Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen di Sektor Pendidikan

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen di Sektor Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada enam program prioritas yang telah dijalankan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan program-program prioritas tersebut terdiri dari beberapa sektor, mulai dari revitalisasi sarana dan prasaran sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga pemenuhan kualifikasi serta tunjangan guru.

    Abdul Mu’ti mengatakan program prioritas pertama, yaitu revitalisasi dan digitalisasi sarana-prasarana pendidikan.

    “Kedua, program-program prioritas yang berkaitan dengan tenaga pendidik atau guru. Terkait dengan guru ini ada tiga aspek, yakni pemenuhan  kualifikasi guru dengan jenjang D4 maupun S1, lalu sertifikasi guru yang berkaitan dengan kesejahteraan, serta peningkatan kompetensi guru melalui  kegiatan  pelatihan,” ujarnya ketika bertemu Bisnis di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).

    Program prioritas ketiga, yakni penguatan pendidikan karakter siswa sekolah dasar dan menengah. Selanjutnya, dia mengatakan program prioritas keempat berkaitan dengan skema wajib belajar 13  tahun untuk anak-anak Indonesia yang dimulai sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA). 

    Kemudian, untuk program prioritas kelima, berkaitan dengan perbaikan sistem pembelajaran siswa sekolah dasar dan menengah.

    “Ada tambahan untuk coding, kecerdasan artifisial [AI], hingga peningkatan prestasi dan motivasi melalui tes kemampuan akademik,” ujarnya.

    Terakhir atau program prioritas keenam, Kemendikdasmen fokus pada penguasaan bahasa melalui trigatra bahasa, yakni mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.

    Dia menambahkan bahwa saat ini Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat di UNESCO. Bahkan pada awal November 2025, Abdul Mu’ti mengatakan dirinya bakal mengikuti kongres UNESCO.

    “Program bukan kongres, tapi pemilihan General. Nantinya, saya untuk pertama kali akan berpidato di forum tersebut dalam Bahasa Indonesia,” jelasnya.

    Dari  keenam  program Kemendikdasmen, Abdul Mu’ti mengungkapkan tiga di antaranya masuk dalam prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu sektor-sektor yang mencakup revitalisasi sarana dan prasarana, digitalisasi pendidikan, serta kesejahteraan guru. 

    “Alhamdulilah, itu semua sudah kami laksanakan pada tahun ini. Progresnya cukup memuaskan  dan  sesuai dengan target [Presiden Prabowo],” imbuhnya.

  • Mahfud Sebut KPK Tak Perlu Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

    Mahfud Sebut KPK Tak Perlu Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan KPK tidak perlu menunggu laporan mengenai dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Mantan Ketua MK itu mengatakan aparat penegak hukum (APH) memiliki wewenang untuk menyelidiki suatu kasus, bukan meminta pihak tertentu melaporkan.

    “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” tulisnya di akun X, dikutip Senin (20/10/2025)

    Dia menyampaikan laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat.

    Tapi menurutnya, jika terdapat berita pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki dan tidak perlu menunggu laporan.

    Dia menegaskan bahwa polemik dugaan mark up berawal dari diskusi antara Agus Pambagio dengan Antony Budiawan sehingga informasi yang disampaikan dirinya berasal dari kedua orang tersebut.

    Dia menegaskan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan mengenai dugaan penggelembungan dana tersebut.

    “Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan Nusantara TV tersebut,” 

    Setelahnya memanggil pihak Nusantara TV Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan terkait dugaan mark up.

    Sebelumnya, Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat USD52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer USD17-18 juta.

    “Dugaan mark upnya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan,” ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/10/2025).

  • Mengenal MEME, Kurikulum Kemendikdasmen untuk Sekolah Rakyat

    Mengenal MEME, Kurikulum Kemendikdasmen untuk Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendkdasmen turut merancang kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.
     
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa pihaknya merancang kurikulum multi entry multi exit (MEME) untuk Sekolah Rakyat yang memberi kesempatan bagi peserta didik dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
     
    “Sekolah Rakyat itu untuk mereka ya memang desil 1, desil 2. Tidak dilihat kemampuan akademiknya. Kami yang merancang kurikulum dan juga penyiapan gurunya. Sekolah rakyat menggunakan kurikulum yang saya sebut MEME [Multi Entry Multi Exit],” ujarnya saat wawancara dengan Bisnis, pekan lalu.
     
    Dengan kurikulum tersebut, katanya peserta didik bisa mengikuti kegiatan pendidikan kapan saja.
     
    Selain itu, model pendidikan yang dijalankan Sekolah Rakyat tidak mesti sama dengan sekolah pada umumnya yang memulai awal tahun ajaran sesuai dengan kalender pendidikan.
     
