Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Kemenag Pastikan Peralihan Aset Haji ke Kemenhaj Berjalan Tanpa Hambatan

    Kemenag Pastikan Peralihan Aset Haji ke Kemenhaj Berjalan Tanpa Hambatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Peralihan aset dan sumber daya manusia (SDM) terkait haji, dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah terus berlangsung.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berjalan lancar. Kemenag berkomitmen untuk menyukseskan transisi ini dan menjamin tidak ada kendala signifikan.

    “Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada kendala karena kita semua sama-sama punya komitmen. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan,” ujar Sekjen Kemenag yang juga Ketua Tim Transisi, Kamaruddin di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Mengenai target waktu penyelesaian, Kamaruddin menyatakan prosesnya akan dilakukan secepat mungkin. Dia juga menjelaskan bahwa dasar hukum peralihan aset ini sangat jelas yakni merujuk pada Pasal 127 A Undang-undang No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini telah ditandatangani Presiden dan diundangkan sejak 4 September 2025.

    “Semuanya memang butuh proses, harus ada surat-surat dan dokumen yang perlu diproses, dan juga melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah tidak ada masalah,” tambahnya.

    Kamaruddin juga mengatakan aktivitas peralihan aset ini tidak akan mengganggu proses persiapan penyelenggaraan haji 2026.

    “Harusnya tidak (mengganggu). Proses haji terus berjalan dan Kemenag lagi-lagi sepenuhnya akan membantu,” jelas Kamaruddin Amin.

    Selain peralihan aset, lanjutnya, saat ini juga telah berlangsung proses peralihan SDM. Kementerian Agama saat ini menunggu permohonan dari Kementerian Haji terkait pengalihan SDM.

    “Karena yang selama ini menjalankan kan Kementerian Agama, tentu SDM nya yang paling paham tentu mereka yang sudah sejak lama. Ini juga sedang proses pengalihan,” katanya.

    Menurutnya, mekanisme peralihan SDM sedikit berbeda dengan peralihan aset, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang.

    “Jadi ada komunikasi produktif antara Kemenag dan Kemenhaj sehingga kami dukung, kami perlancar prosesnya dan satu hal yang pasti kita bersama-sama mendukung penyelenggaraan haji tidak boleh gagal, harus lebih baik dari kemarin kemarin. Karena ini sudah dikelola langsung oleh Menteri yang khusus mengurus haji. Jadi harus lebih baik,” jelasnya.

  • Kementerian Haji Bolehkan Umrah Mandiri, Ikuti Dinamika Kebijakan Arab Saudi

    Kementerian Haji Bolehkan Umrah Mandiri, Ikuti Dinamika Kebijakan Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah menyatakan regulasi umrah mandiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi jawaban atas dinamika kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi.

    Sebelumnya, regulasi soal umrah mandiri dalam UU 14/2025 memunculkan sejumlah reaksi dari asosiasi maupun biro perjalanan umrah. Namun mayoritas menolak legalisasi umrah mandiri karena dapat mengancam bisnis mereka.

    “Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Kendati demikian, Dahnil menjelaskan pelaksanaan umrah mandiri kini memiliki dasar hukum yang jelas setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Menurut Dahnil, sebelum undang-undang tersebut disahkan, praktik umrah mandiri sejatinya telah berjalan di lapangan. Namun, pemerintah memandang perlu memberikan payung hukum yang kuat agar pelaksanaannya tetap terjamin dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi.

    Dia menjelaskan Pasal 86 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut menegaskan bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara mandiri, yang berarti negara mengakui dan memfasilitasi praktik tersebut secara hukum.

    Lebih lanjut, Pasal 87A mengatur sejumlah persyaratan bagi calon jamaah umrah mandiri, antara lain harus beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket pulang pergi ke Arab Saudi, surat keterangan sehat, serta visa dan bukti pembelian paket layanan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kementerian.

    “Melalui sistem ini, data dan transaksi umrah mandiri akan terintegrasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi serta platform Nusuk. Hal ini menjadi bentuk perlindungan negara terhadap WNI yang beribadah umrah secara mandiri di luar negeri,” kata Dahnil.

    Undang-undang tersebut juga memberikan jaminan hak bagi jamaah umrah mandiri untuk memperoleh layanan sesuai perjanjian tertulis dengan penyedia layanan, serta hak untuk melaporkan kekurangan pelayanan kepada menteri.

