Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Fadli Zon Lapor ke Prabowo 24 Nama Calon Pahlawan Nasional, Ada Soeharto

    Fadli Zon Lapor ke Prabowo 24 Nama Calon Pahlawan Nasional, Ada Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon melaporkan hasil kerja Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Dalam pertemuan itu, Fadli menyampaikan perkembangan terkait pemberian anugerah gelar pahlawan nasional menjelang peringatan Hari Pahlawan 2025 pada 10 November mendatang.

    “Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025,” ujar Fadli kepada wartawan usai pertemuan.

    Fadli menjelaskan proses penetapan calon pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat. Pengusulan dimulai dari masyarakat di kabupaten dan kota, kemudian dinilai oleh tim peneliti dan pakar di tingkat provinsi melalui Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penilai Gelar Pahlawan (TP2GP).

    Setelah itu, lanjutnya, usulan dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan kajian lebih mendalam sebelum diserahkan ke Dewan GTK.

    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” jelasnya.

    Menurut Fadli, seluruh calon yang diusulkan telah melalui proses seleksi dan penelitian mendalam. 

    “Tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat. Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah,” kata dia.

    Dari 49 nama tersebut, Dewan GTK menyeleksi dan menetapkan 24 nama sebagai prioritas untuk mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.

    Fadli menambahkan, dalam proses seleksi, pihaknya juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti keseimbangan gender, keterwakilan daerah, dan latar belakang perjuangan.

    Saat ditanya apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar 24 nama prioritas tersebut, Fadli tidak memberikan jawaban pasti.

    “Nanti kita lihatlah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” katanya.

    Fadli juga menyebut nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) termasuk dalam daftar tokoh yang diseleksi tahun ini.

    “Itu juga termasuk yang kita seleksi, semuanya memenuhi syarat juga. Prosesnya benar-benar dari bawah, dari masyarakat hingga ke provinsi melalui berbagai kajian dan seminar,” ujarnya.

    Hingga kini, belum diumumkan siapa saja tokoh yang akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025 mendatang.

  • BP Taskin Laporkan Cara Menekan Angka Kemiskinan ke Presiden

    BP Taskin Laporkan Cara Menekan Angka Kemiskinan ke Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengaku akan menyampaikan laporan hasil kerja lembaganya selama satu tahun terakhir, termasuk penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional. 

    “Melanjutkan dari yang kemarin, kebetulan memang kan presentasi beberapa menteri. Kebetulan dari BP Taskin kemarin belum sempat karena sudah harus istirahat magrib,” ujar Budiman saat rapat terbatas (Ratas ) di Istana bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Budiman menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi ajang pelaporan hasil-hasil penugasan yang diberikan Presiden sejak pembentukan BP Taskin melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024.

    “Ya melaporkan hasil-hasil yang penugasan-penugasan yang diberikan Bapak Presiden selama setahun terakhir kepada kami. Yang mana sesuai Perpres 163 tahun 2024, tugas kami menyusun rencana induk,” jelasnya.

    Budiman menambahkan, BP Taskin telah merampungkan penyusunan rencana induk pengentasan kemiskinan serta melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

    Menurutnya, upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

    “Kami akan melaporkan hasil rencana induk yang sudah kami susun dan kerja-kerja lain koordinasi dengan berbagai K/L dan juga pemerintah daerah mengenai pengentasan, percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebut, BP Taskin kini menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait prioritas baru lembaga tersebut dalam program percepatan pengentasan kemiskinan ke depan.

    “Kami menunggu arahan dari beliau langsung tentang apa yang menjadi prioritas BP Taskin berikutnya berkaitan dengan percepatan-percepatan pengentasan kemiskinan,” tandas Budiman.

  • Pemerintah Kaji Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas

    Pemerintah Kaji Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut bahwa Pemerintah berencana memperluas cakupan program makan bergizi gratis (MBG) agar tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok lansia dan penyandang disabilitas. 

    Program ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi sosial yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan kini tengah dalam tahap pendalaman untuk penyempurnaan teknis pelaksanaannya.

    “Kami juga tadi masih mengusulkan tadi kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kita akan dalami lagi, nanti kita akan melaporkan pada kesempatan lain,” ujar Gus Ipul usai rapat.

    Dia menambahkan program makan bergizi gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas ini direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun depan.

    “Tahun depan. Ini transformasi dari program kita sebelumnya,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Kementerian Sosial saat ini sudah memiliki program serupa yang menyalurkan makanan bagi kelompok rentan.

    Namun, nantinya akan dilakukan peningkatan kualitas dan perbaikan pada aspek menu serta gizi.

