Category: Bisnis.com Nasional

  • Purbaya Sebut APBD DKI Mengendap Rp14,6 Triliun, Pramono: Betul 1000%

    Purbaya Sebut APBD DKI Mengendap Rp14,6 Triliun, Pramono: Betul 1000%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun di Bank Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI yang tersimpan di Bank Jakarta. Menurutnya, dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi pola pembayaran APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di akhir tahun. 

    “Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000%, bukan 100%, tapi 1.000%. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menegaskan dana mengendap bukan dimaksudkan untuk keuntungan melalui bunga, melainkan adanya akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir.

    “Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir,” kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025),

    Dia menjelaskan, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov DKI cenderung meningkat di bulan November dan diprediksi menurun pada Desember. Alasan adanya penyusutan karena pembayaran meningkat dalam dua bulan terakhir.

    “Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun,” jelasnya.

    Michael menyampaikan, perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick wins melalui APBD-P 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. 

    Hal ini juga tidak lepas dari upaya Gubernur Jakarta yang telah meningkatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan percepatan, penyerapan anggaran, khususnya terutama belanja prioritas dengan alokasi besar.

    Michael menyampaikan bahwa Pemprov DKI berjanji mendorong penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Upaya yang dilakukan, katanya, melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. 

    Menteri Keuangan Purbaya menerangkan dana yang “parkir” jelang akhir tahun digunakan untuk membayar kontraktor yang menjalankan pembangunan daerah. Namun, uang dari pemda-pemda itu tidak dihimpun di BPD masing-masing, melainkan di bank yang ada di pusat ibu kota.

    “Tapi katanya daerahnya menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan [bank] daerahnya gak ada uang jadinya, bank-nya enggak bisa muterin, enggak meminjamkan [ke debitur] di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyalurkan ke businessman atau pelaku usaha di kawasan itu,” ujar Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

  • Istana Buka-Bukaan Soal Alasan Prabowo Bentuk Dirjen Pesantren

    Istana Buka-Bukaan Soal Alasan Prabowo Bentuk Dirjen Pesantren

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama merupakan langkah konkret untuk memperkuat perhatian negara terhadap dunia pesantren di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penyambutan kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dalam kesempatan itu, Prasetyo juga menyampaikan ucapan selamat Hari Santri 2025 atas nama Presiden dan pemerintah.

    “Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah ingin mengucapkan selamat Hari Santri 2025. Semoga peringatan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya. 

    Menurut Prasetyo, gagasan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren berawal dari peristiwa yang menimpa salah satu lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo, beberapa waktu lalu. Dari kejadian itu, pemerintah menilai perlunya perhatian lebih terhadap keamanan, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan pesantren.

    “Saat ini ada sekitar 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Presiden sangat konsen terhadap keamanan bangunan, karena banyak yang belum memenuhi prosedur keamanan teknis. Beliau memberi arahan kepada Kementerian PU untuk melakukan asesmen terhadap kondisi bangunan pesantren,” jelasnya.

    Selain keamanan fisik, kata Prasetyo, Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di pesantren.

    Dengan jumlah santri mencapai sekitar 16 juta orang, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah ingin para santri mendapat bekal keilmuan yang lebih luas.

    “Presiden menghendaki agar santri tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tapi juga dibekali ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Harapannya, para santri bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai akhlak,” tambahnya.

    Prasetyo menegaskan bahwa pembentukan Ditjen Pondok Pesantren juga bertujuan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan pesantren, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur.

    “Presiden memberi petunjuk agar ada program pelatihan bagi santri, yang sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR. Mereka akan mendapat pembekalan dasar di bidang bangunan, konstruksi, dan sipil. Jadi kalau ada pembangunan di pesantren, ada santri yang paham aspek teknisnya,” tutur Prasetyo.

    Skema Pendanaan dan Dukungan Pemerintah

    Terkait pendanaan, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah akan menghitung secara cermat kemampuan APBN dalam mendukung pembangunan infrastruktur pesantren.

