Category: Bisnis.com

Aspimtel Ingatkan Urgensi Kesetaraan Perizinan Telekomunikasi di Badung

Bisnis.com, JAKARTA — Gugatan sebesar Rp3,37 trilliun yang diajukan oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (BALI) kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mendapat sorotan dari pengusaha menara telekomunikasi.

Bali Tower menggugat Pemkab Badung karena dituding wanprestasi atas hak ekslusivitas yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 2007 silam. Pemkab memperbolehkan perusahaan telekomunikasi di luar Bali Tower untuk menggelar jaringan untuk kebutuhan kota pintar (Smart City) pada 2016 saat PKS masih berlaku.

Atas gugatan tersebut, Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) menilai langkah Pemkab Badung sudah benar dan baik bagi kualitas layanan internet di Bali dan terciptanya iklim persaingan yang sehat.

Ketua Aspimtel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan perusahaan yang tergabung dalam Aspimtel adalah mitra pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mitra strategis para pelaku industri telekomunikasi, yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghadirkan layanan telekomunikasi yang handal, kompetitif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Untuk itu, Aspimtel selalu terbuka untuk berdialog dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan di Badung.

Lelaki yang akrab disapa Teddy mendukung Pemkab Badung untuk menciptakan kesetaraan perizinan, termasuk pembangunan menara, yang dapat diwujudkan melalui pendekatan kolaboratif.

“Serta tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku untuk memberikan iklim usaha yang sehat,” kata Teddy di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Teddy memandang bahwa peraturan tingkat pusat dan di daerah serta pengelolaan infrastruktur telekomunikasi di seluruh kota-kota di Indonesia, sudah semakin baik, dengan upaya pemerintah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuhnya iklim usaha yang sehat, yang memberi manfaat kepada masyarakat luas.

Hal ini tercermin melalui kecepatan perijinan (Online Single Submission) yang transparan, kompetitif dan memberikan ruang yang adil bagi seluruh pelaku industri, serta mengeliminasi peraturan yang saling tumpang tindih.

Aspimtel, lanjutnya, juga memandang bahwa iklim kompetisi yang tidak sehat, yaitu salah satunya pemberlakuan monopoli dan eksklusifitas, berpotensi menimbulkan kondisi yang tidak dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya oleh masyarakat luas, seperti rendahnya kualitas layanan & harga yang lebih tinggi.

Warga Badung menerima panggilan di dekat menara telekomunikasi

lebih jauh, kata Teddy, pembatasan berupa monopoli & eksklusifitas seperti ini secara tidak langsung turut mempengaruhi sektor pariwisata, aktivitas sosial ekonomi, termasuk kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat.

“Dalam konteks pembangunan infrastruktur telekomunikasi, akan dihadapkan pada terjadinya perlambatan pembangunan di seluruh ekosistem telekomunikasi— mulai dari operator seluler, penyedia jaringan optik, hingga sektor-sektor pendukung lainnya, dan sudah barang tentu termasuk industri tower provider,” kata Teddy.

Sekadar informasi, Bali Towerindo tengah menggugat Pemkab Badung ke Pengadilan Negeri Denpasar terkait dugaan wanprestasi dalam kerja sama. Gugatan itu teregister dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps dan sudah mulai sidang dengan agenda mediasi pada 20 Oktober 2025 lalu.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa buka suara soal gugatan yang dilayangkan Bali Tower terkait Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 perihal penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

Pihak Bali Towerindo disebut merasa dirugikan sebesar Rp 3,37 triliun terkait penyimpangan kerja sama pembangunan menara telekomunikasi di Badung. Selain soal kerugian materiil, Bali Tower juga meminta kompensasi perpanjangan kerja sama hingga 2047.

Tabrak Regulasi

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menegaskan industri telekomunikasi tidak mengenal eksklusivitas. Mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu juga mengingatkan undang-undang telekomunikasi tegas melarang praktik yang terjadi di Badung.

“Eksklusivitas itu tidak dibenarkan dalam aturan UU No.5/1999 karena menghambat kompetisi. Apalagi kalau proses seleksi yang memegang hak monopoli tower di daerah itu tidak transparan,” kata Heru.

Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia [PERATIN] Kamilov Sagala menjelaskan kasus menara di Badung adalah cerita lama yang tak kunjung selesai. Pemerintah pusat perlu terlibat menyelesaikan permasalahan ini.