    “Jadi Sekolah Rakyat ini, mereka bisa masuk kapan saja dan tidak harus bersamaan pada awal tahun ajaran. Tidak harus mulai dari kelas 1 juga, karena latar belakang mereka [peserta didik] bervariasi,” kata Abdul Mu’ti.

    Segera Diresmikan

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang langsung menyentuh rakyat.
     
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto telah berjalan di 165 lokasi di seluruh Indonesia.
     
    “Jadi pada intinya program Sekolah Rakyat ini yang diinisiasi Bapak Presiden, tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun ini akan diresmikan,” ujar Teddy saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025) seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet.
     
    Menurut Seskab Teddy, Sekolah Rakyat memberikan dukungan pemenuhan gizi, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi para siswa.
     
    “Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah, dalam hal ini sekolah rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, di sinilah disekolahkan lagi, diberi pendidikan lagi, diberi keterampilan lagi,” katanya.
     
    Dalam kesempatan itu, Seskab Teddy juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan program stimulus ekonomi melalui bantuan langsung tunai (BLT) tambahan bagi masyarakat di desil 1 hingga 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
     
    Bantuan tersebut berasal dari efisiensi anggaran dan akan segera disalurkan melalui rekening bank dan kantor pos.
     
    “Dan satu lagi, tadi BLT tadi yang tiga bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang pemerintah laksanakan di awal tahun ini, jadi totalnya tadi untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat itu Rp30 triliun, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah awal tahun lalu dan inilah kenapa kita melakukan efisiensi, jadi apa yang belum perlu, apa yang belum tercapai, kita alihkan ke sini.” (*)

  • Viral Cerita Hashim Mengenai Presiden Prabowo Hendak Disogok US Miliar

    Viral Cerita Hashim Mengenai Presiden Prabowo Hendak Disogok US$1 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menjadi viral di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo Subianto hendak disogok oleh seseorang.

    Ia menceritakan kejadian tersebut saat menghadiri acara Indonesia Berdoa yang digelar FORMAS di Kuningan City, Jakarta Selatan pada Sabtu (18/10).

    Saat itu, kata Hashim, Prabowo meneleponnya untuk menceritakan bahwa dirinya hendak disogok oleh seseorang sebesar US$1 miliar.

    “Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok US$ 1 miliar, ini begini loh. Beberapa bulan kemudian saya datang ke kakak saya “eh, kamu mau disogok US$ 1 miliar dolar? kamu suruh pergi. Saya bukan pejabat, mau dikasih US$ 1,5 miliar,” kata Hashim dikutip dari Youtube Forum Masyarakat Indonesia Emas, Senin (20/10).

    Hashim kemudian mengatakan bahwa penolakan itu juga menjadi bagian dari pertolongan Tuhan Yang Maha Esa.

    “Ini perjuangan yang kita hadapi, setan datang ke Prabowo tapi ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya,” katanya.

    Ia pun menyebut bahwa tawaran-tawaran tersebut merupakan ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Dirinya kemudian menyinggung mengenai lahan perhutanan dan tambang ilegal yang berhasil diambil pemerintah dari pengusaha nakal.

    “Kita harus waspada, satu tahun banyak tantangan, banyak cobaan. Saya kira kita bersyukur kita pemerintah kuat, pemerintah utuh,” ujar Hashim.

    Adik Presiden Prabowo Subianto kemudian meminta semua pihak untuk melaporkan kekurangan yang ada dalam sistem pemerintah. Apabila tidak ada tindakan, ia meminta laporan langsung ditujukan padanya.

    “Kalau tidak ada tindakan lapor ke saya, kan nanti saya lapor ke presiden. Itu yang seharusnya, berikan waktu untuk perbaikan,”

    Adapun diketahui, potongan video mengenai cerita Hashim soal sogokan terhadap Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial dan ramai dibicarakan publik pada Senin (20/10/2025).

  • KPM yang Tercoret Dapat Bansos Bisa Daftar Lagi, Ini Caranya

    KPM yang Tercoret Dapat Bansos Bisa Daftar Lagi, Ini Caranya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) bisa mendaftar ulang.

    “Ini atas arahan Presiden juga, memang masih boleh dikasih kesempatan sekali lagi. Mereka melakukan reaktifasi dengan datang ke desa atau lewat aplikasi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Tangerang, Minggu (19/10), dikutip dari Antaranews.

    Ia menegaskan, bahwa kesempatan reaktifasi atau pendaftaran ulang itu akan diberikan bagi keluarga penerima manfaat yang memang dinilai benar-benar membutuhkan bansos dari pemerintah.

