Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Survei: Milenial Kurangi Tabungan, Gen Z dan Gen X Makin Ogah Makan di Luar

    Survei: Milenial Kurangi Tabungan, Gen Z dan Gen X Makin Ogah Makan di Luar

    Bisnis.com, JAKARTA — Survei YouGov Indonesia mengungkap fenomena unik penyesuaian gaya hidup masyarakat Tanah Air pada tiap generasi, seperti soal tabungan, di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian.

    General Manager YouGov Indonesia Edward Hutasoit menjelaskan secara umum masyarakat Indonesia cenderung adaptif dan tetap optimistis.

    Buktinya, dari survei terhadap 2.067 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 68% persen masih merasa optimistis, terutama bagi generasi umur 35—44 tahun (72%), umur 25—34 tahun (68%), dan umur 55 ke atas (67%).

    Sementara, optimisme umur 18—24 tahun dan umur 45—54 tahun cukup tinggi, yaitu sama-sama 65%, tapi porsi yang pesimistis lebih tinggi ketimbang generasi umur lain.

    “Mereka meninjau ulang pengeluaran rumah tangga, menyesuaikan gaya hidup, dan mengambil langkah finansial yang lebih hati-hati—semua ini menunjukkan bagaimana masyarakat belajar bertahan sekaligus bersiap menyambut masa depan, meski kondisi belum ideal,” ujarnya dalam laporannya, dikutip pada Selasa (17/6/2025).

    Dari sisi prioritas belanja di tengah kondisi terkini, tampak bahwa milenial dan Gen X sangat mengutamakan belanja kebutuhan sehari-hari, masing-masing 30% dan 40% dari responden per kategori.

    Sementara itu, kebanyakan Gen Z masih mau memprioritaskan belanja non-groceries, seperti untuk kebutuhan personal dan kecantikan (21%), serta belanja pakaian (20%).

    Bahkan, dari sisi strategi penghematan lewat pemotongan pengeluaran, Gen Z justru memangkas biaya-biaya terkait kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan makan di luar.

    Sedikit berbeda, Gen X paling banyak mengurangi pengeluaran dari makan di luar (23%), disusul belanja pakaian (22%), dan belanja hiburan (19%).

    Milenial tampak paling tragis, karena mayoritas melakukan penghematan dengan tidak menabung. Menyusul kemudian, pengeluaran untuk makanan siap saji dan perjalanan udara internasional.

    “Temuan ini membuka wawasan baru tentang bagaimana masyarakat mengatur ulang prioritas mereka. Bagi pelaku usaha, institusi, maupun pengambil kebijakan, ini adalah kesempatan untuk membangun pendekatan yang lebih relevan, empatik, dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia,” tutup Edward.

  • Kemenkeu: Anggaran MBG Baru Tersalurkan Rp4,4 Triliun atau 6,2% dari Pagu

    Kemenkeu: Anggaran MBG Baru Tersalurkan Rp4,4 Triliun atau 6,2% dari Pagu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG mencapai Rp4,4 triliun dan telah dinikmati sebanyak 4,89 juta penerima. 

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan realisasi per 12 Juni 2025 tersebut naik Rp1,1 triliun dari periode akhir Mei yang senilai Rp3,3 triliun. 

    “Ini dilaksanakan oleh 1.716 SPPG dan manfaatnya diterima oleh sekitar 4,89 juta penerima manfaat sesuai dengan arahan Presiden,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Awalnya, pemerintah menargetkan penerima manfaat di 2025 sebanyak 17,9 juta orang dengan anggaran senilai Rp71 triliun. 

    Kemudian target penerima manfaat MBG pada tahun ini dinaikkan dan menuju 82,9 juta penerima dan dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan dari pagu awal menjadi Rp171 triliun. 

    “Kami menyiapkan anggaran tambahan sampai dengan Rp100 triliun yang nanti realisasinya akan kami sampaikan secara rutin bergantung kepada kecepatan realisasi penerima manfaat oleh Badan Gizi Nasional,” lanjut Sua.