Eksklusivitas yang diberikan kepada Bali Tower terjadi karena saat itu Pemkab Badung dipimpin oleh seorang raja. Sehingga terjadi kekuasaan yang absolut. Bupati kemudian menunjuk Bali Tower, yang menurut Kamilov, menimbulkan kerugian di kemudian hari bagi masyarakat.

Kamilov yang saat itu menjabat sebagai BRTI telah memperingatkan hal ini kepada Bupati Badung, bahwa kebijakan eksklusivitas yang diterapkan akan mengganggu tataran infrastruktur telekomunikasi.

“Kenapa? Karena kebutuhan industri telekomunikasi apalagi digital ini terus berkembang, kotanya ingin maju apalagi katanya mau jadi Smart City, Itu tidak bisa dibangun sendirian oleh Bali Tower. Dia harus kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ini jadi hambatan,” kata Kamilov.

Kamilov mengatakan dalam sebuah perjanjian dan ditemukan masalah, ada beberapa pilihan yang dapat ditempuh seperti Pengadilan Badung atau Badan Arbitrase Negara. Di sana, permasalahan kedua belah pihak dapat diselesaikan.

Kamilov mendorong agar seluruh pihak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Tuntutan Rp3,3 triliun terbilang sangat besar bagi Pemkab Badung.

“Solusi lainnya bisa melalui pemerintahan seperti Komdigi dan Kemenkopolhukam untuk menyelesaikan masalah ini tanpa merusak kepentingan semua,” kata Kamilov.

Salah satu destinasi wisata di Badung

Mengenai alasan eksklusivitas agar Bali tidak menjadi kumuh karena menara, menurut Kamilov, itu sudah kadaluarsa. Menara telekomunikasi dapat dibentuk seperti pohon dan lain sebagainya, yang tidak merusak pemandangan.

Dia juga mengingatkan bahwa Badung adalah Kabupaten Destinasi Wisata. Kerusakan tatanan telekomunikasi di kawasan tersebut menjadi kerugian besar karena nama Indonesia dapat tercoret di dunia.

“Jika ini rusak, gaungnya akan sampai ke luar negeri dan ini merugikan negara dan pariwisata,” kata Kamilov.

05/12/2025 17:30
AS Kenalkan Chain Reaction, Ubah Rantai Pasok Infrastruktur Energi AI

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan analisis big data Palantir Technologies membuat gebrakan di sektor infrastruktur teknologi. Perusahaan itu secara resmi memperkenalkan sebuah rangkaian perangkat lunak bertenaga kecerdasan buatan (AI) lintas industri yang dirancang khusus untuk mengurai hambatan energi pada pusat data.

Diberi nama “Chain Reaction”, proyek ini dinilai sebagai gerakan paling ambisius Palantir sejauh ini, dengan tujuan merombak total tumpukan perangkat lunak yang mendasari infrastruktur energi di Amerika Serikat.

Dalam pernyataan resminya, manajemen Palantir menyoroti pergeseran tantangan dalam pengembangan AI saat ini.

“Hambatan bagi inovasi AI bukan lagi pada algoritma, melainkan pada daya [listrik] dan komputasi,” tulis manajemen Palantir.

Perusahaan itu juga mengatakan Amerika berada pada titik perubahan dalam pembangunan infrastruktur energi, dan hal ini memerlukan perangkat lunak yang dibangun untuk skala yang berbeda.

Pernyataan tersebut merespons fenomena lonjakan permintaan energi dari pusat data yang tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan pasokan yang ada.

Melansir dari The Register Jumat (05/12/2025), Palantir mendeskripsikan Chain Reaction sebagai “sistem operasi untuk infrastruktur AI Amerika”. Platform ini dirancang untuk melayani seluruh rantai pasok pusat data, mulai dari produsen energi, distributor listrik, pengelola pusat data, hingga kontraktor infrastruktur.

Fungsi utama dari perangkat lunak ini mencakup modernisasi pembangkit listrik, stabilisasi dan perluasan jaringan listrik, serta mempercepat konstruksi fasilitas pembangkit dan transmisi.

“Chain Reaction menawarkan sistem untuk mengelola aset kompleks mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga pusat data, sejak tahap konsepsi, konstruksi, hingga operasi,” ujar juru bicara Palantir kepada The Register.

Dalam peluncuran ini, Palantir menggandeng raksasa cip AI, Nvidia, sebagai mitra peluncuran utama. Kerja sama ini merupakan perluasan dari kemitraan yang telah diumumkan pada akhir Oktober lalu, di mana Nvidia mengintegrasikan pustaka CUDA-X dan model AI Neomotron ke dalam platform AI Palantir.

