Category: Bisnis.com Nasional

  • Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Ada 9 Long Weekend

    Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Ada 9 Long Weekend

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2026 Anda bisa menjadwalkan liburan karena ada cukup banyak hari libur nasional yang bisa dimanfaatkan berlibur bersama keluarga.

    Sepanjang 2026, total 25 hari libur nasional dan cuti bersama, termasuk 9 long weekend, Anda dapat memanfaatkan waktu luang untuk menjelajahi destinasi menarik di Indonesia.

    Sekilas Tentang Hari Libur 2026 di Indonesia 

    • Jumlah Hari Libur Nasional 2026: 17 hari
    • Jumlah Cuti Bersama 2026: 8 hari 
    • Total Tanggal Merah di 2026: 25 harii
    • Jumlah Long Weekend: 9 kesempatan 

  • Kadispenad TNI: 3 Prajurit Hadir di Sidang Nadiem karena Diminta Kejaksaan

    Kadispenad TNI: 3 Prajurit Hadir di Sidang Nadiem karena Diminta Kejaksaan

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI menjelaskan soal prajurit TNI yang hadir dalam persidangan eks Mendikbudristek Nadiem dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

    Kadispenad Brigjen TNI Donny Setiawan menegaskan bahwa tiga prajurit TNI yang berada di ruang sidang itu tidak berkaitan dengan perkara yang disidangkan.

    Donny menyatakan bahwa kehadiran prajurit TNI itu merupakan penugasan pengamanan atas permintaan dari Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan RI yang memiliki tingkat risiko tertentu.

    “Kehadiran mereka [prajurit TNI] merupakan bagian dari dukungan pengamanan terbatas dan situasional yang dilaksanakan atas permintaan serta koordinasi dengan Kejaksaan,” ujar Donny saat dihubungi, dikutip Rabu (7/1/2025).

    Dia menambahkan penugasan tiga anggota TNI dilakukan berdasarkan MoU TNI dan Kejaksaan dan sejalan dengan Peraturan Presiden No.66/2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

    Dalam hal ini, TNI dapat dilibatkan dalam aspek pengamanan terhadap jaksa dan kelancaran proses hukum. Oleh sebab itu, Donny menegaskan penugasan ini bukan untuk mencampuri jalannya persidangan.

    “TNI menghormati sepenuhnya independensi peradilan, kewenangan hakim, serta tata tertib persidangan. Apabila terdapat hal yang perlu disesuaikan di lapangan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

    Prajurit TNI Ditegur Hakim

    Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat menegur prajurit TNI yang berdiri di sidang kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, awalnya prajurit TNI terlihat ikut mengamankan persidangan saat Nadiem Makarim masuk ke ruang sidang dengan agenda dakwaan.

    Nampak, hanya ada satu prajurit TNI yang berjaga saat pembacaan surat dakwaan. Setelahnya, jumlah prajurit menjadi bertambah saat sidang dengan agenda eksepsi hendak dimulai.

    “Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?” ujar ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah di ruang sidang, Senin (5/1/2026).

    Setelah itu, Purwanto meminta agar tiga prajurit TNI bisa menyesuaikan posisi agar tidak menghalangi sorotan kamera awak media dan pengunjung sidang lainnya. 

    Tiga prajurit TNI ini kemudian mundur dan berdiri di sekat pintu masuk. Selanjutnya, hakim pun mempersilakan tim penasihat hukum Nadiem untuk lanjut membacakan eksepsi kembali.

    “Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ pak, karena mengganggu kamera. Bisa menyesuaikan pak, bisa mundur. Nanti pada saat ditutup baru maju karena terganggu juga yang dari belakang, bisa menyesuaikan ya pak,” pungkasnya.

  • Pemerintah Targetkan Hotel Kampung Haji Beroperasi Tahun ini, Berkapasitas 25.000 Jemaah

    Pemerintah Targetkan Hotel Kampung Haji Beroperasi Tahun ini, Berkapasitas 25.000 Jemaah

    Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah Indonesia memastikan telah memenangkan dua proyek strategis di Arab Saudi terkait penyediaan akomodasi jemaah haji. Salah satunya berupa pembelian hotel siap pakai, sementara proyek lainnya adalah lahan yang akan dikembangkan menjadi Kampung Haji Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Prasetyo menjelaskan, hotel yang telah dibeli pemerintah Indonesia ditargetkan mulai dapat digunakan pada musim haji tahun ini. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 24.000 hingga 25.000 jemaah haji Indonesia.