    “Nanti akan dihitung dan diinventarisasi bersama, melihat status dan kemampuan keuangan negara. Kalau memungkinkan, pembangunan bisa dibebankan ke APBN,” katanya.

    Meski masih dalam tahap perencanaan, pemerintah juga akan memverifikasi daerah dan pondok pesantren mana saja yang akan menjadi prioritas penerima manfaat program.

    “Kita identifikasi dulu datanya. Tapi para santri juga sudah masuk dalam program pemerintah lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.

    Lebih jauh, Prasetyo menyoroti keberhasilan sejumlah pesantren yang telah mengembangkan ekonomi mandiri di lingkungannya.

    “Banyak pesantren yang sukses menggerakkan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. Itu bisa jadi role model untuk pesantren lain,” katanya.

    Dia menegaskan, perhatian Presiden Prabowo terhadap pesantren bukan hanya pada aspek spiritual dan pendidikan, tapi juga pada kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial.

    “Bangunannya harus aman, pendidikannya adaptif terhadap zaman, dan SDM-nya sehat serta produktif. Itu arah kebijakan Presiden,” tandas Prasetyo.

  • Presiden Brasil Mau Tinjau MBG di Jakarta

    Presiden Brasil Mau Tinjau MBG di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025).

    Kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden Prabowo dalam agenda penyambutan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Rabu (22/10/2025).

    “Besok,” kata Prasetyo singkat ketika ditanya kapan Presiden Brasil akan bertemu Presiden Prabowo.

    Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam agenda kunjungan tersebut terdapat rencana peninjauan program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Direncanakan, tetapi kita lihat besok,” ujarnya.

    Menurut Prasetyo, tinjauan lapangan yang dimaksud kemungkinan akan dilakukan di salah satu sekolah di Jakarta.

    “Ada rencana seperti itu,” katanya saat ditanya mengenai survei atau peninjauan program MBG di sekolah.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah kegiatan tersebut akan difokuskan di Jakarta, Mensesneg mengamini hal tersebut.

     “Ya, di Jakarta aja lah,” ucapnya singkat.

  • Ada Nama Mahfud MD di Komite Reformasi Polri, Istana Pastikan Umumkan Minggu Ini

    Ada Nama Mahfud MD di Komite Reformasi Polri, Istana Pastikan Umumkan Minggu Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat.

    Hal itu disampaikan usai dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Prasetyo menyebut, pengumuman resmi rencananya dilakukan dalam minggu ini, dengan harapan seluruh anggota komite dapat hadir secara lengkap.

    “InsyaAllah minggu ini lah, jadwalnya kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir dan tidak ada halangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam susunan anggota komite, yang sebelumnya disebut berjumlah sembilan orang.

    “Enggak ada, tidak ada,” tegasnya.

    Saat ditanya mengenai posisi Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), dalam struktur komite tersebut, Prasetyo memastikan Mahfud tetap menjadi bagian dari tim.

    “Masih [ada nama Mahfud MD],” katanya singkat.

    Dengan demikian, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan secara resmi Komite Reformasi Polri, yang disebut akan berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan profesionalisme di tubuh kepolisian.

    “Tinggal diumumkan aja,” pungkas Prasetyo.

  • Prabowo Pekikkan ‘Amandla’ dan Kepalkan Tangan saat Bertemu Presiden Afsel, Apa Artinya?

    Prabowo Pekikkan ‘Amandla’ dan Kepalkan Tangan saat Bertemu Presiden Afsel, Apa Artinya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan momen menarik saat menerima kunjungan kenegaraan resmi Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025)

    Orang nomor satu di Indonesia itu memekikkan seruan dengan bahasa Afrika Selatan saat tersebut usai memberikan joint statement bersama Ramaphosa. 

    “Amandla,” kata Prabowo, sembari mengepalkan tangannya ke atas. 

    “Ngawethu,” jawab Ramaphosa. 

    Sekadar informasi,  kata ‘Amandla’ merupakan seruan yang digunakan oleh Afrika Selatan, yang berarti kekuatan adalah milik kita atau ‘people to the people’. Frasa ini dikenal dengan slogan perjuangan anti apartheid di Afrika Selatan. 

