Category: Bisnis.com Nasional

Saat Presiden Prabowo Sebut IFP sebagai Inovasi Pendidikan

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Senin (20/10/2025) menjadi terasa sangat spesial karena bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Prabowo dalam pengantar sidang menyampaikan sejumlah capaian dalam 1 tahun pemerintahan yang dipimpin bersama-sama dengan para menteri di Kabinet Merah Putih.

Capaian yang disampaikan Presiden salah satunya terkait dengan sektor pendidikan. Penguatan di bidang pendidikan merupakan Asta Cita ke-4 dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sasarannya memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, generasi muda, dan penyandang disabilitas.

Presiden menyampaikan progres pengembangan Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu mendorong terciptanya generasi unggul di semua tingkatan masyarakat.

Selain itu, Kepala Negara juga memaparkan inovasi digital di bidang pendidikan yang membuka ruang bagi pelajar untuk memperoleh sarana pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif sebagai bagian dari variasi sistem pembelajaran.

Transformasi pendidikan diwujudkan melalui program pemberian perangkat interaktif digital atau interactive flat panel (IFP) di setiap sekolah.

“Flat panel, IFP, interactive flat panel. Disitu sudah ada komputernya, yang di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Jadi silabus, semua silabus kita akan ada di situ,” ujarnya.

Anggaran Digitalisasi Pembelajaran

Saat wawancara dengan Bisnis pada Kamis (16/10/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa anggaran untuk mendukung program digitalisasi pembelajaran pada tahun ini senilai Rp9 triliun.

Anggaran tersebut salah satunya untuk paket pengadaan IFP untuk satuan pendidikan yang ditargetkan mencapai 288.000 unit IFP.

“Program digitalisasi itu anggarannya sekitar Rp9 triliun, meliputi pembagian atau pengadaan IFP, Interactive Flat Panel. IFP ini lebih interaktif, jadi murid bisa menulis langsung di situ, bisa juga pakai internet, bisa juga pakai materi yang di-install di dalamnya. Sehingga lebih interaktif, sehingga kelas itu bisa lebih hidup,” kata Abdul Mu’ti.

Dengan adanya IFP, kata Mendikdasmen setiap guru juga mesti menguasai teknologi tersebut. Oleh sebab itu, Kemendikdasmen juga memberikan pelatihan kepada setiap guru untuk mendukung kegiatan pembelajaran model baru itu.

Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan perangkat laptop agar konten-konten di IFP nantinya lebih lengkap sehingga mendukung variasi pembelajaran.

“IFP ini tidak semuanya internet base. Jadi bisa yang unplug, yang tanpa melalui internet. Sehingga materinya kita bisa kirim dan juga install melalui laptop itu. Materi juga bisa diunduh dari rumah pendidikan. Dan juga beberapa yang kita kirimkan sebagai bagian dari pengayaan pembelajaran,” kata Mendikdasmen.

Rencananya, Kemendikdasmen akan meluncurkan program digitalisasi pembelajaran pada 10 November mendatang. (*)

22/10/2025 11:43
Momen Cyril Ramaphosa Membungkukkan Badan ke Pasukan Upacara Penyambutan di Istana Merdeka

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memulai kunjungan kenegaraan ke Indonesia, sebagai bagian dari lawatan tiga negara ke Asia Tenggara yang berlangsung pada 22 hingga 28 Oktober 2025.

Kunjungan ini mencerminkan komitmen Afrika Selatan untuk memperdalam hubungan strategis dengan kawasan yang dinamis ini.

Menurut pantauan Bisnis, Presiden Ramaphosa disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Upacara Penyambutan Kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu pagi (22/10).

Presiden Afrika Selatan itu tiba dengan diiringi formasi 17 pasukan motoris, 60 pasukan berkuda, pasukan jajar kehormatan, serta sekitar ratusan pelajar yang berdiri rapi di sepanjang jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Afrika Selatan.

Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan Afrika Selatan diikuti Indonesia Raya, yang diiringi dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan tertinggi bagi kepala negara yang berkunjung. Setelah itu, kedua pemimpin melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan.

Dalam sesi perkenalan, ada momen menarik ketika Cyril membungkukkan badan kepada pasukan penyambut guna memberi hormat atas sambutan kepadanya. Selanjutnya, kedua pemimpin menuju ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu, dilanjutkan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden Prabowo.

