Category: Bisnis.com Nasional

Intip Fasilitas RS Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo yang Diresmikan Prabowo

Bisnis.com, SOLO — Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (KEI) yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah secara resmi diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada, Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, rumah sakit ini dilengkapi berbagai ruang perawatan, instalasi medis, hingga ruang operasi hibrida berteknologi tinggi yang tersebar di beberapa lantai.

Pada lantai dasar (GF), KEI menyediakan sejumlah fasilitas pelayanan dasar seperti ruang rawat jalan, prosedur dialisis, ruang periksa gigi, area radiologi, farmasi, hingga kantin.

Sementara lantai satu (L1) menjadi pusat area perawatan yang mencakup ruang rawat inap, bangsal umum, Cardiac Care Unit (CCU), taman penyembuhan (healing garden), serta musala dan ruang laktasi.

Untuk layanan premium, lantai dua (L2) dilengkapi ruang rawat inap VIP dan Presidential Suite, Day Surgery Unit (DSU), Intensive Care Unit (ICU), serta ruang operasi hibrida yang menjadi salah satu fasilitas unggulan rumah sakit tersebut.

Terdapat pula Lab Kateterisasi Jantung (Cath Lab) dan fasilitas endoskopi dengan teknologi digital mutakhir.

Sementara itu, ruang operasi memperlihatkan peralatan medis berteknologi tinggi, termasuk sistem pencahayaan operasi terkini, meja operasi multifungsi, perangkat pemantauan pasien, mesin anestesi modern, serta peralatan kardiologi invasif.

Ruangannya tampak sangat bersih, luas, dan dirancang dengan standar keselamatan tinggi, menegaskan kesiapan KEI dalam melayani tindakan medis kompleks.

Di lantai yang sama juga terdapat Pusat Kesehatan & Fisioterapi, memberikan layanan pemulihan menyeluruh bagi pasien pasca tindakan jantung.

Sementara laboratorium dan kantor manajemen berada di lantai tiga (L3), mendukung kelancaran operasional rumah sakit.

Kehadiran Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia menambah opsi fasilitas kesehatan spesialis jantung di Tanah Air, dengan menawarkan pengalaman pelayanan modern dan lengkap sesuai standar internasional.

Deskripsi RS Kardiologi Emirates-Indonesia

Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia merupakan simbol hubungan yang mendalam dan jangka panjang antara Uni Emirate Arab dan Indonesia. Hal ini merupakan bukti persahabatan, saling menghormati yang telah berkembang antara kedua negara selama bertahun-tahun.

Latar belakang pendirian rumah sakit kardiologi di Indonesia dilandaskan oleh kebutuhan dan penanganan prevalensi penyakit kardiovaskular di negara Indonesia. Sebagai respons atas tantangan ini, Uni Emirate Arab mewujudkan sebuah sarana yang mutakhir dan memberikan secercah cahaya harapan dalam pengobatan.

RS KEI ini mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia dan sejalan dengaj visi bangsa untuk memperkuat layanan kesehatan dan meningkatkan kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi di seluruh penjuru negeri.

Rumah sakit ini menjadi sebuah tempat penyembuhan, lingkungan yang dikelilingi oleh taman hijau, yang dirancang untuk mempromosikan kesehatan, dan pemulihan dalam berbagai aspek.

Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia memberikan penghormatan kepada konteks budaya kedua bangsa, dan berkomitmen terhadap keberlanjutan dengan pengelolaan lingkungan melalui penggunaan sistem efisiensi hemat energi.

Dan perancangan pada rumah sakit yang mengedepankan nuansa material lokal dan tradisional, dengan sentuhan akhir modern yang memadukan elemen kedua budaya dan artistik dari Uni Emirate Arab dan Indonesia, semua dibalut dalam tampilan berkerarifan lokal.

Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia hadir sebagai bentuk bukti dedikasi Uni Emirate Arab dalam mendorong kemitraan global dan meningkatkan sistem layanan kesehatan di seluruh dunia. Rumah sakit ini menggemakan pesan dari Arab Yang Mulia Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Presiden Uni Emirate Arab.

