Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • 200 Atlet Hadiri Pelepasan Kontingen SEA Games 2025 di Istana

    200 Atlet Hadiri Pelepasan Kontingen SEA Games 2025 di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menyampaikan perkembangan jumlah atlet dan cabang olahraga yang hadir dalam acara Pelepasan Kontingen SEA Games ke-33 Thailand di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Menurut Taufik, sebagian rombongan atlet sudah lebih dulu bertolak ke Thailand sehingga tidak seluruh kontingen hadir secara lengkap.

    “Yang di sini, karena sebagian udah berangkat. Kalau total yang ke berangkat sekitar 1.021 orang,” ujar Taufik kepada wartawan.

    Mengingat cabor sepak bola dan bulutangkis telah lebih dulu berangkat, Taufik menjelaskan bahwa tidak semua cabang olahraga (cabor) mengikuti agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelepasan tersebut.

    “Nggak, bulu tangkis sudah [berangkat], sebagian sudah berangkat. Bola sudah berangkat juga,” katanya.

    Ketika ditanya berapa total cabang olahraga yang bertemu Presiden, Taufik menyebutkan bahwa jumlahnya tidak banyak. Dia menekankan bahwa jumlah keseluruhan atlet yang hadir mencapai lebih dari dua ratus orang.

    “Total pokoknya 200 lebih,” ujarnya.

    Namun, Taufik meluruskan bahwa angka tersebut mengacu pada jumlah atlet, bukan jumlah cabang olahraga.

    “Cabornya nggak banyak, cuma berapa aja sih. Pokoknya kalau atlet kurang lebih 200,” tandas Taufik.

     

     

  • Kasus Suap Hakim: Putusan Ibu Ronald Tannur Sudah Dieksekusi, Zarof Ricar Pekan Depan

    Kasus Suap Hakim: Putusan Ibu Ronald Tannur Sudah Dieksekusi, Zarof Ricar Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan vonis terpidana kasus suap vonis bebas Ronald Tannur, Meirizka Widjaja telah dieksekusi.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan eksekusi itu dilakukan seminggu setelah vonis Meirizka berstatus inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

    Vonis Meirizka dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) perempuan di Rutan Pondok Bambu. Adapun, ibu Ronald Tannur ini telah divonis tiga tahun dan denda Rp500 juta di kasus suap terkait anaknya itu.

    “Untuk Meirizka ibunya itu ya. Apa? Ronald Tannur ya. Sudah dieksekusi satu minggu setelah putusan. Meirizka sudah dieksekusi oleh Jaksa eksekutor,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (5/12/2025).

    Selain Meirizka, eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar juga bakal segera dieksekusi. Namun, Anang tidak menjelaskan eksekusi hukuman Zarof secara detail. Dia hanya menyatakan eksekusi itu bakal berlangsung pekan depan.

    “Kalau yang Zarof, belum, minggu depan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini terdapat tiga terdakwa yang putusannya telah dieksekusi. Perinciannya, Hakim Erintuah Damanik dan Mangapul dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat.

    Selanjutnya, mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono juga telah dijebloskan ke Lapas Tangerang. Adapun, ketiganya harus menjalani vonis tujuh tahun penjara di kasus terkait Ronald Tannur ini.

  • Satgas PKH Terjun ke Sumatra, Usut Kerusakan Hutan hingga Gelondongan Kayu

    Satgas PKH Terjun ke Sumatra, Usut Kerusakan Hutan hingga Gelondongan Kayu

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mulai mengusut peristiwa kerusakan hutan yang diduga menjadi penyebab banjir di Sumatra.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan tim PKH telah bergerak ke Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat untuk mengusut dugaan pengerusakan hutan di lokasi.

    “Nah ini sedang bergerak, dari mulai kemarin sudah bergerak di tiga wilayah itu, baik itu di wilayah Aceh, di wilayah Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (5/12/2025).

    Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail terkait dengan lokasi yang telah didatangi tim PKH buatan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Anang hanya mengatakan Satgas PKH telah mengunjungi sejumlah lokasi di tiga provinsi yang terdampak banjir untuk membuat terang peristiwa yang diduga merusak hutan tersebut.