    “Jadi ada yang bentuknya hotel yang sudah jadi dan itu kita beli. Insyaallah tahun ini sudah bisa kita pergunakan, sementara menampung di kisaran 24.000 sampai 25.000 jemaah,” ujar Prasetyo.

    Selain hotel, pemerintah juga memperoleh lahan yang akan dibangun menjadi Kampung Haji Indonesia. Prasetyo memastikan kedua proyek tersebut telah memenangkan proses lelang dan bahkan Indonesia mendapat keistimewaan dari Pemerintah Arab Saudi untuk memilih lokasi yang strategis.

    “Kita diberikan privilege oleh pemerintah Arab Saudi untuk memilih di antara beberapa lokasi yang cukup strategis, dan Bapak Presiden sudah memutuskan satu lokasi yang jaraknya kurang lebih hanya 500 meter dari Masjidil Haram,” kata Prasetyo.

    Menurut dia, lokasi lahan Kampung Haji berada di salah satu lot strategis yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu. Pemerintah merencanakan pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, klinik kesehatan, hingga fasilitas kuliner untuk menunjang kebutuhan jemaah.

    “Nanti kita akan bangun Kampung Haji. Kita berharap ada hotel, mal, klinik, juga food court sehingga jemaah haji kita memiliki tempat yang representatif, nyaman, makanan terjamin, dan kesehatannya juga terjamin,” ujar Prasetyo.

    Dia menambahkan, fasilitas tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan pada musim haji, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 1,8 juta orang per tahun.

    Terkait harga akomodasi, Prasetyo menegaskan pemerintah menargetkan biaya yang semurah mungkin. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi menekan biaya perjalanan ibadah haji.

    “Ujungnya kita ingin mengurangi biaya naik haji bagi jemaah. Kita bangun sendiri Kampung Haji dan juga sedang bernegosiasi untuk menambah penerbangan agar waktu tunggu tidak terlalu panjang,” jelasnya.

    Saat ini, rata-rata masa tinggal jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 41 hari. Pemerintah menargetkan durasi tersebut dapat ditekan mendekati standar Malaysia, yakni sekitar 31 hari, sehingga biaya haji dapat berkurang secara signifikan.

  • Prabowo Bakal Hadiri Panen Raya dan Swasembada Beras di Karawang Hari ini

    Prabowo Bakal Hadiri Panen Raya dan Swasembada Beras di Karawang Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, pagi ini Rabu (7/1/2026). Agenda tersebut menjadi momentum penegasan keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras sepanjang 2025.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

    Prasetyo menjelaskan, panen raya tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan penanda bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras sepanjang 2025. Namun, dia menegaskan capaian tersebut baru sebatas swasembada karbohidrat, khususnya beras, dan belum mencakup seluruh komoditas pangan.

    “Semacam penegasan bahwa kita telah berhasil dalam satu tahun ini mencapai swasembada beras. Belum swasembada pangan, karena pangan terdiri dari beberapa hal. Kita baru berhasil swasembada karbohidrat, dalam hal ini beras,” ujar Prasetyo.

    Menurutnya, Presiden Prabowo dalam pembekalan kabinet menekankan perlunya percepatan swasembada komoditas lain, seperti jagung, bawang, serta protein hewani. Pemerintah juga diminta mempercepat pembangunan kampung-kampung nelayan dan meningkatkan kapasitas produksi perikanan.

    Prasetyo mengungkapkan, pemerintah telah menyepakati pembangunan sekitar 1.582 kapal tangkap ikan serta percepatan pengembangan budidaya ikan darat. Program tersebut diharapkan dapat menopang kebutuhan protein nasional, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia menjelaskan, apabila target MBG mencapai 82 juta penerima manfaat pada Mei 2026, kebutuhan protein nasional akan meningkat signifikan.

    “Kalau satu hari menunya telur, maka dibutuhkan 82 juta butir telur dalam satu hari. Itu baru dari kebutuhan MBG,” kata Prasetyo.

    Meskipun berhasil mencapai swasembada beras, tetapi Prasetyo menekankan pemerintah tidak ingin berpuas diri. Menurut dia, tantangan seperti cuaca dan perubahan iklim tetap berpotensi memengaruhi produksi pangan nasional.

    Untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras, pemerintah fokus pada sejumlah faktor kunci, antara lain ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, intensifikasi pertanian, serta pengembangan benih yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Prasetyo menyebut harga pupuk juga telah berhasil ditekan hingga sekitar 20 persen.

    Terkait ekspor beras, Prasetyo mengatakan pemerintah saat ini belum membuka keran ekspor secara umum. Namun, Indonesia telah memberikan bantuan beras kepada Palestina dan siap membantu negara sahabat lain apabila kondisi memungkinkan.