    Selain memberikan pengakuan hukum, pemerintah juga menetapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan mekanisme umrah mandiri.

    Berdasarkan Pasal 122, individu atau korporasi yang bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) tanpa izin, atau memberangkatkan jamaah tanpa hak, dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    “Setiap orang yang tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran jemaah juga dapat dipidana hingga delapan tahun penjara dan denda serupa,” kata Dahnil.

    Dia menegaskan skema umrah mandiri bersifat personal dan tidak dapat digunakan untuk menghimpun atau memberangkatkan jamaah secara kolektif di luar mekanisme resmi.

    “Umrah mandiri dilakukan oleh individu yang mendaftar dan tercatat langsung dalam sistem Kementerian. Ini bukan celah untuk bertindak sebagai penyelenggara tanpa izin,” kata dia.

     

  • Kabar Gembira, Tukin ASN Kementerian ESDM Bakal Naik 100%

    Kabar Gembira, Tukin ASN Kementerian ESDM Bakal Naik 100%

    Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menaikkan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 100%.

    Menurutnya, rencana kenaikan tukin bagi ASN di Kementerian ESDM telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto.

    “Negara meminta kepada semua aparat negara yang ada di ESDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara,” ucap Bahlil dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas) seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Dari kenaikan tukin itu, Presiden Prabowo ingin agar ASN menghapus praktik-praktik lama yang menghambat perkembangan di sektor ESDM.

    “Terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin. Kalau saya tahu, kalau ada laporan (praktik melenceng), saya tidak segan-segan untuk merumahkan kalian,” ucap dia menegaskan.

    Bahlil menekankan bahwa Kementerian ESDM didukung oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Minyak dan Gas Bumi (Migas), Badan Geologi, hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Oleh karena itu, dia meminta agar pegawai Kementerian ESDM bekerja lebih baik dengan tunjangan lebih tinggi.

    “Bagi pejabat yang masih main-main, silakan coba nyali saya. Akan saya rumahkan. Masih banyak anak muda yang kita harus angkat jabatannya,” kata Bahlil.

    Saat ini, aturan mengenai tukin Kementerian ESDM tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) No. 94/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian ESDM. Lebih lanjut, tunjangan dibagi ke dalam 17 kelas jabatan, dengan rentang tunjangan untuk kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250 dan kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000.

    Kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 94/2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian ESDM. Artinya, dengan adanya kebijakan baru, akan ada aturan anyar yang menggantikan beleid tersebut.

  • Fakta-fakta Karhutla Sepanjang 2025, Penurunan Kasus hingga Penahanan Tersangka

    Fakta-fakta Karhutla Sepanjang 2025, Penurunan Kasus hingga Penahanan Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim jika kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini dapat ditekan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar secara nasional berhasil ditekan dari 376 ribu hektare pada 2024 menjadi 213 ribu hektare tahun ini.

    Jumlah itu juga turun signifikan dibandingkan puncak luasan karhutla pada 2015 yang mencapai 2.611.411 hektare dan pada 2019 seluas 1.649.258 hektare.

    Secara rinci untuk karhutla pada tahun ini luas kebakaran di lahan gambut mencapai 24.212 hektare dan lahan mineral 189.772 hektare.

    Selain itu, titik panas (hotspot) periode 1 Januari-26 September 2025 tercatat 2.248 titik, jumlah ini mengalami penurunan 23,9 persen dibandingkan 2024 sebanyak 2.954 titik.

    Dia menyebut capaian penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini terjadi salah satunya karena sinergi penegakan hukum dengan Kepolisian RI di lapangan yang menimbulkan efek jera.

    “Penegakan hukum yang tegas dari Polri membuat efek jera di daerah rawan karhutla semakin terasa,” ujar Raja Juli Antoni dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Polri Tangkap 83 Tersangka

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap telah menangkap 83 tersangka dalam kasus terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2025.

    Sigit mengemukakan bahwa angka tersangka itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 47 tersangka.

    “Pada 2025 ini kurang lebih ada luasan lahan yang terbakar, yang kemudian kita amankan 83 tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Dia menambahkan, modus operandi yang kerap dilakukan oleh pelaku ini yaitu dengan melakukan pembakaran hutan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan.

    Oleh karena itu, dia mengimbau agar seluruh masyarakat bisa menggunakan cara lain untuk membuka lahan. Pasalnya, pembukaan lahan dengan pembakaran bisa merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

    “Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan bakal terus memaksimalkan penegakan hukum di wilayah hutan. Apalagi, penindakan ini sudah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, koordinasi aparat TNI-Polri bersama dengan kementerian maupun stakeholder terkait juga terus dilakukan agar bisa menekan angka Karhutla.

