Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kerja Senyap Balmon Komdigi, Jaga Keandalan Layanan Internet saat Hari Raya

    Kerja Senyap Balmon Komdigi, Jaga Keandalan Layanan Internet saat Hari Raya

    Bisnis.com, JAKARTA — Di balik kelancaran komunikasi saat arus mudik Lebaran dan perayaan Nyepi 2025, ada peran vital dari para petugas Balai Monitoring (Balmon) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bekerja tanpa henti menjaga kestabilan frekuensi. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya kerja-kerja senyap Balmon dalam memastikan keamanan spektrum frekuensi yang digunakan berbagai sektor, termasuk penerbangan, telekomunikasi, dan penyiaran.

    “Alhamdulillah, Komdigi mendapat apresiasi dalam hal digitalisasi pengamanan lalu lintas. Dan khususnya dalam giat mudik lebaran dan juga nyepi,” kata Meutya ditemui di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (16/6/2025). 

    Meutya mengungkapkan bahwa apresiasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan teknologi digitalisasi pengamanan, tetapi juga karena kontribusi besar dari tim Balmon yang selama ini tidak banyak diketahui publik.

    Balmon, sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo, memang memegang peran strategis dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, sumber daya terbatas yang bernilai tinggi secara ekonomi dan keamanan. Tidak hanya memantau frekuensi seluler dan penyiaran, Balmon juga berperan penting dalam menjaga keselamatan penerbangan.

    “Baik dari frekuensi operator seluler, frekuensi penyiaran, termasuk juga frekuensi penerbangan. Jadi kalau ada gangguan-gangguan penerbangan, dideteksinya juga di sini,” lanjut Meutya.

    Selain itu, peran Balmon dalam menjaga integritas ruang digital juga terlihat dari penanganan kasus penyalahgunaan teknologi, seperti pemanfaatan fake BTS (base transceiver station) ilegal yang kerap digunakan untuk kejahatan siber dan penipuan.

    Meutya mengatakan pengungkapan praktik penggunaan fake BTS bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Balmon dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Menjelang Lebaran, tim turun langsung melakukan inspeksi lapangan untuk memantau sinyal-sinyal ilegal yang tidak terdaftar atau tidak berizin. Hasilnya, bekerja sama dengan pihak kepolisian, sejumlah pelaku penggunaan fake BTS berhasil ditangkap.

    Meutya menegaskan bahwa upaya ini bukan insiden tunggal, tetapi bagian dari kegiatan pengawasan rutin yang akan terus dilakukan.

    “Ini secara rutin kita harapkan nanti juga akan ada sidak lagi atau penegakan hukum di ranah pelanggaran izin frekuensi yang akan kita lakukan,” ujarnya.

  • Pertahanan Nasional Baru Era Post-Truth

    Pertahanan Nasional Baru Era Post-Truth

    Bisnis.com, JAKARTA – Saat ini, kekuatan sebuah bangsa tidak lagi hanya di­­­ukur dari jum­­­lah pasukan atau teknologi per­­­­­­­senjataannya, melain­kan dari daya tahan ma­­sya­­­rakatnya dalam menghadapi gelombang informasi yang masif, cepat, dan tak selalu benar. Literasi digital kini tak ubahnya benteng pertahanan nasional—bukan tambahan, tetapi keharusan.

    Kini, kita hidup dalam era post-truth, di mana opini sering kali mengalahkan fakta, dan algoritma media sosial menciptakan gelembung informasi yang memperkuat prasangka, bukan pemahaman. Dunia maya menjadi ladang pertempuran narasi benar dan narasi “meyakinkan”.

    Era post-truth menjadi lahan subur bagi kemunculan dis-informasi. Fenomena ini merupakan sebuah ancaman global yang memiliki dampak di skala lokal. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, sepanjang tahun 2024, setidaknya lebih dari 1.900 konten hoaks tersebar di ruang publik, baik media massa maupun digital Indonesia, mulai dari penipuan, isu kesehatan, politik, hingga agama.

    Di sisi lain, laporan Digital News Report 2023 dari Reuters Institute menunjukkan bahwa hanya 39% masyarakat Indonesia yang percaya pada berita yang mereka konsumsi—angka yang menunjukkan krisis kepercayaan.