Nvidia mengonfirmasi bahwa kontribusi mereka dalam Chain Reaction akan memperluas kehadiran teknologi mereka ke dalam ekosistem infrastruktur AI melalui AI Intelligence Platform milik Palantir.

“Energi, konstruksi, dan operasi pusat data masing-masing memiliki rantai pasok yang sangat kompleks yang dapat dioptimalkan dengan AI,” ujar juru bicara Nvidia. Kemitraan ini memastikan cip Nvidia terlibat dalam pembangunan infrastruktur fisik AI tersebut. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

05/12/2025 17:24
Erick Thohir Tegaskan Bantuan Alat Olahraga Diberikan Tahap Pascabencana

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan kembali bahwa Kemenpora hanya akan menyalurkan bantuan perangkat olahraga untuk masyarakat terdampak bencana pada tahap pascabencana, bukan saat bencana terjadi.

Hal itu ia sampaikan jelang pelepasan Kontingen SEA Games ke-33 Thailand di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Isu terkait bantuan alat fitness kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Erick menegaskan tidak mungkin dirinya memberikan pernyataan yang tidak sensitif terhadap situasi bencana.

“Kan udah saya bilang, bahwa Kemenpora itu akan membantu korban gempa pada saat pasca bencana cuma kalau tiba-tiba ada yang edit-edit, jadi hoax dibilang saat ini ya saya gabisa bicara apa-apa. Karena kan itu ya sulit tapi tidak mungkin saya bikin statement ketika sedang yang susah saya bikin lucu-lucuan ya, ingin membantu yang tidak tepat, ga mungkin,” tegasnya.

dia menambahkan bahwa dalam pernyataan resminya, termasuk video yang beredar, secara jelas disebutkan bahwa bantuan berupa perangkat olahraga diberikan setelah masa tanggap darurat selesai.

“Jelas di statement saya itu ada videonya akan membantu pasca bencana yaitu perangkat olahraga,” katanya.

Pemerintah, kata Erick, masih memetakan lokasi dan kebutuhan prioritas pascabencana sebelum menentukan bentuk dan sasaran bantuan yang tepat.

Terkait koordinasi dengan lembaga terkait, Erick memastikan bahwa rencana bantuan pascabencana melibatkan kementerian dan lembaga teknis.

“Saya waktu itu bicara sama Menko saya, kan nanti setelah pasca bencana baru kelihatan titik-titiknya yang perlu bantuan di mana saja. Di situ saya bilang juga kemarin ada Pak Tito, kita juga akan berkoordinasi dengan Menteri PU. Jadi titik-titik yang tepat baru kita bisa bantu ya,” tandas Erick.

05/12/2025 16:46
200 Atlet Hadiri Pelepasan Kontingen SEA Games 2025 di Istana

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menyampaikan perkembangan jumlah atlet dan cabang olahraga yang hadir dalam acara Pelepasan Kontingen SEA Games ke-33 Thailand di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Menurut Taufik, sebagian rombongan atlet sudah lebih dulu bertolak ke Thailand sehingga tidak seluruh kontingen hadir secara lengkap.

“Yang di sini, karena sebagian udah berangkat. Kalau total yang ke berangkat sekitar 1.021 orang,” ujar Taufik kepada wartawan.

Mengingat cabor sepak bola dan bulutangkis telah lebih dulu berangkat, Taufik menjelaskan bahwa tidak semua cabang olahraga (cabor) mengikuti agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelepasan tersebut.

“Nggak, bulu tangkis sudah [berangkat], sebagian sudah berangkat. Bola sudah berangkat juga,” katanya.

Ketika ditanya berapa total cabang olahraga yang bertemu Presiden, Taufik menyebutkan bahwa jumlahnya tidak banyak. Dia menekankan bahwa jumlah keseluruhan atlet yang hadir mencapai lebih dari dua ratus orang.

“Total pokoknya 200 lebih,” ujarnya.

Namun, Taufik meluruskan bahwa angka tersebut mengacu pada jumlah atlet, bukan jumlah cabang olahraga.

“Cabornya nggak banyak, cuma berapa aja sih. Pokoknya kalau atlet kurang lebih 200,” tandas Taufik.