Hubungan antara Indonesia dan Afrika Selatan memiliki akar sejarah yang dalam, berawal lebih dari 350 tahun lalu saat masyarakat keturunan Indonesia pertama kali tiba di Tanjung Harapan (Cape) pada pertengahan abad ke-17.

Pada era modern, Indonesia dikenal sebagai salah satu pendukung utama perjuangan anti-apartheid, dengan keterlibatan aktif sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Hubungan diplomatik resmi antara kedua negara dimulai pada tahun 1994, pasca berakhirnya apartheid.

Sebagai bagian dari agenda kenegaraan, Presiden Ramaphosa juga dijadwalkan menghadiri Forum Bisnis Afrika Selatan–Indonesia yang berlangsung pada 21 Oktober 2025. Indonesia saat ini merupakan mitra dagang ketiga terbesar Afrika Selatan di kawasan Asia Tenggara.

Dalam berbagai pertemuan di sela-sela kunjungan, Presiden Ramaphosa akan berdialog dengan pemimpin bisnis terkemuka Indonesia guna meningkatkan peluang investasi dan memperkuat kerja sama ekonomi.

Setelah pembicaraan bilateral, kedua kepala negara menyampaikan pernyataan pers bersama kepada media, menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama bilateral dan mendorong kemitraan Selatan-Selatan. Afrika Selatan dan Indonesia saat ini juga merupakan anggota aktif dari forum strategis global seperti BRICS, yang menjadi wadah penting dalam kerja sama multilateral negara-negara berkembang.

Kunjungan ini akan dilanjutkan dengan kunjungan kenegaraan ke Vietnam (23–24 Oktober) dan kunjungan kerja ke Malaysia (25–28 Oktober), di mana Presiden Ramaphosa akan berpartisipasi sebagai Tamu Kehormatan Ketua Asean dalam KTT Asean ke-47.

22/10/2025 11:30
Catatan Setahun Gibran jadi Wakil Presiden Dampingi Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat satu tahun sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana tentang pembagian peran di dalam pemerintahan kembali menghangat.

Para pendukung menilai pemerintahan baru bergerak cepat; para pengkritik mempertanyakan efektivitas sejumlah program unggulan. Di tengah pujian dan kritik itu, satu narasi konsisten muncul: Gibran yang datang ke panggung politik nasional dengan label “wajah muda” dan simbol regenerasi tampak lebih minim profil dibandingkan sang presiden yang bertindak sangat aktif dan “take control” dalam berbagai urusan negara.

Saat kampanye, Gibran memiliki wajah sebagai simbol pembaruan anak muda yang sudah punya pengalaman memimpin kota (Surakarta), praktikal, dan dekat dengan generasi milenial. Setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, dia diberi panggung untuk memperkenalkan sejumlah inisiatif dari dorongan pendidikan AI hingga program layanan publik digital seperti “Lapor Mas Wapres” pada awal masa jabatan.

Namun, selama tahun pertama, Analis Komunikasi Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio memperhatikan bahwa aktivitas-aktivitas publik Gibran cenderung bersifat seremonial atau administratif, bukan inisiatif kebijakan besar yang menggeser arah birokrasi atau diplomasi.

Dia menyatakan bahwa Gibran tersandera oleh dua narasi yang saling bertabrakan harapan simbolik perubahan anak muda dan bacaan publik soal keberlanjutan dinasti politik keluarga Jokowi kondisi yang, menurutnya, membuat arah politik Gibran menjadi gamang dan sulit menunjukkan gebrakan nyata.

“Dari awal kita harusnya juga mulai mengeset harapan kepada Gibran, dia jadi wapres kan memang peran bapak besar sekali. Jadi jangan set harapan seperti wapres sebelumnya. Memang minim gebrakan dan bisa diperkirakan kalau akan minim gerakan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Hendri menegaskan, tidak ada indikator sejauh ini yang menunjukkan Gibran memainkan peran strategis sebagaimana para pendahulunya. Dia membandingkan Gibran dengan dua wakil presiden era sebelumnya: K.H. Ma’ruf Amin yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan sosial, serta Boediono dan Jusuf Kalla yang dikenal teknokrat dan pengambil keputusan penting di bidang ekonomi dan pemerintahan.