    Penerima yang terindikasi masalah judi pun bisa memperbaiki keaktifan data sebagai penerima manfaat.

    Namun harus dipastikan dengan benar bahwa KPM yang telah dicoret dan ingin mendaftar ulang, tidak kembali terlibat dalam perjudian online.

    “Kalau memang mereka benar-benar butuh yang namanya Bansos. Jadi masih dikasih kesempatan sekali lagi,” ucapnya.

    Kemudian pemerintah juga tengah melakukan evaluasi data bidang program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

    Hal tersebut dilakukan, guna menyatukan seluruh data menjadi satu data tugas sosial dan ekonomi nasional.

    “Dulu itu Kementerian Sosial pegang data sendiri, menyalurkan sendiri, kemudian dinilai sendiri. Nah sekarang tidak bisa gitu, datanya dari BPS, kemudian Kementerian Sosial yang menyalurkan, nanti akan dievaluasi setiap tahunnya,”

    Menurut Mensos, ini menjadi langkah strategis pertama yang dilakukan oleh presiden untuk berpedoman pada data yang sama.

    Menurut dia, dengan adanya satu data penerima sosial ini maka akan berdampak efektif dan tepat sasaran terhadap penyaluran bantuan-bantuan subsidi dari pemerintah bagi masyarakat.

  • Setahun Kabinet Merah Putih, Prabowo Sudah Reshuffle 17 Menteri dan Pejabat, Ini Listnya

    Setahun Kabinet Merah Putih, Prabowo Sudah Reshuffle 17 Menteri dan Pejabat, Ini Listnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle hingga 3 kali hanya dalam kurun waktu setahun kepemimpinannya. Dia melakukan resuffle untuk memperkuat Kabinet Merah Putih.

    Uniknya, Presiden ke-8 Indonesia ini beberapa kali menceritakan bahwa angka 8 adalah tanda keberuntungannya. Kemudian, dia juga menggunakan momentum tanggal tersebut.

    Lantas, dia juga melakukan reshuffle pertama pada tanggal 19, bila angka 9-1  maka muncul angka 8. Lalu, reshuffle kedua dilakukan pada tanggal 8. Reshuffle ketiga digelar pada tanggal 17, artinya 1+7= 8.

    Dalam catatan Bisnis, total pejabat pemerintah yang sudah dirombak mencapai 17 pejabat. Bila dikalkulasikan, 1+7= 8 juga. Ini mengamini bahwa angka 8, kerap diingat sebagai angka keberuntungan bagi Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reshuffle menjadi komitmennya untuk menindak tegas korupsi. Dia mengklaim bahwa dirinya siap sedia jika dikritik oleh rakyat.

    Setelah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali, Prabowo bercerita kepada kalangan akademisi bahwa reshuffle untuk mengatasi menteri-menteri yang ‘nakal’ sehingga perombakan menjadi penting dilakukan. Dia menuturkan bahwa prioritasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih penting daripada popularitas pribadi.

    Prabowo menegaskan bahwa tidak memberikan toleransi terhadap pejabat yang memiiki sikap buruk. Jika ada pejabat yang berulang kali melanggar atau ‘nakal’, langkah peringatan hingga perombakan kabinet akan ditempuh demi kepentingan negara dan rakyat.

    “Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan, masih nakal; dua kali, masih nggak mau dengar; tiga kali, apa boleh buat, reshuffle, harus diganti demi negara, bangsa, dan rakyat,” kata Prabowo, akhir pekan silam.

    Reshuffle Pertama

    Prabowo melakukan reshuffle pertama pada 19 Februari 2025. Saat itu, dia mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto untuk meningkatkan kualitas di sektor pendidikan.

    Kala itu, Soemantri Brodjonegoro sempat didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).

    Reshuffle Kedua

    Reshuffle kabinet kedua dilakukan pada 8 September 2025. Perombakan ini menggeser posisi Menteri Keuangan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah ke Mekkah, Arab Saudi.

    Berikut list menteri yang dilantik saat reshuffle jilid 2:

    Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
    Menteri Haji dan Umroh: Mochamad Irfan Yusuf
    Wakil Menteri Haji dan Umroh: Dahnil Anzar Simanjuntak 

    Reshuffle Jilid III

    Saat reshuffle jilid tiga, Prabowo kemudian mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).

    Mereka yang dilantik adalah Djamari Chaniago yang mengisi kekosongan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Posisi itu sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan.

    Selanjutnya, Erick Thohir selaku Menteri BUMN telah dilakukan reshuffle jabatan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Daftar pejabat yang terkena reshuffle jilid III:

    1. Djamari Chaniago, sebagai Menkopolkam.

    2. Erick Thohir, sebagai Menpora.

    3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

    5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

    9. Nani Sudariati Deyang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Satu Tahun Prabowo: 33 Kunjungan Luar Negeri, 79 Lawatan Daerah

    Satu Tahun Prabowo: 33 Kunjungan Luar Negeri, 79 Lawatan Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencatatkan intensitas mobilitas kerja yang tinggi sepanjang satu tahun masa pemerintahannya. 

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari berbagai sumber resmi, periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025 mencatat sedikitnya 79 kunjungan daerah di 38 provinsi dan 33 kunjungan luar negeri ke empat benua, menjadikan tahun pertamanya sebagai salah satu tahun paling aktif dalam diplomasi dan kerja lapangan presiden pasca-reformasi.

    Di tingkat nasional, Prabowo banyak turun langsung ke lapangan dalam program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi industri pupuk, dan pengembangan hilirisasi mineral. 

    Beberapa kunjungan besar di dalam negeri antara lain panen raya nasional di Majalengka (April 2025), peresmian 17 stadion di Jawa Timur, pembentukan 80.081 koperasi desa di Klaten (Juli 2025), hingga peninjauan langsung dapur MBG di berbagai daerah.

    Sementara itu, di kancah internasional, Presiden Prabowo melaksanakan 33 lawatan luar negeri mencakup kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika. 

    Dalam satu tahun, Prabowo menghadiri berbagai forum strategis global seperti KTT G20 di Brasil, APEC 2024 di Peru, Sidang Umum PBB di New York, BRICS Summit di Rio de Janeiro, hingga KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir.

    Prabowo juga memperkuat diplomasi ekonomi dengan berbagai negara mitra strategis termasuk penandatanganan kerja sama investasi di Qatar dan Uni Emirat Arab, serta pembentukan hubungan strategis (Strategic Partnership) dengan Thailand dan Rusia.

    Dibandingkan Presiden ke-7 Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya (2014–2015) yang mencatat 16 kunjungan luar negeri, frekuensi diplomasi luar negeri Prabowo meningkat lebih dari dua kali lipat. 

    Hal ini menandai perubahan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih proaktif dan ekspansif, dengan penekanan pada investasi strategis, ketahanan pangan, energi, dan pertahanan.

    Selain intensitas kunjungan, Prabowo juga menunjukkan gaya kepemimpinan yang menekankan disiplin lapangan dan evaluasi langsung, dengan sejumlah agenda di luar protokol formal seperti menjenguk korban demo, menghadiri upacara keagamaan lintas agama, dan memimpin apel militer secara langsung.

    Mobilitas tinggi dan diplomasi aktif ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi domestik dengan posisi strategis Indonesia di panggung global. Tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran pun diperkirakan akan tetap sarat dengan aktivitas diplomasi ekonomi dan penguatan politik luar negeri yang berorientasi pada kemandirian nasional.

    Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo Subianto

    Periode: (20 Okt 2024 — 20 Okt 2025)

  • Riset IndoStrategi, Kinerja Menteri non Partai Lebih Efektif

    Riset IndoStrategi, Kinerja Menteri non Partai Lebih Efektif

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil riset IndoStrategi menunjukkan selama setahun Kabinet Merah Putih memimpin muncul hasil bahwa menteri yang non politis bekerja lebih efektik dibandingkan dengan menteri yang tergabung dalam partai.

    Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menuliskan dalam riset bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Dia juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola dan mempekuat kebijakan nasional.

    “Kementerian non politis bekerja lebih efektif. Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional,” dikutip dari siaran resmi, Senin (20/10/2025).

    Di sisi lain, dia menuturkan bahwa Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi kurang progresif dalam reformasi struktural. IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan.

    IndoStrategi mengajukan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor. Pertama, perkuat koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan.

    Kedua, perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi.Ketiga, pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik. 

    Keempat, dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan. Kelima, tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis.

    Keenam, tegaskan netralitas Polri dan TNI, serta perkuat supremasi sipil. Ketujuh, fokus pada pemerataan pembangunan daerah dan desa agar pertumbuhan lebih inklusif. Kedelapan, konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.

    Ali juga menuturkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan.

    “Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian,” ungkapnya.

    Apalagi pemerintahan tersebut memilikiambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarAli Noer Zaman.

    Sementara itu, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

    “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” demikian disampaikan Visna Vulovik.