    “Kita kan juga ada per makanan untuk lansia. Nah ini akan kita perbaiki mulai dari menu-menunya dan lain sebagainya. Sehingga ini tadi baru kami laporkan tadi kepada Presiden yang petunjuknya dimatengkan dulu, nanti kita laporkan lagi pada saatnya,” tandas Gus Ipul.

  • Fadli Zon Temui Prabowo di Istana, Bahas Usulan Gelar Pahlawan Nasional?

    Fadli Zon Temui Prabowo di Istana, Bahas Usulan Gelar Pahlawan Nasional?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon tiba di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025) pagi. 

    Kedatangan Fadli untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia enggan menjelaskan secara rinci topik pembahasan dalam pertemuan tersebut.

    Saat ditanya wartawan apakah kedatangannya untuk membahas usulan pemberian gelar pahlawan nasional, Fadli hanya menjawab singkat.

    “Ya laporan, nanti kita lihat, ini mau laporan,” ujarnya.

    Fadli menegaskan bahwa dirinya hendak menyampaikan perkembangan dari berbagai masukan yang telah diterima kementeriannya.

    “Bukan, saya mau laporan dulu perkembangan dari yang masukan,” katanya.

    Ketika disinggung apakah nama Presiden ke-2 RI Soeharto termasuk dalam daftar tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, Fadli memilih tidak menjawab sambil berjalan menuju kompleks Istana.

    Adapun mengenai siapa saja tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan nasional tahun ini, Fadli menyebutkan hal tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Sosial.

    “Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemensos itu,” tandas Fadli Zon.

  • Kapolri Pimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana, Beri 8 Perintah

    Kapolri Pimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana, Beri 8 Perintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan seluruh anggota untuk bersiap dalam menghadapi potensi bencana alam di dalam negeri.

    Arahan itu diungkap langsung kepada anggota saat pergelaran Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025). 

    Sigit menekankan, apel ini dilaksanakan untuk memberikan pengarahan kepada personel kepolisian dalam menghadapi segala bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. 

    “Diharapkan seluruh personel dan stakeholder yang terlibat dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana ke depan,” ujar Sigit.

    Kemudian, Sigit menjelaskan saat ini Indonesia sudah memasuki musim hujan 43,8% dengan puncaknya terjadi pada Januari 2026. Selain itu, fenomena La Nina juga mulai muncul pada bulan ini dan diprediksi terjadi hingga bulan Februari 2026. 

    “Meningkatnya curah hujan tersebut berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi,” imbuh Sigit.

    Adapun, sarana dan prasarana (sarpras) pendukung guna menghadapi darurat bencana itu harus dipersiapkan. Secara total, sarpras yang dimiliki saat ini adalah 125 unit dapur lapangan, 77 unit water treatment, dan 23 unit watergen. 

    Dengan demikian, kesiapan personel dan sarpras yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan respons cepat terhadap bencana alam yang berpotensi terjadi di Indonesia.

    “Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen bangsa, baik dari TNI-Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, Kementerian Lembaga dan Stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” pungkasnya.

    Berikut ini arahan lengkap Kapolri Sigit kepada anggota untuk menghadapi potensi bencana alam di Indonesia:

    1. Lakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan BMKG serta berbagai pihak terkait lainnya di wilayah masing-masing.

    2. Berikan informasi dan imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.

    3. Pastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana termasuk peralatan evakuasi, kendaraan operasional, serta ketersediaan bantuan logistik pendukung, sehingga dapat segera digerakkan kapan pun dibutuhkan.

    4. Simulasikan kegiatan tanggap darurat bencana secara rutin sehingga sarana, edukasi, dan pelatihan kesiapsiagaan.

    5. Kedepankan kecepatan dan ketepatan respons dalam tanggap darurat bencana mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, pemberian trauma healing, hingga percepatan pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak melalui kerja sama lintas sektoral.

    6. Laksanakan tugas kemanusiaan dengan penuh empati, humanis, dan profesional. sehingga tidak hanya menghadirkan rasa aman tetapi juga kenyamanan bagi masyarakat.

    7. Pastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai prosedur baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya bencana dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan resiliensi bencana.

    8. Tingkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan seluruh stakeholder terkait baik TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat serta berbagai pihak lainnya guna memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan terpadu dan tepat sasaran.

  • Prabowo Minta Percepat Digitalisasi Usaha Kecil Lewat Sapa UMKM

    Prabowo Minta Percepat Digitalisasi Usaha Kecil Lewat Sapa UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera mempercepat pembentukan sistem satu data terintegrasi “Sapa UMKM” sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. 

    Hal ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Maman menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar sistem digital ini segera direalisasikan untuk mempermudah layanan, pendataan, dan pemberian bantuan bagi jutaan pelaku UMKM. 