“Kalau Ma’ruf Amin itu punya bidang jelas, dia fokus ke ekonomi syariah dan pemberdayaan sosial. Tapi kalau Gibran, ya fungsinya cuma mendampingi Pak Prabowo. Dia pelengkap aja, syarat aja, bahwa ada wakil presiden,” kata Hendri.

Meskipun menilai Gibran minim kontribusi substantif, tetapi Hendri menyoroti bahwa pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Gibran pada tahun kedua tetap berada di bidang ekonomi.

Dia menilai, Gibran harus mengenal lebih akrab dengan tantangan ekonomi nasional saat ini tidak hanya terkait perlambatan pertumbuhan, tetapi juga menurunnya daya beli masyarakat dan melemahnya investasi.

Dalam konteks itu, menurut Hendri, Gibran seharusnya mulai mengambil peran lebih aktif dalam program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya generasi muda dan sektor UMKM.

“Masih sama sih sama tahun ini yaitu ekonomi. Yang paling berat sekarang itu ekonomi, jadi tahun depan juga pasti itu,” tandas Hendri.

Kontras: Prabowo sebagai control tower

Kontras antara gaya kepemimpinan kedua figur ini cukup tajam. Selama 12 bulan pertama, Presiden Prabowo tampak intensif memimpin agenda pemerintahan domestik dan global memimpin sidang kabinet paripurna, aktif melakukan lawatan luar negeri hingga 33 perjalanan ke 25 negara dan memegang peranan sentral dalam menentukan prioritas kebijakan nasional.

Salah satu ukuran visibilitas global adalah frekuensi dan profil kunjungan luar negeri. Dalam tahun pertama, catatan bisnis menempatkan Prabowo jauh lebih sering melakukan lawatan ke luar negeri dibandingkan Gibran sebuah indikator yang menegaskan bahwa representasi diplomatik utama berada di tangan presiden.

Beberapa liputan mencatat puluhan kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden dalam satu tahun pertama, sementara daftar kunjungan kerja resmi wapres relatif lebih pendek dan sering bersifat melepas kedatangan atau menyambut ketika presiden kembali.

Secara konstitusional, tugas wapres adalah membantu presiden. Dalam praktiknya, pembagian tugas sangat bergantung pada kesepakatan personal dan politik antar keduanya.

Menurut Hendri, jika Gibran ingin mengubah narasi “minim gebrakan”, ada beberapa pendekatan praktis yang bisa dipertimbangkan yaitu mengambil mandat sektoral yang jelas dan terukur dengan fokus pada satu atau dua isu besar.

Hendri melanjutkan orang nomor dua di Indonesia itu juga bisa membangun inisiatif yang bersinggungan langsung dengan publik muda program yang melibatkan partisipasi anak muda, inkubator startup daerah, atau reformasi sistem pendidikan menengah-kejuruan bisa menunaikan janji simbol regenerasi secara substansial.

“Misalnya transformasi pendidikan vokasi-AI, kewirausahaan digital untuk UMKM dengan target hasil yang dapat diukur dalam 12–24 bulan. Ini mirip peran yang dijalankan Ma’ruf Amin pada ekonomi syariah. Jadi spesifik, terukur, dan memiliki stakeholder jelas,” tandasnya.

Belum lagi, berdasarkan laporan Evaluasi Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran (CELIOS, 2025) tertuang bahwa Gibran mendapat nilai rata-rata 2 dari 10, menjadikannya salah satu pejabat dengan penilaian publik terendah.

Termasuk 76% responden menilai kinerjanya sangat buruk, 17% buruk, 7% cukup, dan hanya 1% baik. Tidak ada responden yang memberi nilai di atas 8. Skor ini turun dari rata-rata 3 pada survei 100 hari pertama pemerintahannya

“Kinerja Gibran dinilai tidak menunjukkan peningkatan berarti dalam kepemimpinan, koordinasi, maupun komunikasi kebijakan,” demikian tulis laporan tersebut.