    Untuk diketahui, kata tersebut pernah digunakan dalam demonstrasi atau pidato oleh aktivis seperti Nelson Mandela. 

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menekankan bahwa kata-kata yang disampaikan Kepala negara merupakan salah satu semboyan di Afrika Selatan. 

    “Kalau tidak salah itu semboyan. Maju terus gitu, Amandla ya,” kata Sugiono.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kekagumannya terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Ramaphosa.

    “Kami mengikuti perjuangan Anda dan kami mengagumi kekuatan serta perjuangan Anda untuk kebebasan dan demokrasi,” ujar Prabowo.

    Dia menekankan bahwa Indonesia ingin mempererat dan memperkuat hubungan dengan Afrika Selatan, terutama karena kedua negara memiliki banyak kesamaan sebagai negara besar di belahan Selatan dunia.

    “Kami ingin memperkuat hubungan ini. Kita sama-sama negara besar di Selatan. Kita sama-sama anggota BRICS, dan kami ingin melihat hubungan yang lebih erat. Kami memandang Afrika Selatan sebagai mitra strategis di Afrika,” ucapnya.

    Prabowo juga menilai Afrika merupakan kawasan yang memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi baru dunia.

    “Anda adalah pemimpin besar di Afrika, dan saya percaya Afrika adalah masa depan ekonomi dunia dan benua yang sedang bangkit,” tuturnya.

    Menutup sambutannya, Presiden Ke-8 RI itu kembali menyampaikan ucapan selamat datang kepada Presiden Ramaphosa dan menegaskan harapannya agar pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih kuat antara kedua negara.

    “Sekali lagi, selamat datang. Semoga ini menjadi awal dari hubungan yang lebih kuat antara Afrika Selatan dan Indonesia. Terima kasih. Saya persilakan Yang Mulia untuk menyampaikan sambutannya,” tandas Prabowo.

  • Puji Cyril Ramaphosa, Prabowo Sebut Afrika Selatan Masa Depan Ekonomi Dunia

    Puji Cyril Ramaphosa, Prabowo Sebut Afrika Selatan Masa Depan Ekonomi Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan hangat saat menghadiri agenda Working Lunch bersama Presiden Republik Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kekagumannya terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Ramaphosa.

    “Kami mengikuti perjuangan Anda dan kami mengagumi kekuatan serta perjuangan Anda untuk kebebasan dan demokrasi,” ujar Prabowo.

    Dia menekankan bahwa Indonesia ingin mempererat dan memperkuat hubungan dengan Afrika Selatan, terutama karena kedua negara memiliki banyak kesamaan sebagai negara besar di belahan Selatan dunia.

    “Kami ingin memperkuat hubungan ini. Kita sama-sama negara besar di Selatan. Kita sama-sama anggota BRICS, dan kami ingin melihat hubungan yang lebih erat. Kami memandang Afrika Selatan sebagai mitra strategis di Afrika,” ucapnya.

    Prabowo juga menilai Afrika merupakan kawasan yang memiliki potensi besar sebagai kekuatan ekonomi baru dunia.

    “Anda adalah pemimpin besar di Afrika, dan saya percaya Afrika adalah masa depan ekonomi dunia dan benua yang sedang bangkit,” tuturnya.

    Menutup sambutannya, Presiden Ke-8 RI itu kembali menyampaikan ucapan selamat datang kepada Presiden Ramaphosa dan menegaskan harapannya agar pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih kuat antara kedua negara.

    “Sekali lagi, selamat datang. Semoga ini menjadi awal dari hubungan yang lebih kuat antara Afrika Selatan dan Indonesia. Terima kasih. Saya persilakan Yang Mulia untuk menyampaikan sambutannya,” tandas Prabowo.

  • Dinkes: Mayoritas Dapur MBG di Cirebon Belum Memenuhi Standar Higienis

    Dinkes: Mayoritas Dapur MBG di Cirebon Belum Memenuhi Standar Higienis

    Bisnis.com, CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mengungkan sekitar 73,5% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon diketahui belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum memenuhi standar higienitas dasar. 