    “Sementara baru membantu Palestina. Ada juga permintaan dari negara sahabat seperti Malaysia. Kalau memang kita sanggup, kita akan berikan bantuan,” ujar Prasetyo.

  • Istana Minta Investigasi Kasus Dugaan Teror terhadap Konten Kreator

    Istana Minta Investigasi Kasus Dugaan Teror terhadap Konten Kreator

    Bisnis.com, BOGOR — Istana Kepresidenan merespons adanya dugaan teror terhadap sejumlah konten kreator yang belakangan mengkritik penanganan banjir di Sumatra. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak menghendaki adanya praktik teror dan meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi.

    Pernyataan itu disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Menanggapi pertanyaan wartawan terkait dugaan teror yang dialami konten kreator, termasuk Denny Siregar, Prasetyo mengatakan pemerintah menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat berwenang.

    “Iyalah, kami minta semua dilakukan investigasi,” ujar Prasetyo.

    Kendati demikian, Prasetyo menekankan pentingnya penyampaian kritik dan masukan melalui cara-cara yang baik dan saluran komunikasi yang telah tersedia. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap kritik, selama disampaikan secara bertanggung jawab.

    “Kalaupun ada kekurangan atau ada kritik, ada masukan, mohon disampaikan dengan jalur-jalur yang selama ini sudah juga kita bangun komunikasinya,” kata Prasetyo.

    Dia menegaskan, pemerintah tidak menghendaki adanya praktik teror dalam bentuk apa pun. Namun, Prasetyo mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa tersebut sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi dan kehidupan berbangsa.

    “Tentunya kita tidak menghendaki adanya yang begitu-begitu. Tapi mari kita jadikan ini bagian dari kita mendewasakan diri sebagai bangsa,” ujarnya.

    Prasetyo juga menyebut Presiden Prabowo Subianto prihatin atas masih munculnya praktik teror terhadap pihak-pihak yang menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia memastikan akan ada langkah-langkah penindakan sesuai ketentuan hukum.

    “Iya dong, masak hari begini masih ada begitu-begitu. Pastilah akan ada penindakan,” kata Prasetyo.

  • Titah Prabowo ke Menteri saat Retret Kabinet, dari MBG hingga Swasembada Pangan

    Titah Prabowo ke Menteri saat Retret Kabinet, dari MBG hingga Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan dan taklimat awal 2026 kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam Retret Kabinet yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut secara khusus digelar untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika global dan tantangan nasional pada tahun 2026.

    “Hari ini saya sengaja mengundang saudara-saudara berkumpul di Hambalang, di Padepokan Garuda Yaksa, untuk memberi taklimat awal tahun 2026. Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan pentingnya pemahaman bersama di antara jajaran kabinet terkait posisi dan kekuatan Indonesia di tengah gejolak dan dinamika dunia yang terus berubah. Selain evaluasi, retret kabinet juga diarahkan untuk menyepakati sasaran dan target yang hendak dicapai pemerintah pada tahun berjalan.

    “Selanjutnya, kita memahami kunci bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia dan melihat ke depan tahun ini langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan, sasaran-sasaran apa yang harus kita capai,” katanya.

    Evaluasi Program MBG

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 55 juta penerima manfaat dalam satu tahun pelaksanaan. Program tersebut menyasar anak-anak sekolah serta ibu hamil sebagai upaya intervensi negara untuk mengatasi masalah gizi, stunting, dan kelaparan.

    Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam taklimat awal tahun pada Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, program MBG dicanangkan sejak awal pemerintahannya dengan pertimbangan tingginya angka kekurangan gizi di Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian, sekitar 20 persen anak Indonesia mengalami kekurangan gizi, bahkan di sejumlah daerah angkanya mencapai lebih dari 30 persen.

    “Puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak yang makan hanya nasi dengan daun-daunan,” ujar Prabowo.

    Program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Tepat satu tahun kemudian, pada 6 Januari 2026, Presiden menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat telah mencapai 55 juta orang.

    “Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

    Presiden membandingkan capaian tersebut dengan negara lain yang telah lebih dulu menjalankan program serupa. Ia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat.

    “Kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujarnya.

    Kendati demikian, Prabowo mengakui pelaksanaan program berskala besar tersebut tidak lepas dari kekurangan dan potensi penyimpangan. Namun, dia menilai tingkat keberhasilannya sangat tinggi.

    “Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi secara objektif statistik boleh dikatakan kita 99,99% berhasil,” katanya.