Dalam perbandingan antara periode 100 hari dan 1 tahun, jumlah penilai “sangat buruk” terhadap Gibran melonjak dari 31% menjadi 61%. Hal ini mencerminkan minimnya peran strategis Wapres Ke-14 RI itu dalam pemerintahan Prabowo, terutama dalam bidang kebijakan dan diplomasi.

22/10/2025 10:44
Dijadwalkan ke Istana, Ini Agenda Pertemuan Presiden Afsel Cyril Ramaphosa dengan Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025) pukul 10.00 WIB.

Pertemuan ini menjadi bagian dari agenda resmi kunjungan kenegaraan Presiden Ramaphosa ke Indonesia.

Sebelumnya, pesawat kenegaraan yang membawa Presiden Ramaphosa telah mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.15 WIB. Kedatangannya disambut Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama sejumlah pejabat pemerintah Indonesia.

Upacara penyambutan berlangsung khidmat dengan jajaran kehormatan dan penampilan tarian tradisional Betawi. Presiden Ramaphosa sempat berhenti sejenak untuk menyaksikan tarian tersebut sebelum menuju kendaraan resmi yang membawanya ke Istana Merdeka.

Adapun, kunjungan Presiden Ramaphosa ke Indonesia akan berlangsung selama satu hari. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, kedua pemimpin dijadwalkan membahas berbagai topik penting, termasuk kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, energi, serta isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama.

Kunjungan ini juga menandai penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang memiliki sejarah panjang dalam kerja sama Selatan–Selatan dan komitmen bersama terhadap pembangunan berkelanjutan serta perdamaian dunia.

Usai pertemuan bilateral, kedua kepala negara dijadwalkan memberikan pernyataan pers bersama di Istana Merdeka sebelum melanjutkan agenda masing-masing.

22/10/2025 09:37
Tiba di Jakarta, Presiden Afrika Selatan Bakal Temui Prabowo di Istana

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa tiba di Jakarta pada Rabu pagi (22/10/2025) untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Berdasarkan pantauan kanal YouTube Sekretariat Presiden, pesawat kenegaraan yang membawa Presiden Ramaphosa mendarat di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.15 WIB.

Setibanya di tanah air, Presiden Ramaphosa disambut langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama sejumlah pejabat tinggi Indonesia. Penyambutan berlangsung khidmat dengan jajar kehormatan pasukan TNI dan diiringi tarian tradisional Betawi sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu negara.

Presiden Ramaphosa terlihat berhenti sejenak untuk menikmati pertunjukan tarian sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju kendaraan resmi yang membawa bendera Indonesia dan Afrika Selatan. Dia kemudian meninggalkan lokasi untuk menuju ke rangkaian agenda berikutnya.

Adapun, kunjungan Presiden Ramaphosa di Indonesia akan berlangsung selama satu hari. Dalam pertemuan siang ini di Istana Merdeka, kedua kepala negara dijadwalkan membahas berbagai aspek hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan, termasuk kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kedua pemimpin juga akan menyinggung sejumlah isu global yang menjadi perhatian bersama, seperti perdamaian dunia, ketahanan pangan, serta peningkatan kolaborasi di forum internasional seperti BRICS dan G20.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperdalam hubungan diplomatik Indonesia–Afrika Selatan, yang telah terjalin selama lebih dari tiga dekade.

Kedua negara sama-sama aktif dalam memperkuat kerja sama Selatan–Selatan dan berkomitmen untuk mendorong kemitraan strategis yang berkeadilan dan saling menguntungkan.

22/10/2025 09:30
Kasus Korupsi Pengolahan Karet, KPK Tetapkan 1 Pegawai Kementan jadi Tersangka

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2021-2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan tersangka yang ditetapkan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementan bernama Yudi Wahyudin (YW)

“Sudah,” Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025).

Kendati, Budi tidak merinci jumlah tersangka dalam perkara ini dan hanya menyebut YW salah satu orang yang menjadi tersangka.

“Ya terkait dengan siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan update,” katanya.

Yudi sebelumnya sempat diperiksa oleh penyidik KPK. Terbaru pada Selasa (21/10/2025), Yudhi kembali diperiksa untuk didalami terkait perencanaan kegiatan dan penganggaran program pengelolaan karet.

Proses penelusuran perkara ini telah dibuka di tahap penyidikan pada 29 November 2024. Lembaga antirasuah mendeteksi adanya dugaan mark-up anggaran.