05/12/2025 16:21
Kasus Suap Hakim: Putusan Ibu Ronald Tannur Sudah Dieksekusi, Zarof Ricar Pekan Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan vonis terpidana kasus suap vonis bebas Ronald Tannur, Meirizka Widjaja telah dieksekusi.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan eksekusi itu dilakukan seminggu setelah vonis Meirizka berstatus inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Vonis Meirizka dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) perempuan di Rutan Pondok Bambu. Adapun, ibu Ronald Tannur ini telah divonis tiga tahun dan denda Rp500 juta di kasus suap terkait anaknya itu.

“Untuk Meirizka ibunya itu ya. Apa? Ronald Tannur ya. Sudah dieksekusi satu minggu setelah putusan. Meirizka sudah dieksekusi oleh Jaksa eksekutor,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (5/12/2025).

Selain Meirizka, eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar juga bakal segera dieksekusi. Namun, Anang tidak menjelaskan eksekusi hukuman Zarof secara detail. Dia hanya menyatakan eksekusi itu bakal berlangsung pekan depan.

“Kalau yang Zarof, belum, minggu depan,” pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini terdapat tiga terdakwa yang putusannya telah dieksekusi. Perinciannya, Hakim Erintuah Damanik dan Mangapul dieksekusi ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono juga telah dijebloskan ke Lapas Tangerang. Adapun, ketiganya harus menjalani vonis tujuh tahun penjara di kasus terkait Ronald Tannur ini.

05/12/2025 16:04
Satgas PKH Terjun ke Sumatra, Usut Kerusakan Hutan hingga Gelondongan Kayu

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mulai mengusut peristiwa kerusakan hutan yang diduga menjadi penyebab banjir di Sumatra.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan tim PKH telah bergerak ke Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat untuk mengusut dugaan pengerusakan hutan di lokasi.

“Nah ini sedang bergerak, dari mulai kemarin sudah bergerak di tiga wilayah itu, baik itu di wilayah Aceh, di wilayah Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (5/12/2025).

Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail terkait dengan lokasi yang telah didatangi tim PKH buatan Presiden Prabowo Subianto itu.

Anang hanya mengatakan Satgas PKH telah mengunjungi sejumlah lokasi di tiga provinsi yang terdampak banjir untuk membuat terang peristiwa yang diduga merusak hutan tersebut.

“Ya intinya, yang jelas sudah di beberapa tiga wilayah itu, di tiga provinsi itu,” imbuhnya.

Dia menambahkan, selain mengusut dugaan perusakan hutan yang dilakukan baik dilakukan perusahaan maupun perorangan. Pasalnya, Satgas PKH juga turut menyelidiki gelondongan kayu yang ditemukan pascabanjir dahsyat di Sumatra.

“Yang jelas tim Satgas PKH, termasuk apa yang terjadi, mereka masuk ke sana. Apakah itu berasal dari kawasan hutan atau tidak, itu akan didalami,” pungkasnya.

05/12/2025 15:42
Polda Jabar Jemput Paksa Lisa Mariana di Kasus Video Asusila

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Barat telah melakukan penjemputan paksa terkait dengan selebgram Lisa Mariana di kasus video asusila.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan upaya paksa ini dilakukan karena Lisa tidak mengindahkan panggilan penyidik sebanyak dua kali.

“Pada hari ini kita telah melakukan upaya paksa penangkapan atas nama sodari LM,” ujar Hendra kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Dia menambahkan, Lisa telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana UU ITE terkait video asusila. Namun, Lisa dinilai tidak kooperatif dalam penyidikan perkara tersebut.

Tujuan penjemputan paksa ini dilakukan agar Lisa bisa dimintai keterangan atas perkara yang menjeratnya

“Untuk saat ini, Lisa sudah ada di Polda, ya di Direktur Siber dan saat ini kita sedang melakukan proses untuk pemeriksaan yang bersangkutan,” imbuhnya.

Adapun, Hendra menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui Lisa perlu dilakukan penahanan atau tidak dalam perkara ini. Sebab, penahanan itu merupakan kewenangan penyidik.

“Nanti untuk masalah penahanan akan kita berikan kepada penyidik ya, penilainya seperti apa,” pungkasnya.

05/12/2025 13:45
BGN Dorong Diversifikasi Pangan untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmen memperluas diversifikasi pangan sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Upaya ini ditampilkan melalui peluncuran buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang memuat ratusan menu daerah dari berbagai wilayah Indonesia.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memastikan asupan gizi anak Indonesia terpenuhi melalui sumber makanan yang beragam.

Menurutnya, pemanfaatan kuliner Nusantara dapat mendukung pendidikan gizi sekaligus memperkenalkan keragaman budaya sejak dini.