    Jika tidak ditangani serius, kondisi ini berpotensi menciptakan masyarakat yang mudah terprovokasi, kehilangan arah informasi, dan pada akhirnya menurunkan daya tahan bangsa terhadap manipulasi opini, baik dari dalam maupun luar negeri.

    Teori komunikasi klasik dari Harold Lasswell mengajarkan kita untuk selalu bertanya: “Who says what, in which channel, to whom, with what effect?”. Namun, di era digital, pertanyaannya harus diperluas: “Bagaimana pesan dipersepsi, dibingkai, dan direproduksi oleh algoritma dan emosi?”

    Di sinilah relevansi pemikiran Marshall McLuhan muncul: “The medium is the message.” Saluran digital bukan sekadar wadah, tapi ikut membentuk cara kita berpikir. Maka, literasi digital hari ini tak hanya soal mengetahui mana informasi yang menyesatkan, tapi memahami cara kerja media itu sendiri—dan dampaknya terhadap opini publik, kebijakan, dan lebih luas lagi; demokrasi.

    Persoalan hari ini, komunikasi publik kita masih sering bersifat reaktif dan top-down. Banyak institusi masih menggunakan pendekatan “klarifikasi setelah viral,” bukan “edukasi sebelum gaduh.” Dalam kondisi ini, hubungan masyarakat (Public Relations/PR) perlu melakukan pergeseran paradigma dari pengendali citra menjadi fasilitator pemahaman atau edukator.

    PERAN GENERASI MUDA

    Di sisi lain, generasi muda sebagai mayoritas pengguna digital memainkan peran vital di era. Tapi sayangnya, kemampuan kritis mereka sering tidak tumbuh seiring dengan kemampuan teknisnya. Melihat hal ini, setidaknya ada tiga langkah konkret yang tidak hanya sekadar kampanye sesaat, tetapi strategi berkelanjutan dan terukur.

    Pertama, membangun kurikulum literasi digital sejak dini. Literasi harus masuk ke dalam sistem pendidikan—bukan hanya dalam bentuk pelajaran TIK, tapi integrasi lintas mata pelajaran, mulai dari kemampuan verifikasi sumber, analisis media, hingga etika berkomunikasi digital.

    Yang kedua, menekankan etika komunikasi bagi Institusi Publik dan Media. Pemerintah dan media harus menjadi teladan, bukan sekadar penyampai. Setiap narasi kebijakan publik harus diuji bukan hanya dari substansi, tapi juga implikasinya terhadap kohesi sosial dan persepsi publik. Etika bukan penghambat kecepatan, tapi penjaga kepercayaan.

    Ketiga, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta harus bersinergi membangun ruang diskusi daring yang sehat, terverifikasi, dan melibatkan masyarakat. Forum warga digital, pelatihan fact-check­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ing berbasis komunitas, hingga kampanye edukatif yang partisipatif bisa menjadi cara untuk memperkuat ketahanan informasi dari bawah.

    Negara yang kuat bukan hanya yang memiliki senjata paling canggih, tapi yang memiliki rakyat paling kritis, paling sadar, dan paling tahan terhadap manipulasi. Literasi digital bukan urusan Kementerian saja, tapi urusan semua elemen bangsa. Dan jika kita benar-benar ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka membangun komunikasi publik yang cerdas dan etis harus menjadi prioritas, karena di masa depan, perang terbesar bukan antar negara, tapi antara kebenaran dan informasi menyesatkan yang meyakinkan.

  • XLSMART Kaji Skema Jaringan Terbuka Komdigi di Pita 1,4 GHz

    XLSMART Kaji Skema Jaringan Terbuka Komdigi di Pita 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) masih mengkaji lebih lanjut rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan membuka skema jaringan terbuka (open access) berbasis spektrum frekuensi baru. 

    Group Head Government Relation & Regulatory XLSMART Alvin Aslam mengatakan pihaknya saat ini masih mempelajari kebijakan tersebut dan secara aktif menjalin komunikasi dengan Komdigi. 

    “Saat ini kami masih mempelajari hal tersebut serta tentunya berkomunikasi dengan Komdigi,” kata Alvin saat dihubungi Bisnis pada Selasa (17/6/2025). 

