Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • 10 Pensiunan Jenderal Polisi Temui Mahfud MD, Bahas Reformasi Polri

    10 Pensiunan Jenderal Polisi Temui Mahfud MD, Bahas Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mendapatkan kunjungan dari sejumlah pensiunan jenderal untuk membahas reformasi Polri.

    Momen pertemuan itu diunggah oleh Mahfud MD di laman Instagramnya @mohmahfudmd. Nampak dalam unggahan itu, Mahfud yang mengenakan batik putih tengah berbincang dengan sejumlah pensiunan jenderal Polri.

    Dari beberapa jenderal polisi itu, dua diantaranya adalah eks Ketua KPK Komjen (Purn) Taufiqurrahman Ruki dan eks Kabareskrim Komjen (Purn) Ito Sumardi.

    “Keduanya tadi pagi ditemani 8 jenderal purnawirawan Polri yang telah mencatatkan profesionalitasnya selama berdinas di Polri, bersilaturahmi ke kantor saya di Jakarta Pusat,” tulis Mahfud di Instagramnya, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Dia menjelaskan, pertemuan itu membahas soal masa lalu dan masa depan Polri. Dalam dialog, semua sepakat bahwa Polri harus kembali ke jati dirinya sebagai polisi masyarakat.

    Menurut Mahfud, semua hasil dari diskusi ini nantinya akan dipertimbangkan dan diolah menjadi masukan untuk tim reformasi Polri yang nantinya akan dibentuk.

    “Kami berdiskusi tentang makna hakiki dan operasional dari konsep reformasi Polri. Semua ide-ide tentang reformasi harus ditampung secara adil dan seimbang,” pungkasnya 

    Sekadar informasi, selain Ito dan Taufiq, turut hadir pensiunan jenderal lainnya mulai dari Komjen Pol (Purn) Togar Sianipar; Irjen Pol (Purn) Winarto; Irjen Pol (Purn) Ariyanto Sutadi; Irjen Pol (Purn) Ricky HP Sitohang; hingga Irjen Pol (Purn) Akhmad Hidayat.

    Mahfud dan Tim Reformasi Polri 

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan nama Mahfud MD ada dalam daftar tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto.

    “Masih [ada nama Mahfud MD],” ujar Prasetyo, Rabu (22/10/2025).

    Namun, Prasetyo tidak mengungkapkan nama tokoh yang akan mengisi tim reformasi ini secara detail. Dia hanya menegaskan susunan anggota komite berjumlah sembilan orang. 

    Adapun, pemerintah juga akan segera mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat.

    Namun, pemerintah masih tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan secara resmi Komite Reformasi Polri, yang disebut akan berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan profesionalisme di tubuh kepolisian.

    “Tinggal diumumkan aja,” pungkas Prasetyo.

  • Ekonomi Riau Digadang Meningkat jika Usulan Daerah Istimewa Disahkan

    Ekonomi Riau Digadang Meningkat jika Usulan Daerah Istimewa Disahkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) tengah berupaya mengubah nomenklatur Riau menjadi daerah istimewa. Usulan ini digadang tidak hanya membenahi sistem pemerintahan Riau, tapi diproyeksikan meningkatkan ekonomi setempat.

    Ketua BPP DIR, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan perbaikan ekonomi memberikan dampak terhadap tata kelola Riau baik dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Sebab sampai saat ini, aspek tersebut belum tercukupi.

    Taufik menyebut, dana bagi hasil (DBH) antara pemerintah pusat ke daerah sekitar 10%. Menurutnya, persentase tersebut belum mencukupi kebijakan fiskal sehingga dirinya memproyeksikan kenaikan DBH sekitar 20%-30%.

    “Karena kalau 10 persen hanya menjalankan fiskal di daerah, tapi belum lagi dapat memberi kebutuhan baru.

    Maka kita perlu setidaknya 20 persen atau 30 persen,” katanya saat media visit ke Kantor Bisnis Indonesia di Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

    Baginya, selain dampak ekonomi, masyarakat mendapatkan dampak psikologis karena Riau diakui menjadi daerah istimewa. Hal ini juga disampaikan Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Muhammad Herwan. 

    Dia sependapat bahwa DBH 10% belum memberikan dampak signifikan kepada tata kelola Riau. Namun, Herwan menuturkan dampak ekonomi berpeluang meningkat, karena dalam proyeksinya terdapat sejumlah pengelolaan dana istimewa bagi Riau. 

    Pada dana keistimewaan kebudayaan Melayu sebesar 30% berbasis kontribusi SDA. Kemudian tambahan persentase DBH (Dana Bagi Hasil) migas, di mana 20% minyak bumi dan 35% gas dan DBH non-migas sebesar 30%. 

    Lalu tambahan Participating Interest (PI) WK migas menjadi 20%, serta memperoleh hak kelola SDA berbasis kearifan lokal.

    Adapun naskah akademik usulan perubahan Riau menjadi daerah istimewa telah diserahkan ke DPR, pada Selasa (28/10/2025).

    Ketua Aliansi Nasional Perjuangan Daerah Istimewa Riau, Alfitra Salamm berharap agar naskah akademik segera dibahas oleh DPR. Alfitra mengungkapkan, dari 6 wilayah yang mengajukan daerah istimewa, Riau merupakan provinsi yang siap mendapat gelar itu.

    Dia ingin DPR memasukkan naskah akademik dalam prolegnas 2026. Dirinya yakin, bahwa DPR mampu menuntaskan naskah akademik hingga menjadi Undang-Undang. Selain prolegnas, dia berharap usulan masuk dalam kumulatif terbuka.

    “Nanti pokoknya kita berharap bukan hanya melalui prolegnas karena di DPR itu ada istilah kumulatif terbuka, kumulatif terbuka itu kapanpun juga bisa Undang-Undang di bahas,” jelasnya.

  • Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami

    Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa magnitudo 6,8 mengguncang kawasan Tanimbar Maluku malam ini. 

    Dikutip dari akun twitter BMKG disebutkan jika gempa magnitudo 6,8 itu terjadi pada Selasa 28-Oktober 2025 pukul 21:40:18 WIB.

    Adapun pusat gempa berlokasi di titik 6.81 LS,130.13 BT (183 km BaratLaut TANIMBAR).

    Gempa tersebut berkedalaman 185 Km, dan BMKG mengatakan tidak berpotensi tsunami.

    Tanimbar berada di Provinsi Maluku, Indonesia, tepatnya sebagai ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kepulauan ini merupakan gugusan pulau yang terletak di antara Laut Banda dan Laut Arafura, di bagian timur Indonesia.

    Pusat administrasi kabupaten ini berada di Saumlaki, yang terletak di Pulau Yamdena 

  • Daftar Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Ada Nama Soeharto?

    Daftar Pahlawan Nasional Baru Diumumkan Sebelum 10 November, Ada Nama Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf optimistis nama Pahlawan Nasional yang baru dapat diumumkan secara resmi sebelum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2025. 

    Kementerian Sosial tahun ini memberikan berkas usulan sebanyak 40 nama untuk menjadi pahlawan nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.  

    “Ya mudah-mudahan, insyaallah sih. Insyaallah sebelum 10 November dan nanti dari nama-nama itu akan dipilih beberapa nama,” kata dia dilansir dari Antara, Selasa (28/10/2025).

    Namun, dia memastikan bahwa proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat.

    “Ya nanti itu menyesuaikan Dewan Gelar ya untuk punya kesempatan lapor kepada Presiden. Seperti Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur misalnya, itu sudah diusulkan lima atau 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin itu karena masih ada hambatan-hambatan tentang syarat-syarat formal, maka masih ditunda. Tetapi karena syarat-syarat formalnya sudah terpenuhi semua, maka untuk tahun ini kita usulkan ke Dewan Gelar,” kata dia.

    Adapun Ke-40 tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk mendapat gelar pahlawan nasional itu di antaranya adalah aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

    Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

    Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe’min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

  • Hari Sumpah Pemuda, Waka DPR Cucun Ingatkan Generasi Muda Jangan Terjebak Judol dan Pinjol

    Hari Sumpah Pemuda, Waka DPR Cucun Ingatkan Generasi Muda Jangan Terjebak Judol dan Pinjol

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai semangat Sumpah Pemuda ke-97 pada tahun ini harus diterjemahkan dalam tanggung jawab kolektif negara untuk menata ulang arah kebijakan digital nasional. Hal ini lantaran ancaman dunia digital sudah cukup mengkhawatirkan, termasuk judol dan pinjol. 

    Cucun pun menegaskan bahwa semangat ‘Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu’ harus dimaknai bukan hanya sebagai ajakan bersatu dalam keberagaman, tetapi juga sebagai gerakan moral dan kebijakan nyata untuk melindungi generasi muda dari ancaman sosial di era digital.

    “Jika pada tahun 1928 pemuda berjuang untuk merdeka dari penjajahan fisik, maka pada tahun 2025 generasi muda harus dibebaskan dari bentuk penjajahan baru berupa eksploitasi digital, adiksi media, dan jebakan finansial daring,” kata Cucun dalam keterangan resmi, Selasa (28/10/2025).

    Cucun juga menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan jebakan finansial daring, seperti judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang saat ini sudah merusak sendi-sendi kehidupan sosial, termasuk pada anak muda. 

    Dia memberi satu contoh kasus seorang siswa SMP di Kulon Progo, Yogyakarta yang terjerat judi online dan pinjaman online. Menurutnya, kasus ini mencerminkan adanya krisis sosial, sehingga perlu upaya ekstra untuk melindungi anak-anak muda. 

    Baru-baru ini, Kejaksaan Agung mengungkap kelompok usia terbanyak yang terpapar judi online. Penjudi daring terbanyak ada pada kelompok usia 26-50 tahun dengan 1.349 orang, disusul kelompok 18-25 tahun, kelompok lebih dari 50 tahun, serta kelompok di bawah 18 tahun dengan jumlah 12 orang. Artinya, kata dia, banyak kelompok usia anak muda dari data itu.

    Cucun pun menilai perang melawan judi online tidak cukup dengan pemblokiran situs dan penegakan hukum yang reaktif. Menurutnya, negara harus membangun sistem perlindungan sosial-digital yang proaktif dan mampu memutus akar masalah seperti kemiskinan informasi, rendahnya literasi digital keluarga, dan lemahnya kontrol terhadap arus uang elektronik di ranah daring.

    Karenanya, Cucun mendorong pemerintah untuk segera menyusun kebijakan nasional perlindungan anak di ruang digital yang mengintegrasikan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Komdigi, PPATK, OJK, dan lembaga sosial masyarakat.

    “Serta membangun sistem pengawasan berbasis data dan algoritma protektif untuk mendeteksi perilaku digital berisiko tinggi pada anak sebelum menimbulkan dampak sosial,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

    Cucun juga meminta Pemerintah untuk menetapkan tanggung jawab platform digital dan penyedia aplikasi finansial secara hukum. Hal ini agar mereka wajib menyediakan fitur pengaman dan verifikasi usia yang efektif.

    Selain itu, Cucun menilai program pemberdayaan ekonomi keluarga, edukasi digital parenting, dan penguatan karakter melalui pendidikan juga harus menjadi bagian integral dari strategi nasional.

    “Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari sistem digital yang tidak adil. Semangat Sumpah Pemuda harus menginspirasi seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga ruang digital yang beradab, aman, dan mendidik bagi generasi penerus,” tegas Cucun.

    Pimpinan DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini memastikan, DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi efektivitas Satgas Pemberantasan Judi Online. Cucun mengajak kolaborasi semua pihak.

    “Peringatan Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk introspeksi kebangsaan. Kita tidak bisa membiarkan generasi muda kehilangan arah di tengah derasnya arus digital,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Cucun menyatakan peringatan Sumpah Pemuda harus menjadi momen untuk memperkuat jaminan Negara terhadap perlindungan bagi generasi muda ataupun pemuda. Baik jaminan mendapat pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaminan terbebas dari kekerasan. Dia berharap pemuda-pemudi Indonesia dapat menunjukkan dedikasinya bagi Negara.

    “Serta perlindungan untuk bebas berserikat dan berkumpul, yang disertai tanggung jawab. Pemuda harus senantiasa kritis, dan solutif bagi bangsa dan negara,” jelas Cucun.

  • YLKI Buka-bukaan soal Sanksi Polemik Sumber Mata Air Aqua

    YLKI Buka-bukaan soal Sanksi Polemik Sumber Mata Air Aqua

    Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan bagi para pelaku usaha untuk mengimplementasikan klaim-klaim yang diiklankan kepada masyarakat. Dalam polemik Aqua dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, YLKI menjelaskan peluang sanksi hukuman yang dapat disangkakan kepada produsen.

    Menurut Ketua YLKI Niti Emiliana, polemik yang terjadi belakangan ini disebabkan pelaku usaha yang tidak transparan dalam memberikan informasi dan klaim iklan yang tidak sesuai. Jika dugaan masalah sumber mata air Aqua terbukti bersalah, maka melanggar UU Perlindungan Konsumen.

    “Jika terbukti bersalah, maka bisa dikenakan Pasal 8f UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar,” kata Niti kepada Bisnis dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    Dia menyampaikan dalam UU perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang menjual produk yang tidak sesuai dengan kondisi pada label dan iklan. Dengan demikian, dia menilai iklan yang disampaikan PT Tirta Investama itu diduga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur.

    Bukan itu saja, dia mengimbau kepada pelaku usaha lainnya untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik dan menyertakan klaim yang sesuai. 

    Pasalnya, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab terhadap informasi klaim yang dijanjikan. Dia menjelaskan hal ini termasuk dalam itikad baik dalam berbisnis. Niti juga berharap agar pemerintah melakukan audit untuk meninjau ulang dari aspek klaim yang dijanjikan.

    “YLKI mendorong adanya audit dan pemerintah untuk peninjauan ulang terkait perizinan usaha dan perolehan air tersebut dari sisi klaim dan dampak lingkungan,” jelasnya.

    Polemik Aqua vs Dedi Mulyadi 

    Sebelumnya, polemik ini bermula ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyinggung soal sumber air produk air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.

    Dalam sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan Dedi sedang berkunjung ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat. Dia mempertanyakan sumber air Aqua yang ternyata berasal dari sumur dengan kedalaman lebih dari 100 meter.

    “Dalam pemikiran saya bahwa ini airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan, kan namanya air pegunungan,” ujarnya. 

    Manajemen Aqua menjelaskan bahwa air Aqua berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, minimal 1 tahun penelitian.

    Proses ini dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. Aqua hanya menggunakan air dari akuifer dalam (kedalaman 60–140 meter), bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal.

    Terkait sumber air dari aktivitas pengeboran, perusahaan menegaskan bahwa air yang digunakan berasal dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. 

    “Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing [mengalir alami],” ungkap manajemen Aqua dalam pernyataan tertulisnya.

  • Dilegalkan Pemerintah, Begini Syarat dan Tata Cara Umrah Mandiri

    Dilegalkan Pemerintah, Begini Syarat dan Tata Cara Umrah Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan Umrah mandiri sebagai respons atas dinamika kebijakan pemerintah Arab Saudi.

    Aturan Umrah mandiri ini telah tercantum dalam Undang-undang (UU) No.14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

    Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan aturan ini diperlukan untuk memberikan payung hukum terkait pelaksanaan Umrah mandiri dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi.

    “Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Sabtu (25/10/2025).

    Syarat dan cara Umrah mandiri

    Berdasarkan mekanisme umrah mandiri tertuang dalam UU No. 14/2025 pasal 86. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa perjalanan ibadah Umrah dilakukan melalui tiga cara, yakni melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), mandiri, serta melalui menteri.

    Dalam beleid yang sama terdapat persyaratan bagi calon jemaah umrah mandiri yang termaktub di antaranya antara lain harus beragama Islam. 

    Kemudian, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket pulang pergi ke Arab Saudi, surat keterangan sehat, serta visa dan bukti pembelian paket layanan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kementerian.

    Setelah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, jemaah dapat melakukan pendaftaran untuk menjalani ibadah umrah mandiri dengan mengakses laman Nusuk Umrah.

    Nusuk Umrah sendiri merupakan platform resmi di bawah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Platform ini memudahkan jemaah untuk melakukan ibadah Umrah yang efisien.

    Dalam laman https://umrah.nusuk.sa juga telah tersedia tahapan untuk mendaftar ibadah Umrah mandiri. Perinciannya, setelah selesai membuat akun di laman tersebut, jemaah diarahkan untuk membuat paket perjalanan Umrah yang diinginkan.

    Kemudian, jemaah memesan paket perjalanan Umrah dengan tarif yang beragam. Setelah semua terkonfirmasi, jemaah akan masuk ke tahap penerbitan visa

    Sanksi Tegas untuk Umrah Mandiri 

    Adapun, Undang-undang (UU) No.14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga menetapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan mekanisme umrah mandiri. 

    Hal itu termaktub dalam Pasal 122 yang menyatakan bahwa individu atau korporasi yang bertindak sebagai PPIU tanpa izin, atau memberangkatkan jamaah tanpa hak, dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

  • Kata Jokowi soal Proyek Whoosh: Tidak Diukur dari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Kata Jokowi soal Proyek Whoosh: Tidak Diukur dari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar mengenai pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini menimbulkan polemik. 

    Pembangunan transportasi Whoosh, menurutnya, tidak bisa semata-mata diukur dari mencari laba. Namun juga bentuk investasi sosial.

    “Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba. Tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment,” katanya di Solo pada Senin (27/10), dikutip dari Antaranews.

    Dia mencontohkan manfaat sosial yang dihasilkan, seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

    “Jadi kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, pembangunan Whoosh juga dilakukan dari kebutuhan nyata untuk mengatasi kemacetan parah yang telah melanda kawasan Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung selama puluhan tahun.

    Dia menuturkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika ditambah kawasan Jabodetabek serta Bandung, nilainya bisa melampaui Rp100 triliun.

    “Untuk mengatasi itu, kita bangun MRT, LRT, Kereta Cepat, dan KRL agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya.

    Jokowi pun menegaskan bahwa proyek Whoosh dan moda transportasi publik lainnya harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membangun peradaban dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien, bukan sekadar proyek ekonomi yang diukur dari untung-rugi finansial.

    “Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya Whoosh juga bisa meningkat dengan baik. Lalu, nilai properti juga naik karena adanya Whoosh. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” pungkas Jokowi.

    Adapun sebelumnya, nama Jokowi banyak disebut dalam polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, megaproyek tersebut diteken dan digarap pada masa pemerintahannya.

    Bahkan beberapa pihak menyebut Jokowi yang bersikeras membangun KCJB meskipun sudah diinformasikan bahwa ongkos proyek tersebut terlalu mahal dan kini berakhir pada utang jumbo kepada China.

    Terkini, untuk mengatasi polemik utang kereta cepat, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • Pemprov Jabar Ungkap 4 Strategi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Pemprov Jabar Ungkap 4 Strategi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, BANDUNG – Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Indonesia, mencapai 66,29 persen per 17 Oktober 2025. Adapun, realisasi pendapat daerah per 17 Oktober 2025 berada di angka 73,34 persen.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan, tingginya penyerapan APBD menjadi bukti bahwa anggaran tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai pembangunan. 

    Menurut Herman, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar agar masyarakat sejahtera.

    Ada empat cara meningkatkan LPE, salah satunya dengan secepatnya menyerap APBD seperti yang dilakukan Pemdaprov Jabar. 

    “Ini bukti kami bersungguh-sungguh mendorong kesejahteraan masyarakat supaya anggarannya tidak diendapkan, tetapi diputarkan untuk membiayai program pembangunan,” katanya dikutip Selasa  (26/10/2025).

    Selain cepat menyerap APBD, cara kedua untuk meningkatkan LPE yaitu dengan mendorong investasi. Nilai investasi Jabar pada kuartal III 2025 tembus Rp 77,1 triliun.

     “Kalau dari Januari-September 2025 sudah menembus angka Rp218,2 triliun. Paling tinggi di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara cara ketiga untuk meningkatkan LPE yaitu dengan mengupayakan agar tingkat konsumsi masyarakat naik. Hal itu diciptakan dengan cara mengendalikan inflasi. 

    “Inflasi Jabar 2,19 persen yang artinya terkendali. Inflasi terkendali, Insya Allah harga-harga terjangkau sehingga daya beli masyarakat terjaga. Ujungnya tingkat konsumsi masyarakat besar,” kata Herman.

    Adapun, cara keempat yang mempengaruhi LPE yakni ekspor impor. Dikatakan Herman, nilai ekspor dari Jabar ke berbagai negara mancanegara mencapai USD 18 miliar pada triwulan II 2025.

    “Impor hanya USD 6 miliar sehingga surplus US$12 miliar. Ini bukti bahwa Pemdaprov Jabar serius dalam melakukan pembangunan,” pungkas Herman.

  • Tak Cuma Jakarta, Bahaya Mikroplastik Serbu Bandung hingga Denpasar

    Tak Cuma Jakarta, Bahaya Mikroplastik Serbu Bandung hingga Denpasar

    Bisnis.com, SURABAYA – Kontaminasi mikroplastik tingkat kandungan tertinggi ternyata menyebar di sejumlah kota besar Indonesia seperti Bandung hingga Denpasar, tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta. 

    Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) dan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) mengungkap bahwa aktivitas pembakaran sampah plastik berkontribusi besar terhadap pencemaran udara oleh mikroplastik di Indonesia.

    Penelitian yang dilakukan sepanjang Mei hingga Juli 2025 yang dilakukan di 18 kota besar di tanah air tersebut menunjukkan bahwa 55% partikel mikroplastik yang tersebar di udara belasan wilayah tersebut berasal dari kegiatan pembakaran sampah plastik di tempat terbuka.

    Rafika Aprilianti, Kepala Laboratorium Mikroplastik Ecoton menjelaskan bahwa kebiasaan sejumlah masyarakat yang melakukan kegiatan pembakaran sampah, utamanya sampah plastik di tempat-tempat terbuka, menjadi faktor penyumbang terbesar dalam pencemaran udara yang mengandung mikroplastik.

    “Sebanyak 55% sumber mikroplastik di udara berasal dari kegiatan pembakaran sampah plastik, sedangkan sektor transportasi menyumbang 33%, disusul oleh kegiatan laundry dan tumpukan sampah kemasan yang tak terkelola,” ungkap Rafika, Senin (27/10/2025).

    Rafika menjelaskan, berbagai aktivitas masyarakat tersebut kemudian menghasilkan jenis polimer plastik yang berbeda-beda, tergantung penggunaan dan bahan dari masing-masing produk plastik tersebut.

    Penelitian mikroplastik oleh Ecoton-SIEJ tersebut melalui tiga metode yang berjenjang. Pertama, melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan cawan petri di tiga lokasi berbeda di tiap-tiap kota. Selanjutnya, peneliti melakukan inventarisasi fisik mikroplastik menggunakan mikroskop Olympus CX dengan pembesaran 400 kali 

    “Terakhir, kami melakukan identifikasi jenis Polimer dengan FTIR. Identifikasi polimer ini merupakan tahap penting karena dengan mengetahui jenis polimer mikroplastik, maka akan bisa diketahui sumber atau asal mikroplastik,” ungkapnya.

    Berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, terungkap bahwa jenis mikroplastik yang tersebar di udara mengandung partikel mikroplastik jenis polyolefin, PTFE, dan polyester, yang berasal dari produk plastik yang dipakai sehari-hari seperti kantong plastik, gelas plastik, styrofoam, dan peralatan plastik lainnya.

    Rafika memaparkan, sebaran kota dengan tingkat kandungan mikroplastik terbesar akibat pembakaran sampah plastik ditemukan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bandung, Semarang, Kupang, Denpasar, Surabaya, Pontianak, Sidoarjo, dan Gianyar.

    Berdasarkan hasil penelitian tersebut, aktivitas pembakaran sampah plastik tersebut kemudian menghasilkan partikel mikroplastik yang terdispersi di udara melalui jelaga dan abu ringan, dan berpotensi terhirup manusia dan menghasilkan efek buruk bagi kesehatan.

    “Aktivitas manusia di sepuluh kota tersebut, di antaranya pembakaran sampah terbuka di permukiman, lahan kosong, area industri, serta sekitar hotel atau villa di kawasan wisata, terungkap menghasilkan partikel PTFE, polyolefin, dan polyester di udara,” tegasnya.

    Selain pembakaran sampah, faktor lain yang menyebabkan mikroplastik tersebar di udara adalah aktivitas rumah tangga dan penggunaan kemasan plastik sekali dengan kontribusi sebesar 33%, aktivitas industri dan konstruksi 27,8%, laundry dan tekstil domestik 22,2%, aktivitas transportasi 16,7%, aktivitas pariwisata 11,1%, perikanan dan pesisir 5,6%, serta pertanian 5,6%.

    “Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pembakaran sampah terbuka masih menjadi permasalahan serius di kawasan urban Indonesia. Terutama di daerah padat penduduk, kawasan industri, dan lingkungan perumahan yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai,” jelas Rafika.

    Temuan partikel mikroplastik di udara tersebut akan menimbulkan gangguan yang serius bagi kesehatan manusia serta kerusakan lingkungan hidup. Ecoton pun mendorong upaya preventif untuk mengurangi pencemaran mikroplastik oleh masyarakat, salah satunya menghentikan kegiatan pembakaran sampah secara terbuka yang secara yuridis telah dilarang melalui undang-undang.

    ”Saat ini banyak ditemukan kegiatan pembakaran sampah dengan menggunakan tungku bakar alias pembakaran sampah secara terbuka. Kegiatan ini menjadi sumber utama dari pencemaran mikroplastik di udara. Undang-Undang Nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah telah melarang kegiatan membakar sampah. Namun, dengan membludaknya timbunan sampah membuat masyarakat menggunakan cara instan dengan membakar sampah,” pungkasnya.