    Kondisi ini terungkap dari hasil evaluasi Dinkes Cirebon yang mencatat masih banyak SPPG beroperasi tanpa Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG tersebut masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengungkapkan, dari total 83 SPPG yang terdata, baru 48 unit yang mengajukan pembaruan SLHS. Dari jumlah tersebut, 26 sudah diinspeksi, dan hanya 22 SPPG yang telah memperoleh SLHS resmi. 

    Artinya, sekitar 73,5% dari total SPPG belum mengantongi izin laik higiene sebagaimana ketentuan yang berlaku.

    “Masih banyak SPPG yang belum mengajukan, padahal SLHS itu wajib. IPAL harus ada, alat sterilisasi ompreng juga harus tersedia. Kami menemukan banyak yang belum memenuhi syarat-syarat itu,” ujar Eni di Cirebon, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Eni, masalah utama terletak pada lemahnya kesiapan sarana sanitasi. Banyak SPPG tidak memiliki IPAL, alat sterilisasi, maupun fasilitas penanganan limbah lemak (grease trap) yang menjadi komponen penting dalam standar higiene pangan. 

    Dinkes menilai, sebagian pelaku usaha belum memahami IPAL bukan sekadar tempat pembuangan air, melainkan sistem pengolahan limbah yang harus memenuhi parameter lingkungan dan kesehatan.

    Untuk mempercepat proses evaluasi, Dinkes membentuk empat tim inspeksi lapangan yang terdiri dari tenaga kesehatan lingkungan (kesling). Tim tersebut bekerja intensif, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, demi memastikan seluruh SPPG diperiksa sebelum batas waktu. 

    “Kami tidak libur. Tim tetap turun ke lapangan karena targetnya, semua SPPG harus selesai diinspeksi sebelum 31 Oktober,” tegas Eni.

    Meski demikian, Dinkes mengakui adanya kendala di lapangan. Jumlah tenaga kesling masih terbatas, sementara jumlah lokasi yang harus diperiksa cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan sebagian proses inspeksi dan uji laboratorium—terutama pemeriksaan air dan makanan—memakan waktu hingga 4–7 hari.

    “Kami sedang upayakan percepatan, tapi proses laboratorium tetap memerlukan waktu. Kalau bisa, tim pemeriksa juga ditambah, karena yang memeriksa itu harus tenaga ahli kesehatan lingkungan, tidak bisa sembarang orang,” tambahnya.

    Eni menegaskan, bila sampai akhir bulan masih ada SPPG yang belum mengajukan SLHS, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa penutupan sementara. Langkah ini untuk memastikan tidak ada layanan gizi yang beroperasi tanpa pengawasan kesehatan yang memadai.

    Dinkes juga mengingatkan bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS tidak memiliki jaminan keamanan jika terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan masyarakat.

    “Tanpa SLHS, tanggung jawab hukum dan kesehatan tidak bisa dijamin. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

    Menurut data Dinkes, sebagian besar SPPG yang belum memenuhi syarat beralasan belum lengkap dokumennya atau masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Namun, Dinkes menilai alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran untuk menunda kewajiban administratif dan teknis.

    Ia berharap seluruh pengelola SPPG segera menyesuaikan diri dengan standar higiene yang berlaku. “Ini bukan sekadar soal izin, tapi soal kesehatan masyarakat. IPAL itu wajib, sterilisasi alat makan itu wajib, dan air yang digunakan juga harus teruji,” tandasnya.

  • Hari Santri, Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

    Hari Santri, Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama, bertepatan dengan Hari Santri 2025 yang jaruh pada Rabu (22/10/2025).

    Sebelumnya, usul pembentukan Ditjen Pesantren sudah berlangsung sejak 2019 yakni pada era Menag Lukman Hakim Saifuddin.
    Usulan Kemenag ke Kemenpan dan RB kembali diajukan pada 2021 dan 2023 pada era Menag Yaqut Cholil Qoumas. Terakhir, usulan itu kembali diajukan ke Kemenpan dan RB pada 2024, di era Menag Nasaruddin Umar.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan lebih detil terkait terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren.

