Category: Bisnis.com Nasional

  • Survei KedaiKOPI: 80,7% Publik Setuju Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Survei KedaiKOPI: 80,7% Publik Setuju Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA –  Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menyebut bahwa mayoritas responden setuju pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    Kesimpulan itu diungkapkan KedaiKOPI ketika merilis hasil survei terbarunya mengenai persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Presiden RI ke-2, Soeharto, dan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai Pahlawan Nasional.

    Survei dilaksanakan dengan metode CASI (Computer Assisted Self Interviewing) pada 5-7 November 2025 dengan melibatkan 1.213 responden.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menyebut 80,7% publik setuju Presiden ke-2 Soeharto mendapatkan gelar pahlawan, 15,7% tidak mendukung, dan 3,6% tidak tahu.

    Dia menjelaskan alasan publik mendukung Soeharto adalah karena keberhasilannya dalam program swasembada pangan 78% dan Pembangunan Indonesia 77,9%.

    Selain itu, memori akan sekolah dan sembako murah 63,2% serta stabilitas politik yang baik 59,1% juga menjadi pertimbangan penting bagi responden yang mendukung.

    “Yang terbanyak karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan, kemudian berhasil melakukan pembangunan di Indonesia, karena sekolah murah dan sembako murah, karena stabilitas politik yang baik, lainnya macam-macam ada perjuangan kemerdekaan dan militer,” kata Hensa, dalam keterangan, dikutip Minggu (9/11/2025).

    Kemudian, bagi responden yang tidak mendukung, 88% beralasan bahwa Soeharto lekat dengan kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), 82,7% terkait isu pembungkaman kebebasan berpendapat dan pers, dan isu pelanggaran HAM mendapatkan respon 79,6%.

    “Ini adalah poin krusial. Dukungan pada Soeharto didasarkan pada aspek pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, namun penolakan didominasi oleh isu KKN, pelanggaran HAM, dan kebebasan sipil. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh Dewan Gelar,” jelasnya.

    Menurutnya, alasan ini tidak bisa dihilangkan dari ingatan masyarakat sehingga pemerintah diminta mempertimbangkan kembali pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto.

    Dia menambahkan persepsi publik terhadap rencana Presiden ke-4 Gus Dur diberikan gelar pahlawan mendapat dukungan 78%.

    Alasan utama karena berhasil mengawal toleransi dan demokrasi Indonesia 89,1%, dianggap sebagai presiden sederhana 57,1%, diplomasi Gus Dur 38,2% dan kinerjanya saat menjadi presiden dirayakan.

    Adapun 13,7% responden tidak mendukung, dan 8,3% menjawab tidak tahu, serta 54,8% publik merasa belum merasakan kinerja Gus Dur yang maksimal.

    Lalu, 47,8% beralasan karena belum waktunya masih ada tokoh lain yang seharusnya lebih dahulu menjadi pahlawan nasional, dan hanya mewakili atau representasi kelompok tertentu 39,2%.

    “Yang mendukung Gus Dur ini memang datang dari kelompok milenial dan gen-X yang memang merasakan sepak terjang Gus Dur sebagai Presiden maupun sebagai aktivis ataupun sebagai tokoh agama,” ujar Hendri.

    Hendri menegaskan tujuan survei ini bukan hanya sekedar mengetahui besaran angka persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, namun juga mendapatkan gambaran publik terhadap alasan dibaliknya.

    “Survei ini tidak hanya mengungkapkan berapa persen publik setuju atau tidak setuju, namun juga kami ingin menyampaikan alasan publik dibalik itu semua sehingga bisa juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk pengangkatan kedua tokoh itu sebagai pahlawan nasional,” pungkasnya.

  • Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Via Website Kemensos dan Aplikasi Cek Bansos

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Via Website Kemensos dan Aplikasi Cek Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program paket ekonomi yakni Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Untuk program BLT Kesra, diberikan pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    Program ini akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak.

    Bantuan ini menyasar desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini juga merupakan tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Untuk penyaluran BLT Kesra, akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai minggu depan. Penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga yang dimulai pada Senin depan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025

    Kamu bisa mengecek status penerima BLT Kesra untuk bulan November 2025 melalui dua cara bebeda, yaitu melalui website cek bansos Kemensos dan juga aplikasi cek bansos.