Pada 2 Desember 2024, KPK mengumumkan bahwa telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini. KPK juga tengah mengusut hubungan kasus dugaan korupsi pengadaan pengolahan fasilitas karet dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh tersangka sekaligus mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Di samping itu, KPK telah mencegah delapan orang agar tidak bisa bepergian ke luar negeri, yaitu pihak swasta berinisial DS dan RIS, pensiunan berinisial DJ, dan enam orang aparatur sipil negara berinisial YW, SUP, ANA, AJH, dan MT.

22/10/2025 09:18
Kado Ultah Prabowo ke-74: Dari Tugu Persatuan hingga Miniatur LEGO dari Wartawan

Bisnis.com, JAKARTA – Perayaan hari ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu berlangsung meriah dengan berbagai bentuk ucapan dan hadiah dari masyarakat serta para kolega.

Bisnis merangkum sejumlah momen unik turut mewarnai peringatan hari lahir Presiden ke-8 RI tersebut, mulai dari persembahan tugu di Sumatra Utara hingga kejutan miniatur LEGO dari wartawan atau jurnalis Istana.

Di Padangsidimpuan, Sumatra Utara, masyarakat setempat mempersembahkan Monumen Persatuan dan Perjuangan Presiden Prabowo Subianto sebagai hadiah ulang tahun. Monumen yang terletak di kawasan Lubuk Naga itu menjadi simbol kecintaan dan penghargaan warga terhadap sosok Presiden Prabowo.

Acara peresmian monumen berlangsung dalam suasana syukuran yang diisi dengan pemotongan tumpeng delapan tingkat dan santunan kepada anak yatim piatu. Tumpeng setinggi delapan tingkat itu melambangkan harapan dan doa bagi keberhasilan Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam menyejahterakan rakyat.

Gagasan pembangunan monumen ini diprakarsai oleh Basaruddin, seorang pedagang emas asal Padangsidimpuan yang sempat viral pada 2023 setelah memberikan parfum dan cincin emas bertahtakan 10 berlian kepada Prabowo Subianto sebelum beliau menjabat sebagai Presiden RI.

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan anak yatim, serta diisi dengan doa bersama untuk bangsa dan negara, termasuk doa khusus agar mendiang Presiden Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Sementara itu, di Bandung, usai menghadiri Sidang Senat Terbuka dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) pada Sabtu (18/10/2025), Presiden Prabowo mendapat kejutan dari para wartawan.

Setelah memberikan keterangan pers, seorang jurnalis memberikan kado berupa mini figur LEGO yang menggambarkan Prabowo tengah berbicara dalam konferensi pers, lengkap dengan meja, mikrofon, dan miniatur para jurnalis.

“Selamat ulang tahun, ini buat Bapak,” ujar sang jurnalis.

“Buat saya? Terima kasih,” jawab Prabowo sambil tersenyum dan memperlihatkan miniatur tersebut ke arah kamera.

Momen ulang tahun juga terjadi di sela Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). Seusai rapat, Presiden Prabowo mendapat kejutan dari para menteri dan wakil menteri.

Salah satu momen yang menarik perhatian adalah ketika Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha memberikan sebuah buku sebagai hadiah ulang tahun.

Prabowo tampak tersenyum dan berterima kasih atas perhatian tersebut sebelum kembali melanjutkan perbincangan dengan para pejabat lain.

Beragam bentuk ucapan, doa, dan hadiah yang datang dari masyarakat maupun para pejabat mencerminkan kedekatan serta rasa hormat terhadap Presiden Prabowo Subianto di hari ulang tahunnya yang ke-74.

22/10/2025 08:37
Perbedaan DPR dan DPD: Tugas dan Wewenang dalam Demokrasi RI

Bisnis.com, JAKARTA – DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat secara nasional melalui partai politik, dengan tugas utama membentuk undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sementara DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan daerah secara langsung, dengan wewenang memberikan pertimbangan dan usulan terkait kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah, APBN, serta hubungan pusat dan daerah.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan dua lembaga perwakilan yang memiliki peran penting dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Keduanya dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, sebagai representasi dari prinsip perwakilan rakyat dan perwakilan daerah.

DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat secara nasional melalui partai politik, sementara DPD mewakili kepentingan daerah secara langsung. Keduanya memiliki perbedaan dari sisi keanggotaan, fungsi, wewenang, hingga lingkup representasi politik.

Pengertian dan Kedudukan DPR dan DPD

1. Pengertian DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR merupakan lembaga legislatif yang menjadi wakil rakyat di tingkat nasional.

Kedudukan DPR ditegaskan dalam Pasal 19 UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. DPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara sejajar dengan Presiden dan DPD dalam sistem presidensial Indonesia.

2. Pengertian DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD berfungsi menyalurkan aspirasi daerah dalam pembuatan kebijakan negara, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Dasar hukum DPD terdapat dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, yang menegaskan bahwa DPD dibentuk untuk memperkuat sistem perwakilan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, DPR dan DPD memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga perwakilan rakyat, tetapi berbeda dalam fungsi dan ruang lingkup representasi politiknya.

Perbedaan Keanggotaan DPR dan DPD

1. Jumlah Anggota

DPR terdiri atas anggota yang jumlahnya ditentukan berdasarkan hasil pemilihan umum, dengan total 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 (meningkat dari 575 sebelumnya).
DPD beranggotakan 4 orang per provinsi, sehingga totalnya mengikuti jumlah provinsi di Indonesia (saat ini 38 provinsi, maka 152 anggota DPD RI).

2. Cara Pemilihan

Anggota DPR dipilih melalui partai politik peserta Pemilu, menggunakan sistem proporsional terbuka. Artinya, rakyat memilih calon anggota DPR yang diajukan oleh partai politik di daerah pemilihan masing-masing.
Anggota DPD dipilih secara perseorangan (independen) tanpa melalui partai politik, langsung oleh rakyat di setiap provinsi.

3. Basis Representasi

DPR mewakili rakyat secara nasional berdasarkan afiliasi partai politik.
DPD mewakili kepentingan daerah secara langsung dan bersifat nonpartisan.

Dengan demikian, perbedaan keanggotaan DPR dan DPD mencerminkan dua bentuk representasi, politik (partai) dan geografis (daerah). DPR membawa aspirasi politik nasional, sedangkan DPD menyalurkan kepentingan daerah ke dalam kebijakan nasional.

Perbedaan Tingkat Keterwakilan DPR dan DPD

1. DPR: Representasi Politik Nasional

DPR berfungsi sebagai representasi politik rakyat secara nasional melalui partai politik. Anggota DPR berasal dari berbagai partai yang memiliki ideologi, visi, dan program tertentu. Melalui sistem fraksi, DPR menjadi wadah utama dalam menentukan arah kebijakan negara, membahas undang-undang, dan mengontrol kinerja pemerintah.

Representasi politik DPR bersifat ideologis dan partisipatif, karena rakyat menyalurkan suaranya melalui partai politik sebagai perantara aspirasi mereka.

2. DPD: Representasi Daerah

DPD berperan sebagai representasi daerah yang menyalurkan aspirasi masyarakat di setiap provinsi. DPD hadir untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional, terutama yang menyangkut desentralisasi, pembangunan daerah, dan pemerataan ekonomi.

Keberadaan DPD menjamin bahwa setiap daerah memiliki wakil yang setara, terlepas dari besar kecilnya wilayah atau jumlah penduduk.

Perbedaan Tugas dan Wewenang DPR dan DPD

1. Tugas dan Wewenang DPR

Fungsi Legislasi: DPR berwenang membentuk undang-undang bersama Presiden. Dalam prosesnya, DPR berperan mulai dari perencanaan (Prolegnas), pembahasan, hingga pengesahan RUU.
Fungsi Anggaran: DPR bersama Presiden menetapkan APBN setiap tahun serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Fungsi Pengawasan: DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah melalui rapat kerja, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Fungsi Representasi Politik: DPR menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan nasional, kebijakan fiskal, serta program prioritas nasional.