    “Sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.

  • Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu, Syarat dan Mencairkan Dana

    Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu, Syarat dan Mencairkan Dana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Untuk program BLT Kesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden untuk pemberian BLT pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Perekonomian.

    Menurut Menko Perekonomian, bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, Menko Airlangga mengatakan bahwa penyaluran akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    Berikut cara daftar BLT Kesra dan bagaimana mencairkannya

    Melalui situs resmi Kemensos

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    Isi data domisili: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode verifikasi (captcha).
    Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya muncul.
    Jika kamu terdaftar, akan muncul informasi nama, jenis bantuan, dan status pencairan.

    Lewat Aplikasi “Cek Bansos”

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store.
    Daftar menggunakan NIK dan foto KTP.
    Login, lalu pilih menu “Cek Penerima Bansos”.
    Masukkan data sesuai identitasmu, lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian.
    Jika namamu belum terdaftar, kamu bisa mengajukan diri sebagai calon penerima lewat fitur “Usul” yang tersedia di aplikasi.

    Cara mencairkan BLT kesra 2025

    Bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) bagi yang memiliki rekening aktif.
    PT Pos Indonesia untuk penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Jadwal pencairan dimulai pada 20 Oktober 2025, dengan penyaluran dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia.

    Syarat penerima BLT

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.
    Terdaftar dalam basis data DTSEN Kemensos.
    Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT.
    Termasuk keluarga miskin, rentan miskin, atau berpenghasilan tidak tetap.

  • Sinyal Berawan hingga Hujan di Jakarta, Bandung Cs, Sabtu (25/10/2025) dari BMKG

    Sinyal Berawan hingga Hujan di Jakarta, Bandung Cs, Sabtu (25/10/2025) dari BMKG

    Bisnis.com, JAKARTA—Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan sinyal berawan hingga hujan di sejumlah daerah pada Sabtu (25/10/2025).

    Prakirawan BMKG Ina Indah Hapsari mengatakan tanda cuaca berawan di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Padang, Sumatra Barat; Palembang, Sumatra Selatan dan Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selain itu, tanda hujan ringan terlihat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan Jambi. Ada pula kemungkinan hujan berintensitas sedang di Medan, Sumatra Utara serta hujan disertai petir di Bengkulu dan Bandar Lampung. 

    Di sisi lain, di kota besar di Pulau Jawa, terdapat potensi berawan hingga hujan dengan intensitas ringan.

    “Di Pulau Jawa, diprakirakan berawan tebal untuk kota Jakarta, hujan ringan untuk kota Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya serta hujan sedang untuk kota Serang,” ujarnya, dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Potensi hujan juga tampak di wilayah Indonesia tengah, yakni Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Denpasar dan Mataram, katanya, cenderung hujan ringan. Lalu, Kupang masih cerah cenderung berawan.

    Di wilayah lainnya, yakni di Pulau Kalimantan, jelasnya, hujan ringan berpotensi turun di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kemudian, hujan dengan intensitas sedang kemungkinan terjadi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Samarinda, Kalimantan Timur berpotensi terjadi hujan petir.

    Di Pulau Sulawesi, BMKG memprakirakan potensi hujan di semua ibu kota provinsinya. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Manado, Sulawesi Utara; Gorontalo, Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Sela. Namun, hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat.

    Di wilayah paling timur Indonesia, BMKG memprediksi hujan ringan terjadi di Ternate, Maluku Utara dan Ambon, Maluku. Berikutnya, di Papua Barat, yakni Manokwari, dan Nabire; Jayapura, Papua dan Jayawijaya, Papua Pegunungan bakal turut terjadi hujan ringan. Hujan dengan intensitas sedang pun bakal terjadi di Disertai hujan intensitas sedang di Sorong, Papua Barat Daya dan Merauke, Papua Barat.

    Di tengah potensi hujan, Ina menyebut bahwa sejumlah wilayah bakal menghadapi suhu tinggi yang berkisar antara 28 sampai 35 derajat Celcius.

    “Bagi yang tinggal di Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Yogyakarta dan Surabaya serta sekitarnya waspadai suhu berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius,” katanya.

