Category: Bisnis.com Nasional

  • Rahayu Saraswati Ungkap Alasan Minimnya Pemberdayaan Perempuan dan Tingginya TPPO

    Rahayu Saraswati Ungkap Alasan Minimnya Pemberdayaan Perempuan dan Tingginya TPPO

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, Rahayu Saraswati  Djojohadikusumo mengungkapkan masih minimnya pemberdayaan perempuan dan maraknya tindak pidana perdagangan orang. Sara mengatakan hal ini dipengaruhi berbagai faktor seperti sosial dan ekonomi. 

    Pernyataan itu dia sampaikan saat menjadi panelis di acara “Women in Sustainable Development (SDGs) Action Award 2025” yang diselenggarakan Bisnis Indonesia Group, Selasa (11/11/2025).

    “Pemberdayaan perempuan terutama, itu kita gak bicara cuma dari segi sosial. Tapi justru dari segi ekonomi,” ujarnya.

    Menurutnya, banyak perempuan yang mampu untuk berkembang di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan pekerjaan. Namun terhambat yang salah satu faktornya adalah pola asuh atau parenting dari orang tua mereka. 

    Dia menceritakan bahwa perempuan dihadapkan dengan tuntutan pernikahan. Alhasil, katanya, perempuan menjadi terhambat untuk berkembang dan memengaruhi posisi mereka di dalam struktur sosial.

    Rahayu pun mencontohkan ketika perempuan ingin mengambil jenjang pendidikan S2 atau S3, kerap mendapat pertentangan dari orang tua karena memengaruhi usia untuk menikah. 

    Dia menilai ada tiga faktor yang menghambat pemberdayaan perempuan, yakni sistem patriarki, budaya, dan ekonomi. 

    “Bagaimana secara ekonomi perempuan bisa berdaya. Terus secara budayanya. Itu tidak mendukung untuk perempuannya bisa mandiri,” tegasnya.

    Selain pemberdayaan perempuan, Sara, sapaan akrabnya,  turut menyoroti masih maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

    Dia menilai kegiatan kriminal itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana banyak orang yang kesulitan ekonomi sehingga terpaksa melakukan hal tersebut.

    “Kenapa kok ada banyak sekali di Indonesia itu rentan berhadapan [dengan tindak pidana] perdagangan orang? Karena masalah sosial ekonomi. Mereka mencari pekerjaan. Pekerjaan itu tidak ada di daerah mereka,” tutur Sara.

    Dia menegaskan bahwa perempuan harus berkontribusi bagi perubahan. Jika perempuan mendapatkan akses di berbagai sektor maka kesetaraan akan terwujud.

    “Jika perempuan diberikan akses kepada kesehatan, pendidikan, kesempatan ekonomi, justru bukan hanya perempuan itu saja yang terangkat, tapi juga seluruh komunitasnya terangkat,” pungkasnya. 

  • Jaringan Gusdurian Menolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Jaringan Gusdurian Menolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menegaskan menolak pemberian gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Soeharto.

    Hal itu dia ungkapkan usai acara Women in Sustainable Development (SDG’s) Action Award 2025 yang diselenggarakan Bisnis Indonesia Group, Selasa (11/11/2025).

    “Jaringan Gusdurian ini posisinya menolak,” kata Putri sulung Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

    Menurutnya, pemberian gelar kepada Soeharto adalah bentuk tidak hormat dan tidak berperikemanusiaan bagi korban-korban saat era kepemimpinan Soeharto. Penganugerahan gelar pahlawan juga dinilai memiliki ganjalan besar karena masih banyak masalah pelanggaran HAM yang belum dituntaskan di era Soeharto.

    Dia mengatakan seharusnya pemerintah melakukan rekonsiliasi lebih dulu menuntaskan berbagai polemik di zaman presiden yang menjabat selama 32 tahun itu.

    “Artinya orang yang melakukan pelanggaran HAM karena situasi, itu ada kok ruang untuk membersihkan diri kalau memang dipandang tidak bersalah gitu. Tapi kalau itu belum selesai, bagaimana ini tanggung jawabnya kepada publik,” ujarnya.

    Meskipun TAP MPRS terkait Soeharto dicabut, baginya itu hanya pandangan bagi MPR kala itu dan tidak menyelesaikan masalah hukum yang selama ini terjadi. Seharusnya, kata Alissa, persoalan hukum lebih dulu diselesaikan sehingga penetapan gelar pahlawan kepada Soeharto dapat dipertimbangkan.