    “Ya intinya, yang jelas sudah di beberapa tiga wilayah itu, di tiga provinsi itu,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, selain mengusut dugaan perusakan hutan yang dilakukan baik dilakukan perusahaan maupun perorangan. Pasalnya, Satgas PKH juga turut menyelidiki gelondongan kayu yang ditemukan pascabanjir dahsyat di Sumatra.

    “Yang jelas tim Satgas PKH, termasuk apa yang terjadi, mereka masuk ke sana. Apakah itu berasal dari kawasan hutan atau tidak, itu akan didalami,” pungkasnya.

  • Polda Jabar Jemput Paksa Lisa Mariana di Kasus Video Asusila

    Polda Jabar Jemput Paksa Lisa Mariana di Kasus Video Asusila

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Barat telah melakukan penjemputan paksa terkait dengan selebgram Lisa Mariana di kasus video asusila.

    Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan upaya paksa ini dilakukan karena Lisa tidak mengindahkan panggilan penyidik sebanyak dua kali.

    “Pada hari ini kita telah melakukan upaya paksa penangkapan atas nama sodari LM,” ujar Hendra kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

    Dia menambahkan, Lisa telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana UU ITE terkait video asusila. Namun, Lisa dinilai tidak kooperatif dalam penyidikan perkara tersebut.

    Tujuan penjemputan paksa ini dilakukan agar Lisa bisa dimintai keterangan atas perkara yang menjeratnya 

    “Untuk saat ini, Lisa sudah ada di Polda, ya di Direktur Siber dan saat ini kita sedang melakukan proses untuk pemeriksaan yang bersangkutan,” imbuhnya.

    Adapun, Hendra menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui Lisa perlu dilakukan penahanan atau tidak dalam perkara ini. Sebab, penahanan itu merupakan kewenangan penyidik.

    “Nanti untuk masalah penahanan akan kita berikan kepada penyidik ya, penilainya seperti apa,” pungkasnya.

  • BGN Dorong Diversifikasi Pangan untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

    BGN Dorong Diversifikasi Pangan untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmen memperluas diversifikasi pangan sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Upaya ini ditampilkan melalui peluncuran buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang memuat ratusan menu daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memastikan asupan gizi anak Indonesia terpenuhi melalui sumber makanan yang beragam.

    Menurutnya, pemanfaatan kuliner Nusantara dapat mendukung pendidikan gizi sekaligus memperkenalkan keragaman budaya sejak dini.

    “Diversifikasi pangan menjadi bagian penting dalam memastikan menu yang sehat, aman, dan sesuai standar nasional,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (5/12/2025).

    Terbitkan Buku Rasa Bhayangkara Nusantara

    Buku Rasa Bhayangkara Nusantara menuangkan sejumlah hidangan—mulai dari Soto Lamongan, Nasi Pecel Madiun, Nasi Jagung Khas Kaili, hingga Pallu Basa—dicantumkan bersama kandungan gizi dan dibuat dengan prinsip higienitas serta standar ilmiah BGN.

    BGN menilai diversifikasi pangan penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dan memperluas sumber karbohidrat, protein, dan serat. 

    Menu dalam buku tersebut dirancang menggunakan bahan lokal dari berbagai daerah, seperti jagung, umbi, ikan air tawar, dan aneka bumbu Nusantara.

    Dadan berharap upaya diversifikasi pangan ini dapat memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. 

    “Rasa Bhayangkara Nusantara menjadi inspirasi bahwa memberi makan anak bangsa adalah pengabdian tertinggi,” tandas Dadan.

  • 12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan longsor Sumatra yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, semakin diperparah dengan adanya aksi korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum kehutanan.

    Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir di Pulau Sumatra. Pemerintah akan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini bakal segera dimulai.

    “Gakkum [Penegakan Hukum] Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Ada 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum terhadap subjek-subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    Raja Juli tidak memerinci nama-nama perusahaan tersebut, tetapi ia memastikan hasil dari proses hukum ini akan dilaporkan ke Komisi IV DPR RI dan publik.

    Selain itu, Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan awal Desember 2025 telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

    Seiring dengan hal ini, Kemenhut juga bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT.

    Dalam siaran pers, Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Sejumlah modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT “dititipkan” menjadi seolah-olah berasal dari PHAT. Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan.