    Alvin mengakui bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah menyatukan pemahaman serta menyelaraskan strategi dan kepentingan seluruh pihak dengan semangat untuk mengedepankan kepentingan bersama dan mendorong kemajuan demi memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Pihaknya berharap agar regulasi yang sedang disusun pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat.

    “Pada akhirnya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, dia menegaskan komitmen XLSMART untuk terus mendukung agenda strategis pemerintah dalam memperluas pemerataan akses internet, termasuk melalui pemanfaatan teknologi 5G serta optimalisasi layanan 4G. Selain itu pihaknya juga mendukung optimalisasi spektrum frekuensi serta meaningful broadban.

    Terkait dengan rencana pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan internet tetap berkecepatan 100 Mbps, Alvin menyebut pihaknya masih dalam tahap studi kelayakan menyeluruh, baik dari sisi teknis, ekosistem, maupun aspek bisnis.

    “Dan kami siap berpartisipasi pada proses seleksi yang akan dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa skema open access ini dirancang sebagai bagian dari strategi percepatan pemerataan digital nasional, sebagaimana menjadi mandat Presiden Prabowo Subianto.

    Meutya mengatakan spektrum baru ini akan diberikan melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Dis menekankan bahwa kebijakan ini tidak semata fokus pada aspek regulasi, namun juga membuka ruang sebesar-besarnya untuk keterlibatan industri.

    Komdigi sendiri telah merampungkan penyusunan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum pelaksanaan program internet murah tersebut. 

    Data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi menunjukkan bahwa saat ini sekitar 86% sekolah, 75% puskesmas, dan 32.000 kantor desa masih belum memiliki akses internet tetap. Sementara itu, penetrasi fixed broadband ke rumah tangga baru mencapai 21,31% secara nasional.

  • Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Langkahi Kedaulatan Iran, Dipuji-puji di Ukraina

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit orbit rendah (LEO) khusus internet milik Elon Musk, Starlink, menjadi pewarna baru dalam setiap konflik peperangan yang terjadi belakangan ini. Hadir dalam perang yang terjadi di Ukraina hingga Iran. 

    Satelit yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) itu menjanjikan masyarakat di negara-negara berkonflik tetap terhubung dengan internet. Membuat pemerintah negara tidak memiliki kuasa dalam membatasi akses untuk tujuan yang lebih besar. 

    Iran vs Israel

    Dalam konflik Iran versus Israel, Iran membatasi akses internet di seluruh negeri menyusul serangan udara besar-besaran Israel yang menargetkan berbagai kota dan fasilitas strategis Iran, termasuk program nuklir dan pangkalan militer. 

    Imbas serangan dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan dalam negeri, pemerintah Iran langsung membatasi konektivitas internet nasional.

    Kementerian Informasi dan Komunikasi Iran menyatakan pembatasan ini diberlakukan karena situasi luar biasa dan akan dicabut setelah kondisi kembali normal.

    Foto serangan Iran yang menghantam gedung-gedung Israel

    Dilansir dari The National dan Financial Express, Senin (16/6/2025) NetBlocks, organisasi global yang berfokus pada pemantauan internet, mengungkap sejak kebijakan itu dilakukan jaringan internet di Iran anjlok drastis hingga tersisa hanya 10–20 persen, membuat masyarakat hampir sepenuhnya terputus dari informasi dan komunikasi digital. 

    Pembatasan ini berdampak pada seluruh wilayah, kecuali sebagian kecil di utara negara tersebut.

    Di tengah pemadaman ini, CEO SpaceX Elon Musk mengumumkan aktivasi layanan internet satelit Starlink di Iran sebagai solusi darurat. SpaceX merupakan perusahaan satelit yang bermarkas di Florida Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dari Israel.

    Starlink hadir melampaui batas dan kemampuan pemerintah Iran yang ingin internet dipadamkan. DI sisi lain, untuk menjangkau Starlink, rudal Iran tidak memiliki kemampuan dan jumlahnya terlalu banyak. 

    Perang Rusia vs Ukraina

    Berbeda dengan Iran, selama konflik dengan Rusia, Ukraina justru berharap banyak kepada Starllink milik Elon Musk. 

    Bahkan pada April 2025, Ukraina menerima bantuan dari Polandia berupa 5.000 terminal Starlink untuk memperkuat infrastruktur kritis dan menjaga komunikasi di kota-kota garis depan. 

    Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov menegaskan, Starlink akan sangat membantu warga di wilayah terdampak perang agar tetap bisa menghubungi keluarga, layanan darurat, dan mengakses informasi, di tengah rusaknya jaringan komunikasi konvensional akibat serangan dan penghancuran stasiun base transceiver.

    Sejak invasi Rusia pada 2022, Ukraina telah menerima lebih dari 50.000 terminal Starlink melalui kerja sama antara Kementerian Transformasi Digital, mitra internasional, dan para donor. Polandia tercatat sebagai pemasok tunggal terbesar dengan kontribusi sekitar 29.500 terminal. 

    Meski Starlink sangat vital bagi komunikasi Ukraina, muncul kekhawatiran soal keberlanjutan akses layanan tersebut.

    Perangkat penangkap sinyal Starlink

    Pada Februari lalu, Reuters melaporkan bahwa pemerintah AS sempat mengancam akan memutus layanan Starlink kecuali Kyiv menyetujui kesepakatan mineral strategis. Elon Musk, CEO SpaceX, membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa jika Starlink diputus, seluruh garis depan Ukraina bisa runtuh. Ukraina sangat bergantung dengan Starlink.

    Ketegangan meningkat setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 28 Februari, yang sempat menyebabkan penghentian sementara bantuan militer dan intelijen AS demi mendorong Kyiv ke meja perundingan dengan Moskow.

    Menghadapi ketidakpastian ini, pemerintah Ukraina mulai menjajaki alternatif layanan satelit. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah kerja sama dengan operator satelit asal Prancis, Eutelsat Communications, yang kini sedang dalam negosiasi dengan Uni Eropa untuk menyediakan layanan internet satelit pengganti Starlink di Ukraina. Langkah ini diambil guna memastikan komunikasi tetap terjaga jika akses ke Starlink sewaktu-waktu terganggu.

    Wanti-wanti

    Sementara itu di Indonesia, akademisi dan asosiasi satelit mengingatkan agar Indonesia tidak bergantung kepada konektivitas satelit Starlink. Belajar dari kasus yang terjadi di Iran. 

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    Starlink di luar angkasa

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

  • Menteri Maman Minta BPJS Percepat Proses Klaim saat Driver Grab Kecelakaan

    Menteri Maman Minta BPJS Percepat Proses Klaim saat Driver Grab Kecelakaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meminta agar proses klaim jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan cepat, terutama saat pengemudi ojek online (ojol) mengalami kecelakaan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan driver ojol yang mengalami kecelakaan harus segera mendapatkan pertolongan, termasuk proses klaim yang cepat dari BPJS Ketenagakerjaan.

    “Apabila ada klaim-klaim asuransi seperti itu, mohon cepat [dari BPJS Ketenagakerjaan]. Karena kalau orang ada tabrakan hari ini kan nggak bisa diproses 2-3 hari lagi, keburu macam-macam sakitnya,” kata Maman dalam Media Briefing bersama Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Grab Indonesia di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Dia kembali menekankan agar BPJS Ketenagakerjaan berperan aktif saat kecelakaan yang menimpa driver ojol. Permintaan ini juga ditujukan kepada aplikator Grab—Gojek Cs.

    “Pesan dan penekanan kami dari Kementerian UMKM juga kepada aplikator bahwa pada saat ada [kecelakaan kerja] klaim-klaim asuransi seperti itu, agar cepat,” tuturnya.

    Pasalnya, Maman mengungkap bahwa salah satu aspirasi dari para driver ojol adalah isu perlindungan sosial yang meliputi jaminan asuransi kecelakaan, baik minor maupun mayor, serta jaminan kematian.

    “Dan dengan hadirnya BPJS, ini kita semakin menegaskan bahwa pemerintah hadir berkolaborasi dengan aplikator untuk bisa memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada saudara-saudara kita, para driver,” tuturnya.

    Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan driver ojol harus menyisihkan penghasilan untuk membayar iuran senilai Rp16.800 setiap bulan untuk menjadi peserta BPJamsostek. 

    Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan beberapa skema kepada para driver ojol, yakni perlindungan melalui pendaftaran mandiri hingga kerja sama dengan aplikator Grab—Gojek Cs.