2. Tugas dan Wewenang DPD

Mengajukan RUU Tertentu: DPD berhak mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya ekonomi daerah.
Memberikan Pertimbangan terhadap RUU dan APBN: DPD memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Melakukan Pengawasan Terbatas: DPD mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan daerah, lalu menyampaikan hasilnya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.
Menyalurkan Aspirasi Daerah: DPD menampung, meneliti, dan menyampaikan aspirasi daerah ke tingkat nasional agar tercipta keadilan pembangunan antarwilayah.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa DPR memiliki kekuasaan legislasi penuh, sedangkan DPD bersifat memberi masukan dan pertimbangan terhadap kebijakan nasional.

Perbedaan Fungsi DPR dan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan

1. Fungsi DPR

DPR berfungsi menjalankan fungsi politik dan legislasi nasional. Dalam hal ini, DPR berperan menentukan arah kebijakan negara melalui pembentukan undang-undang, penetapan anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Fungsi DPR bersifat konstitutif dan mengikat, artinya hasil keputusan DPR seperti undang-undang dan persetujuan APBN memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Fungsi DPD

DPD berfungsi menjalankan fungsi konsultatif dan representatif daerah. Fungsi DPD berorientasi pada pemberian saran, pertimbangan, dan masukan terhadap kebijakan nasional yang berdampak langsung pada daerah.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD berperan memperkuat prinsip checks and balances dengan membawa perspektif daerah agar kebijakan nasional tidak terpusat pada kepentingan tertentu saja.

DPR dan DPD merupakan dua lembaga perwakilan rakyat yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal keanggotaan, fungsi, dan wewenang.

DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif politik nasional yang mewakili rakyat melalui partai politik, sedangkan DPD berfungsi sebagai lembaga representasi daerah yang mewakili aspirasi masyarakat di tiap provinsi.

Perbedaan DPR dan DPD terlihat dari:

DPR memiliki kekuasaan legislasi penuh, sementara DPD hanya bersifat memberikan pertimbangan.
DPR beranggotakan wakil partai politik, sedangkan DPD beranggotakan wakil daerah independen.
DPR menentukan arah politik nasional, sementara DPD menjaga keseimbangan kepentingan daerah.

Keduanya saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memastikan agar demokrasi berjalan dengan prinsip representasi yang seimbang antara rakyat dan daerah.

FAQ

Apa perbedaan utama antara DPR dan DPD?
DPR berperan sebagai lembaga legislatif nasional yang membentuk undang-undang dan mengawasi pemerintah, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah dan memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan daerah.
Siapa yang memilih anggota DPD?
Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di setiap provinsi tanpa melalui partai politik.
Mengapa DPD tidak memiliki fungsi legislasi penuh seperti DPR?
Karena berdasarkan UUD 1945, fungsi utama legislasi diberikan kepada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, sementara DPD berperan memberikan masukan dan pertimbangan.
Apa hubungan DPR dan DPD dalam pembuatan undang-undang?
DPD dapat mengajukan RUU tertentu dan memberi pertimbangan terhadap RUU yang dibahas oleh DPR, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan DPR bersama Presiden.

Dengan memahami perbedaan DPR dan DPD, masyarakat dapat menilai peran masing-masing lembaga dalam menjaga keseimbangan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan nasional tetap memperhatikan kepentingan seluruh daerah di Indonesia.

22/10/2025 07:45
Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa siang.

“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).

Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Menurut Saifullah, dari hasil pembahasan di tingkat daerah dan ditandatangani bupati atau wali kota maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.

“Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.

Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang membahas pengusulan 40 nama dari hasil proses panjang berupa kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga itu.

“Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli.

Penyerahan berkas tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.

22/10/2025 06:30
Klarifikasi Soal Anjuran UMKM Produksi Barang KW, Menteri Maman: Itu Pernyataan Spontan

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menuai kritik dari publik yang menganjurkan kepada para pelaku UMKM untuk memproduksi barang tiruan atau KW.

Maman menegaskan, pernyataannya tersebut adalah respons spontan semata. Menurutnya, konteks dari perkataannya itu adalah respons atas maraknya produk impor yang memenuhi pasar lokal, juga sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

“Terkait statement saya itu hanya statement begini loh, seperti sebuah statement spontan pada saat saya merespons bahwa maraknya barang-barang impor masuk ini,” beber Maman usai acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Usai pernyataan tersebut ramai diperbincangkan publik, Maman mengklaim, pemerintah telah menindaklanjuti persoalan barang impor dengan langkah nyata. Salah satunya melalui koordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di jalur impor.