    “Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena tadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia, tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali,” ujar Maman.

    Dia menegaskan bahwa pengelolaan data UMKM yang masih terpisah-pisah selama ini menjadi kendala dalam menyalurkan bantuan dan memperluas akses pembiayaan. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    “Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi,” jelasnya.

    Sistem Sapa UMKM nantinya akan menjadi platform nasional yang menghubungkan berbagai layanan pemerintah untuk pelaku usaha kecil, mulai dari perizinan, akses modal, pelatihan, hingga pemasaran produk.

    “Tadi petunjuk Pak Presiden, yang sekarang sedang kita bangun yaitu namanya Sapa UMKM dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” kata Maman.

  • Menteri UMKM Ungkap Alasan Prabowo Berantas Thrifting Baju Bekas

    Menteri UMKM Ungkap Alasan Prabowo Berantas Thrifting Baju Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemerintah akan melarang impor baju bekas, termasuk praktik thrifting, tetapi tetap menyiapkan solusi agar pelaku usaha di sektor tersebut tetap bisa berjualan.

    Hal itu disampaikan Maman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    “Jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan,” kata Maman. 

    Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Kementerian UMKM menyiapkan solusi agar para pedagang thrifting dapat tetap menjalankan kegiatan ekonominya dengan menjual produk lokal.

    “Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” ujarnya.

    Maman mencontohkan bahwa pemerintah akan mendorong pedagang di sejumlah lokasi seperti Pasar Senen untuk beralih menjual produk buatan anak bangsa.

    Apalagi, dia menekankan bahwa produk lokal memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing, bahkan mampu menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen.

    “Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak baju-baju kita, yang bagus-bagus, dan bahkan teman-teman distro di Bandung itu aja, mereka sekarang lagi, ya artinya produk-produknya bagus-bagus semua kayak baju-baju itu. Jadi didorong ke arah sana. Jadi supaya produk lokal kita juga tidak, artinya mempunyai pasar,” tutur Maman.

    Menanggapi anggapan bahwa harga pakaian thrifting lebih murah, Maman menilai hal itu tidak selalu benar. Dia menyebut bahwa Kementeriannya telah memanggil sejumlah asosiasi terkait dan pelaku thrifting untuk duduk bersama dalam melihat kondisi di lapangan. 

    “Ada juga barang-barang bekas itu yang harganya mahal sekali. Karena kan itu kan enggak ada aturan gitu. Bebas saja kan, penentuan harganya kan tergantung dagang,” ujarnya.

    Maman menegaskan bahwa kebijakan pelarangan impor barang bekas bertujuan untuk melindungi industri dan UMKM dalam negeri. Dia optimistis pelaku UMKM dalam negeri dapat bersaing dari segi harga, kualitas, hingga tren fesyen.

    Maman menambahkan bahwa pemerintah juga tetap memperhatikan nasib pedagang thrifting yang telah lama beraktivitas di sektor tersebut.

    “Tapi di sisi lain, kita harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagang thrifting yang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya, agar mereka tetap bisa beraktivitas ekonomi. Oke?” tandas Maman.

  • Daftar UMP 2026 Bila Naik 10,5%, Jakarta Nyaris Rp6 Juta

    Daftar UMP 2026 Bila Naik 10,5%, Jakarta Nyaris Rp6 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih terus digodok oleh pemerintah.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah tengah membahas formula baru UMP bersama pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan di Jakarta pada Jumat (31/10/2025).

    Menurutnya, rancangan kebijakan pengupahan untuk UMP 2026 akan lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan daerah agar mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

    “Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi,” kata dia dalam keterangannya, dikutip dari Antaranews, Rabu (5/11).

    Anggota Depenas dari kalangan pengusaha, Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa penetapan UMP harus mengacu dengan regulasi yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    “Artinya, kenaikan UMP harus mempertimbangkan aspek kemampuan dunia usaha. Kesejahteraan buruh tetap menjadi komitmen pengusaha, tetapi kenaikan itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini,” ujar Sarman saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/8/2025) lalu.

    Pada dasarnya, waktu pengumuman UMP sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Di mana penetapan UMP diumumkan melalui keputusan gubernur yang dilakukan paling lambat pada 21 November tahun berjalan.

    Tuntut Kenaikan 10,5%

    Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10).

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama.

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun.

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya.

    Besaran UMP 2026 Apabila Naik 10,5%

  • Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 masih ditunggu oleh para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta untuk dicarikan pada November 2025. 

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli pada September lalu, dikutip dari Antaranews.

    Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan BSU Tahap I pada Juni-Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, penyaluran BSU Tahap II masih belum ada pembahasan dari pemerintah.