    “Saya baru saja menerima kabar dari Kementerian Sekretariat Negara tentang terbitnya Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama,” ujar Wamenag, Rabu (22/10/2025).

    Melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memerintahkan agar segera dibentuk Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

    Romo Syafi’i menambahkan, kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat fungsi pesantren dalam tiga ranah utama yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren ke depan dapat semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa,” katanya.

    Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan, Ditjen Pesantren ini nantinya akan melakukan konsolidasi pondok pesantren secara nasional. Selama ini, mungkin ada pesantren yang belum terdata atau belum terjangkau bantuan pemerintah.

    “Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi,” jelas Menag.

    Menag menegaskan bahwa keberadaan Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan seluruh pesantren dapat menjalankan peran strategisnya dengan baik.

    “Dengan Ditjen ini, kita bisa memantau seluruh pesantren dalam arti positif. Pemerintah ingin memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara optimal,” jelasnya.

    Menurutnya, kehadiran Ditjen Pesantren juga akan memperkuat kontribusi Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat, sekaligus membangun generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia.

    “Harapan kita, Hari Santri menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman,” ujar Menag.

    Ke depan, lanjut Menag, sistem pendataan dan sertifikasi pesantren akan diintensifkan agar data menjadi lebih valid dan pelaksanaan program semakin tertib.

    “Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tapi ke depan akan lebih diperkuat agar data pesantren semakin valid dan program-program pembinaannya lebih tepat sasaran,” katanya.

  • Momen Prabowo Tawarkan Kopi ke Presiden Afsel saat Tatap Muka di Istana

    Momen Prabowo Tawarkan Kopi ke Presiden Afsel saat Tatap Muka di Istana

    Bisbnis.com, JAKARTA – Suasana akrab dan hangat terlihat dalam pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa di ruang kerja Presiden, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Di awal percakapan, Presiden Prabowo tampak menawarkan minuman kepada tamunya sebelum memulai pembahasan bilateral. Dengan nada ramah, Prabowo bertanya “Boleh saya tawarkan teh atau kopi?” yang kemudian dijawab Ramaphosa dengan senyum, “Kopi sepertinya enak.” 

    Prabowo lalu melanjutkan, “Kopi pakai apa?” Ramaphosa menjawab singkat, “Tanpa krim dan tanpa gula.”

    Mendengar itu, Prabowo segera menoleh ke arah pramusaji dan memberi instruksi untuk segera menyajikan dua cangkit kopi. 

    “Minta kopi tanpa apa-apa, kasih seperti yang saya punya,” tandas Prabowo.  

    Keduanya kemudian melanjutkan perbincangan tertutup. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Cyril Ramaphosa ke Indonesia, yang menandai penguatan hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin sejak 1994.

    Sekadar informasi, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa memulai kunjungan kenegaraan ke Indonesia, sebagai bagian dari lawatan tiga negara ke Asia Tenggara yang berlangsung pada 22 hingga 28 Oktober 2025 

    Menurut pantauan Bisnis, Presiden Ramaphosa disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Upacara Penyambutan Kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu pagi (22/10/2025).

    Presiden Afsel itu tiba dengan diiringi formasi 17 pasukan motoris, 60 pasukan berkuda, pasukan jajar kehormatan, serta sekitar ratusan pelajar yang berdiri rapi di sepanjang jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Afrika Selatan.

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan Afrika Selatan diikuti Indonesia Raya, yang diiringi dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan tertinggi bagi kepala negara yang berkunjung. Setelah itu, kedua pemimpin melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan.

    Hubungan antara Indonesia dan Afsel memiliki akar sejarah yang dalam, berawal lebih dari 350 tahun lalu saat masyarakat keturunan Indonesia pertama kali tiba di Tanjung Harapan (Cape) pada pertengahan abad ke-17.