    Kepala negara menegaskan pemerintah tidak akan berpuas diri dan tetap menargetkan zero defect melalui penguatan pengawasan dan pengamanan program secara berkelanjutan.

    “Kekurangan sekecil apa pun harus kita atasi. Langkah demi langkah pengawasan terus kita lakukan,” ujarnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada evaluasi teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan perlunya peningkatan disiplin prosedur di lapangan, menyusul catatan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencatat masih terjadi sekitar 15 insiden sepanjang Desember lalu.

    Hal ini disampaikannya saat konferensi pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Bapak Presiden menghendaki agar disiplin prosedur itu ditingkatkan semaksimal mungkin sehingga tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” ujarnya.

    Swasembada Pangan dan Energi

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, dengan swasembada pangan sebagai fondasi utama.

    “Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan elemen utamanya adalah swasembada pangan,” katanya.

    Prabowo menekankan bahwa tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika tidak mampu menjamin kebutuhan pangan rakyatnya. Swasembada pangan, menurutnya, tidak hanya terbatas pada beras sebagai makanan pokok, tetapi mencakup seluruh sumber karbohidrat dan protein.

    “Beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein,” tegas Prabowo.

    Selain pangan, Kepala negara juga menyoroti pentingnya swasembada energi sebagai pilar kemandirian bangsa. Ketergantungan pada energi impor, menurutnya, akan menghambat kemakmuran dan upaya pengentasan kemiskinan.

    “Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan,” ujarnya.

    Prabowo menilai dinamika geopolitik global semakin membuktikan relevansi strategi tersebut. Ia mencontohkan konflik di sejumlah negara produsen pangan yang selama ini menjadi sumber impor Indonesia.

    “Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana. Thailand dan Kamboja perang terus. India perang sama Pakistan,” katanya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengingatkan pengalaman pandemi Covid-19, ketika banyak negara pengekspor pangan menutup keran ekspor sehingga impor menjadi sulit meskipun Indonesia memiliki kemampuan finansial. “Kita tidak bisa impor walaupun kita punya uang. Dan impor berarti devisa kita keluar,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan dan energi merupakan keharusan strategis bagi Indonesia.

    “Pangan dan energi harus kita mandiri,” kata Prabowo.

  • 7 Provinsi dengan UMP 2026 di Atas Rp4 Juta di Indonesia, Jogja dan Jateng Merana

    7 Provinsi dengan UMP 2026 di Atas Rp4 Juta di Indonesia, Jogja dan Jateng Merana

    Bisnis.com, SOLO – Hanya ada 7 provinsi di Indonesia dengan UMP 2026 di atas Rp4 juta.

    Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

    “Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

    Di antara provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2026, ada beberapa di antaranya yang cukup tinggi yakni di atas Rp4 juta.

    Berikut adalah 7 Provinsi dengan UMP 2026 di Atas Rp4 Juta

    DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
    Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
    Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
    Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
    Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
    Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
    Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

    Jogja dan Jateng Merana, lanjut hal 2…

  • Pemerintah Bidik 35.000 SPPG Rampung pada 2026, Layani 82,9 Juta Penerima MBG

    Pemerintah Bidik 35.000 SPPG Rampung pada 2026, Layani 82,9 Juta Penerima MBG

    Bisnis.com, BOGOR – Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 35.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rampung pada 2026. Infrastruktur tersebut diproyeksikan melayani hingga 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    “Target di tahun 2026 harus selesai kurang lebih nanti akan ada sekitar 35.000 SPPG yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat,” tuturnya

    Prasetyo menjelaskan hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 19.000 SPPG di berbagai daerah. Jumlah tersebut menjadi fondasi untuk perluasan layanan MBG yang terus digenjot pemerintah. “Program makan bergizi tentunya hari ini telah mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujar Prasetyo.

    Selain program MBG, Prasetyo juga memaparkan capaian program prioritas lain yang ditampilkan melalui pemutaran video capaian pemerintah dalam agenda retret tersebut. Salah satunya adalah program cek kesehatan gratis.

    Menurut dia, sepanjang 2025 program cek kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 70 juta warga negara dalam satu tahun. “Kemudian juga cek kesehatan gratis sudah mencapai angka 70 juta seluruh warga negara dalam satu tahun di 2025,” pungkas Prasetyo.

    Adapun, program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Tepat satu tahun kemudian, pada 6 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat telah mencapai 55 juta orang.

    “Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

    Presiden membandingkan capaian tersebut dengan negara lain yang telah lebih dulu menjalankan program serupa. Dia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. “Kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujarnya.

    Kendati demikian, Prabowo mengakui pelaksanaan program berskala besar tersebut tidak lepas dari kekurangan dan potensi penyimpangan. Namun, dia menilai tingkat keberhasilannya sangat tinggi.