  • Kasus Karhutla 2025, Kapolri Ungkap Ada 83 Tersangka

    Kasus Karhutla 2025, Kapolri Ungkap Ada 83 Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap telah menangkap 83 tersangka dalam kasus terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2025.

    Sigit mengemukakan bahwa angka tersangka itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 47 tersangka.

    “Di tahun 2025 ini kurang lebih ada luasan lahan yang terbakar, yang kemudian kita amankan 83 tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Dia menambahkan, modus operandi yang kerap dilakukan oleh pelaku ini yaitu dengan melakukan pembakaran hutan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan.

    Oleh karena itu, dia mengimbau agar seluruh masyarakat bisa menggunakan cara lain untuk membuka lahan. Pasalnya, pembukaan lahan dengan pembakaran bisa merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

    “Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan bakal terus memaksimalkan penegakan hukum di wilayah hutan. Apalagi, penindakan ini sudah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, koordinasi aparat TNI-Polri bersama dengan kementerian maupun stakeholder terkait juga terus dilakukan agar bisa menekan angka Karhutla.

    “Sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.

  • Prabowo Kagumi Lula da Silva: Dia Sudah Tiga Periode, Kalau Di sini Tak Boleh

    Prabowo Kagumi Lula da Silva: Dia Sudah Tiga Periode, Kalau Di sini Tak Boleh

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pernyataan bersama (joint statement) seusai pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Dengan nada hangat dan penuh humor, Prabowo mengakui bahwa dirinya mengagumi kepemimpinan Lula yang telah menjabat selama tiga periode di Brasil sesuatu yang di Indonesia, dia singgung, tidak dimungkinkan oleh undang-undang.

    “Saya mau akui di sini bahwa saya ini pengagum beliau, karena beliau sudah mimpin lebih lama dari saya. This is your third term. Beliau sudah ketiga kali, ketiga kali periode. Kalau undang-undang mereka boleh tiga kali, kalau kita nggak boleh,” ujar Prabowo disambut tawa para hadirin.

    Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas peran dan dukungan Presiden Lula terhadap Indonesia, khususnya dalam mempercepat proses keanggotaan Indonesia di BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) yakni kelompok ekonomi utama negara-negara berkembang dunia.

    “Terima kasih Presiden Lula atas kepemimpinan beliau memimpin BRICS. Di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia paling cepat diterima di BRICS. Bulan Oktober kita ajukan untuk diterima, Januari beliau langsung terima. Jadi sekali lagi, terima kasih,” ungkap Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan kebijakan penting di bidang pendidikan sebagai bentuk penghormatan dan komitmen mempererat hubungan Indonesia–Brasil. Ia memutuskan bahasa Portugis akan menjadi salah satu bahasa prioritas dalam sistem pendidikan Indonesia.

    “Karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungan ini lebih baik. Selain bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Prancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita Portugis dan Spanyol,” tegas Prabowo.

    Kebijakan ini, lanjut Prabowo, mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat diplomasi dengan Brasil dan negara-negara berbahasa Portugis di Amerika Latin serta Afrika.

    Pertemuan kedua pemimpin negara tersebut menandai tonggak baru hubungan strategis Indonesia–Brasil, yang kini meluas dari kerja sama perdagangan dan pertahanan hingga bidang pendidikan, sains, energi, serta kebudayaan.

    “Saya kira itu dari saya. Terima kasih Presiden Lula,” tandas Prabowo.

  • Presiden Brasil Ajak Indonesia Bersatu Suarakan Global South dan Tolak Genosida di Gaza

    Presiden Brasil Ajak Indonesia Bersatu Suarakan Global South dan Tolak Genosida di Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan tekad Brasil dan Indonesia untuk memperkuat posisi negara-negara Global South dalam tatanan dunia yang tengah berubah cepat.

    Hal itu disampaikan Lula dalam joint statement bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Dalam pernyataannya, Lula menyebut Indonesia dan Brasil sebagai dua kekuatan demokrasi besar dari belahan Selatan dunia yang memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk memperjuangkan tatanan global yang lebih adil dan berkeadilan.

    “Sebagai suara aktif dari Global South, kita juga membahas isu-isu penting dalam agenda internasional. Indonesia dan Brasil adalah dua negara yang bertekad untuk mengambil posisi yang pantas dalam tatanan dunia yang sedang mengalami perubahan mendalam,” ujar Lula.

    Presiden Lula memberikan penghormatan khusus kepada Indonesia sebagai negara yang meletakkan dasar solidaritas negara-negara Selatan melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.