Dia juga mengakui bahwa dirinya menghargai kritik publik atas pernyataannya yang dianggap kontroversial itu. Maman menyebut bahwa respons dari publik adalah bentuk partisipasi demokratis yang perlu ia terima sebagai bagian dari pemerintahan. Maka pendapatnya tentang anjuran bagi pelaku UMKM untuk memproduksi barang KW, tidak akan ditindaklanjuti olehnya.

“Saya berterima kasih kepada publik, karena publik merespons serta memberikan banyak sekali masukan dan saran, dan mayoritas tidak setuju. Jadi saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik ya. Jadi, saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak ditindaklanjuti, ya kami dari Kementerian UMKM itu saya pikir tidak perlu kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Menurut Maman, kritik publik terhadapnya justru vital keberadaan supaya kebijakan dan komunikasi oleh jajaran eksekutif dapat lebih cermat, berhati-hati, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ia pun menghargai anggapan publik terkait pernyataannya.

“Karena sebagian besar banyak yang marah juga sama saya. ‘Kok ngusulin kayak begitu gitu loh kan’. Ya, tapi saya pikir ini wajar dan sah-sah saja di iklim demokrasi kita dan saya pikir apa yang memang menjadi harapan publik ya harus kita tindak lanjuti dan kita respons” lanjutnya.

Lebih jauh, Maman menyatakan bahwa arah dari kebijakan Kementerian UMKM tetap berfokus pada peningkatan kualitas berbagai produk lokal agar mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah mendorong produksi barang-barang tiruan.

“Sebetulnya kan tujuan kita itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri kita. Saya mau sampaikan jangan sampai disalahartikan bahwa banyak produk-produk lokal kita yang memang sudah luar biasa bagus. Tas, sepatu, sandal banyak banyak sekali dan itu bahkan sudah kita dorong untuk di nasional, tembus pasar internasional, juga tembus pasar domestik,” jelasnya.

Maman juga menyinggung mengenai produk lokal berkualitas yang sudah memiliki harga tinggi, tetapi perlu diimbangi dengan barang lain yang lebih terjangkau. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat menengah ke bawah juga dapat menikmati produk dalam negeri.

Maman pun mengakhiri klarifikasi atas pernyataannya yang mengundang cibiran dari publik tersebut dengan menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung produk-produk asli Indonesia.

“Cuman mungkin karena dalam penyampaian saya kesannya kayak mendukung produk KW, jadi akhirnya seakan-akan menganggap saya mendukung produk KW, tapi saya, sekali lagi saya katakan enggak ada. Tetap kita pasti harus mencintai produk lokal kita, produk Indonesia, dan sampai hari ini kami Kementerian UMKM masih konsisten berdiri di garis itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia juga memproduksi barang tiruan atau KW seperti China. Adapun, usulan ini menyusul akan adanya banjir produk impor murah dari China, termasuk barang KW, yang kini mendominasi pasar lokal dan menekan produk UMKM.

Menurut Maman, jika China mampu membuat produk serupa dengan merek ternama, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama melalui tangan pengrajin lokal.

“Mungkin ya, tapi ini baru ide. Saya pikir daripada kita repot-repot ya, pusing-pusing, kenapa nggak UMKM kita juga produksi saja tas-tas KW juga kayak mereka [China], ini baru ide ya. Maksud saya, kenapa nggak kita coba? Jadi artinya kalau di China saja bisa bikin kayak begitu, kenapa di Indonesia nggak bisa bikin?” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025). Maman menilai usulan ini bisa menjadi solusi untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, di tengah gempuran produk KW dari Negeri Tirai Bambu.

“Iya, salahnya di mana [Indonesia membuat produk KW]? Namanya [merek] kan cuma tinggal kita ubah,” tuturnya. Dia menuturkan, jika China bisa memproduksi tas Louis Vuitton KW, maka UMKM lokal juga bisa membuat versi lokal dengan nama seperti ‘Louis Vutong’. “Misalnya tas Louis Vuitton. Kalau kita bikin produknya sama tapi namanya Louis Vutong?” imbuhnya.

22/10/2025 06:00