    Berikut cara cek status penerima BLT Kesra November 2025:

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025 melalui cekbansos.kemensos.go.id

    Buka laman Kemensos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Masukkan data lengkap seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda.
    Masukkan nama lengkap sesuai dengan data yang tertera di KTP.
    Masukkan kode captcha yang ditampilkan dengan benar.
    Klik “Cari Data”.
    Jika NIK Anda terdaftar sebagai penerima bansos, tabel akan menunjukkan status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025 melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store, lalu instal di ponsel.
    Pilih menu “Buat Akun” untuk pengguna baru.
    Isi data diri lengkap, termasuk nama, NIK, alamat, email, dan password.
    Unggah foto KTP dan swafoto.
    Klik “Buat Akun Baru”, lalu lakukan verifikasi email bila diminta.
    Setelah berhasil login, buka menu Profil.
    Informasi jenis bantuan yang diterima akan otomatis ditampilkan.

  • Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu (9/11/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

  • Reformasi Polri, Ini Pesan Prabowo agar ada Evaluasi Berkala

    Reformasi Polri, Ini Pesan Prabowo agar ada Evaluasi Berkala

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk menilai berbagai kelebihan dan kekurangannya.

    Dalam arahannya di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025) malam, Presiden menekankan pentingnya keberanian dan objektivitas dalam melihat persoalan demi kepentingan bangsa dan negara.

    “Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI juga meminta agar komisi melibatkan berbagai pihak dalam proses kajian, termasuk Kapolri yang masih aktif dan para mantan kepala kepolisian.

    Dia menilai masukan dari kedua pihak penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi dan tantangan Polri saat ini. Prabowo tidak membatasi masa kerja komisi tim reformasi Polri, tetapi meminta laporan berkala setiap tiga bulan.

    “Komisi ini bertugas mempelajari dan memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa semangat reformasi Polri tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga bagi lembaga-lembaga negara lainnya yang perlu perbaikan tata kelola.

    Dia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa bergantung pada tegaknya rule of law dan kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

    “Keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum dan menjamin kepastian hukum yang adil,” kata Prabowo menutup arahannya.

    Prabowo telah membentuk tim reformasi Polri. Berikut komposisi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian:

    Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: Jimly Asshiddiqie

    Anggota Percepatan Reformasi Kepolisian

    1. Mahfud MD
    2. Yusril Ihza Mahendra
    3. Supratman Andi Agtas
    4. Otto Hasibuan
    5. Tito Karnavian
    6. Idham Aziz
    7. Badrodin Haiti
    8. Ahmad Dofiri
    9. Listyo Sigit Prabowo

    Jimly mengatakan bahwa arahan dari Presiden Prabowo terkait reformasi Polri merupakan pandangan luas terhadap perlunya evaluasi kelembagaan negara secara menyeluruh, bukan hanya Polri.

    Dia menilai, pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan respons Presiden terhadap berbagai peristiwa yang mencerminkan keresahan publik beberapa waktu terakhir.

    “Peristiwa di bulan Agustus lalu, seperti kerusuhan yang sampai membakar kantor polisi dan rumah pejabat negara, itu puncak dari kemarahan publik. Presiden merespons dengan langkah konkret, termasuk mengangkat menteri baru dan membentuk tim reformasi kepolisian,” jelasnya.

    Terkait target waktu, Jimly menyebut Presiden meminta laporan awal dalam waktu tiga bulan, namun tanpa batasan waktu kerja yang kaku.

    “Kalau misalnya 3 bulan selesai, insyaallah selesai. Tapi kalau perlu 6 bulan, ya 6 bulan. Ini soal serius dan harus direspons cepat dan efektif,” katanya.

    Dia juga menegaskan bahwa komisi akan bekerja sinergis dengan tim transformasi internal Polri yang dibentuk Kapolri.

    “Tidak perlu dipertentangkan. Justru ini menunjukkan sikap responsif Kapolri yang siap melakukan perbaikan. Senin nanti kami rapat pertama di Mabes Polri, sekaligus mendengar langsung dari internal,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

  • Survei Indikator Politik: 77,7% Publik Puas dengan Kinerja Setahun Prabowo

    Survei Indikator Politik: 77,7% Publik Puas dengan Kinerja Setahun Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 77,7% masyarakat sangat/cukup puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun menjabat.

    Hasil tersebut diperoleh dari survei dengan jumlah sampel 1.220 orang menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,9%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. 

    Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, 17 tahun atau lebih.

    “Yang mengatakan sangat puas atau cukup puas di setahun pemerintahan Prabowo itu 77,7%. Jadi cukup tinggi ,” kata Founder & Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Sabtu (8/11/2025).

    Dalam data yang dipaparkan, 17,3% responden merasa sangat puas, 60,4% cukup puas, 19,8% kurang puas, 1,0% tidak puas sama sekali, dan sekitar 1,5% tidak jawab.