    Melihat secara persentase, artinya penyaluran anggaran MBG hingga pertangahan tahun ini baru mencapai 6,2% dari pagu awal Rp71 triliun.

    Adapun untuk tahun depan, anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) direncanakan senilai Rp217,86 triliun.

    Bahkan pagu indikatif untuk BGN tersebut menjadi yang terbesar dari seluruh K/L menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang langganan menempati posisi pertama dengan anggaran paling gemuk dalam APBN.

    Adapun, secara umum pemerintah telah melakukan belanja senilai Rp1.016,3 triliun sepanjang tahun ini hingga Mei 2025.

    Terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp649,2 triliun yang termasuk di dalamnya belanja K/L senilai Rp325,7 triliun dan belanja nonK/L senilai Rp368,5 triliun.

    Sementara belanja melalui Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisir senilai Rp322 triliun atau mencakup 35% terhadap APBN. 

  • Pengusaha Proyeksi Ekspor Batu Bara RI ke China & India Lesu Tahun Ini

    Pengusaha Proyeksi Ekspor Batu Bara RI ke China & India Lesu Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha memproyeksi volume ekspor batu bara ke China dan India merosot tahun ini. Hal ini tak lepas dari melemahnya permintaan dari kedua pasar terbesar emas hitam RI itu.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, melemahnya permintaan itu terjadi karena China dan India tengah meningkatkan konsumsi energi dalam negeri.

    “Memang trennya di tahun 2025 ini akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini karena tentu saja market demand-nya juga melemah di China dan India, mereka boosting domestic consumption,” kata Hendra dalam acara peluncuran laporan The Energy Shift Institute (ISI), Selasa (17/6/2025).

    Khusus pasar China, impor batu bara RI ke negara turun secara tahunan (yoy) dalam 3 bulan berturut-turut. Bea Cukai China mencatat impor batu bara dari Indonesia mencapai 14,28 juta ton pada April 2025. Volume impor itu merosot 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Kendati demikian, Hendra tak begitu khawatir. Sebab, permintaan batu bara untuk domestik dinilai masih tinggi. Hal ini seiring dengan pemerintah yang memiliki target mewujudkan swasembada energi.

    “[Permintaan batu bara] relatif masih cukup panjang hanya untuk memenuhi kepentingan domestik, apalagi di asta cita pemerintah, swasembada energi ini merupakan salah satu prioritas,” katanya.

    Lebih lanjut, Hendra juga mengungkapkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah maupun India-Pakistan juga tak akan mengganggu kinerja ekspor batu bara.

    Pasalnya, sekitar 98% hingga 99% ekspor batu bara Indonesia ditujukan ke negara-negara di kawasan Asia.

    “Jadi kita banyak mendapat pertanyaan satu dua hari ini mengenai konflik di Timur Tengah, bagaimana dampaknya terhadap batu bara Indonesia, tentu saja minimum impak ya. jadi less impact lah gitu ya,” tutur Hendra.

  • Dirjen Djaka Bea Cukai Umumkan Rencana Pembentukan Satgas Berantas Rokok Ilegal

    Dirjen Djaka Bea Cukai Umumkan Rencana Pembentukan Satgas Berantas Rokok Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama menyebut akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peredaran Rokok Ilegal dalam rangka mengatasi peredaran barang kena cukai tersebut. 

    Djaka berjanji akan melakukan operasi penindakan barang ilegal tersebut secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. “Insyaallah saya akan membentuk Satgas Pencegahan Rokok Ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Dia menyebut sepanjang 2025 Bea Cukai minim melakukan penindakan namun jumlah barang yang ditindak justru lebih banyak. Menurut Djaka sepanjang tahun berjalan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (YoY), penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terkait dengan rokok ilegal terjadi penurunan sebesar 13,2%. Sementara jumlah barang yang ditindak mencapai 285,81 juta batang rokok ilegal atau meningkat 32% YoY. 