    Dia menuturkan pemberian gelar pahlawan pada dasarnya melibatkan berbagai aspek seperti memiliki integritas moral, memperjuangkan integritas moral dan kepentingan bersama, bukan untuk diri sendiri.

    “Nah kalau kriteria ini aja tidak terpenuhi atau masih menjadi dispute. Ya selesaikan dulu dispute-nya, gitu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa di Istana Negara, Senin (10/11/2025), salah satunya adalah Soeharto.

    Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertuang 10 nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

    Penganugerahan ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar para tokoh yang dinilai berjasa luar biasa bagi perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan Republik Indonesia.

  • Polisi: Pelaku Ledakan di SMAN 72 sebagai Anak Berkonflik Hukum

    Polisi: Pelaku Ledakan di SMAN 72 sebagai Anak Berkonflik Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya resmi menyatakan status pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai anak berkonflik hukum (ABH).

    Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan bahwa pelaku peledakan SMAN 72 tersebut diduga memiliki sifat tertutup dan jarang bergaul dengan orang lain.

    “Dari keterangan yang kami himpun Anak yang Berkonflik dengan Hukum [ABH] yang terlibat dikenal pribadi tertutup dan jarang bergaul,” ujar Asep di Polda Metro Jaya, Selasa (11/11/2025).

    Asep juga mengemukakan bahwa ABH ini memiliki ketertarikan dengan konten kekerasan dan hal-hal yang ekstrem.

    Hal tersebut bisa diketahui dari hasil analisis digital forensik terhadap ponsel milik pelaku ledakan ini.

    “[Pelaku] tertarik konten kekerasan dan hal ekstrem,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ledakan ini terjadi di SMAN 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025) sekitar 12.15 WIB. Saat olah TKP, petugas kepolisian telah menemukan ada tujuh peledak, empat di antaranya telah meledak.

    Kemudian, berdasarkan data terakhir yang diungkap kepolisian, total ada 96 korban dari peristiwa itu. Puluhan korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Misalnya, RS Islam Cempaka Putih, RS Yarsi hingga RS Pertamina. 

    Sementara dari korban berstatus siswa SMAN 72 yang hampir mencapai seratus orang itu, sebagian telah dipulangkan ke kediamannya masing-masing.

  • Alasan Prabowo Rapat Dadakan Bahas Anggaran di Halim dan Tunda Ke Australia

    Alasan Prabowo Rapat Dadakan Bahas Anggaran di Halim dan Tunda Ke Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunda keberangkatannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (11/11/2025).

    Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretaris.kabinet. Rapat tersebut digelar sebelum Presiden bertolak ke Sydney, Australia, dalam rangka kunjungan kenegaraan satu hari.

    Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Berdasarkan keterangan foto, tidak ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat tersebut. 

    Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran negara.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah yang juga merupakan uang rakyat,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari unggahan resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025).

    Kepala negara juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah, khususnya menjelang akhir tahun anggaran.

  • SBY Pamer Bisa Ramal Masa Depan: RI Kini Anggota G20 hingga BRICS

    SBY Pamer Bisa Ramal Masa Depan: RI Kini Anggota G20 hingga BRICS

    Bisnis.com, SURABAYA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan orasi ilmiahnya dalam puncak acara Dies Natalies Ke-65 dan Lustrum XIII Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11/2025).

    SBY memaparkan bahwa prediksinya 15 tahun yang silam saat ini satu per satu mulai menjadi keniscayaan. Hal tersebut adalah berkaitan dengan posisi perekonomian Indonesia di hadapan bangsa-bangsa dunia lainnya saat ini.

    Ia menjelaskan pada tahun 2010 silam, dirinya berpendapat bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia bahkan dunia. Prediksi itu diklaimnya terbukti dengan Indonesia tergabung dalam G20 atau kelompok yang terdiri atas 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

    “Contoh, saya mengatakan Indonesia, 2025, which is now, akan menjadi strong emergent market, strong economic. It is happening now. Kita member of G20, 20 ekonomi besar dunia. We are the biggest economy, the biggest country in Asean, itu menjadi kenyataan, dan saya katakan di kampus Sukolilo, Surabaya ini, look, 15 tahun lagi berarti 2025, ekonomi Indonesia, standing Indonesia itu sama dengan BRICS,” ujar SBY.

    Dirinya juga menyatakan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah membawa Indonesia bergabung secara resmi ke dalam organisasi BRICS, sebagaimana yang sebelumnya ia perkirakan akan terjadi pada tahun 2025 ini.

    Adapun, BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) adalah kelompok negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global.