    Dia mengatakan, berdasarkan kategori jenis kelamin, laki-laki cenderung lebih puas dengan nilai 81,4% dan kurang/tidak puas sama sekali sebesar 17,7%.

    Pada perempuan 73% sangat/cukup puas dan 24,0% kurang atau tidak puas sama sekali. Kemudian, dari kategori generasi, Gen Z (1997-2012) 81,8% merasa sangat/cukup puas dan 17,6% kurang atau tidak puas sama sekali. Milenials (1981-1996) 77,1% menyampaikan sangat/cukup puas dan 21,4% merasa kurang/tidak puas.

    Lalu, Gen X (1965-1980) 75,8% merasa sangat/cukup puas, sedangkan 23,0% merasa kurang/tidak puas sama sekali. Adapun, 74% Baby Boomers merasa sangat/cukup puas dan 21,5 kurang/tidak puas sama sekali.

    Dia menuturkan, alasan responden yang memilih puas terhadap kinerja Prabowo karena berhasil mengentaskan kasus korupsi.

    “19,5% dari masyarakat yang puas itu menyebut variabel Pak Prabowo dianggap berhasil memberantas korupsi,” ucapnya.

    Namun, dia menekankan bahwa itu adalah persepsi dari sejumlah masyarakat. Dia memahami adanya perbedaan data sehingga dirinya mempersilakan bagi kelompok aktivis untuk memberikan data lain terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo selama 1 tahun. 

    Adapun, 8,6% responden merasa puas dengan kinerja Prabowo karena berlangsungnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

  • Jimly Sebut Komisi Reformasi Polri Rapat Perdana Senin Besok: Langsung Kerja!

    Jimly Sebut Komisi Reformasi Polri Rapat Perdana Senin Besok: Langsung Kerja!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa tim segera memulai tugasnya setelah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025) malam.

    Usai pelantikan sepuluh anggota komisi tersebut, Presiden memberikan panduan umum terkait langkah dan tanggung jawab tim dalam menyiapkan kajian menyeluruh terhadap institusi Polri.

    “Bapak Presiden memberi pengarahan tentang apa saja yang diharapkan untuk dilakukan, dan nanti secara periodik akan dilaporkan kepada presiden untuk diambil keputusan,” ujar Jimly.

    Jimly menjelaskan bahwa komisi akan menggelar rapat perdana pada Senin (10/11/2025) di kantor Kapolri, dan ditargetkan dapat memberikan laporan awal dalam waktu tiga bulan, meski tanpa batasan waktu kerja yang kaku.

    Dia menuturkan, Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya respons terhadap aspirasi masyarakat terkait kepolisian serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai lembaga negara pasca reformasi.

    Menurut Jimly, pembentukan komisi ini juga merupakan tindak lanjut dari Gerakan Nurani Bangsa, yang sebelumnya mengusulkan pembentukan tim evaluasi Polri kepada Presiden.

    Lebih lanjut, Jimly menegaskan bahwa tim akan bekerja secara terbuka dan partisipatif, mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perbaikan kepolisian.

    Dia menilai langkah ini penting karena Polri merupakan institusi milik rakyat yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat. Komisi yang diketuainya beranggotakan tokoh-tokoh lintas bidang, termasuk mantan Kapolri, mantan Menko, mantan Ketua MK, serta Kapolri yang masih aktif.

    “Dengan komposisi ini, kami berharap kerja tim dapat saling menunjang dengan tim internal yang telah dibentuk Kapolri, sehingga reformasi Polri berjalan komprehensif—baik dari sisi manajemen internal maupun kebijakan yang mungkin memerlukan perubahan undang-undang,” ujar Jimly.

    Selain itu, Jimly menegaskan bahwa tim reformasi Polri ini bersifat terbuka terhadap berbagai gagasan perubahan dan perbaikan di tubuh kepolisian, termasuk kemungkinan revisi undang-undang jika diperlukan.

    “Ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu terpaksa mengubah undang-undang, ya kita juga harus siap. Tapi belum pasti, masih terbuka,” ujar Jimly.

    Jimly menjelaskan, arahan Presiden mencerminkan pandangan luas terhadap perlunya evaluasi kelembagaan negara secara menyeluruh, bukan hanya Polri.

    Dia menilai, pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan respons Presiden terhadap berbagai peristiwa yang mencerminkan keresahan publik beberapa waktu terakhir.

    “Peristiwa di bulan Agustus lalu, seperti kerusuhan yang sampai membakar kantor polisi dan rumah pejabat negara, itu puncak dari kemarahan publik. Presiden merespons dengan langkah konkret, termasuk mengangkat menteri baru dan membentuk tim reformasi kepolisian,” jelasnya.