    Teranyar, Bea Cukai baru saja melakukan penindakan serentak rokok ilegal di wilayah Aceh sebanyak 4,62 juta barang dengan nilai sekitar Rp7,02 miliar. 

    Rokok tersebut terdiri dari Rokok Machester Royal Red (truk) sebanyak 250.000 batang senilai Rp391,25 juta, Rokok Machester Royal Red (Gudang) sebanyak 1,75 juta batang senilai Rp2,74 miliar, dan rokok ABI Blueberry sebanyak 2,62 juta batang senilai Rp3,89 miliar. 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos menempati posisi teratas sebesar 95,44%, disusul palsu sebesar 1,95%, salah peruntukan 1,13%, bekas 0,51%, dan salah personalisasi 0,37%. Risiko kerugian negara diperkirakan Rp97,81 triliun.

    Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai termasuk dari cukai rokok pada Mei 2025 tercatat mencapai Rp22,9 triliun atau tumbuh sebesar 71,1% YoY. Utamanya didorong kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari 3 bulan (2024) menjadi 2 bulan pada tahun ini.

    Jika dilakukan normalisasi atau tanpa penundaan pelunasan, penerimaan cukai pada Mei 2025 tetap meningkat. 

  • Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru senilai Rp349,3 triliun hingga Mei 2025.  untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 

    Realisasi tersebut telah mencapai 45% dari total target pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto dan pinjaman yang senilai Rp775,9 triliun. 

    Dalam periode ini, pemerintah juga melakukan pembiayaan non-utang senilai Rp24,5 triliun. 

    “Pembiayaan non-utang di sini minus Rp24,5 triliun artinya kita beirnvestasi ke hal-hal khusus. Ini tidak menambah utang,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Dengan demikian, pembiayaan anggaran hingga Mei 2025 mencapai 324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN senilai Rp616,2 triliun. 

    Thomas menuturkan bahwa pemenuhan pembiayaan utang berjalan secara on track dengan berbagai langkah mitigasi risiko. 

    Mulai dari pengadaan pembiayaan utang secara pruden, fleksibel, oportunistik, terukur, mencakup aspek timing sizing, instrumen, maupun currency mix. Sebagaimana pemerintah menerbitkan obligasi dengan denominasi yen Jepang pada bulan lalu. 

    Langkah mitigasi lainnya, yakni pemerintah telah melakukan prefunding, cash buffer yang memadai, dan active cash dan debt management.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari—Mei 2025 mencapai Rp995,3 triliun. 

    Penerimaan pajak mencapai Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun. Kinerja penerimaan pajak itu turun 11,28% (year on year/YoY) dari Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi belanja negara hingga Mei 2025 tercatat senilai Rp1.016,3 triliun. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp322 triliun.

    Alhasil, APBN 2025 mencatatkan defisit senilai Rp21 triliun atau 0,09%erhadpa produk domestik bruto (PDB). Realisasi tersebut masih jauh dari ketentuan defisit 2,53%. “Jadi ini Rp21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN,” tuturnya. 

    Secara bruto per 3 Juni 2025, melihat dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemerintah telah menerbitkan SBN senilai Rp593 triliun. 

    Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp414,11 triliun yang didominasi rupiah senilai Rp346,56 triliun. Sementara penerbitan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp178,89 triliun dan didinominasi denominasi rupiah senilai Rp134,46 triliun. 

  • Tekanan Ekonomi Lebih Efektif, Iran Minta Indonesia dan Negara OKI Boikot Produk Israel

    Tekanan Ekonomi Lebih Efektif, Iran Minta Indonesia dan Negara OKI Boikot Produk Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Iran meminta Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya untuk melakukan boikot terhadap barang-barang Israel untuk memberi tekanan pada rezim Zionis tersebut.

    Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menuturkan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya harus terus meningkatkan tekanannya kepada Israel. 