    Modus pencucian ini juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan; perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara; dan penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai “nama pinjam” oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

    Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui penggunaan berulang dokumen yang sama; dan penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

    Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara illegal logging dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatra.

    Beberapa di antaranya adalah pengungkapan penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal di Aceh Tengah pada Juni 2025. Kemudian temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer di Solok, Sumatra Barat pada Agustus 2025.

    Menteri Lingkungan Hidup Bakal Cabut Izin 8 Perusahaan

    Duka akibat bencana Sumatra dan banjir yang belum surut, semakin menimbulkan kepedihan. Bencana Sumatra ini mendapatkan penanganan nasional, sebab masih banyak daerah-daerah yang terisolir dan akses infrastruktur yang terputus karena bongkahan kayu dan batu yang melanda desa-desa.

    Merespon ini, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

    Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025).

    “Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit. Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

    Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

  • Pencairan BLT Kesra di Kantor Pos, Paling Lambat Tengah Desember

    Pencairan BLT Kesra di Kantor Pos, Paling Lambat Tengah Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pos Indonesia, salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat alias BLT Kesra menargetkan penyaluran bantuan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

    Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyebut BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui Pos dan sisanya melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara).

    Dia menjelaskan bahwa sekitar 12 juta data KPM telah diterima Pos Indonesia dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74%. “Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (5/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa pihaknya menerapkan tiga skema penyaluran, yakni melalui kantor pos, komunitas, serta pengantaran langsung. “Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” kata Haris.

    Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat, terutama di wilayah yang terdampak bencana atau memiliki kendala administratif.

    Haris menambahkan bahwa seiring target penyaluran 100 persen pada Desember ini, lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas di seluruh Indonesia terus bergerak dari pusat kota hingga pelosok desa.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur, menegaskan bahwa bantuan pemerintah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan bahwa bantuan senilai Rp900.000 tersebut mungkin belum menyelesaikan seluruh kebutuhan rumah tangga, tetapi cukup membantu menjaga konsumsi masyarakat berpendapatan rendah menjelang akhir tahun. Ia juga mengaitkan penyaluran BLTS Kesra dengan program perlindungan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri. “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.

    Pemerintah menargetkan 30 juta KPM menerima BLTS Kesra. Hingga 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah mendapatkan bantuan atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    Sejumlah penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan tersebut meringankan beban di tengah meningkatnya kebutuhan akhir tahun. Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengatakan bantuan Rp900.000 yang diterimanya akan digunakan untuk membeli sembako, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan sekolah anak.

    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menyebut dana bantuan itu membantu membiayai kebutuhan pendidikan anak yang tengah menjalani ujian.

  • Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

    Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

    Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

    Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

    Peran BPDLH

    Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

    Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).  

    Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

    Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

    Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

    Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

    Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

    Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

    Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

    Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

    Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!

  • Lippo Siap Luncurkan Rumah Murah HWB Purwakarta

    Lippo Siap Luncurkan Rumah Murah HWB Purwakarta

    Bisnis.com, JAKARTA— LippoLand siap meluncurkan proyek rumah murah dengan harga mulai Rp98 juta per unit bertajuk Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta.

    Manajemen HWB Purwakarta menyampaikan proyek ini merupakan KSO Hunian Warisan Bangsa dan didukung oleh Program Kemitraan UMKM dari LippoLand. Harga unit rumah ditawarkan mulai dari Rp98 juta dengan status kepemilikan tanah hak milik (SHM).

    HWB Purwakarta menawarkan unit dengan fasilitas 1, 2, dan 3 kamar tidur. Peluncuran unit akan dilakukan pada Sabtu (6/12/2025).

    “HWB Purwakarta hadir sebagai kota yang lengkap, dan siap menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 30.000 warga. Rencana jangka panjang ini memastikan terciptanya komunitas yang stabil, berkembang, dan hidup, didukung fasilitas lengkap serta infrastruktur modern,” papar Manajemen HWB Purwakarta dalam siaran pers, Jumat (5/12/2025).

    Dalam peluncuran perdana, HWB Purwakarta akan menawarkan 600 unit rumah. Adapun, 40 unit rumah sudah terbangun di kawasan tersebut.