    “Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi secara objektif statistik boleh dikatakan kita 99,99% berhasil,” katanya.

  • Mensesneg Sebut Prabowo Tak Bahas Khusus Konflik AS vs Venezuela di Retret Kabinet

    Mensesneg Sebut Prabowo Tak Bahas Khusus Konflik AS vs Venezuela di Retret Kabinet

    Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan khusus terkait gejolak politik di Venezuela dalam Retret Kabinet Merah Putih yang digelar di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

    Prasetyo menjelaskan isu Venezuela hanya disinggung secara umum dalam konteks dinamika global dan tidak menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut.

    “Beliau [Prabowo] hanya memberikan gambaran saja secara umum,” ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers jeda retret.

    Terkait sikap Indonesia atas situasi politik di Venezuela, Prasetyo menegaskan pemerintah telah menyampaikan sikap melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    Menurut dia, posisi Indonesia konsisten menghormati kedaulatan masing-masing negara.

    “Kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menlu,” katanya.

    Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo meminta jajaran kabinet tetap memfokuskan perhatian pada agenda dan kepentingan domestik.

    “Kita lebih baik konsentrasi di dalam. Sudah disampaikan oleh Pak Menlu bahwa itu menjadi urusan masing-masing negara,” pungkas Prasetyo.

    Sebelumnya,

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini eskalasi geopolitik yang dipicu penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat (AS) tidak akan berdampak signifikan ke perekonomian dunia maupun domestik.

    Airlangga menjelaskan bahwa dampak langsung yang akan terasa yaitu kenaikan harga minyak dunia. Kendati demikian, dia meyakini efeknya tidak terlalu mengkhawatirkan.

    “Nanti dampak pasti ke harga minyak. Tapi sekarang kan dampaknya masih terbatas,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/1/20225).

    Ketika ditanya mengenai potensi dampak rambatan ke perekonomian nasional, terutama kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN) akibat ekspektasi peningkatan ketidakpastian global, politisi Partai Golkar itu juga mengaku tidak panik. “Sementara belum [ada efeknya ke yield SBN],” ucap Airlangga.

  • Prabowo Bakal Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi pada Bulan Ini, Apa Saja?

    Prabowo Bakal Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi pada Bulan Ini, Apa Saja?

    Bisnis.com, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking terhadap 6 proyek hilirisasi pada awal 2026.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ada 6 proyek hilirisasi yang akan diresmikan pembangunannya pada Januari ini. Salah satu proyek yang akan diresmikan adalah gasifikasi batu bara atau dimetil eter.

    “Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi,” kata Prasetyo, di sela-sela Retret Kabinet Merah Putih di, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/12/2026).

    Lebih lanjut, Prasetyo memerinci bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga akan melanjutkan agenda meletakkan batu pertama pada Februari dan Maret guna menyelesaikan kurang lebih 18 proyek hilirisasi.

    Meskipun tak menjabarkan enam proyek itu, tetapi Prasetyo menjelaskan proyek yang akan mulai pembangunannya yaitu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) atau yang disebut waste to energy.

    Prasetyo menjelaskan bahwa nantinya proyek itu akan dibangun di 34 titik pada kabupaten/kota dan diklaim dapat memproduksi 1.000 ton sampah per hari yang diharapkan dapat menjadi solusi penanganan masalah sampah di daerah.

    “[Sampah] sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah,” kata Prasetyo.

    Tak hanya itu Prasetyo turut mengumumkan gasifikasi batu bara atau DME juga merupakan proyek lainnya yang akan diresmikan pembangunannya mengingat proyek ini berulang kali batal dibangun karena faktor yang produksi yang dinilai tidak ekonomis.

    Investor AS sempat hengkang dari proyek DME di Sumsel dan Kaltim pada Maret 2023 lalu. Meski setelahnya sempat ada rencana investor China masuk pada proyek ini yang tak kunjung terealisasi. “Kemudian ada juga beberapa proyek penanganan dengan energi, pembangunan beberapa titik DME,” kata Prasetyo.

    Prasetyo mengungkapkan proyek lainnya ada di bidang pertanian dan perikanan, seperti kampung nelayan dan proyek pembuatan kapal tangkap ikan.  

    “Itu adalah salah satu program bidang padat karya, tetapi juga memiliki nilai investasi yang cukup besar karena kita adalah negara yang dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita dapat memproduksi komoditas-komoditas yang memiliki nilai jual tinggi seperti kopi, coklat, dan sebagainya,” tandas Prasetyo.