    Terkait target waktu, Jimly menyebut Presiden meminta laporan awal dalam waktu tiga bulan, namun tanpa batasan waktu kerja yang kaku.

    “Kalau misalnya 3 bulan selesai, insyaallah selesai. Tapi kalau perlu 6 bulan, ya 6 bulan. Ini soal serius dan harus direspons cepat dan efektif,” katanya.

    Dia juga menegaskan bahwa komisi akan bekerja sinergis dengan tim transformasi internal Polri yang dibentuk Kapolri.

    “Tidak perlu dipertentangkan. Justru ini menunjukkan sikap responsif Kapolri yang siap melakukan perbaikan. Senin nanti kami rapat pertama di Mabes Polri, sekaligus mendengar langsung dari internal,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

  • Ini Arahan Lengkap Prabowo ke Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Ini Arahan Lengkap Prabowo ke Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang bersedia mengemban tugas kenegaraan dalam upaya memperkuat tata kelola hukum nasional.

    Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa Polri merupakan institusi vital bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Negara, katanya, dibentuk untuk menjamin ketertiban dan perlindungan warganya melalui sistem hukum yang adil dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

    Dia menekankan, keberhasilan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan ekonomi atau fisik, tetapi dari tegaknya kepastian hukum (rule of law) yang menjadi fondasi kemajuan.

    Pada Jumat (7/11/2025), Prabowo menyebut reformasi Polri sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa, yang harus dilakukan secara terbuka dan berani mengkaji kekurangan.

    Dia menyoroti pentingnya keterwakilan yang beragam, baik dari sisi gender maupun latar belakang profesional, untuk memperkaya perspektif dalam proses reformasi tersebut.

    Para anggota komisi disebutnya sebagai putra-putri terbaik bangsa dari berbagai agama, suku, dan latar belakang politik, yang kini diberi kepercayaan besar untuk memberikan kontribusi nyata demi perbaikan institusi kepolisian.

    Lebih lanjut, Presiden meminta agar Komisi melakukan kajian menyeluruh terhadap Polri, termasuk berdialog dengan pejabat aktif maupun mantan Kapolri. Komisi diminta melaporkan hasil kerja setiap tiga bulan, dengan tugas utama memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden mengenai langkah-langkah reformasi yang diperlukan.

    Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan reformasi ini akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang adil dan berkeadilan, karena hanya dengan tegaknya hukum dan keadilan, sebuah negara dapat mencapai kemajuan yang sejati.

    Berikut Arahan Lengkap Presiden Prabowo kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri:

    Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, yang saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Saudara-saudara Polri sebagai salah satu institusi negara adalah institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sebagai manusia masih terlibat dalam pikiran, konflik kepentingan, konflik harta, konflik ekonomi, bahkan konflik agama, konflik politik, konflik ideologi.

    Jadi, adanya suatu bangsa dan negara adalah untuk menjamin bahwa warga dari negara dan bangsa itu secara teratur terlindungi. Karena itu dibuat negara untuk membentuk struktur kepastian hukum, of law. Baik penegakan hukum pidana maupun perdata, yang semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses.

    Dan kita mungkin, kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara. Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah.

    Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani.

    Saya selalu katakan di mana-mana, kita sebagai warga negara dan apalagi saudara-saudara yang ada di meja ini, saudara-saudara adalah ini ya, enggak ada keraguan semuanya. Bisa enggak kita tambahkan komisinya? Kan ada keterwakilan, keterwakilan gender. Kan ahli-ahli hukum perempuannya ini, bisa mungkin kita tambahkan?

    Maksud saya, ini adalah saudara-saudara adalah putra-putra terbaik bangsa, saudara-saudara berasal dari agama berbeda, suku berbeda, latar belakang ormas politik berbeda, ya kan? Jadi saudara oleh kurun waktu dan oleh pengabdian saudara, sudah sampai di titik yang tertinggi dalam suatu masyarakat, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, kita punya dua, kita berapa Menko-Menko, ditambah tokoh-tokoh hukum. 

    Artinya rakyat sekarang berharap dari kita, berharap dari kita untuk melahirkan, memberi yang terbaik.

    Saudara-saudara saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara bersedia masih mengabdi, melaksanakan tugas negara, sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat Saudara-Saudara.

    Sebagian dari Saudara-Saudara memang berhak untuk istirahat, ya kan? Seharusnya saudara boleh tinggal di rumah, momong cucu, ya kan? Berkebun dan sebagainya.

    Tapi saya panggil kembali, saya panggil kembali untuk bekerja demi negara dan bangsa dan rakyat.