    Atas berbagai prediksi yang disebutnya telah menjadi kenyataan itu, SBY pun beranggapan bahwa dirinya dapat meramal masa depan. Namun, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menegaskan bahwa prediksi tersebut diukurnya dengan pemikiran dan kalkulasi yang rasional, bukan klenik semata.

    “Jadi kalau ada guru besar, dosen, yang ingin menanyakan nasib dan masa depan, bisa ke saya. Bukan klenik tapi pemikiran yang scientific, rasional. I know futurology. I know membaca trend. I know bagaimana visi yang bisa terjadi. Sehingga alhamdulillah sekali lagi itu menjadi kenyataan. Barangkali itu juga tuah dari kampus ITS yang kita cintai ini,” pungkasnya.

  • Viral Kasus Penculikan Bilqis, Polisi Telusuri Jaringan Perdagangan Anak

    Viral Kasus Penculikan Bilqis, Polisi Telusuri Jaringan Perdagangan Anak

    Bisnis.com, MAKASSAR – Polisi tengah menelusuri kemungkinan adanya jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) lintas provinsi usai kasus penculikan balita asal Makassar, Bilqis yang ditemukan di Jambi.

    Ada dugaan praktik tersebut telah terorganisir sejak lama, di mana beberapa kasus penculikan lain memiliki modus yang sama. Apalagi dari hasil penyelidikan, dua dari empat pelaku ternyata sudah memperjualbelikan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WhatsApp.

    Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya akan menggandeng tim Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA- PPO) serta Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk mengembangkan kasus tersebut.

    Tujuannya untuk mengungkap apakah kasus penculikan yang selama ini terjadi saling berkaitan satu sama lain.

    “Di kasus Bilqis, perdagangan dilakukan oleh berbagai pihak yang berlokasi di provinsi berbeda-beda. Makanya kami akan bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mendalami ini. Apakah kasus penculikan lain sebelumnya merupakan jaringan yang sama,” ucap Djuhandhani  di Makassar, Selasa (11/11/2025).

    Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Devi Sujana menambahkan para tersangka penculik Bilqis memang menargetkan anak-anak yang masih berusia balita untuk diculik dan dijual.

    Dia mengatakan korban balita dipilih karena dianggap mudah dibawa ke mana saja dan mudah dikendalikan, serta tidak begitu mencurigakan.

    Untuk membawa balita ke provinsi lain, pelaku membeli tiket pesawat melalui aplikasi pembelian tiket online Traveloka. Oleh karena anak di bawah umur tidak memerlukan identitas, pelaku langsung memasukkan korban ke dalam pesawat dan membawa bersamanya.

    Devi menambahkan motif yang dilakukan tersangka adalah praktik adopsi secara ilegal. Namun pihak kepolisian masih menelusuri kembali apakah ada motif lain di baliknya.

    “Motif sementara kasus ini adalah adopsi. Tapi kami masih dalami lebih lanjut apakah ada transaksi lainnya,” tuturnya.

    Sementara itu empat orang tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini antara lain SY (30), NH (29), MA (42), dan AS (36).

  • Presiden Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral dengan Australia

    Presiden Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral dengan Australia

    Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Australia untuk melakukan kunjungan kenegaraan balasan pada hari ini, Selasa (11/11/2025).

    Informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi Instagram @sekretaris.kabinet.

    Bertolak melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Presiden Ke-8 RI itu bertolak menuju Sydney dalam rangka kunjungan kenegaraan satu hari.

    Dalam kunjungan kenegaraan singkat tersebut, Kepala negara dijadwalkan menggelar pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Sam Mostyn, serta mengikuti sejumlah pertemuan bilateral yang membahas kerja sama perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri.

    Kunjungan ini juga merupakan balasan atas lawatan resmi Perdana Menteri Anthony Albanese ke Jakarta pada 14–16 Mei 2025, yang menjadi kunjungan luar negeri pertama Albanese setelah terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia.

    Fokus utama hubungan kedua negara kini mencakup penguatan ekonomi, investasi, pertahanan, dan keamanan maritim.

  • Menteri PPPA Dorong Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Kesetaraan Gender di Berbagai Sektor

    Menteri PPPA Dorong Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Kesetaraan Gender di Berbagai Sektor

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi berjanji mendorong perlindungan bagi anak dan perempuan di Indonesia serta meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor.

    Menurutnya, sampai saat ini perempuan masih dihadapkan banyak tantangan di struktural masyarakat.