    Menurutnya, tekanan tersebut tidak dapat hanya berhenti melalui deklarasi atau kecaman. Hal tersebut karena menurutnya tekanan dalam bentuk pernyataan atau kritik sudah tidak efektif dalam menghadapi Israel. 

    “Negara-negara Islam sering menyerukan gencatan senjata Israel-Palestina atau memberi tahu Israel untuk tidak menyerang negara lain. Tidak ada jaminan bahwa Israel akan mematuhinya,” jelasnya dalam media briefing di Kediaman Resmi Dubes Iran untuk Indonesia di Jakarta pada Selasa (17/6/2025).

    Dia mengatakan, tindakan secara ekonomi kemungkinan akan lebih efektif dalam menekan Israel di tengah konfliknya dengan sejumlah negara, termasuk Iran. Boroujerdi menuturkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memboikot produk-produk asal Israel.

    Dia menambahkan, tekanan secara ekonomi dapat mengancam keberlangsungan warga negara hingga militer Israel.

    “Kita dapat mencegah tindakan ilegal Israel dan mengancam keberadaan mereka dengan memboikot produknya serta memblokir komoditas yang dibutuhkan Israel,” kata Boroujerdi.

    Sebagai informasi, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Namun, hubungan dagang antara kedua negara masih terus berjalan hingga saat ini.

    Data yang diakses dari laman resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag), satudata.kemendag.go.id mencatat, total perdagangan bilateral Indonesia dan Israel mencapai US$237 juta pada 2024. Catatan tersebut meningkat dibandingkan perolehan 2023 lalu sebesar US$187,7 juta.

    Sementara itu, total perdagangan bilateral kedua negara pada Januari-April 2025 adalah sebesar US$97,8 juta, meningkat dibandingkan perolehan pada periode ang sama tahun lalu senilai US$81,7 juta.

  • Ojol Jadi UMKM, Menteri Maman Bakal Godok Permen Bareng Komdigi-Kemnaker Cs

    Ojol Jadi UMKM, Menteri Maman Bakal Godok Permen Bareng Komdigi-Kemnaker Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan saat ini pihaknya tengah menggodok peraturan menteri (Permen) terkait status ojek online (ojol) menjadi mitra UMKM.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi untuk dengan kementerian terkai untuk membuat aturan turunan agar driver ojol bisa masuk ke dalam kategori UMKM.

    “Momentum ini memang kami sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membicarakan membuat aturan turunan berupa Permen untuk memasukkan kategori ojek online ini masuk ke dalam kategori UMKM,” kata Maman dalam Media Briefing bersama Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Grab Indonesia di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Maman menjelaskan bahwa aturan turunan yang bakal tertuang ke dalam Permen itu berlandaskan Undang-Undang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP 7/2021).

    “… dan di situ nanti kami akan membuat turunannya sekarang,” imbuhnya.

    Nantinya, Permen ini akan melibatkan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Tentunya ini perlu disinkronisasi dengan beberapa kementerian terkait, salah satunya Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Komdigi. Jadi pada dasarnya ini perlu diselaraskan dan disinkronisasikan dengan beberapa kementerian lain,” terangnya.

    Untuk itu, dia menegaskan Permen yang mengatur ojol masuk ke dalam kategori UMKM tidak meluncur di tahun ini, mengingat pembahasan masih berjalan.

    “Saya harus koordinasikan dulu dengan beberapa kementerian terkait, terkait tindak lanjut pembahasan status UMKM ini dan juga plus dengan Kementerian Ketenagakerjaan,” terangnya.

    Kendati demikian, Maman menjelaskan bahwa jika status driver ojol nantinya menjadi mitra UMKM, maka mereka akan mendapatkan guyuran fasilitas seperti yang diterima para UMKM, termasuk berhak mendapatkan BBM bersubsidi, LPG 3 kg, hingga kredit usaha rakyat (KUR).

    “Jadi kita juga punya program KUR yang di mana memberikan fasilitas pembiayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah angkanya dari Rp1 juta—Rp100 juta tanpa agunan dan bunganya hanya 6% setahun,” ujarnya.

    Selain itu, ojol akan mendapatkan fasilitas pelatihan, insentif pajak progresif 0,5% untuk UMKM dengan omzet pendapatan di bawah Rp4,8 miliar setahun. Insentif ini didapatkan driver ojol jika masuk ke dalam kategori UMKM.

    “Jadi kalau misalnya treatment-nya pegawai, pasti pajaknya berbeda. Kalau di-treatment UMKM insentif pajaknya 0,5%,” imbuhnya.

    Maman menjelaskan bahwa sederet insentif sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan langkah-langkah kebijakan yang berbasiskan ekonomi kerakyatan.

    Bahkan, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi beberapa fasilitas-fasilitas insentif lain yang bakal diterima driver ojol ke depan.

    “Tentunya insentif-insentif itu yang berpihak dan memberikan fasilitas kemudahan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” pungkasnya.

  • Amnesty Internasional Indonesia Sebut Fakta Kasus Pemerkosaan Massal Sudah Diterima Pemerintah

    Amnesty Internasional Indonesia Sebut Fakta Kasus Pemerkosaan Massal Sudah Diterima Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Amnesty International Indonesia menegaskan fakta kasus tindak pidana perkosaan massal pada Mei 1998 sudah diserahkan Tim Pencari Fakta ke BJ Habibie dan Jaksa Agung masa itu.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus perkosaan massal itu hanya rumor, dinilai tidak tepat.

    Usman menuturkan bahwa  banyak warga Indonesia terutama perempuan yang tahu persis mengenai kasus perkosaan massal pada Mei 1998 tersebut, tidak seperti Fadli Zon yang dinilai gagal paham.

    “Dia [Fadli Zon] menggunakan istilah rumor dan ini artinya dia menilai kasus perkosaan massal itu diragukan kebenarannya. Jelas ini pernyataan yang fatal dan tidak berhati-hati,” tuturnya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Usman mengatakan bahwa pemerintah kala itu sudah membuat Tim Pencari Fakta untuk mencari bukti-bukti dan fakta terkait kasus perkosaan massal tersebut. 

    Menurutnya, temuan Tim Pencari Fakta itu juga sudah diserahkan kepada BJ Habibie, Menteri Kehakiman hingga Jaksa Agung di masa itu. 

    “Semua faktanya sudah diserahkan dan tidak ada Menteri Kebudayaan dilibatkan pada saat itu,” katanya.

    Maka dari itu, Usman menilai bahwa Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan saat ini, tidak memiliki otoritas maupun wewenang menyebut kasus tindak pidana perkosaan massal itu hanya rumor semata.

    “Tidak adanya Menteri Kebudayaan yang dilibatkan pada saat itu dan ketiadaan Menteri Kebudayaan itu artinya dia tidak punya otoritas sama sekali dalam insiden itu. Jelas itu bukan wewenangnya, dia itu tidak punya kapasitas dalam menjelaskan hal itu,” ujarnya.

  • Jemaah Haji Gelombang II Akan Bergerak ke Madinah Mulai 18 Juni 2025

    Jemaah Haji Gelombang II Akan Bergerak ke Madinah Mulai 18 Juni 2025

    Bisnis.com, MAKKAH — Seiring dengan pemulangan jemaah haji gelombang I, jemaah haji Indonesia yang tiba di Arab Saudi pada gelombang II akan mulai bergerak ke Madinah pada 18 Juni 2025.

    Pada Tahap pertama, ada 18 kelompok terbang (kloter) yang akan diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah mulai pukul 06.00 Waktu Arab Saudi (WAS). 

    Kepala Daerah Kerja Makkah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Ali Machzumi mengatakan, perjalanan Makkah—Madinah akan ditempuh kurang lebih 6 jam. Karena itu, jemaah diimbau untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. 