    Menurut manajemen, Purwakarta tumbuh menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 8.000 pabrik dan tenaga kerja yang terus meningkat. Berlokasi strategis di antara kota metropolitan Jakarta dan Bandung, Purwakarta terus menarik investasi, lapangan kerja, dan segmen keluarga.

    “Rumah ini cocok untuk segmen masyarakat yang ingin dekat dengan lokasi kerja. Selain itu, nilai properti hampir tidak pernah turun, terutama di kawasan industri yang berkembang pesat seperti Purwakarta,” jelasnya.

    Saat ini, sudah terbangun sejumlah infrastruktur dan fasilitas seperti masjid, Toko MAMA, FmX, serta untuk pelayanan finansial beroperasi Bank Nobu cabang HWB.

    Kinerja Penjualan

    Sementara itu, segmen rumah tapak masih menjadi andalan emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) dalam meraup marketing sales atau pra penjualan Rp4,02 triliun per September 2025. Nilai itu setara 64% dari target setahun penuh sebesar Rp6,25 triliun.

    John Riady, CEO Grup Lippo Indonesia, menyampaikan kinerja marketing sales Rp4,02 triliun didorong oleh tingginya permintaan terhadap hunian tapak terjangkau dan premium, yang menyumbang 70% dari total pra penjualan.

    “Strategi perumahan terjangkau yang dipadukan dengan proyek premium terbukti efektif mendorong pertumbuhan penjualan, sekaligus memperkuat struktur permodalan kami melalui pengurangan utang yang berkelanjutan,” tuturnya dalam siaran pers, Selasa (25/11/2025).

    Produk-produk LPKR diminati oleh pembeli rumah pertama (first-time buyers) maupun end-user yang mencari hunian berkualitas dengan nilai investasi tinggi. Dua proyek unggulan, yaitu Park Serpong tahap 4 & 5 serta Metropolis Marq Estate di Kota Tangerang, menjadi pendorong utama pencapaian ini.

  • Banggar DPR Dorong Purbaya Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra

    Banggar DPR Dorong Purbaya Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun untuk Bencana Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan dana on call senilai Rp4 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk penanganan bencana ekologis di Sumatra.

    “Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkap Said dalam keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

    Said menjelaskan, dana on call dalam APBN 2025 tersebut dapat digunakan untuk mempercepat proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. 

    Dia menegaskan bahwa pemanfaatan dana tersebut dapat dilakukan pemerintah mengingat banyaknya jumlah korban jiwa yang tercatat, juga ribuan rumah serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah.

    “Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” ucapnya.

    Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menyebut, anggaran on call tersebut dapat dialokasikan sesegera mungkin untuk pemenuhan kebutuhan pemulihan pascabencana, seperti tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Pembiayaan terhadap kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tersebut dapat ditempuh melalui opsi penggunaan anggaran multiyears, yakni pada anggaran 2026 dan tahun-tahun berikutnya karena pembiayaan kebutuhannya yang sangat besar.

    “Pembiyaan kebutuhan rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan layanan umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar lainnya,” ucapnya.

    Sementara itu, pembiayaan kebutuhan rekonstruksi meliputi berbagai fasilitas layanan umum yang rusak, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga pasar.

    “Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” tegasnya. 

    Guna memberikan respons cepat dan terintegrasi, Said pun berharap pemerintah agar dapat mengerahkan seluruh sumber daya nasional dalam usaha penanganan bencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar itu.

    Kebutuhan tanggap darurat, sebut Said, sangat-sangat diperlukan, khususnya di wilayah yang terisolir, agar warga yang terdampak banjir bandang hingga tanah longsor tidak kelaparan.

    “Layanan tanggap darurat ternyata belum menjangkau seluruh korban, lantaran ada sejumlah warga yang terpaksa mengambil barang di toko dan gudang Bulog akibat minimnya bantuan,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini pun menyerukan kepada pemerintah untuk segera menyalurkan kebutuhan tanggap daruat, seperti tempat pengungsian layak, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut, hingga pakaian jadi, secepat-cepatnya ke seluruh daerah yang terdampak.

    Dia juga menegaskan bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti anak-anak, juga sangat perlu untuk diberikan layanan trauma healing pascabencana. “Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus massif untuk menemukan korban yang hilang,” pungkasnya.