    “Sampai saat ini masih banyak perempuan yang belum mendapatkan akses dan kesempatan yang setara di banyak bidang, dikarenakan adanya hambatan struktural yang masih perlu kita atasi bersama-sama,” kata Arifah dalam acara Women in SDGs Action Award 2025 yang digelar Bisnis Indonesia Group untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-40, dengan tema perempuan penggerak Sustainable Development Goals atau SDGs, Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, perempuan memiliki peran penting di ruang lingkup domestik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya, baik perempuan yang tinggal di desa maupun di kota.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan khususnya dalam mencegah dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

    “Salah satunya melalui sistem integrasi informasi gender atau yang biasa disebut dengan SIGA dan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada perempuan dan anak perempuan tertinggal karena kekerasan dan diskriminasi,” tambahnya.

    Menurutnya, melalui Sustainable Development Goals (SDG’s) yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia Group menjadi momentum bagi kiprah perempuan untuk berkontribusi besar terhadap Indonesia.

    Terlebih SDG’s dilakukan dengan berkolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademis, media, dan masyarakat.

    “Mudah-mudahan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai sektor ini dapat memperkuat kerja-kerja kita untuk mewujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia emas 2045,” tutupnya.

    Pada momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor, dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas inisiatif dan kontribusinya yang positif bagi tercapainya perbaikan kualitas hidup masyarakat di Tanah Air.

  • Momen Prabowo Panggil Dasco “Don” dan “si Kancil” di Hambalang

    Momen Prabowo Panggil Dasco “Don” dan “si Kancil” di Hambalang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat bersama Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/11/2025).

    Dalam momen itu, Prabowo menyebutkan panggilan khusus terhadap Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang hadir di sana.

    Panggilan khusus itu yakni “Don”. Prabowo menyatakan nama Don itu disematkan kepada Dasco oleh rakyat. Setelah itu, orang nomor satu di Indonesia ini menambahkan “si Kancil” usai menyebutkan nama lengkap Dasco.

    “Wakil Ketua DPR RI Saudara-saudara, Don. Rakyat memberi dia nama Don. Profesor Dr Ir Don Sufmi Ahmad Dasco alias ‘si kancil’,” ujar Prabowo dalam unggahan @gerindra, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Panggilan Prabowo ke Dasco itu kemudian disambut tepuk tangan kader Gerindra. Dasco pun merespons panggilan Prabowo itu dengan senyuman.

    Dalam hal ini, Gerindra melalui admin Instagram resminya mengemukakan bahwa hal ini merupakan kombinasi presiden dengan loyalisnya pejuang politiknya.

    “Kombinasi antara visi kepemimpinan Presiden @prabowo dan loyalitas pejuang politik @sufmi_dasco di legislatif. Menyala Don Ku!” tulis admin @gerindra.

  • Zulkifli Hasan Apresiasi Kinerja Mentan Amran Terbaik Sesuai Indikator

    Zulkifli Hasan Apresiasi Kinerja Mentan Amran Terbaik Sesuai Indikator

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas capaian kinerjanya yang dinilai terbaik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Dalam hasil survei, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi di antara seluruh pejabat tinggi negara, yakni sebesar 84,9 persen.

    “Selamat Pak Mentan rankingnya nomor satu. Karena yang diukur kinerja bukan pencitraan. Pokoknya Mentan nomor satu, nah ini timnya Menteri Koordinator Bidang Pangan,” kata Menko Zulhas saat memberikan arahan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentan, Mendagri, Menkeu, Kabapanas, Ka BP BUMN tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Selasa (11/11/2025).

    Zulhas menilai, kepemimpinan Mentan Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik. “Saya senang kinerjanya Mentan paling bagus sekarang. Berarti kan pangan sukses alhamdulillah ya. Saya senang, ini kan (Mentan) leadernya tim Kemenko Pangan,” ucapnya.

    Zulhas mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei itu menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

    “Tim pangan ini luar biasa, terutama timnya Pak Mentan. Produksi kita diproyeksi 34,77 juta ton, bahkan Bulog mengeluhkan gudangnya kurang. Karena itu, kita langsung respon cepat, kita akan bangun 100 gudang baru agar petani yang sedang semangat menanam padi dan jagung tidak kecewa karena hasilnya tidak terserap,” terang Zulhas.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan gudang baru yang akan tersebar di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya strategis menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga di tingkat petani.

    “Tahun depan produksi akan meningkat lagi karena baru mulai masuk irigasi dan bibit unggul. Sekarang pupuk juga dapat diskon 20 persen. Jadi ini semua persiapan yang kita jalankan bertahap,” jelasnya.

    Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Prof. Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati peringkat pertama tingkat kepuasan publik dengan skor 84,9 persen. Survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung manfaat kebijakan Kementerian Pertanian. “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.