  • Satu Tahun Prabowo Jabat Presiden, Kunjungan Luar Negeri Capai 33 Kali ke 25 Negara

    Satu Tahun Prabowo Jabat Presiden, Kunjungan Luar Negeri Capai 33 Kali ke 25 Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mencatatkan aktivitas diplomasi yang intens sepanjang satu tahun pemerintahannya, dengan 33 kunjungan luar negeri ke sedikitnya 25 negara sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih sering dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun pertamanya memimpin Indonesia pada jenjang waktu yang sama pada 20 Oktober 2014—20 Oktober 2015 yang tercatat melakukan 16 kunjungan luar negeri.

    Berdasarkan data yang dirangkum Bisnis, Prabowo mengawali lawatan internasionalnya ke Beijing, China pada 8 November 2024, hanya tiga pekan setelah dilantik. Setelah itu, rangkaian diplomasi berlanjut ke Amerika Serikat, Brasil, Uni Emirat Arab, hingga ke Eropa dan Timur Tengah.

    Sejak awal, agenda diplomasi luar negeri Prabowo menunjukkan pola yang lebih ekspansif dan strategis, mencakup partisipasi aktif dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Sidang Umum PBB di New York, hingga KTT BRICS di Brasil.

    Dia juga memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara ASEAN dan Timur Tengah, termasuk menjalin hubungan erat dengan Turki, Arab Saudi, dan Qatar.

    Perbandingan dengan Jokowi

    Sementara itu, Presiden Jokowi pada tahun pertamanya lebih menitikberatkan pada penguatan hubungan regional dan investasi Asia Pasifik.

    Berdasarkan penelusuran, Jokowi hanya melakukan 16 lawatan luar negeri selama 2014–2015, dengan fokus ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura, serta pertemuan tingkat tinggi seperti APEC di Beijing dan KTT G20 di Brisbane, Australia.

    Jika dibandingkan, cakupan diplomasi Prabowo lebih luas, mencakup hampir seluruh kawasan utama dunia mulai dari Asia Timur, Timur Tengah, Eropa Barat, hingga Amerika Latin dan Amerika Utara.

    Dalam konteks agenda, Prabowo juga aktif memimpin forum investasi dan pertahanan, di mana isu pangan, energi, dan perdamaian global menjadi sorotan.

    Diplomasi ekonomi menjadi ciri utama lawatan Prabowo. Dalam 33 perjalanan luar negeri, sebagian besar agenda berfokus pada investasi, ketahanan energi, dan kerja sama pangan.

    Selain ekonomi, Prabowo juga aktif dalam isu kemanusiaan. Pada 12 Oktober 2025, ia menghadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir, yang membahas penyelesaian krisis Gaza, menegaskan peran Indonesia sebagai juru damai di kawasan Timur Tengah.

    Berbeda dari Jokowi yang dikenal pragmatis dan selektif, Prabowo tampil dengan gaya diplomasi yang lebih proaktif dan simbolik, mencerminkan ambisinya untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah dunia (middle power).

    Selama satu tahun pertama pemerintahannya, Prabowo tidak hanya memperluas jejaring diplomasi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang percaya diri dan aktif di kancah internasional.

    Dengan total lebih dari 60 lawatan domestik dan luar negeri dalam 12 bulan, pola ini menandai perubahan signifikan dari era Jokowi menuju diplomasi yang lebih agresif, berbasis geopolitik dan ekonomi strategis.

  • Prabowo Ancam Reshuffle Menteri Nakal, PDIP: Demi Kepentingan Strategis Presiden

    Prabowo Ancam Reshuffle Menteri Nakal, PDIP: Demi Kepentingan Strategis Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengancam tidak segan mencopot menterinya jika tidak berkinerja baik.

    Politisi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menilai presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Pasalnya, para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden.
    Para menteri adalah pembantu Pak Presiden.

    “Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata- mata kepentingan strategis Presiden. Namun demikian, Presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantu Presiden untuk melihat kinerja menteri,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (19/10/2025).

    Dia menjelaskan, presiden memiliki Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing masing. Organisasi teknis tersebut dinilai dapat menyusun Key Perfomance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri kinerjanya baik atau tidak.

    Dengan demikian ukurannya jelas, ada target-target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya.
    Semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri.

    “Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama- sama memiliki pegangan yang jelas. Jadi kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa di evaluasi secara sepihak,” jelasnya.

    Dengan dasar tersebut, Said menilai tidak akan ada menteri merasa kecewa jika nantinya kena reshuffle karena kinerjanya yang tidak baik. Sebaliknya, Presiden juga bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang kongkrit atas kinerja anak buahnya.

    “Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif. Apa kinerja kamuflatif itu, yakni kinerja yang seolah olah populer dimata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Pak Presiden dalam Asta Citanya,” ungkapnya.