    Dia menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dua program perlindungan untuk driver ojol, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

    “Kalau dia kecelakaan kerja, kalau dia membutuhkan perawatan pengobatan di rumah sakit, seluruh biaya-biaya perawatan di rumah sakit itu ditanggung sesuai dengan kebutuhan medis yang dibutuhkan peserta sampai yang dinyatakan sembuh dan bisa bekerja kembali,” tuturnya.

    Selain itu, pada saat kecelakaan kerja, sambung dia, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan penggantian penghasilan senilai Rp1 juta per bulan, sesuai proporsional berapa hari driver ojol tidak bekerja.

    Lebih lanjut, driver ojol yang mengalami kecelakaan kerja dan menyebabkan cacat otak juga akan mendapatkan santunan sebesar Rp56 juta dari BPJamsostek. Sementara itu, driver ojol yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia akan diberikan santunan sebesar Rp48 juta.

    Di samping mendapatkan santunan meninggal dunia senilai Rp48 juta, driver ojol yang memiliki ahli waris juga mendapatkan beasiswa sampai ke tingkat perguruan tinggi.

    Adapun, jaminan sosial yang diterima driver ojol lainnya adalah jika yang bersangkutan meninggal dunia saat sedang tidak bekerja, nantinya BPJS Ketenagakerjaan tetap akan memberikan perlindungan senilai Rp42 juta.

    “Apabila ternyata di waktu libur, ternyata sakit, sakit yang bukan karena kerja, meninggal dunia, tetap diberikan perlindungan Rp42 juta. Nah itu jenis-jenis perlindungan yang kami siapkan, kami sediakan buat rekan-rekan pekerja digital, termasuk ojol,“ tandasnya.

  • Triasmitra (KETR) Kebut SKKL Rising 8, Bidik Pertumbuhan Bisnis 22% Tahun Ini

    Triasmitra (KETR) Kebut SKKL Rising 8, Bidik Pertumbuhan Bisnis 22% Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Ketrosden Triasmitra Tbk. (KETR), perusahaan yang berfokus pada pembangunan hingga penggelaran jaringan sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL), mengebut penggelaran SKKL Rising 8 yang menghubungkan Jakarta – Batam – Singapura.

    Direktur Utama Triasmitra Titus Dondi Patria mengatakan dalam menggarap proyek Rising 8, Triasmitra bermitra dengan PT Mora Telematika Indonesia, Tbk (MORA). Ditargetkan PKKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Izin Membangun dari Dirjen Hubla keluar bulan ini. 

    PKKPRL adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Dokumen  yang diterbitkan oleh KKP menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. PKKPRL merupakan persyaratan dasar untuk mendapatkan izin berusaha di wilayah laut. 

    Dia juga mengatakan SKKL Rising 8 ini akan memiliki panjang kabel sekitar 1.128,5 km dengan menggunakan teknologi sistem Repeater dan memiliki kapasitas sebesar 25 terabite (TB) per second per fiber pair. 

    Perusahaan menggunakan kabel dari produsen Jerman Norddeutsche Seekabelwerke (NSW). Sementara Repeater yang digunakan berasal dari produsen Perancis yaitu Alcatel Submarine Network (ASN). 

    “Saat ini kabel dan repeater sudah berada di atas kapal Bentang Bahari. Sementara pada bagian komersial, tiga pelanggan Off-Taker telah diperoleh kesepakatannya, dan sejumlah pelanggan potensial lainnya sedang berada pada tahap negosiasi akhir,” kata Titus, dikutiip Rabu (18/6/2025). 

    Titus juga mengatakan Triasmitra sedang berencana mengembangkan cakupan bisnisnya sampai ke Indonesia Tengah dengan rencana Pembangunan SKKL Indonesia Tengah yang menyambungkan pulau Bali, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. 

    SKKL Indonesia Tengah ini dirancang dengan memiliki 9 Segmen dengan total panjang hingga 2.597 km. SKKL Indonesia Tengah ini akan menyambungkan kabel laut dari Sanur (Bali), Kawinda Nae, Labuan Bajo, Makassar, Selayar, Baubau, Wakatobi, Kendari, Morowali, dan Luwuk. 

    Pembangunan SKKL Indonesia Tengah ini akan dibagi ke dua tahap. Tahap 1 akan dibangun pada tahun 2026 untuk Segmen Sanur sampai Makassar. Sementara Tahap 2 akan dibangun pada tahun 2027 untuk Segmen Selayar sampai Luwuk. 

    “Saat ini proses pembangunan berada dalam fase perizinan dimana Surat Izin Rekomendasi 1 untuk kegiatan Marine Survey telah dirilis, dan marine survey akan dilaksanakan setelah pembangunan SKKL Rising 8 selesai,” kata Titus. 

    Dia menuturkan dalam pengembangan bisnis, Triasmitra memiliki tiga fokus utama. Fokus pertama dalam rencana pengembangan bisnis yaitu Kesiapan Komersial CLV Bentang Bahari. Perseroan saat ini fokus dalam penyelesaian proyek konversi kapal Bentang Bahari tepat waktu agar dapat melakukan pekerjaan pertamanya untuk menggelar jaringan SKKL Rising 8 pada kuartal IV/2025. 

    Selain itu Perseroan pun fokus untuk mengkomersialisasi kapal Bentang Bahari agar dapat terutilisasi dengan optimal di tahun 2026. Beberapa proyeksi agar dapat mengutilisasi kapal Bentang Bahari di tahun depan adalah untuk menggelar SKKL milik Pelanggan di area Nusa Tenggara. 

    Setelah itu kapal Bentang Bahari akan diutilisasi untuk menggelar jaringan SKKL milik perseroan yaitu SKKL Indonesia Tengah untuk Tahap 1 segmen Sanur – Makassar. Dilanjutkan untuk penggelaran SKKL Indonesia Tengah Tahap 2 Segmen Selayar – Luwuk. 

    Target …

  • Menkomdigi Ungkap Konektivitas Internet di Sulawesi Selatan Masih Terbatas

    Menkomdigi Ungkap Konektivitas Internet di Sulawesi Selatan Masih Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA -– Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti ruang blank spot atau wilayah yang belum tersentuh internet di Sulawesi Selatan. Sejumlah wilayah di pegunungan masih jauh dari akses internet.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam upaya pemerataan konektivitas digital di kawasan Indonesia Timur.

    “Kalau di Sulawesi Selatan ini memang belum maksimal, jadi masih ada ruang tidak sebanyak di DKI Jakarta dan juga di berbagai provinsi di Jawa,” kata Meutya ditemui di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (16/6/2025). 

    Meutya menjelaskan ruang spektrum frekuensi yang belum terpakai di Sulawesi Selatan saat ini masih disiapkan untuk keperluan layanan publik, pelaporan kebencanaan, serta penyiaran televisi dan radio publik.

    Komdigi juga mendorong penguatan pembangunan infrastruktur konektivitas, terutama di wilayah pelosok dan daerah pegunungan yang masih memiliki keterbatasan akses.

    “Kami juga dorong pembangunan konektivitas yang lebih maksimum di wilayah Sulawesi Selatan khususnya. Saat ini kita di Gowa, di Gowa mungkin ada daerah pegunungan-pegunungan yang juga konektivitasnya belum sebaik daerah lainnya dan juga banyak pelosok lainnya di Sulawesi Selatan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan sistem monitoring frekuensi dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat penggunaan spektrum yang tinggi, sehingga bisa menjadi indikator wilayah dengan potensi gangguan konektivitas.

    “Jadi salah satu yang juga termonitor dengan lengkap begitu adalah di mana titik-titik frekuensi banyak digunakan dan di situ kalau memang ternyata konektivitas belum baik juga akan terpantau di situ,” ujarnya.

    Meutya menambahkan pemantauan terhadap titik blank spot tidak dilakukan di Balmon daerah , melainkan di pusat melalui sistem PMT. Sementara itu, Balmon lebih fokus mengawasi interferensi sinyal, termasuk dari alat-alat elektronik seperti billboard digital yang bisa mengganggu frekuensi penerbangan jika tidak diawasi dengan baik, terutama di area strategis seperti dekat bandara..

    Selain mengatur penggunaan frekuensi domestik, Balmon juga bertugas mengawasi siaran lintas batas dari luar negeri serta mengantisipasi gangguan komunikasi ilegal di perbatasan.

    “Namun demikian banyak juga yang misalnya penyiaran atau penyiaran kalau diperbatasan dari manca negara yang masuk ke Indonesia, nah itu diawasi oleh balai monitoring ini,” ungkap Meutya.

    Menariknya, Balmon Makassar tak hanya memantau wilayah Sulawesi Selatan, tetapi juga mengawasi dua per tiga kawasan Indonesia Timur. Karena cakupan wilayah yang luas, pelanggaran yang terpantau bukan selalu berasal dari Sulawesi Selatan.

    “Balmon Makassar ini memantau tidak hanya untuk Sulawesi Selatan, tapi 2/3 kawasan Indonesia Timur. Jadi belum tentu berarti bahwa pelanggarannya di Sulawesi Selatan, tapi karena disinilah terpantaunya pelanggaran dari 2/3wilayah Indonesia Timur,” tutupnya.

  • Bobby Minta Masyarakat Tak Terhasut Usai Akui 4 Pulau Sengketa Sah Milik Aceh

    Bobby Minta Masyarakat Tak Terhasut Usai Akui 4 Pulau Sengketa Sah Milik Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta agar masyarakat di daerah yang dipimpinnya maupun Provinsi Aceh tidak terhasut usai pemerintah menyatakan bahwa empat pulang sengketa masuk ke wilayah Aceh. 

    Hal itu disampaikan Bobby di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025), usai pemerintah bersama dengan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas isu sengketa kepemilikan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek. 

    Keputusan dari Presiden Prabowo berdasarkan dokumen milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu lalu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan kehadiran Bobby serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf. 

    “Kita tadi sudah mengetahui bahwa empat pulau yang berada kemarin dikatakan masuk kawasan Sumatera Utara, sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan catatannya, dokumennya tadi disampaikan oleh Pak Mendagri dari 1992, dasar peta yang dipakai 1978, empat pulau ini masuk ke wilayah Aceh,” terang Bobby di Kantor Presiden, Selasa (17/6/2025). 

    Bobby kemudian menyoroti persoalan belakangan ini di mana kepemilikan pulau itu diperdebatkan antara masuk ke wilayah Sumut atau Aceh.  

    Atas sengketa tersebut, mantan Wali Kota Medan itu menyebut telah menandatangani surat tentang batas-batas wilayah bersama dengan Gubernur Aceh. Dia kembali menyatakan bahwa empat pulau itu adalah milik Aceh. 

    “Baru ini di 2025, tandatangan saya sebagai gubernur itu menyatakan adalah 4 pulau itu masuk ke wilayah Aceh,” tuturnya. 

    Bobby lalu meminta agar seluruh masyarakat, utamanya Sumatera Utara dan Aceh yang bertetangga agar tidak terhasut. 

    “Jangan mau terhasut, terbawa gorengan, oleh karena itu apapun kondisinya hari ini untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan itu tolong diberhentikan karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita,” pungkasnya. 

  • Gunung Lewotobi Laki-laki 6 Kali Erupsi, Aktivitas Vulkanik Dipantau Intensif

    Gunung Lewotobi Laki-laki 6 Kali Erupsi, Aktivitas Vulkanik Dipantau Intensif

    Bisnis.com, JAKARTA – Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Lewotobi Laki-laki mencatat Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami erupsi sebanyak lima kali sepanjang periode pengamatan pukul 18.00 WITA hingga pukul 24.00 WITA pada Selasa (17/6/2025).

    Seperti dilansir Antara, Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Lewotobi Laki-laki Yeremias Kristianto Pugel dan Yohanes Kolli Sorywutun melaporkan teramati lima kali letusan dengan tinggi 2.000-5.000 meter dan warna asap kelabu.

    Dalam laporan tertulis itu, kelima erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki tersebut tercatat dengan amplitudo 47.3 mm dan durasi selama 330 detik hingga 1.205 detik.

    Lebih lanjut, terjadi juga sebanyak enam kali gempa hembusan dengan amplitudo 14.8 mm hingga 44.4 mm dan durasi selama 33 detik hingga 64 detik serta satu kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 47.3 mm, durasi 13 detik.

    Cuaca di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dalam periode pengamatan tersebut dilaporkan cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat daya dan barat. Suhu udara 20 derajat Celsius hingga 23 derajat Celsius.