19/11/2025 11:03
Profil Ketua Sidang Rospita yang Viral di Sidang Ijazah Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua sidang ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) Rospita Vici Paulyn viral usai mencecar pihak KPU Surakarta, Jawa Tengah hingga Universitas Gajah Mada (UGM) di sidang Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Senin (17/11/2025)

Persidangan ini merupakan lanjutan dari gugatan yang diajukan para pemohon mulai dari akademisi, aktivis, dan jurnalis yang tergabung dalam Bongkar ljazah Jokowi (Bonjowi).

Sementara itu, pihak termohon mencakup lima pihak, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

Dalam sidang lanjutan itu, sempat memanas ketika KPU Surakarta mengonfirmasi bahwa arsip pencalonan Jokowi saat maju sebagai Wali Kota Solo telah dimusnahkan.

Pernyataan itu langsung memicu interupsi tegas dari Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn, yang mempertanyakan dasar hukum pemusnahan dokumen negara yang dinilai krusial.

“PKPU nomor berapa yang menyatakan itu dimusnahkan?” tanya Rospita.

Rospita mempertanyakan bagaimana dokumen negara, yang berpotensi menjadi objek sengketa, dapat dimusnahkan hanya dalam satu tahun, terlebih PKPU yang menjadi acuan baru terbit pada 2023 dan belum melewati tiga tahun retensi minimal pada 2025.

Selain itu, dalam sidang ini juga menyoroti soal keberadaan arsip akademik Jokowi selama kuliah di Fakultas Kehutanan, UGM.

Pasalnya, UGM menyatakan bahwa mereka tidak memiliki dokumen Kartu Rencana Studi (KRS) maupun laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atas nama Jokowi.

Profil Rospita Vici Paulyn

Berdasarkan lama komisiinformasi.go.id yang dikutip Rabu (19/11/2025), Rospita Vici Paulyn adalah Ketua Bidang Penelitian Komisi Informasi.

Dia lahir pada 11 Juni 1974 di Jayapura, Papua.

Sebelum berkarier di Komisi Informasi, Rospita sempat menjadi Dosen di Lembaga Manajemen Sukabumi 4, dan sebagai Direktur pada perusahaan Jasa Konstruksi CV Prima Karya Khatulistiwa hingga 2016.

Perempuan lulusan Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak ini sempat menjadi Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat (Kalbar). Dia pun dipercaya menjadi Ketua Komisi Informasi Kalbar.

Selain itu, Rospita sempat menggeluti jabatan di sejumlah organisasi mulai dari Ketua Umum Forum Sarjana Perempuan (FORSSAP) Kalimantan Barat, Ketua I Ikatan Alumni Fakultas Teknik (IAFT) Universitas Tanjungpura hingga tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat.

19/11/2025 10:39
Momen Prabowo dan Putra Pangeran MBZ Tinjau RS Kardiologi Emirates-RI di Solo

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan meninjau Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (KEI) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025).

Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba di lokasi RS pada pukul 10.13 WIB yang nantinya akan langsung melakukan peresmian secara resmi Rumah Sakit Jantung bertaraf internasional tersebut usai peninjauan.

Kepala negara bersama pangeran turut meninjau rumah sakit dengan didampingi Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab bidang Pembangunan dan Syuhada.

Sheikh Theyab merupakan anak dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Dengan mengenakan safari cokelat, Presiden Ke-8 RI itu didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prastyo Hadi, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo.

Prabowo melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas RS, mulai ruang operasi dan pra operasi.

Prabowo juga meninjau sejumlah ruang kamar pasien. Serta taman penyembuhan (healing garden) yang berada di lantas tersebut.

Sekadar Informasi, Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang berada di Solo Technopark ini dibangun menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirate Arab (UEA) ke Indonesia senilai Rp417,3 miliar atau setara dengan US$25 juta.

Seluruh anggaran pembangunan ditanggung UEA, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

RS Kardiologi ini memiliki spesifikasi modern dengan kapasitas awal 130 tempat tidur dan peralatan canggih seperti Hybrid Cathlab, CT Scan, dan MRI.

Fasilitasnya mencakup layanan darurat (IGD dengan sembilan tempat tidur), rawat jalan, rawat inap (termasuk VIP dan President Suite), ICU, Cathlab, serta pusat riset dan bedah jantung.

19/11/2025 10:29
Prabowo Resmikan RS Kardiologi di Solo, Hibah Rp417,3 Miliar dari Uni Emirat Arab

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (RS KEI), fasilitas kesehatan khusus jantung yang dibangun melalui hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) kepada Pemerintah Indonesia.

Peresmian berlangsung di kawasan Solo Technopark, lokasi berdirinya rumah sakit tersebut pada Rabu (19/11/2025). RS KEI menjadi pusat layanan kardiologi terbaru di Indonesia dengan fasilitas modern dan teknologi medis mutakhir.

Layanan yang tersedia mencakup diagnostik jantung, kardiologi intervensi, serta bedah jantung, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penanganan penyakit kardiovaskular di Tanah Air.

Rumah sakit ini juga telah terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Pasien dapat memanfaatkan layanan menggunakan BPJS Kesehatan dengan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Dalam tahap awal operasionalnya, RS KEI berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan dikelola oleh RSUP Dr. Sardjito.

Pembangunan RS KEI merupakan hasil hibah senilai Rp417,3 miliar dari Uni Emirat Arab kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Hibah tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendirikan fasilitas kesehatan jantung berstandar internasional di Solo.

Dengan diresmikannya RS KEI, pemerintah berharap layanan kesehatan jantung di Indonesia semakin merata, sekaligus memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di sektor kesehatan.

19/11/2025 09:26
Seskab Teddy Ungkap Bahasan Prabowo Saat Terima Bloomberg di Istana

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dikutip melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog Presiden Prabowo dengan Bloomberg saat kunjungan sebelumnya di New York pada September lalu.

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Michael Bloomberg turut membagikan pengalaman mengenai kebijakan kesehatan publik selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota New York. Pengalaman tersebut menjadi salah satu referensi dalam penguatan kebijakan kesehatan di Indonesia.

“Selain isu SDM, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi antara Bloomberg dan Danantara, khususnya untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tulis Teddy.

Teddy juga menjelaskan bahwa pembahasan meliputi agenda pendidikan, kesehatan, hingga potensi kerja sama di bidang konservasi laut. Secara keseluruhan, ia menilai pertemuan tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi internasional untuk mendukung program pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan,” pungkas Teddy.

19/11/2025 08:59
Tim Reformasi Polri Terima Audiensi dengan Refly Harun Cs Hari Ini (19/11)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal menggelar audiensi dengan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan beberapa tokoh lainnya.

Berdasarkan undangan dari internal kepolisian, audiensi itu bakal digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan sekitar 11.00 WIB.

“Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan Refly Harun dan Tim,” dalam undangan tersebut, dikutip Rabu (19/11/2025).

Sebelumnya, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan pihaknya bakal mengumpulkan persoalan terkait dengan kinerja Polri usai resmi dibentuk.

Pengumpulan itu dilakukan dengan mendengarkan aspirasi publik dari berbagai kalangan, baik itu LSM, organisasi masyarakat hingga mahasiswa.

“Seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025)

Jimly menambahkan hasil dari rapat rutin itu nantinya dikaji secara internal oleh komisi percepatan reformasi Polri. Setelahnya, tim reformasi bakal merumuskan suatu kebijakan untuk nantinya bakal dikeluarkan untuk agenda reformasi Polri ke depannya.

Namun demikian, Jimly mengemukakan bahwa kebijakan baru ini tidak serta-merta langsung diterapkan pada Polri. Pasalnya, penerapan kebijakan baru dari hasil tim reformasi ini bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” pungkasnya.

19/11/2025 08:45
Poin-poin Penting UU KUHAP yang Wajib Anda Ketahui, Berlaku 2 Januari 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026, Selasa (18/11/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Rapat pengsahan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan turut dihadiri para Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi DASCO Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum diresmikan, perencanaan RKUHAP lebih dulu disampaikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman dengan menjelaskan alur pembahasan RKUHAP.

Setelah selesai pembacaan, Puan selaku pimpinan sidang meminta pendapat kepada seluruh tamu undangan yang hadir apakah RKUHAP dapat disahkan sebagai Undang-Undang. Seluruh tamu undangan serentak menjawab setuju sehingga KUHAP resmi menjadi Undang-Undang.

Pengesahan KUHAP tidak luput dari pro-kontra karena sebagian isinya dianggap mempersempit ruang gerak masyarakat, sebagian lainnya dinilai mampu menegakkan perlindungan masyarakat hingga hak asasi manusia.

Berikut Poin-poin KUHAP Terbaru yang Perlu Diketahui Masyarakat

1. Penyadapan Perangkat Elektronik

Dalam Pasal 1 ayat (36) dijelaskan bahwa penyadapan adalah kegiatan memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat hingga mengubah. Di Pasal 136 ayat (1) ditegaskan bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Undang-Undang penyadapan akan dibentuk secara khusus untuk menjelaskan secara rinci sistematis penyadapan.

2. Pemblokiran dan Penyitaan Harus Dapat Izin Pengadilan

Dalam pasal 140 ayat (1) dijelaskan bahwa pembelokiran yang dilakukan penyidik hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pada ayat (4) Ketua Pengadilan Negeri diwajibkan cermat dalam memberikan izin pembelokiran.

Kemudian pada Pasal 119 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik harus lebih dulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah benda yang ingin disita. Pada ayat (2) permohonan penyitaan harus memuat informasi terkait jenis, jumlah dan nilai barang, lokasi, dan alasan penyitaan.

3. Memberikan Rehabilitasi dan Perawatan bagi Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 146 ayat (1) disampaikan bahwa pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tidnskam berupa rehabilitasi atau perawatan.

4. Mekanisme Keadilan Restoratif

Pasal 80 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Huruf b menjelaskan tindak pidana yang pertama kali, dan di huruf c dijelaskan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

5. Buku hingga kitab dapat disita

Pada Pasal 47, untuk pengungkapan suatu tindak pidana, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut.

6. Mekanisme Penggeledahan

Pasal 113 ayat (1) penggeledahan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi. Namun, ada pengecualian yang dijelaskan dalam ayat (5) bahwa penyidik dapat menggeledah tanpa izin Ketua Pengadilan Tinggi jika letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Adapun KUHAP akan mulai mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHAP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum materil dan formilnya itu dua-duanya sudah siap,” pungkas Supratman, Selasa (18/11/2025

19/11/2025 08:28
Beda Janji Bos Bloomberg ke Prabowo dan Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan filantropi sekaligus pemilik media Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan pada Selasa, (18/11/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Presiden Prabowo dan Michael Bloomberg saat kunjungan Kepala Negara ke New York disela-sela Sidang Umum PBB beberapa waktu silam.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan pertemuan Prabowo dan Michael Bloomberg berlangsung selama tiga jam yang diisi dengan makan siang. Keduanya, kata Rosan, membahas peluang ekonomi lewat investasi energi hijau dan pelindungan sumber daya kelautan.

“Tadi sambil diskusi. Karena ini kan melanjutkan pertemuan waktu itu Bapak Presiden di New York juga, waktu itu kebetulan saya mendampingi Bapak Presiden juga ketemu juga dengan Michael Bloomberg,” kata Rosan usai mendampingi Presiden.

Dia menyebut bahwa kedatangan Michael merupakan bagian dari undangan Presiden Prabowo sebelum tokoh tersebut melanjutkan perjalanan ke Singapura.

Rosan menjelaskan bahwa tahap awal kolaborasi yang dibicarakan akan melibatkan BPI Danantara sebagai mitra utama. Dia juga membenarkan adanya pembahasan mengenai isu konservasi laut.

“Jadi ini tahap awal dan kerja samanya akan lebih banyak dengan Danantara,” ujarnya.

Selain isu ekonomi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan resmi.

Michael Bloomberg, yang juga dikenal dengan berbagai inisiatif global di bidang kesehatan publik, turut berbagi pengalaman saat memegang jabatan publik.

Menurut Teddy, Michael Bloomberg turut berbagi pengalaman terkait kebijakan kesehatan publik saat menjabat sebagai Wali Kota New York.

Tidak hanya itu, kedua pihak turut menyinggung peluang kolaborasi di sektor konservasi laut. Seskab Teddy pun menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Bloomberg merupakan tahap awal untuk menjajaki peluang kerja sama di sejumlah sektor strategis.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Michael Rubens Bloomberg dalam santap siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Baru menerima tamu dari luar negeri, dari Bloomberg tadi. Diskusi seputar ekonomi, investasi, dan juga adalah bagaimana melakukan peningkatan nilai tambah, hilirisasi. Itu saja ya,” kata Bahlil kepada wartawan.

Saat ditanya mengenai durasi pertemuan yang mencapai sekitar tiga jam, Bahlil menegaskan bahwa pembicaraan tersebut masih bersifat pengantar dan belum sampai pada tahap kesepakatan konkret.

“Sekarang tadi baru pembukaan, nanti ada pertemuan lanjutan yang akan ditindaklanjuti oleh Danantara. Nanti ditanyakan ke kepala Danantara, sekarang lagi ada pertemuan di Danantara,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pertemuan awal memang tidak langsung menghasilkan proyek. Bahlil juga mengungkapkan bahwa topik seputar hilirisasi dan energi baru terbarukan turut masuk dalam agenda pembicaraan, tetapi detailnya masih dibahas oleh CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

“Ya, konkretnya itu kan baru pertemuan awal, mana ada pertemuan awal langsung konkret? Tetapi arahnya untuk kebaikan, ya,” ucapnya.

Janji Michael Bloomberg ke Jokowi

Berbeda dengan era Prabowo, Michael Bloomberg ternyata belum pernah menginjakkan kaki di Istana Negara saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

Namun setelah lengser dari kursi RI 1, Jokowi ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy.

Bloomberg New Economy mengumumkan pembentukan jajaran dewan pada April 2025 lalu melalui situs resminya. Dewan ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia sekaligus Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi.

Dalam jajaran dewan, Jokowi ditunjuk bersama dengan deretan tokoh berpengaruh dunia, seperti Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath, Co-Founder & CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Duta Aksi Iklim Singapura Ravi Menon, hingga Co-Founder Moderna sekaligus CEO Flagship Pioneering Noubar Afeyan.

Raimondo dan Draghi bukan nama baru dalam menjembatani kepentingan sektor publik dan swasta. Raimondo, seorang pengusaha, pengacara, sekaligus kapitalis ventura, juga pernah menjabat Gubernur Rhode Island.

Sementara itu, Draghi berpengalaman sebagai bankir investasi, profesor universitas, hingga memegang peran penting di pemerintahan dan lembaga multilateral.

Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies Michael Bloomberg mengatakan Gina Raimondo dan Mario Draghi berpengalaman membawa pemahaman mendalam tentang pasar, dedikasi terhadap kemitraan publik-swasta, serta pengalaman berharga dalam menghadapi masa-masa penuh gejolak.

”Dengan begitu banyak kekuatan yang kini mengubah arah ekonomi global—dari pergeseran politik dan perdagangan, percepatan perubahan iklim, hingga lompatan teknologi kecerdasan buatan—misi Bloomberg New Economy menjadi semakin vital,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (23/9/2025).

Jokowi pun buka suara terkait penunjukan dirinya sebagai salah satu Dewan Penasihat Global di Bloomberg New Economy, baru-baru ini.

“Pada awal Januari 2025 saya mendapatkan tawaran itu, kemudian akhir Januari saya menyanggupi, setuju. Kemudian pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg diberikan ucapan ya selamat begitu, sudah masuk ke Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy,” ujar dia, Jumat (26/9/2025) dilansir dari Solopos.

Jokowi mengatakan Dewan tersebut akan membahas mengenai sejumlah tantangan ekonomi ke depan.

“Di sini nanti akan dibicarakan mengenai tantangan-tantangan ekonomi ke depan. Ya mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa,” urai dia.

Salah satunya soal intelligence economy yang dinilai Jokowi sangat penting lantaran menjadi sebuah proses untuk mengumpulkan sekaligus menilai.

“Kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat, sehingga yang namanya AI, 5G, IOT, itu sangat penting,” kata dia.

19/11/2025 07:43
Gubsu Bobby Nasution dan Kejatisu Terapkan Pidana Kerja Sosial di Sumut

Bisnis.com, MEDAN – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menjadi provinsi ketiga yang melaksanakan perjanjian kerja sama antara pemerintah provinsi dan kejaksaan terkait Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Pidana.

Sebelumnya, kerja sama serupa telah diterapkan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Inisiatif ini menjadi langkah nyata implementasi restorative justice (RJ) di Sumut.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Undang Mugopal, pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumut, yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (18/11/2025).

“Pelaksanaan pidana kerja sosial didasari putusan pengadilan, diawasi jaksa, serta dibimbing pembimbing kemasyarakatan. Delik yang dapat dikenakan adalah tindak pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun, ketika hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal enam bulan atau denda kategori II sebesar Rp10 juta,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan dilaksanakan selama delapan jam per hari, sesuai ketentuan KUHP 2023.

Undang Mugopal juga menyampaikan sejumlah pertimbangan jaksa dalam menerapkan pidana kerja sosial, antara lain bagi terdakwa berusia di atas 75 tahun, terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban yang tidak besar, terdakwa telah membayar ganti rugi, serta pertimbangan lain yang relevan.

“Ada 300-an bentuk kerja sosial yang dapat diterapkan, mulai dari membersihkan masjid, membersihkan selokan, hingga membantu pengurusan administrasi seperti KK dan KTP, disesuaikan kemampuan pelaku,” katanya.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan bahwa program RJ merupakan salah satu Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) Sumut dan telah ia sosialisasikan sejak masa kampanye. Ia menegaskan bahwa pidana kerja sosial telah menjadi bagian dari RPJMD sebagai implementasi keadilan yang humanis.

“Per 1 Januari 2026 KUHP baru mulai berlaku dan di dalamnya terdapat aturan mengenai RJ. Banyak yang bisa ‘terselamatkan’ dengan penerapan ini, termasuk kondisi lapas yang kita ketahui bersama. Kalau semua sedikit-sedikit dipenjara, lapas penuh, dan keadilan yang humanis tidak ada,” ucap Bobby.

Karena itu, Bobby meminta para bupati dan wali kota memiliki kepekaan untuk menerapkan pidana kerja sosial di daerah masing-masing. Ia juga menyarankan agar pelaku pidana kerja sosial diberi insentif sesuai mekanisme yang memungkinkan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar menegaskan bahwa penerapan RJ di wilayahnya merupakan bentuk penegakan hukum yang humanis. Menurutnya, RJ menjadi cara menyelesaikan perkara pidana ringan dengan mengutamakan perdamaian, pemulihan hubungan, serta pertanggungjawaban pelaku, tanpa proses pengadilan yang panjang.

“Penandatanganan MoU pidana kerja sosial ini merupakan komitmen bersama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin menghadirkan penegakan hukum yang tegas namun inklusif. Saya meminta pemerintah kabupaten/kota segera membentuk tim teknis, menetapkan langkah operasional, menyusun SOP, dan menetapkan supervisi,” ujar Harli.

Pada acara tersebut, Gubernur Sumut dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut menandatangani PKS tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial. Seluruh bupati/wali kota di Sumut juga ikut menandatangani perjanjian kerja sama dengan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut.

19/11/2025 06:59
Dubes Pakistan Tawarkan Prabowo Bantuan Hewan Ternak untuk Program MBG 16 jam yang lalu

Dubes Pakistan Tawarkan Prabowo Bantuan Hewan Ternak untuk Program MBG

16 jam yang lalu

18/11/2025 18:57