    “Khususnya kesiapan fisik dengan menghemat energi, menghemat tenaga untuk persiapan pemberangkatan ke Madinah,” kata Ali.

    Di Madinah jemaah akan tinggal kurang lebih selama 8 hari untuk menjalani ibadah, utamanya salat di Masjid Nabawi dan ziarah ke Makam Nabi Muhammad SAW, sebelum kemudian bertolak ke Tanah Air melalui Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah. 

    “Jemaah nanti akan difasilitasi oleh PPIH Arab Saudi untuk mendapatkan tasrikh [izin] masuk ke Raudhah,” kata Ali.

    Selama di Madinah, jemaah juga akan melaksanakan City Tour difasilitasi oleh Majmu’ah yang ada di Madinah untuk keliling dan mengunjungi situs-situs sejarah di Kota Nabi itu. 

    “Kegiatan City Tour adalah fasilitas dari PPIH Arab Saudi, gratis, tanpa biaya untuk jemaah haji Indonesia,” kata Ali.

    Sementara itu, mengingat Arab Saudi kini memasuki proses puncak musim panas, PPIH Arab Saudi terus mengingatkan jemaah untuk membatasi aktivitas di luar hotel dan tidak beribadah sunnah berlebihan seperti umrah sunnah berulang-ulang. 

    Ali mengatakan, beraktivitas di luar hotel atau masjid akan berdampak pada kesehatan jemaah khsususnya jemaah lanjut usia dan atau yang memiliki penyakit bawaan (komorbid). 

    “Karenanya, menjaga kesehatan harus menjadi prioritas jemaah. Jemaah agar beribadah di musala hotel dilanjutkan dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran,” katanya.

  • Grab Blak-blakan Sebut 50% Drivernya Korban PHK

    Grab Blak-blakan Sebut 50% Drivernya Korban PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Platform ride-hailing Grab Indonesia menyatakan sebanyak 50% pengemudi ojek online (ojol) merupakan korban dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan Grab hadir sebagai bantalan sosial alternatif di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi, termasuk gelombang PHK yang terjadi di Indonesia.

    “Kalau dari survei kami, 50% dari driver kami itu adalah korban PHK dan tidak punya penghasilan. Kemudian setelah mereka bergabung dengan Grab, penghasilan mereka menjadi dua kali lipat,” kata Neneng dalam Media Briefing bersama Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Grab Indonesia di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Adapun, Neneng menuturkan Grab Indonesia telah membuka 4,6 juta lapangan pekerjaan berasal dari UMKM sejak 2018 hingga sekarang. Angka ini tidak termasuk driver ojol.

    Di samping itu, Neneng menuturkan bahwa Grab juga berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan kerja, sehingga pada kesempatan ini kami juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

    Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan saat ini pihaknya akan menyasar pekerja di sektor informal, terutama ojol dengan menetapkan iuran sebesar Rp16.800 per bulan.

    Hal ini mengingat BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu badan yang memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk pekerja di sektor formal dan informal.

    Pramudya menuturkan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk driver ojol.

    “Kalau dia kecelakaan kerja, kalau dia membutuhkan perawatan pengobatan di rumah sakit, seluruh biaya-biaya perawatan di rumah sakit itu ditanggung sesuai dengan kebutuhan medis yang dibutuhkan peserta sampai yang dinyatakan sembuh dan bisa bekerja kembali,” jelasnya.

    Selain itu, pada saat kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan penggantian penghasilan senilai Rp1 juta per bulan, sesuai proporsional berapa hari tidak bekerja.

    Per Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 39 juta peserta aktif. Adapun, sekitar 320.000 driver ojol telah tergabung ke dalam program jaminan sosial.

    Dia memperkirakan akan semakin banyak driver ojol bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Karena beberapa mitra-mitra, stakeholder, terutama pemerintah-pemerintah daerah, sangat antusias untuk memberikan perlindungan kepada kelompok ojek online untuk mereka bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial,” tandasnya.