    “Dunia berkembang berutang budi kepada Indonesia. Tujuh puluh tahun lalu, Konferensi Bandung meletakkan dasar bagi gerakan solidaritas negara-negara Selatan,” ucapnya.

    Dia menegaskan bahwa Brasil dan Indonesia memiliki komitmen yang sama terhadap perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, dan penegakan keadilan internasional.

    Salah satu bentuk nyata dari kesamaan sikap itu, kata Lula, adalah penolakan tegas terhadap genosida di Gaza dan dukungan atas solusi dua negara untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

    “Pemerintah kita bersatu menentang genosida di Gaza dan terus mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah,” tegas Lula.

    Lebih lanjut, Presiden Brasil menyoroti pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar dapat lebih representatif dan efektif dalam menangani konflik global.

    “Hanya reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB yang dapat mengatasi kurangnya representasi dan kebuntuan yang ada saat ini,” ujarnya.

    Lula juga menegaskan dukungan bersama terhadap perdagangan global berbasis aturan yang berpusat pada WTO (World Trade Organization), serta menyoroti peran BRICS sebagai wadah perjuangan kepentingan pembangunan negara-negara berkembang.

    “Kita juga sepakat tentang peran penting BRICS sebagai platform untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan negara-negara Selatan,” katanya.

    Presiden Lula turut menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo atas partisipasi aktif Indonesia dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro dan dalam pertemuan virtual pada September lalu.

    “Saya menegaskan kembali dukungan Brasil terhadap keanggotaan Indonesia dalam New Development Bank (Bank BRICS),” ujar Lula.

    Di sisi lain, Lula menyoroti kerja sama konkret kedua negara dalam menghadapi krisis iklim, mengingat Indonesia dan Brasil merupakan dua negara dengan hutan tropis terbesar dan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

    “Presiden Prabowo dan saya juga sepakat tentang urgensi bertindak tegas dalam menghadapi krisis iklim. Indonesia telah menjadi mitra penting dalam perjuangan ini,” ucapnya.

    Keduanya juga bersepakat untuk mendorong transisi energi yang adil serta pengembangan biofuel dan ekonomi hijau yang tidak hanya menekan emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial.

    “Kita juga merupakan produsen utama biofuel, yang akan memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Indonesia dan Brasil akan bekerja sama untuk transisi energi yang adil, ekonomi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sambil menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mengurangi kesenjangan sosial,” kata Lula.

    Presiden Brasil juga memuji dukungan Presiden Prabowo terhadap penyelenggaraan COP30 di Belem, serta partisipasi Indonesia dalam Tropical Forests Forever Fund — sebuah inisiatif global yang digagas Brasil untuk pelestarian hutan tropis dunia.

    Selain isu iklim, Lula menekankan pentingnya kerja sama melawan kelaparan dan kemiskinan global. Ia mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan yang diluncurkan Brasil saat memimpin G20, serta menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Prabowo sebagai model nyata keberpihakan kepada rakyat.

    “Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan telah mendapat dukungan Indonesia sejak awal. Kebijakan pemberian makan di sekolah yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Subianto, yang patut diakui, kini menjadi bagian dari program percepatan implementasi aliansi tersebut,” tandas Lula.

  • Kejagung Periksa Lagi Pihak Google Indonesia pada Kasus Pengadaan Laptop Chromebook

    Kejagung Periksa Lagi Pihak Google Indonesia pada Kasus Pengadaan Laptop Chromebook

    Bisnis com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa satu saksi dari Google Indonesia dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2019-2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan saksi yang diperiksa itu berinisial OB selaku pihak Google For Education PT Google Indonesia.

    “Saksi yang diperiksa berinisial OB selaku pihak Google For Education PT Google Indonesia,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Jumat (14/10/2025).

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan materi pemeriksaan terhadap pihak Google itu secara detail. Dia hanya mengatakan bahwa OB diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Chromebook.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, OB bukan satu-satunya pihak Google Indonesia yang pernah diperiksa dalam perkara ini. Sebab, pihak Google lainnya yakni PRA selaku Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan PT Google Indonesia juga sempat menjalani pemeriksaan di Kejagung pada Senin (6/10/2025).

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

    Perinciannya, eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim; Stafsus Mendikbudristek Nadiem, Jurist Tan selaku; dan mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief (IBAM).

    Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Adapun, Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini. Di samping itu, Kejagung juga telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun.