Category: Bisnis.com Nasional

PDIP Minta Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh Dikaji Ulang

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP) meminta pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) di kaji ulang untuk menemukan penyebabnya dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Polisiti PDIP yang juga Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu menyatakan hal tersebut sebagai respons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

“Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” kata Adian dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

Adian menilai penolakan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni adanya dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji secara serius.

Dia menekankan bahwa proyek serupa tidak hanya dibangun di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan teknologi yang berbeda, seperti produksi dari China maupun Jepang.

“Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

Legislator Dapil Jawa Barat V itu menilai, sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri.

Namun demikian, Adian menilai hal ini tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek tersebut.

Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta–Surabaya, Adian menilai ide tersebut baik, namun harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

“Gagasan kereta cepat itu bagus. Problem-nya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adian menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia pun menegaskan bahwa jika proyek ini pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan.

“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.

Menurut Adian, penilaian terhadap niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak proyek. Jika terbukti perjanjian tidak dibuat dengan dasar niat baik, maka pemerintah dapat meninjau ulang atau menegosiasikan kembali perjanjian tersebut.

“Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi masalahnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” katanya.

21/10/2025 05:00
Setahun Menjabat, Prabowo Ungkap Telah Kuasai Kembali 4 Juta Ha Lahan Sawit

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap telah menguasai kembali 4 juta hektare lahan kelapa sawit ilegal selama setahun menjabat.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

“Lebih dari 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar UU dan hukum ini kita kuasai kembali oleh negara,” ujar Prabowo.

Dia menambahkan, aparat penegak hukum telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp100 triliun di era pemerintahannya selama setahun itu.

Prabowo juga mencontohkan, penindakan itu dilakukan untuk selundupan hasil tambang di Bangka Belitung. Kala itu, prajurit AL berhasil menyelamatkan sampan pengangkut timah yang keluar dari Bangka Belitung.

“Juga lebih dari 100 Triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil hentikan. Kemarin di Babel kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis penindakan kawasan hutan ini dilakukan dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Secara total satgas ini telah menguasai kembali 3,4 juta hektare lahan terkait perkebunan sawit hingga Rabu (1/10/2025).

Dari total lahan yang telah dikuasai itu, Satgas PKH juga telah menitipkan secara total sebanyak 1,5 juta hektare lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Penyerahan itu dilakukan agar lahan ilegal yang dikuasai kembali itu bisa kembali produktif ditangan perusahaan plat merah tersebut. Dengan demikian, hasilnya bisa menjadi keuntungan untuk negara.

Kemudian, satgas ini juga diamanatkan untuk melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang ilegal. Total, penindakan lahan tambang ini mencapai 5.209 hektare hingga (1/10/2025)

Adapun, ribuan hektare lahan tambang ilegal itu tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Ribuan hektare kawasan pertambangan di kawasan hutan itu dimiliki oleh 39 perusahaan swasta.

Puluhan perusahaan itu telah beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH.

20/10/2025 18:05
Prabowo Dorong Pakai Tulisan Sambung, Pakai Buku Menulis Halus Rapi

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebiasaan sebagian siswa yang menulis dengan huruf sangat kecil karena berusaha menghemat kertas.

Temuan itu dia sampaikan saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahannya di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

“Saya lihat waktu berkeliling ke sekolah, ada anak-anak menulis hurufnya kecil sekali. Mungkin karena ingin berhemat kertas,” ujar Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih.

Menanggapi hal itu, Prabowo meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk meninjau kembali sistem pembelajaran menulis di sekolah.

Dia juga mengusulkan agar pelajaran menulis halus dan rapi kembali dihidupkan.

“Saya kira perlu ada lagi pelajaran menulis, menulis yang baik dan besar. Kalau perlu, Menteri Keuangan bantu bagikan buku tulis untuk anak-anak,” katanya.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa anak-anak perlu dibiasakan menulis dengan huruf besar, bukan hanya demi kerapian, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mata mereka di masa depan.

“Anak-anak harus dididik menulis besar-besar. Kalau dari kecil sudah menulis sangat kecil, nanti dewasa bisa-bisa semua pakai kacamata,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, dia menambahkan, persoalan ini memang tampak sepele, tetapi justru menyangkut dasar pembelajaran dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

“Ini masalah kecil, tapi mendasar. Saya tergerak karena tahu, anak itu tidak mau memberatkan orang tuanya, jadi dia menghemat kertas. Bisa bayangkan?” tandas Prabowo.

20/10/2025 17:40
Candaan Prabowo Soal Retret di Sidang Kabinet Paripurna

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dengan nuansa akrab dan penuh canda.