    Pada era modern, Indonesia dikenal sebagai salah satu pendukung utama perjuangan anti-apartheid, dengan keterlibatan aktif sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Hubungan diplomatik resmi antara kedua negara dimulai pada 1994, pasca berakhirnya apartheid. 

    Sebagai bagian dari agenda kenegaraan, Presiden Ramaphosa juga dijadwalkan menghadiri Forum Bisnis Afrika Selatan–Indonesia yang berlangsung pada 21 Oktober 2025. Indonesia saat ini merupakan mitra dagang ketiga terbesar Afrika Selatan di kawasan Asia Tenggara. 

    Kunjungan ini akan dilanjutkan dengan kunjungan kenegaraan ke Vietnam (23–24 Oktober) dan kunjungan kerja ke Malaysia (25–28 Oktober), di mana Presiden Ramaphosa akan berpartisipasi sebagai Tamu Kehormatan Ketua Asean dalam KTT Asean ke-47.

  • Saat Presiden Prabowo Sebut IFP sebagai Inovasi Pendidikan

    Saat Presiden Prabowo Sebut IFP sebagai Inovasi Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Senin (20/10/2025) menjadi terasa sangat spesial karena bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Presiden Prabowo dalam pengantar sidang menyampaikan sejumlah capaian dalam 1 tahun pemerintahan yang dipimpin bersama-sama dengan para menteri di Kabinet Merah Putih.
     
    Capaian yang disampaikan Presiden salah satunya terkait dengan sektor pendidikan. Penguatan di bidang pendidikan merupakan Asta Cita ke-4 dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sasarannya memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, generasi muda, dan penyandang disabilitas.
     
    Presiden menyampaikan progres pengembangan Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu mendorong terciptanya generasi unggul di semua tingkatan masyarakat.
     
    Selain itu, Kepala Negara juga memaparkan inovasi digital di bidang pendidikan yang membuka ruang bagi pelajar untuk memperoleh sarana pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif sebagai bagian dari variasi sistem pembelajaran.
     
    Transformasi pendidikan diwujudkan melalui program pemberian perangkat interaktif digital atau interactive flat panel (IFP) di setiap sekolah.
     
    “Flat panel, IFP, interactive flat panel. Disitu sudah ada komputernya, yang di situ bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan. Jadi silabus, semua silabus kita akan ada di situ,” ujarnya.

    Anggaran Digitalisasi Pembelajaran

    Saat wawancara dengan Bisnis pada Kamis (16/10/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa anggaran untuk mendukung program digitalisasi pembelajaran pada tahun ini senilai Rp9 triliun.
     
    Anggaran tersebut salah satunya untuk paket pengadaan IFP untuk satuan pendidikan yang ditargetkan mencapai 288.000 unit IFP.

     
    “Program digitalisasi itu anggarannya sekitar Rp9 triliun, meliputi pembagian atau pengadaan IFP, Interactive Flat Panel. IFP ini lebih interaktif, jadi murid bisa menulis langsung di situ, bisa juga pakai internet, bisa juga pakai materi yang di-install di dalamnya. Sehingga lebih interaktif, sehingga kelas itu bisa lebih hidup,” kata Abdul Mu’ti.
     
    Dengan adanya IFP, kata Mendikdasmen setiap guru juga mesti menguasai teknologi tersebut. Oleh sebab itu, Kemendikdasmen juga memberikan pelatihan kepada setiap guru untuk mendukung kegiatan pembelajaran model baru itu.
     
    Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan perangkat laptop agar konten-konten di IFP nantinya lebih lengkap sehingga mendukung variasi pembelajaran.

    “IFP ini tidak semuanya internet base. Jadi bisa yang unplug, yang tanpa melalui internet. Sehingga materinya kita bisa kirim dan juga install melalui laptop itu. Materi juga bisa diunduh dari rumah pendidikan. Dan juga beberapa yang kita kirimkan sebagai bagian dari pengayaan pembelajaran,” kata Mendikdasmen.
     
    Rencananya, Kemendikdasmen akan meluncurkan program digitalisasi pembelajaran pada 10 November mendatang. (*)