    Jadi saudara, Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan.

    Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif, hadir di Komisi ini. Jika saudara-saudara dapat masuk, diskusi, dan minta pandangan-pandangan yang masih aktif dan ada beberapa tokoh yang mantan Kepala Kepolisian, tapi sudah di luar. Mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan, dan dengan ada kapolri yang aktif, saudara-saudara punya akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari kepolisian dan saya tidak batasi masa kerja komisi ini.

    Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan.

    Jadi sekali lagi saudara-saudara, Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan.

    Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan.

    Kita punya banyak lembaga ada ombudsman. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga pengawasan dan sebagainya. Tapi tetap saya kira masyarakat kita sangat memerlukan suatu kajian yang objektif dan tajam dan ini saya kira sangat perlu untuk kita.

    Saya selalu katakan, apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan pembangunan bangsa terletak daripada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law, dan there must be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

    Saya kira itu yang dapat saya sampaikan

  • Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kapolri Pastikan Senjata yang Dibawa Pelaku Mainan

    Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kapolri Pastikan Senjata yang Dibawa Pelaku Mainan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan senjata yang dibawa terduka pelaku pemicu ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah mainan

    “Kami temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit [bom] dan kemudian melaksanakan aksinya,” kata Listyo usai menghadiri arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Kapolri menjelaskan bahwa penyidik saat ini masih menelusuri lebih dalam terkait asal-usul senjata mainan tersebut serta motif pelaku di balik aksinya.

    “Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan, dan penyidikan lebih lanjut lengkap,” tandasnya. 

    Sebelumnya, ledakan terjadi saat pelaksanaan salat Jumat di masjid lingkungan SMAN 72 Jakarta Utara.

    Peristiwa itu menyebabkan 54 orang luka-luka, sementara dua diantaranya dilaporkan tengah menjalani operasi. Polisi menyebut sebagian siswa terdampak telah kembali ke orang tuanya setelah sempat dirawat.

    Hingga kini, polisi masih mendalami latar belakang dan motif terduga pelaku yang disebut merupakan siswa di sekolah tersebut.

  • Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Kapolri Pastikan Senjata yang Dibawa Pelaku Mainan

    Ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara, Kapolri Pastikan Senjata yang Dibawa Pelaku Mainan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan senjata yang dibawa terduka pelaku pemicu ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah mainan

    “Kami temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit [bom] dan kemudian melaksanakan aksinya,” kata Listyo usai menghadiri arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Kapolri menjelaskan bahwa penyidik saat ini masih menelusuri lebih dalam terkait asal-usul senjata mainan tersebut serta motif pelaku di balik aksinya.

    “Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan, dan penyidikan lebih lanjut lengkap,” tandasnya. 

    Sebelumnya, ledakan terjadi saat pelaksanaan salat Jumat di masjid lingkungan SMAN 72 Jakarta Utara.

    Peristiwa itu menyebabkan 54 orang luka-luka, sementara dua diantaranya dilaporkan tengah menjalani operasi. Polisi menyebut sebagian siswa terdampak telah kembali ke orang tuanya setelah sempat dirawat.

    Hingga kini, polisi masih mendalami latar belakang dan motif terduga pelaku yang disebut merupakan siswa di sekolah tersebut.

  • Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Polisi Ungkap 21 Korban Telah Pulang dari Rumah Sakit

    Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Polisi Ungkap 21 Korban Telah Pulang dari Rumah Sakit

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan 21 korban terkait ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, telah dinyatakan bisa pulang.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan 21 siswa yang telah pulang itu berasal dari total 54 korban luka akibat ledakan bom molotov di sekolah itu. “21 sudah pulang dalam kondisi alhamdulillah sudah baik,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).

    Dia menambahkan, saat ini secara total masih ada 33 siswa yang masih dilakukan pengobatan. Perinciannya, 27 berada di RS Islam Cempaka Putih dan enam siswa dirawat di RS Yarsi.

    “33 orang masih dalam penanganan medis dan kita berharap cepat diberikan kesembuhan dan bisa pulang seperti rekan-rekan yang lain,” imbuhnya.

    Adapun, Budi mengemukakan bahwa Polda Metro Jaya telah membuka posko pelayanan untuk korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta.

    Dalam posko itu terdapat fasilitas untuk penyembuhan trauma bagi korban maupun keluarga. Selain itu, posko ini juga dibangun untuk mendata dan mengetahui kondisi korban ledakan secara berkala.

    “Posko pelayanan untuk mendata dan mengetahui kondisi korban. Selain itu posko juga menyiapkan trauma healing bagi korban dan keluarga korban,” pungkasnya.