Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Polisi: Ancaman Bom Pesawat Saudia Dikirim Langsung ke Co-Pilot

    Polisi: Ancaman Bom Pesawat Saudia Dikirim Langsung ke Co-Pilot

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Sumatra Utara (Sumut) mengungkap ancaman bom Saudia Airlines SV dikirimkan langsung ke Co-pilot dari pihak eksternal.

    Kabid Humas Polda Sumatra Utara, Kombes Ferry Walintukan mengatakan ancaman tersebut telah memaksa pesawat itu mendarat secara darurat di Bandara Internasional Kualanamu.

    “Yang kami dapatkan informasi itu informasi dikirimkan ke Co-pilot. Tidak tahu saya dari mana, tapi itu Co-pilot yang menyampaikan bahwa ada ancaman bom, makanya mereka mendarat darurat,” ujar Ferry kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

    Dia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengambil keterangan dari pihak-pihak terkait dan melakukan pemindaian atau screening terhadap penumpang dan kru pesawat untuk memastikan keamanan.

    “lya tadi [Co-pilot] sempat diwawancara,” tutur Ferry.

    Adapun, Ferry mengungkap bahwa pesawat ini tengah mengangkut 442 jamaah haji yang bakal dipulangkan ke Indonesia. Rute penerbangannya yakni Jeddah menuju Bandara Soekarno Hatta.

    “Jumlahnya ada 442 orang. Sebagian besar mungkin ya, rata-rata jemaah haji,” pungkas Ferry.

    Ancaman Bom Via e-Mail

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan kronologi pesawat Saudia yang membawa penumpang 442 jemaah haji asal Indonesia menerima ancaman bom, Selasa (17/6/2025).

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa mengatakan telah menerima laporan dari PT Angkasa Pura Indonesia soal ancaman bom yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal melalui surat elektronik (e-mail) pada pukul 07.30 WIB.

    “E-mail tersebut berisikan ancaman orang yang tidak di kenal yang akan meledakkan pesawat milik Saudia Airlines,” kata Lukman dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

  • Kasus CPO, Kejagung Sita Duit Rp11,8 Triliun dari Wilmar Group

    Kasus CPO, Kejagung Sita Duit Rp11,8 Triliun dari Wilmar Group

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp11,8 triliiun terkait dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) korporasi.

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung RI, Sutikno menyampaikan penyitaan ini baru diperoleh dari salah satu terdakwa grup korporasi yakni, Wilmar Group.

    Dari Wilmar Group ini terdiri dari lima korporasi, mereka yakni PT Multimas Nabati Asahan; PT Multi Nabati Sulawesi; PT Sinar Alam Permai; PT Wilmar Bioenergi Indonesia; dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

    “Seluruhnya sebesar Rp11.880.351.802.619,” ujarnya di Kejagung, Selasa (17/6/2025).

    Dia menambahkan, uang tersebut bakal disimpan dalam rekening penampungan milik Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Bank Mandiri.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di ruangan Gedung Bundar Kejagung RI, sebagian uang tersebut tampak disusun rapi mengelilingi meja konferensi pers. Adapun, uang itu ditumpuk hingga 2 meter lebih.

    Uang dengan pecahan Rp100.000 ribu itu dibungkus dengan plastik. Tercatat, satu paket uang tersebut bernilai satu miliar. Total, uang yang ditampilkan pada konferensi pers kali ini mencapai Rp2 triliun.

    “Jadi, kenapa tidak kita rilis secara bersama senilai jumlah tersebut? Ini karena faktor tempat dan faktor keamanan tentunya, sehingga kami berpikir jumlah ini cukup untuk mewakili jumlah kerugian negara yang timbul,” imbuhnya.

    Adapun, uang tersebut juga akan dimasukkan dalam memori kasasi yang saat ini bergulir di Mahkamah Agung (MA). 

    Dengan demikian, penambahan uang sitaan ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memvonis perkara yang sebelumnya telah diputus bebas atau ontslag di PN Tipikor Jakarta Pusat.

    “Uang sita tersebut enjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung,” pungkasnya.

  • Bank Sentral Global Kian Agresif Tambah Cadangan Emas

    Bank Sentral Global Kian Agresif Tambah Cadangan Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah bank sentral global yang berencana menambah cadangan emasnya dalam 12 bulan ke depan mencetak rekor tertinggi, didorong oleh performa emas saat krisis serta kemampuannya melindungi nilai dari inflasi.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (17/6/2025), berdasarkan survei yang dilakukan World Gold Council (WGC) bersama YouGov terhadap 72 otoritas moneter mencatat bahwa 43% responden berniat meningkatkan cadangan emasnya. 

    Angka tersebut melonjak dari 29% pada tahun lalu dan menjadi yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Tak satu pun bank sentral dalam survei tersebut berencana mengurangi kepemilikan emas.

    Mayoritas responden memperkirakan cadangan emas bank sentral secara global akan terus meningkat selama 12 bulan ke depan. Alasan utama kepemilikan emas mencakup kinerjanya dalam masa krisis, perannya dalam diversifikasi portofolio, serta kemampuannya sebagai penyimpan nilai.

    Bank sentral menjadi pendorong utama reli harga emas dalam beberapa tahun terakhir, yang nilainya telah melonjak dua kali lipat sejak akhir 2022. Laju pembelian emas meningkat drastis setelah invasi Rusia ke Ukraina, ketika cadangan devisa Moskow dibekukan, mendorong banyak negara beralih ke emas sebagai aset cadangan alternatif.

    “Terjadi pergeseran besar. Negara-negara Barat berhenti menjual, sementara pasar negara berkembang mulai membeli dan mengejar ketertinggalan dalam membangun cadangan emas,” kata Shaokai Fan, Kepala Global untuk Urusan Bank Sentral di WGC.

    Menurut konsultan Metals Focus, bank sentral telah membeli lebih dari 1.000 ton emas setiap tahun selama tiga tahun terakhir dan diperkirakan akan mempertahankan laju tersebut tahun ini. Tren pembelian ini telah berlangsung selama 15 tahun terakhir, membalikkan tren penjualan bersih yang terjadi selama dekade 1990-an.

    Gelombang pembelian emas ini bahkan membuat emas melampaui euro sebagai aset cadangan terbesar kedua di bank sentral dunia pada akhir tahun lalu. Sementara itu, porsi aset dolar AS, terutama obligasi pemerintah (Treasury), terus turun dan kini hanya mencakup 46% dari total cadangan global.

    Faktor-faktor yang berpotensi mempercepat penurunan dominasi dolar AS antara lain defisit fiskal AS yang membengkak, risiko penyitaan aset, serta spekulasi bahwa kreditur asing tidak lagi diperlakukan secara adil.

    Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi emas. Lebih dari separuh bank sentral di negara berkembang menyebut absennya risiko politik sebagai alasan mereka menambah cadangan emas. Sebanyak 78% juga menganggap emas bebas dari risiko gagal bayar (default).

    Meski demikian, dominasi dolar AS sebagai aset cadangan utama dunia masih belum tergoyahkan. “Bank sentral kini memantau dolar dan pasar Treasury dengan lebih cermat dibanding sebelumnya. Namun ini bukan berarti mereka berbondong-bondong keluar dari dolar,” ujar Fan.

  • Mensesneg Tegaskan 4 Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh!

    Mensesneg Tegaskan 4 Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa secara administratif empat pulau yang belakangan menjadi sumber polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara masuk dalam wilayah administratif Aceh. 

    Hal ini disampaikan berdasarkan dokumen resmi milik pemerintah pusat yang disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    “Secara administratif, berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh,” ujar Prasetyo dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kesimpulan tersebut merujuk pada temuan dari Pemerintah Provinsi Aceh, dokumen dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), serta dokumen dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Pemerintah, kata Prasetyo, berharap keputusan ini menjadi jalan tengah yang dapat menyudahi polemik di masyarakat.

    “Kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, bagi pemerintah Aceh, pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Ini menjadi solusi yang kita harapkan dapat mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat,” ucapnya.

    Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden RI meminta pihaknya bersama Kemendagri untuk meluruskan informasi yang berkembang, termasuk isu yang menyebut adanya upaya sepihak dari salah satu provinsi untuk mengklaim empat pulau tersebut.

    “Kami juga diminta Bapak Presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bahwa berkenaan dengan dinamika empat pulau ini, tidak benar ketika ada satu pemerintah provinsi yang ingin, dalam tanda kutip, memasukkan keempat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya,” tegasnya.

    Mensesneg mengimbau masyarakat di kedua provinsi untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas. Dia menekankan bahwa Mendagri akan memberikan penjelasan lengkap mengenai duduk persoalan agar semua pihak memahami konteksnya.

    “Kami mohon kepada seluruh masyarakat Sumatra Utara maupun juga masyarakat Aceh untuk memahami bahwa proses yang terjadi, dinamika yang terjadi, nanti akan diberikan penjelasan Bapak Mendagri supaya kita paham duduk persoalannya,” kata Prasetyo.

    Dia berharap polemik soal empat pulau ini tidak memecah hubungan baik antarwarga Aceh dan Sumatra Utara yang selama ini saling menopang secara sosial dan ekonomi.

    “Jadi kami harapkan dinamika ini bisa segera kita akhiri supaya kita kembali bersatu baik masyarakat Sumatra Utara maupun masyarakat Aceh yang kita semua tahu kedua provinsi ini berdekatan, saling bersaudara, dan saling menopang satu sama lain. Jangan karena adanya dinamika terhadap empat pulau ini, berkembang isunya ke mana-mana yang kontraproduktif,” pungkas Prasetyo.

  • Lippo Berencana Bangun Rumah Subsidi Minimalis di Cikampek hingga Purwakarta

    Lippo Berencana Bangun Rumah Subsidi Minimalis di Cikampek hingga Purwakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang belum dapat memastikan bahwa rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan 18 meter persegi (m2) dan luas tanah 25 m2 dapat dibangun di wilayah perkotaan.

    Lippo Group melalui PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) selaku penginisiasi desain rumah subsidi minimalis menyebut bahwa rencananya perseroan bakal melakukan konstruksi di koridor timur Kota Jakarta.

    Head of Project Management LPKR Fritz Atmodjo mengungkap, berdasarkan kalkulasi Perseroan, rumah subsidi minimalis itu akan dibangun di daerah Cikampek hingga Purwakarta.

    “Terkait lokasi sih sebenarnya kemarin kami sempat hitung-hitung gitu ya dengan harga yang kemarin kami set up itu, ada di koridor timur, Cikampek, dan Purwakarta,” jelasnya saat ditemui di Lobi Bank Nobu, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

    Selain itu, Fritz juga menyebut, pihaknya mungkin saja melakukan pembangunan di wilayah Bogor. Akan tetapi, realisasi pembangunan rumah subsidi itu hanya mungkin dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor.

    Kemudian, dia juga menyebut, Lippo Group turut berencana untuk membangun hunian rumah subsidi di wilayah Tangerang. 

    Meski tergolong jauh dari Jakarta, Fritz menegaskan pengembangan rumah subsidi itu akan diterapkan menggunakan konsep transit oriented development (TOD) sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat.

    “Ya justru kita tentu utamakan dekat dengan TOD. Jadi maksudnya sekarang itu kan dia agak jauh dari tempat kerja. Nah, sekarang dengan kolaborasi ini bisa lebih dekat lagi ke area kerja sehingga sistem model TOD itu enggak harus selalu dekat stasiun karena sudah dekat area kerja,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memang sempat mengungkap bahwa rumah subsidi minimalis itu akan dibangun di wilayah kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang. 

    Pada saat yang sama, Ara juga belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak.

    “Saya enggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Ara di Jakarta, Kamis (12/5/2025).

  • Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak Rp683,3 triliun per Mei 2025. Angka tersebut turun 10,13% secara tahunan (year on year/YoY) dari realisasi pajak Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi penerimaan pajak tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025 yang berisi data realisasi APBN Mei 2025. Konferensi pers berlangsung di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (17/6/2025).

    “Pajak, dalam hal ini terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun 2025 [senilai Rp2.189,3 triliun],” ucap Sri Mulyani.

    Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,9 triliun per Mei 2025 atau setara 40,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

    Total penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak dan bea cukai, mencapai Rp806,2 triliun per Mei 2025 atau setara 32,4% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut turun 7,2% dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan per Mei 2024 sebesar Rp869,50 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memaparkan data yang berbeda dengan Sri Mulyani, dia menunjukkan data penerimaan pajak bruto. Mengacu pada angka itu, menurut Anggito, penerimaan pajak bruto tumbuh 0,2% secara tahunan sedangkan pajak neto turun 7,4% pada Mei 2025.

    Penerimaan pajak neto itu turun menurutnya karena ada faktor restitusi.

    “[Penerimaan pajak] neto tidak bisa dijadikan pedoman mengenai kondisi ekonomi saat ini,” ujar Anggito.

    Turunnya penerimaan pajak ini menjadi pekerjaan rumah bagi Direktur Jenderal Pajak baru, Bimo Wijayanto, yang dilantik pada Jumat (23/5/2025) atau hampir sebulan yang lalu. Gangguan pada sistem inti perpajakan atau Coretax juga menjadi tanggung jawab Bimo.

    “Mungkin untuk fair-nya [adilnya] kita akan meminta nanti Pak Dirjen baru, Pak Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan beliau untuk melihat semuanya, melihat data, fakta, realita dengan fresh perspective [perspektif baru] dari dirjen pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (23/5/2025) sore atau beberapa jam setelah pelantikan Bimo.

    Beberapa hari setelahnya, Bimo sempat buka suara bahwa penyelesaian gangguan Coretax menjadi salah satu tugas awal yang dia jalankan pada hari-hari pertamanya menjabat.

    Dia mengungkapkan fokusnya masih memperdalam fungsi Coretax. Bimo menyebut dalam beberapa hari pertama menjabat belum ada pembahasan sampai penyelesaian error maupun bugs dalam implementasi sistem baru tersebut.

    Bimo menyebut agenda yang akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan adalah memetakan pekerjaan yang tertunda (pending matters) dan sejumlah isu strategis untuk membenahi Coretax.

    “Belum [tahu], saya one-on-one [dengan pemangku kepentingan di DJP] belum selesai. Itu butuh seminggu lah one-on-one untuk Coretax,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (27/5/2025).

  • Produk Kayu Lapis Kena Tuduhan Dumping 84,94% dari AS, Kemendag Beri Pendampingan

    Produk Kayu Lapis Kena Tuduhan Dumping 84,94% dari AS, Kemendag Beri Pendampingan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mengenakan margin dumping terhadap ekspor produk kayu lapis Indonesia yang diperkirakan mencapai 84,94%, ditambah dengan 12 program yang terindikasi subsidi.

    Sebagai gambaran, ekspor produk Indonesia ke AS pada 2022 mencapai US$570,39 juta. Nilai ekspornya turun menjadi US$337,13 juta pada 2023, kemudian naik menjadi US$410,96 juta pada 2024.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh para pelaku usaha Indonesia dengan memberikan pendampingan dalam menghadapi penyelidikan berlapis antidumping dan antisubsidi terhadap ekspor produk kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif (hardwood and decorative plywood) asal Indonesia oleh AS.

    Penyelidikan tersebut diinisiasi Departemen Perdagangan AS (United States Department of Commerce/USDOC) pada 11 Juni 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan Kemendag akan memberi pendampingan kepada pelaku usaha Indonesia dalam menyusun pembelaan dan pengisian kuesioner.

    “Kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif merupakan salah satu produk unggulan ekspor Indonesia ke AS dan pemerintah akan senantiasa selalu memberikan pembelaan,” kata Isy dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Adapun, penyelidikan USDOC ini juga ditujukan untuk China dan Vietnam berdasarkan petisi dari Coalition for Fair Trade in Hardwood and Plywood (CFTHP) yang disampaikan ke USDOC pada 22 Mei 2025.

    Adapun dalam dokumen inisiasi penyelidikannya, USDOC mencantumkan 204 pos tarif Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS-US) yang akan diselidiki.

    Isy menuturkan beberapa jenis produk yang menjadi fokus penyelidikan meliputi kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif serta panel kayu veneer (veneered panels).

    “Namun, daftar ini masih dapat berubah sesuai perkembangan penyelidikan,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, margin dumping yang akan dikenakan terhadap produk Indonesia diperkirakan mencapai 84,94%, ditambah dengan 12 program yang terindikasi subsidi.

    Lebih lanjut, salah satu hal baru dalam penyelidikan ini adalah temuan bahwa beberapa dari 12 program tersebut merupakan program pemerintah China yang dinilai sebagai subsidi transnasional oleh AS.

    Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menyampaikan Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag akan terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, asosiasi, serta perusahaan-perusahaan yang terdampak.

    “Selain negosiasi terkait tarif sektoral dan resiprokal yang terus berjalan, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat diharapkan dapat bersinergi bersama dalam menghadapi kasus antidumping dan antisubsidi ini demi menjaga kelancaran akses pasar kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif ke AS,” kata Reza.

    Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) Bambang Soepijanto menyambut baik dukungan penuh Kemendag dalam menghadapi penyelidikan terhadap produk kasus kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif oleh AS.

    “Kami harapkan dukungan ini terus dipertahankan dan berlanjut pada tahap penyelidikan selanjutnya, mengingat sepertiga produksi kayu lapis dari kayu keras dan dekoratif Indonesia ditujukan ke pasar AS,” pungkasnya.

  • Kisah Laila, Mantan TKW Jadi Bos Restoran Saat Musim Haji

    Kisah Laila, Mantan TKW Jadi Bos Restoran Saat Musim Haji

    Bisnis.com, MAKKAH — Puluhan tahun menetap di Tanah Suci tak membuat kerinduan Yokrahmawati (63) luntur kepada tanah kelahirannya. Matanya langsung berkaca-kaca ketika hendak bercerita asal mula Restaurant Jakarta yang buka selama dua musim haji terakhir di Syisyah, kawasan yang berdekatan dengan hotel-hotel jemaah haji Indonesia, juga tidak jauh dari Kantor Urusan Haji Indonesia Makkah.

    Yokrahmawati sering disapa Laila di tempat tinggalnya kini. Mendulang untung bukanlah tujuan utamanya. Laila, yang pertama kali datang ke Arab Saudi pada 1985 sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) menikmati berbincang dengan orang-orang sebangsanya selama musim haji berlangsung. Hal itu diakuinya mengobati kerinduan akan Tanah Air setelah absen pulang kampung selama kurang lebih 8 tahun terakhir.

    “Kami rindu dengan semuanya, baik makanan, bangsa kita. Kami pulang terakhir 2017, rindu sih, orang negara kita sendiri, gimana gak rindu. Kami ini hanya untuk menghibur ibu-ibu yang datang dari Indonesia aja, tadi juga ngobrol lama sama bapak-bapak dari Sulawesi,” katanya sambil menahan haru, ditemui di gerai Restaurant Jakarta, belum lama ini.

    Laila memulai perjalanan hidupnya di Tanah Suci sebagai TKW di usia yang masih sangat belia, 14 tahun kala itu. Beruntung, Laila dipekerjakan oleh atasan yang baik hati yang membersamainya selama 22 tahun kemudian. Baru setelah dia menikah dan memiliki anak, Laila memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga.

    Bersama suaminya, dia kemudian membuka gerai cafetaria di hotel dekat kawasan Masjidil Haram. Meski demikian, dia mengaku hingga kini masih berhubungan baik dengan keluarga yang mempekerjakannya itu.

    Laila asli Serang, Banten, tetapi mengaku pernah tinggal dan memiliki rumah di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Itulah mengapa dia menamakan gerai ini Restaurant Jakarta.

    “Karena kami dari Jakarta, [waktu] bapak meninggal, ibu meninggal, rumah itu dijual. Kalau sekarang [harganya] sudah miliaran. Ibu [dulu] tinggal di pluit. Pluit Raya [ketika] masih alas [hutan], sekarang mah udah high. Lalu, kembali ke Serang,” kenangnya.

    Pengunjung beraktivitas di Restaurant Jakarta di kawasn Syisyah, Makkah, Arab Saudi. Bisnis/Reni Lestari.

    Restaurant Jakarta hanya buka selama musim haji saja. Di luar itu, Laila beraktivitas sebagai ibu rumah tangga sembari membantu suaminya mengurusi beberapa cafetaaria milik keluarganya.

    Di warung ini, Laila mempekerjakan 15 orang, termasuk tiga orang koki asli Indonesia. Jemaah haji Indonesia biasanya mengerubung Restaurant Jakarta jelang makan siang dan makan malam. Ada bakso dan nasi rames dengan berbagai pilihan lauk bisa dinikmati di warung ini.

    Di pagi hari, Laila juga menyediakan jajanan pasar khas Nusantara seperti ketan, onde-onde, ubi rebus, hingga bubur kacang ijo. Harga per porsi makanan bervariasi mulai dari 15 riyal Arab Saudi hingga 30 riyal.

    Meski mengaku bersuka-cita dengan keseharian di Restaurant Jakarta selama musim haji, Laila juga bercerita tidak mudah membangun usaha ini. Terutama terkait dengan biaya sewa gerai yang harus dia bayar kepada warga Arab Saudi pemilik gedung.

    “Enggak gampang merintis usaha kayak gini, biaya sewa [ruko] 100.000 riyal, hampir setengah miliar [rupiah], kontrak sewa untuk satu bulan, kurang lebih 40 hari, belum tenaga, belum supir. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki, kami juga nolong tamu Allah, dan tamu Allah juga bantu kami,” kata Laila.

    Di akhir perbincangan, Laila berharap bisa terus membuka gerai makanan selama musim haji mendatang. Tidak mengapa jika dia harus terus berjibaku dengan biaya sewa ruko yang selangit. Melayani jemaah haji yang juga saudara sebangsanya menjadi bayaran yang tak ternilai, mengobati tahun-tahun tanpa kepulangan ke Tanah Air.

    UMKM Indonesia di Tanah Suci

    Di luar Restaurant Jakarta milik Laila, BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, tahun ini menggandeng ratusan pelaku UMKM Indonesia untuk memenuhi gerai-gerai makanan di 205 hotel jemaah Indonesia di Makkah.

    Pengunjung menikmati makan siang di Restaurant Jakarta di kawasn Syisyah, Makkah, Arab Saudi. Bisnis/Reni Lestari.

    Jemaah haji Indonesia bisa menikmati soto boyolali, bebek goreng madura, hingga bakso. Direktur BPKH Limited, Iman Nikmatullah, mengatakan pengelolaan ratusan area komersial tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan UMKM Indonesia dan WNI yang bermukim di Arab Saudi. Keuntungan dari pengelolaan area komersial tersebut, akan mengalir kembali kepada jemaah dalam bentuk manfaat dana haji.

    “Mereka adalah mitra kami, mereka bayar [sewa gerai], mereka jualan. Nah, uangnya kembali ke dana haji,” kata Iman.

    Ratusan gerai tersebut disewakan kepada siapapun yang berminat. Ada pengusaha dari Indonesia yang sudah memiliki banyak gerai, seperti SSB, atau tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang berminat mengail rupiah saat musim haji. Hesti Widodo, pemilik Spesial Soto Boyolali (SSB), membuka gerai di 7 titik hotel jemaah Indonesia di Makkah.

    “Kebetulan dulu bapak ibu saya jualan di embarkasi, melayani jemaah haji, terulang seperti itu,” kata Hesti, ditemui di salah satu gerainya di Hotel Safwat Al Shoroq, sektor 5 Wilayah Raudhah, Makkah, Arab Saudi.

    Warung-warung UMKM di Makkah menjadi penyemarak penyelenggaraan haji setiap tahun. Selain memanjakan lidah jemaah yang rindu rasa rumah, juga menjadi cermin dan harapan bahwa rupiah yang mengalir ke Tanah Suci, bisa dikembalikan ke Tanah Air.

  • Sri Mulyani Waspadai Risiko ke Ekonomi RI Imbas Pecahnya Perang Israel-Iran

    Sri Mulyani Waspadai Risiko ke Ekonomi RI Imbas Pecahnya Perang Israel-Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai efek rambatan dari pecahnya perang Israel-Iran yang secara langsung memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada hari ketiga pecahnya perang di Timur Tengah tersebut secara cepat menyebabkan kenaikan harga minyak hampir 9% dari kisaran US$70 per barel, meski kini mulai mengalami koreksi ke level US$75 per barel.

    Pasalnya, memanasnya Israel dan Iran ini belum lagi dikombinasikan dengan ketidakpastian tarif dari AS yang terus terjadi. 

    “Hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025). 

    Bendahara Negara tersebut menjelaskan kondisi global, di mana saat ini situasi gejolak geopolitik, keamanan perdagangan antarnegara termasuk AS dalam proposal kebijakan yang disebut Trump sebagai Big and Beautiful belum lagi menambah defisit APBN AS yang sangat signfikan.

    Alhasil kondisi tersebut menyebabkan sentimen terhadap kebijakan fiskal dari negara maju menjadi relatif negatif dan mempengaruhi risiko fiskal dan imbal hasil atau yield surat utang pemerintah AS atau US Treasury (UST). 

    Sri Mulyani memandang ketidakpastian dari sisi perdagangan global yang belum tercapai kepastiannya ditambah dengan pecah perang menimbulkan ketidakpastian harga komoditas dan ranti pasok sehingga menimbulkan sederet risiko.

    Mulai dari kinerja ekspor, perubahan harga komoditas yang cenderung naik, volatilitas nilai tukar, serta risiko suku bunga surat utang. Di mana risiko tersebut terjadi di saat perekonomian global cenderung melemah.

    “Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik pelemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield. Apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy, kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia,” jelasnya.

    Di tengah gejolak global dan moderasi harga komoditas, Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan fiskal tetap ekspansif.

    Mulai dari restitusi untuk menjaga likuiditas dunia usaha agar berdaya tahan. Kemudian terdapat paket stimulus untuk UMKM, sektor padat karya, perumahan, dan otomotif.

    Selain itu, pemerintah juga memiliki Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara untuk mengakselerasi investasi, peningkatan daya saing, serta penguatan sinergi dari efisiensi aset.

    APBN pun dioptimalkan sebagai shock absorber dan mendukung agenda pembangunan melalui efisiensi dan rekonstruksi belanja sehingga menjaga program prioritas terlaksana.

    Pemerintah juga konsisten melindungi daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan dengan memberikan diskon tarif listrik, UMKM, dan sektor padat karya. 

  • Kronologi Ancaman Bom Pesawat Saudia Berisi 442 Jemaah Haji RI

    Kronologi Ancaman Bom Pesawat Saudia Berisi 442 Jemaah Haji RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan kronologi pesawat Saudia yang membawa penumpang 442 jemaah haji asal Indonesia menerima ancaman bom, Selasa (17/6/2025).

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa mengatakan telah menerima laporan dari PT Angkasa Pura Indonesia soal ancaman bom yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal melalui surat elektronik (e-mail) pada pukul 07.30 WIB.

    “E-mail tersebut berisikan ancaman orang yang tidak di kenal yang akan meledakkan pesawat milik Saudia Airlines,” kata Lukman, Selasa (17/6/2025).

    Pesawat SV 5276 tersebut memiliki rute Jeddah – Jakarta [Bandara Soekarno Hatta] yang membawa 442 jemaah Haji Kloter 12 JKS dengan perincian penumpang laki-laki sebanyak 207 orang, dan penumpang perempuan sebanyak 235 orang.

    Pihak Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan Ruang EOC (Emergency Operation Center) yang merupakan pusat komando dan pengendalian penanggulangan keadaan darurat di bandara.

    Selain itu, menghubungi anggota Komite Keamanan Bandar Udara Soekarno Hatta untuk berkumpul di ruang EOC yang untuk selanjutnya akan mengambil langkah-langkah penanganan terhadap adanya ancaman bom di dalam pesawat udara.

    Informasi terbaru yang diperoleh dari AirNav Indonesia selaku penyelenggara lalu lintas penerbangan pada pukul 10. 17 WIB bahwa Pilot in Command (PIC) menginformasikan kepada petugas Air Traffic Controller JATSC untuk memutuskan divert (mengalihkan penerbangan) yang semula menuju Bandara Soekarno-Hatta berpindah ke Bandara Kualanamu di Medan untuk penanganan lebih awal.

    Pihak Bandar Udara Kualanamu telah berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dan mengaktifkan EOC serta menghubungi anggota Komite Keamanan Bandar Udara Kualanamu untuk berkumpul di ruang EOC untuk mengambil langkah-langkah penanganan terhadap adanya ancaman bom di dalam pesawat udara. Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) dari kepolisian telah dihubungi dan telah siap siaga di Bandar Udara Kualanamu untuk penanganan langkah-langkah keamanan sesuai ketentuan.

    Pukul 10.55 WIB, pesawat udara Saudia Airlines SV 5276 telah mendarat di Bandara Kualanamu, Medan dan diarahkan parkir di isolated parking position.

    Bandara Kualanamu telah melakukan evakuasi terhadap penumpang haji dan selanjutnya Tim Jihandak melakukan penyisiran terhadap keberadaan bom di dalam pesawat udara.

    Menurutnya, langkah-langkah penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 140/2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penilaian Ancaman Keamanan Penerbangan.

    “Kami terus melakukan koordinasi kepada seluruh operator penerbangan, Komite Keamanan Bandar Udara dan pihak terkait lainnya hingga kondisi aman terkendali,” ujarnya.