Di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo mengenang awal masa pemerintahannya yang diawali dengan kegiatan retret kabinet di Magelang, sembari melontarkan gurauan tentang kemungkinan mengulang kegiatan serupa.

“Saya lagi berpikir-pikir, mungkin setelah satu tahun perlu juga retret lagi,” ujar Prabowo sambil tersenyum, disambut tawa para menteri di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Presiden Ke-8 RI itu bercerita, usai pelantikan pada 20 Oktober 2024, dia langsung melantik para menteri dan wakil menteri sebelum mengajak seluruh kabinet untuk melakukan retret kebangsaan di Magelang, sebagai sarana konsolidasi awal pemerintahan.

“Rupanya saudara-saudara sudah nostalgia ingin tinggal di tenda,” ucapnya berseloroh.

Di sela suasana santai itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kabinet yang telah bekerja keras sepanjang satu tahun terakhir. Ia menilai kerja pemerintahan berjalan disiplin, penuh dedikasi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Saya ingin pertama, mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, kerja keras, dan disiplin memberi darma bakti pada bangsa dan rakyat di pemerintahan yang saya pimpin,” kata Prabowo.

Dia juga menyinggung keberagaman latar belakang para anggota kabinet mulai dari daerah, suku, agama, hingga partai politik yang menurutnya menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan.

“Ada yang dari partai koalisi, ada juga yang dulu tidak, tapi kemudian sadar dan bergabung. Bukan sadar, tapi terpanggil,” ujarnya.

Kepala negara pun menutup dengan nada santai, menggambarkan gaya kepemimpinan yang tetap tegas namun hangat.

“Saya ini tidak apa-apa kan sedikit tidak terlalu serius—serius tapi santai, sersan,” tandas Prabowo.

20/10/2025 17:22
Satu Tahun Prabowo-Gibran: 43 Juta Warga Gunakan Cek Kesehatan Gratis

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis Nasional (CKG) yang telah dimanfaatkan oleh 43 juta warga dalam tahun pertama pemerintahannya.

Program CKG, kata Prabowo, menjadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun pada hari ulang tahunnya.

“Sebanyak 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Saya kira ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis dalam satu tahun pada hari ulang tahunnya,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Menurut Prabowo, pemeriksaan kesehatan rutin untuk warga tersebut penting untuk pencegahan dini berbagai penyakit agar biaya pengobatan bisa ditekan di masa depan.

“Ini mampu mencegah dini supaya biaya pengobatan lebih rendah kalau kita tahu dari awal kekurangan atau penyakit rakyat kita,” tuturnya.

Namun, hasil dari program ini juga memberikan catatan penting bagi pemerintah. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Nasional, sebagian besar masyarakat yang mengikuti program pemeriksaan gratis ditemukan memiliki masalah pada gigi dan mulut.

“Ternyata hasil kesehatan gratis menunjukkan sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi. Artinya sekarang kita harus menghasilkan dokter gigi yang cukup banyak,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu kemudian menyoroti persoalan mendasar yang selama ini dihadapi sektor kesehatan nasional: kekurangan tenaga medis.

“Kita tahu dokter umum saja masih kekurangan besar, kalau tidak salah kekurangannya di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis ribuan jumlahnya,” kata Prabowo.

Menurutnya, kekurangan dokter bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara maju. Dalam berbagai kunjungan kenegaraan, Prabowo menyebut hampir semua kepala pemerintahan mengakui defisit tenaga medis sebagai masalah global.

“Hampir semua negara saya kunjungi, saya minta pendapat, dan hampir semuanya mengatakan kekurangan dokter. Negara-negara kaya bisa mengambil dokter dari negara lain. Inggris, Jerman, Amerika, mereka ambil dokter dan perawat dari mana-mana karena bisa membayar dengan tinggi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Prabowo menilai kebijakan pendidikan nasional perlu disesuaikan agar dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kesehatan di masa depan.

“Artinya, kebijakan pendidikan kita harus disesuaikan. Kita harus menambah fakultas kedokteran, dan jumlah mahasiswanya juga perlu ditambah,” tegasnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun juga menyampaikan agar lembaga pendanaan pendidikan nasional seperti LPDP memprioritaskan bidang kedokteran sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara.

“Kalau perlu, bisa ditambah beasiswa. LPDP mungkin prioritas paling atas untuk kedokteran,” tandas Prabowo.

20/10/2025 17:07
Prabowo Minta Kampus Perbanyak Pelajari Hidrologi, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta agar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk mengelola air sebagai kunci ketahanan pangan dan pencegahan bencana banjir di Indonesia.

Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih kurang maksimal dalam mengelola air. Alhasil, air yang melimpah itu justru berubah menjadi bencana, termasuk banjir.

Untuk itu, Kepala Negara RI itu meminta Menteri Brian Yuliarto untuk meninjau kembali kurikulum di perguruan tinggi terkait kajian hidrologi dan pengelolaan air, serta bagaimana mengantisipasi dan mencegah banjir.

“Saya juga minta Menteri Dikti dan Sains [Brian Yuliarto], coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita apakah cukup mempelajari masalah air ini, bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).

Dia juga menyayangkan masih minimnya tindakan pemerintah dalam mengatasi banjir, meski sudah diketahui wilayah mana saja yang rawan banjir, terutama saat menghadapi hujan deras.

“Saya kira sudah ratusan tahun ribuan tahun kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan, pasti banjir kalau musim hujan. Apalagi hujan yang tiba-tiba begitu padat karena program atau karena kondisi perubahan iklim, karena itu kita harus antisipasi,” ujarnya.

Prabowo juga menyebut masih minim pelajaran terkait hidrologi di universitas. “Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita, ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah ya, hidrologi,” imbuhnya.

Dia menilai, meski Indonesia dianugerahi sumber daya air yang melimpah, pengelolaannya masih belum optimal. Imbasnya, air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru kerap berubah menjadi penyebab bencana.

“Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana banjir dan sebagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia, ketersediaan air sangat sulit,” ujarnya.

Padahal, ungkap dia, ketahanan pangan sangat bergantung pada ketersediaan air. Menurutnya, pengelolaan air masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah ke depan.

“Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan, kita harus dalami masalah air ini,” pungkasnya.

20/10/2025 17:01
Prabowo Target Universitas Indonesia (UI) Masuk Ranking 100 Besar Dunia

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan universitas di Tanah Air agar mampu menembus peringkat 100 dunia dalam daftar QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds).

Dia memberikan apresiasi kepada Universitas Indonesia (UI) yang untuk pertama kalinya berhasil menembus peringkat 200 besar dunia. Pencapaian ini disebutnya sebagai tonggak penting bagi dunia pendidikan tinggi nasional.

“Kami berterima kasih dan mengucapkan selamat untuk pertama kalinya Universitas Indonesia tembus top 200 QS ranking dunia,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kualitas pendidikan tinggi Indonesia di mata dunia. Namun, dia juga mendorong agar prestasi itu tidak berhenti sampai di situ.

“Top 200, tetapi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Wakil Menteri saya minta agar bisa jadi top 100. Bisa? Bisa?” ucapnya disambut tawa para peserta sidang kabinet.

Menurut Prabowo, langkah Universitas Indonesia di peringkat global akan menjadi pemicu bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas riset, inovasi, serta daya saing akademiknya.

Dia optimistis bahwa dalam beberapa tahun ke depan institusi lain seperti ITB, UGM, dan ITS juga akan segera menyusul.

“Pasti nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya,” tandas Prabowo.

20/10/2025 16:59
Terobosan Kemendikdasmen: Swakelola Sekolah, Digitalisasi, hingga Tunjangan Guru

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan ada beberapa terobosan dilakukan pihaknya selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Terobosan utama yang dilakukan Kemendikdasmen terkait dengan program revitalisasi sarana dan prasaran sekolah. Jika sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana revitalisasi sekolah, lanjutnya, maka saat ini peran tersebut dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.

“Kami berharap dengan model tersebut [swakelola], revitalisasi sekolah lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Revitalisasi sekolah anggarannya sebesar Rp16,9 triliun,” katanya saat sesi wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).

Dia menuturkan anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp16,9 triliun tersebut awalnya ditargetkan untuk 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Data terakhir, lanjutnya, total satuan pendidikan yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) mencapai itu Rp16,17 triliun atau 50% lebih dari target.

Saat ini, lanjutnya, sudah banyak satuan pendidikan yang telah menyelesaikan pembangunan sepenuhnya atau hingga 100%.

“Mungkin ada sekitar 10% yang sudah selesai sehingga kami optimistis ini dapat berjalan,” ucap akademisi yang dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Selain itu, dia mengatakan terobosan dalam program revitalisasi yang dilakukan Kemendikdasmen juga dapat menyerap tenaga kerja di masing-masing satuan pendidikan. Abdul Mu’ti bahkan menghitung ada 490.000 pekerja yang terserap dalam program revitalisasi dengan sistem swakelola.

“Program ini dapat menggerakkan ekonomi lokal, karena kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh masing-masing sekolah atau satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.

Terbosan selanjutnya terkait dengan program digitalisasi pembelajaran. Dia mencatat anggaran yang digelontorkan sekitar Rp9 triliun dari APBN. Abdul Mu’ti mengatakan paket digitalisasi meliputi pengadaan interactive flat panel [IFP].

Dia menuturkan perangkat tersebut memungkinkan guru dan murid lebih interaktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Menurutnya, IFP lebih canggih dibandingkan dengan smart board karena berfungsi dua arah (two-way) sehingga program belajar-mengajar di dalam kelas bisa menjadi lebih interaktif. Dia menargetkan IFP dapat disebar untuk 288.000 lebih satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan program IFP hanya dikirimkan ke sekolah-sekolah yang sudah siap dan membutuhkan. Pasalnya, dia menyadari bahwa tidak semua sekolah siap dan butuh, misalnya sekolah-sekolah swasta sudah menggunakan teknologi maju.

“Ini beda sekali dengan Chromebook ya. Karena di program ini IFP ini sekolah yang siap yang kita kirim. Jadi ada form [formulir] yang kita sediakan untuk sekolah itu mengisi,” tuturnya.

Abdul Mu’ti berharap Presiden Prabowo dapat melakukan launching IFP pada 10 November 2025 secara serentak 38 provinsi sekaligus dan dapat melakukan komunikasi interaktif dengan para murid di berbagai wilayah.

“IFP ini merupakan terobosan Kemendikdasmen yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Presiden Prabowo dalam pembicaraan secara informal ingin setiap satuan pendidikan nantinya bisa menerima sampai tiga IFP. Sekarang kan masih satu. Tujuannya, supaya ada revolusi dalam pendidikan di Indonesia,” ucapnya.

Terakhir, Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok. Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.

“Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.

Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.

“Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honor Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honor tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya.

20/10/2025 16:30
Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi 1 Tahun Prabowo-Gibran Terjaga di 5,12%

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren positif.

Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Airlangga menjelaskan, sejumlah indikator makroekonomi utama menunjukkan stabilitas yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara tingkat inflasi berhasil dijaga di kisaran 2 persen.

“Kalau perekonomian kan indikator makro maupun indikator mikro. Makro tentu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kita sudah ketahui bahwa dalam satu tahun relatif terjaga di 5,12 persen,” ujar Airlangga.

Selain itu, menurut Airlangga, kinerja ekspor dan cadangan devisa nasional juga berada pada level positif, menandakan daya tahan ekonomi Indonesia terhadap dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

“Inflasi di level dua-an. Kemudian dari segi ekspor juga positif, cadangan devisa juga positif,” tambahnya.

Airlangga juga menyoroti bahwa indeks keyakinan konsumen tetap berada di zona optimis, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional tetap terjaga.

“Indeks keyakinan konsumen pun masih positif,” tandas Airlangga.

20/10/2025 15:44
Respons KPK Usai Disindir Mahfud soal Dugaan Proyek Whoosh.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi postingan Mahfud MD di akun X terkait dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan KPK dapat melakukan case building dari temuan awal dugaan suatu tindak pidana.

Dia menyampaikan bahwa lembaga antirasuah proaktif dalam menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana korupsi.

“KPK proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut, proaktif untuk menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Budi mengatakan jika terdapat laporan awal yang disampaikan masyarakat atau dalam hal ini Mahfud MD merupakan sinyal positif dan bentuk dari kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

“Oleh karenanya, KPK selaku terbuka kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid adanya dugaan tindak pidana korupsi. Silahkan dapat menyampaikan kepada KPK baik nantinya akan menjadi informasi awal maupun kendaraan bagi KPK dalam penanganan suatu perkara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud menyindir KPK bahwa penyelidikan dugaan mark up Whoosh tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat.

Namun dapat melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak tertentu yang mengetahui informasi tersebut.

Dia menilai KPK seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari pihak-pihak yang mengetahui dugaan atas suatu perkara.

Mantan Ketua MK itu mengatakan aparat penegak hukum (APH) memiliki wewenang untuk menyelidiki suatu kasus, bukan meminta pihak tertentu melaporkan.

“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” tulis Mahfud di akun X, Sabtu (18/10/2025).

Dia menyampaikan laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat.

Tapi menurutnya, jika terdapat berita pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki dan tidak perlu menunggu laporan.

Dia menegaskan siap dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan. Dia mengatakan bahwa polemik dugaan mark up berawal dari diskusi antara Agus Pambagio dengan Antony Budiawan sehingga informasi yang disampaikan dirinya berasal dari kedua orang tersebut.

“Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan Nusantara TV tersebut,” tambahnya.

20/10/2025 15:34