    Terbaru, Menaker Yassierli mengatakan bahwa belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU Tahap II dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” katanya pada Senin 13 Oktober 2025.

    Jadwal Pencairan BSU November 2025

    Pekerja masih harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU Tahap II cair.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU 2025

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

  • Jejak Kasus Komoditas Pangan yang Mengandung Radioaktif

    Jejak Kasus Komoditas Pangan yang Mengandung Radioaktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Temuan adanya jejak radioaktif pada sejumlah komoditas pangan dari Indonesia tengah membuat geger.

    Temuan tersebut pertama kali diungkap oleh Food and Drug Administration (FDA) atas ekspor komoditas dari Indonesia yakni produk udang dan cengkih.

    FDA secara spesifik menyebutkan bahwa temuan ini terdeteksi dari produk udang beku olahan PT Bahari Makmur Sejati yang berlokasi di Indonesia.

    Dalam siaran pers pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebutkan bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs & Border Protection/CBP) telah mendeteksi kontaminasi Cesium-137 di kontainer pengiriman di empat pelabuhan AS yaitu Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    “Udang beku yang diimpor dari PT Bahari Makmur Sejati melanggar Undang-Undang Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Federal. Investigasi FDA masih berlangsung,” tulis FDA.

    FDA menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada produk yang terdeteksi positif mengandung Cesium-137 masuk ke pasar Amerika Serikat. Namun, FDA tengah bekerja sama dengan distributor dan pengecer yang menerima produk dari PT Bahari Makmur Sejati setelah tanggal deteksi untuk melakukan penarikan (recall).

    Berdasarkan informasi tambahan, FDA menetapkan bahwa produk dari PT Bahari Makmur Sejati melanggar Federal Food, Drug, & Cosmetic Act karena diduga diproduksi, dikemas, atau disimpan dalam kondisi yang tidak higienis sehingga berpotensi terkontaminasi Cs-137 dan menimbulkan risiko terhadap keamanan.

    Selain itu, FDA juga telah menambahkan PT Bahari Makmur Sejati ke dalam daftar import alert baru terkait kontaminasi kimia, guna menghentikan produk perusahaan tersebut masuk ke AS sampai permasalahan ini diatasi.

    “Investigasi masih berlangsung dan kami akan memperbarui peringatan ini jika terdapat informasi terbaru,” kata FDA.

    Selain komoditas udang, paparan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) terdeteksi pada cengkeh yang dikirimkan perusahaan PT Natural Java Spice ke California. Atas temuan ini, FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah-rempah dari PT Natural Java Spices (NJS).

    Adapun perusahaan tersebut telah mengekspor sekitar 200.000 kilogram cengkih ke AS sepanjang tahun ini.

    Meskipun kadar radioaktif yang terdeteksi masih jauh di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, namun FDA menilai temuan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Lembaga itu mengingatkan bahwa makanan yang tercemar radioaktif tetap berpotensi memicu masalah kesehatan serius apabila terjadi paparan jangka panjang pada konsumen. 

    Menyusul hal tersebut, otoritas Amerika Serikat mengembalikan kontainer yang memuat komoditas cengkih tersebut ke Pelabuhan Tanjung Perak.

    Superintenden Komunikasi Korporat dan Hubungan Investor PT Terminal Petikemas Surabaya, Ardiansyah membenarkan bahwa kegiatan pembongkaran produk ekspor yang dikembalikan ke dalam negeri karena terpapar Cs-137 tersebut dilakukan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS Surabaya).

    “Atas aktivitas tersebut, tidak ada penutupan pelabuhan ataupun penghentian aktivitas bongkar muat dan pelayanan kegiatan lainnya di TPS Surabaya. Kegiatan pelayanan bongkar muat tetap berlangsung normal dan seluruh pengguna jasa dilayani dengan baik,” ungkap Ardiansyah dalam keterangan resminya. 

    Dirinya juga menegaskan bahwa pelayanan bongkar atas produk yang terpapar Cs-137 tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat oleh BAPETEN, dan dinyatakan aman dalam rangkaian proses bongkar peti kemas di terminal TPS.

    Selain itu, Ardiansyah juga menerangkan bahwa produk cengkeh yang telah dinyatakan terkontaminasi Cs-137 tersebut tidak serta-merta ditumpuk oleh petugas terkait di dalam TPS, melainkan langsung diamankan dan dibawa keluar dari area TPS.

    “Selanjutnya produk ekspor yang terkontaminasi cesium tidak ditumpuk di dalam terminal, melainkan langsung dibawa keluar TPS Surabaya/Truck Losing, di mana sesuai SOP penanganan container IMO Class 1 eksplosive dan IMO Class 7 radio aktif, untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang,” pungkasnya.