    Dilaporkan juga dalam periode pengamatan itu erupsi disertai lontaran lava pijar dan gemuruh dengan intensitas sedang hingga kuat dan terjadi hujan abu tipis hingga sedang.

    Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level IV (Awas). Oleh karena itu, masyarakat dan pengunjung diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dan sektoral barat daya-timur laut 8 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan bahwa aktivitas vulkanik masih terus dipantau secara intensif. Alat pemantauan seismik PGA di Pululera menunjukkan gempa-gempa yang mencerminkan dinamika magma di bawah permukaan.

    “Masih terdeteksi tremor. Hasil pengamatan Badan Geologi juga menunjukkan satu kali gempa hembusan, tremor non-harmonik, dua kali gempa vulkanik dalam, serta empat kali gempa tektonik jauh,” jelas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

    Masyarakat juga diimbau agar tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah setempat serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

    Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki diminta untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Desa Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote.

    Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-laki juga diminta untuk memakai masker atau penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan.

    BNPB melaporkan warga Desa Nurabelen, Kecamatan Ile Bura, telah mengungsi ke titik aman di Konga untuk menghindari paparan material letusan.

    BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang, mengikuti instruksi dari pemerintah daerah, serta menggunakan masker atau pelindung mulut dan hidung saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah terdampak hujan abu.

  • Bertolak ke Tanah Air, Menag Imbau Jemaah Haji Gelombang II Tak Paksakan Ibadah Sunah di Madinah

    Bertolak ke Tanah Air, Menag Imbau Jemaah Haji Gelombang II Tak Paksakan Ibadah Sunah di Madinah

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama beberapa anggota Amirulhajj bertolak ke Tanah Air dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Selasaa (17/6/2025). Dalam pesannya sebelum kepulangan, Nasaruddin mengimbau kepada jemaah haji yang akan bergerak dari Makkah ke Madinah, untuk tidak memaksakan ibadah sunah saat tinggal 8 sampai 9 hari di Kota Nabi itu.

    Seperti diketahui, sebagaimana fase kedatangan, kepulangan jemaah ke Tanah Air dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang pertama sudah mulai kembali ke Tanah Air sejaak 11 Juni 2025 melalui Bandara Jeddah. Adapun, jemaah gelombang kedua akan terlebih dahulu berada di Madinah sebelum bertolak ke Indonesia mulai 26 Juni 2025.

    “Saya juga mengimbau kalau jemaah kelelahan, tidak perlu ambil [ibadah] arbain, kalau memang ada gangguan kesehatannya ya,” kata Nasaruddin di Bandara Jeddah, Selasa (17/6/2025).

    Arbain adalah istilah yang merujuk pada pelaksanaan salat wajib berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu secara berturut-turut. Ibadah ini biasanya dilakukan oleh jemaah haji atau umrah yang sedang berada di Madinah.

    Nasaruddin mengatakan, terutama bagi jemaah lanjut usia (lansia) atau dengan risiko tinggi (risti) sebaiknya mengutamakan kondisi kesehatan daripada memaksakan untuk beribadah sunah. Pasalnya, perjalanan kembali ke Tanah Air masih membutuhkan tenaga ekstra dengan waktu penerbangan yang cukup panjang.

    Adapun, kepada jemaah haji yang telah kembali dari Tanah Suci, Imam Besar Masjid Istiqlal itu turut mengajak untuk merawat kemabruran haji sampai sepanjang hayat.

    “Insya Allah kemabruran haji kita dikunci nanti setelah kita pulang ke Tanah Air, apakah kita berubah karakternya atau tidak, itu ditentukan oleh kita semua,” katanya.

    Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) hingga Selasa (17/6/2025) pukul 22:15 Waktu Arab Saudi (WAS) jemaah haji yang tiba di Tanah Air sebanyak 40.973 orang yang terbagi ke dalam 105 kloter. Jumlah itu mencakup 20% dari total rencana pemulangan sebesar 525 kloter.

    Sementara pemulangan jemaah haji gelombang pertama terus berlangsung, jemaah gelombang kedua akan mulai digerakkan dari Makkah ke Madinah mulai Rabu (18/6/2025). Kelompok jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu tinggal di Madinah selama 8 hingga 9 hari, sebelum bertolak ke Tanah Air mulai 26 Juni 2025.