“Diversifikasi pangan menjadi bagian penting dalam memastikan menu yang sehat, aman, dan sesuai standar nasional,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (5/12/2025).

Terbitkan Buku Rasa Bhayangkara Nusantara

Buku Rasa Bhayangkara Nusantara menuangkan sejumlah hidangan—mulai dari Soto Lamongan, Nasi Pecel Madiun, Nasi Jagung Khas Kaili, hingga Pallu Basa—dicantumkan bersama kandungan gizi dan dibuat dengan prinsip higienitas serta standar ilmiah BGN.

BGN menilai diversifikasi pangan penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dan memperluas sumber karbohidrat, protein, dan serat.

Menu dalam buku tersebut dirancang menggunakan bahan lokal dari berbagai daerah, seperti jagung, umbi, ikan air tawar, dan aneka bumbu Nusantara.

Dadan berharap upaya diversifikasi pangan ini dapat memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Rasa Bhayangkara Nusantara menjadi inspirasi bahwa memberi makan anak bangsa adalah pengabdian tertinggi,” tandas Dadan.

05/12/2025 13:33
12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan longsor Sumatra yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, semakin diperparah dengan adanya aksi korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum kehutanan.

Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir di Pulau Sumatra. Pemerintah akan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini bakal segera dimulai.

“Gakkum [Penegakan Hukum] Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Ada 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum terhadap subjek-subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli tidak memerinci nama-nama perusahaan tersebut, tetapi ia memastikan hasil dari proses hukum ini akan dilaporkan ke Komisi IV DPR RI dan publik.

Selain itu, Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan awal Desember 2025 telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

Seiring dengan hal ini, Kemenhut juga bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT.

Dalam siaran pers, Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Sejumlah modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT “dititipkan” menjadi seolah-olah berasal dari PHAT. Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan.

Modus pencucian ini juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan; perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara; dan penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai “nama pinjam” oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui penggunaan berulang dokumen yang sama; dan penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara illegal logging dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatra.

Beberapa di antaranya adalah pengungkapan penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal di Aceh Tengah pada Juni 2025. Kemudian temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer di Solok, Sumatra Barat pada Agustus 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Bakal Cabut Izin 8 Perusahaan

Duka akibat bencana Sumatra dan banjir yang belum surut, semakin menimbulkan kepedihan. Bencana Sumatra ini mendapatkan penanganan nasional, sebab masih banyak daerah-daerah yang terisolir dan akses infrastruktur yang terputus karena bongkahan kayu dan batu yang melanda desa-desa.

Merespon ini, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025).

“Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit. Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

05/12/2025 12:32
Pencairan BLT Kesra di Kantor Pos, Paling Lambat Tengah Desember

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pos Indonesia, salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat alias BLT Kesra menargetkan penyaluran bantuan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyebut BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui Pos dan sisanya melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara).

Dia menjelaskan bahwa sekitar 12 juta data KPM telah diterima Pos Indonesia dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74%. “Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (5/12/2025).

Ia menambahkan bahwa pihaknya menerapkan tiga skema penyaluran, yakni melalui kantor pos, komunitas, serta pengantaran langsung. “Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” kata Haris.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat, terutama di wilayah yang terdampak bencana atau memiliki kendala administratif.

Haris menambahkan bahwa seiring target penyaluran 100 persen pada Desember ini, lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas di seluruh Indonesia terus bergerak dari pusat kota hingga pelosok desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur, menegaskan bahwa bantuan pemerintah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” ujarnya.

Airlangga menambahkan bahwa bantuan senilai Rp900.000 tersebut mungkin belum menyelesaikan seluruh kebutuhan rumah tangga, tetapi cukup membantu menjaga konsumsi masyarakat berpendapatan rendah menjelang akhir tahun. Ia juga mengaitkan penyaluran BLTS Kesra dengan program perlindungan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri. “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.

Pemerintah menargetkan 30 juta KPM menerima BLTS Kesra. Hingga 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah mendapatkan bantuan atau sekitar 75 persen dari target nasional.

Sejumlah penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan tersebut meringankan beban di tengah meningkatnya kebutuhan akhir tahun. Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengatakan bantuan Rp900.000 yang diterimanya akan digunakan untuk membeli sembako, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan sekolah anak.

Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menyebut dana bantuan itu membantu membiayai kebutuhan pendidikan anak yang tengah menjalani ujian.

05/12/2025 11:43