya ada empat saran yang perku dilakukan terkait polemik pulau tersebut. Pertama, dia meminta agar adanya penundaan eksekusi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 hingga dilakukan klarifikasi lapangan.

    Kedua, Bahtra memandang perlunya dibentuk Tim Klarifikasi Wilayah oleh Kemendagri bersama Pemprov Aceh dan Sumut, BIG, BPN, dan DPR RI. Ketiga, perlu pelibatan masyarakat lokal dan lembaga adat Aceh sebagai bagian dari proses verifikasi fakta.

    “Keempat, revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri [Kepmendagri] Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 jika terbukti secara yuridis dan historis bahwa empat pulau tersebut milik Aceh,” lanjutnya.

    Namun, dia pun mengingatkan yang paling utama Kepmendagri yang dimaksudnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, UU No. 43/2008, UU No. 11/2006, dan PP No. 62/2009. 

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode Kedua Juni 2025, Kalori Tinggi Merosot

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode Kedua Juni 2025, Kalori Tinggi Merosot

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk penjualan periode kedua Juni 2025. Tercatat HBA untuk semua jenis bergerak bervariasi, khusus kalori tinggi anjlok.

    HBA periode kedua Juni 2025 tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 209.K/MB.01/MEM.B/2025. Beleid ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 13 Juni 2025.

    Perinciannya, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode kedua Juni ditetapkan sebesar US$98,61 per ton. Harga tersebut turun dibanding periode pertama Juni 2025 yang sebesar US$100,97 per ton.

    Selanjutnya, HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$75,64 per ton. Angka ini naik dibandingkan periode pertama Juni, yakni US$77,59 per ton.

    Sementara itu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR dipatok US$50,25 per ton untuk periode kedua Juni ini. Angka tersebut naik tipis dibandingkan pada periode pertama Juni yang senilai US$50,08 per ton.

    Berikutnya, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR dipatok US$36,14 per ton. Angka itu naik dibandingkan periode pertama Juni yang sebesar US$35,47 per ton.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara, nilai HBA periode kedua bulan berjalan merupakan rata-rata tertimbang volume harga jual batu bara pada titik serah secara free on board di atas kapal pengangkut (FOB vessel).  

    Harga jual itu juga dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel 6.100-6.500 kcal/kg GAR transaksi penjualan batu bara untuk pembayaran royalti pada aplikasi ePNBP Minerba, pada tanggal pengapalan minggu keempat dua bulan sebelumnya hingga minggu ketiga bulan sebelumnya.

    Selain HBA, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral periode kedua Juni 2025. Tercatat, HMA nikel dipatok US$15.221/dmt. Ini turun dibanding periode pertama Juni yang senilai US$15.405/dmt.

    Kemudian, HMA aluminium dipatok US$2.457,1/dmt. HMA tersebut naik dibanding periode pertama Juni, yakni $2.443,3/dmt.

    Lalu, HMA tembaga dipatok US$9.649,6/dmt pada periode kedua Juni ini. Angka tersebut naik dibidang HMA tembaga pada periode pertama Juni yang senilai US$9.530,3/dmt.

    Adapun HMA kobalt dipatok US$33.235,3,7/dmt pada periode kedua Juni. Angka ini turun dibandingkan periode pertama Juni yang senilai US$33.256,7/dmt.

    Melalui Kepmen ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan, HBA dan HMA akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15. 

  • Sri Mulyani Rombak Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Rombak Pejabat Pajak dan Bea Cukai, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Jumat (13/6/2025). Tak sedikit nama-nama baru yang muncul.

    Dalam proses pelantikan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I, termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Perbandingan Struktur Baru dan Lama

    1. Direktorat Jenderal Pajak

    Struktur Baru yang dilantik Jumat (13/6/2025):

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo

    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto

    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar

    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli

    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto

    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor

    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani

    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti

    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh

    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto

    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun

    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi

    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya

    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar

    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir

    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Struktur lama:

    Direktur Jenderal Pajak – Bimo Wijayanto

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak – Arif Yanuar

    Direktur Peraturan Perpajakan I – Hestu Yoga Saksama

    Direktur Peraturan Perpajakan II – Teguh Budiharto

    Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian – Suparno

    Direktur Penegakan Hukum – Eka Sila Kusna Jaya

    Direktur Keberatan dan Banding – Aim Nursalim Saleh

    Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak – Ihsan Priyawibawa

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat – Dwi Astuti

    Direktur Data dan Informasi Perpajakan – Max Darmawan

    Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi – Hantriono Joko Susilo

    Direktur Transformasi Proses Bisnis – Imam Arifin

    Direktur Perpajakan Internasional – Mekar Satria Utama

    Ditjen Bea Cukai

    Struktur baru yang dilantik Jumat (13/6/2025):

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai: Nugroho Wahyu Widodo

    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto

    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo

    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq

    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro

    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman

    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie

    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi

    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik

    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Struktur Lama:

    Dirjen Bea Cukai: Djaka Budhi Utama

    Sekretaris Ditjen Bea Cukai – Ayu Sukorini

    Direktur Fasilitas Kepabeanan – Padmoyo Tri Wikanto

    Direktur Teknis Kepabeanan  – Susila Brata

    Direktur Teknis dab Fasilitas Cukai – Iyan Rubiyanto

    Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai – Anita Iskandar

    Direktur Keberatan Banding dan Peraturan  – Muhamad Purwantoro

    Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Rudy Rahmaddi

    Direktur Kepatuhan Internal Agus Hermawan 

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai – Yusmariza

    Direktur Penindakan dan Penyidikan – Badahuri Wijayanra Bekti Mukarta 

    Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis – Muhammad Aflah Farobi

    Direktur Interdiksi Narkotika – R Syarif Hidayat

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggina Jasa – Nirwala Tri Wikanto

  • Komdigi Siapkan Skema Jaringan Terbuka lewat Spektrum Frekuensi Baru

    Komdigi Siapkan Skema Jaringan Terbuka lewat Spektrum Frekuensi Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan skema jaringan terbuka berbasis spektrum frekuensi baru untuk mendukung penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik. 

    Kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong keterlibatan berbagai penyelenggara telekomunikasi dengan model open access, di mana pemegang izin jaringan wajib membuka infrastrukturnya untuk digunakan bersama.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan pemerataan digital nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Meutya dalam pertemuan dengan pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Jakarta, pada Kamis (12/6/2025).

    Spektrum baru yang akan dialokasikan itu disiapkan melalui proses seleksi operator yang berlangsung secara transparan dan akuntabel. 

    Meutya menambahkan kebijakan spektrum ini tidak semata berfokus pada regulasi, tetapi juga mengedepankan keterlibatan dan kesiapan industri.

    “Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” jelasnya.

    Komdigi juga telah merampungkan penyusunan Peraturan Menteri yang menjadi landasan hukum dari program internet murah tersebut. 

    Regulasi ini telah melalui masa konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Ke depannya, pemilihan operator penyedia jaringan akan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen untuk menyediakan layanan dengan harga yang terjangkau.

    Sebelum peluncuran kebijakan ini, pemerintah telah melakukan pertukaran pandangan dengan sejumlah operator seluler terkait penyediaan akses internet tetap hingga kecepatan 100 Mbps, khususnya di wilayah yang belum memiliki infrastruktur serat optik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

    Menurut data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, saat ini 86% sekolah atau sekitar 190.000 unit belum memiliki akses internet tetap.

    Sementara itu, 75% Puskesmas atau sekitar 7.800 unit belum terkoneksi dengan baik, dan sebanyak 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot. Adapun penetrasi fixed broadband di rumah tangga baru mencapai 21,31% secara nasional.

  • Menaker: Pengangguran Muda & Pekerja Lansia Jadi PR Asia-Pasifik

    Menaker: Pengangguran Muda & Pekerja Lansia Jadi PR Asia-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebutkan dua tantangan ketenagakerjaan global di kawasan Asia-Pasifik.

    Yassierli menjelaskan kawasan Asia-Pasifik menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang beragam, mulai dari pengangguran muda hingga meningkatnya jumlah pekerja lansia. Indonesia memberikan langkah-langkah strategis dan inklusif.

    Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan ke depan harus bersifat fleksibel, adaptif, dan tidak menerapkan pendekatan seragam (one-size-fits-all).

    Hal tersebut disampaikan dalam forum Asia Pacific Group (ASPAG) Ministerial Meeting yang berlangsung di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Gedung PBB, Jenewa, Swiss.

    “Solusi kita harus inklusif, berbasis data, dan mengedepankan pengembangan kompetensi melalui upskilling dan reskilling, agar tak ada yang tertinggal (No One Left Behind) dalam transformasi dunia kerja,” ujarnya dalam keterangan pers, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Dia menambahkan di erta Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus mendorong berbagai reformasi ketenagakerjaan berbasis keadilan sosial, pemerataan akses kerja, dan produktivitas nasional.

    Beberapa langkah strategis yang kini dijalankan antara lain transformasi balai latihan kerja (BLK), penguatan hubungan industrial transformasional untuk membangun iklim hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta pelaksanaan program pemagangan nasional sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

    Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi kelompok rentan dan upaya memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pekerja di tengah dinamika global.

    Yassierli menyerukan pentingnya representasi yang adil bagi negara-negara Asia-Pasifik dalam pengambilan keputusan di lembaga internasional seperti ILO.

    Dalam forum tersebut, Yassierli juga menyampaikan apresiasi atas sikap solidaritas negara-negara ASPAG terhadap Palestina dan mendukung kelanjutan kerja ILO di wilayah tersebut.

    “Indonesia menghargai pernyataan bersama ASPAG yang mendukung kerja ILO di Palestina. Ini adalah refleksi kuat dari nilai-nilai keadilan dan solidaritas yang kita junjung bersama,” ujarnya.