Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

    Sejarah Kejadian Banjir Bandang di Sumut, Sumbar dan Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh saat ini masih ditetapkan sebagai bencana daerah tingkat provinsi.

    Dilansir dari BNPB, hingga kini, sebanyak 604 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut.

    Peristiwa ini menjadi bagian dari catatan panjang sejarah banjir bandang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang selama bertahun-tahun kerap menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa.

    Berikut sejarah banjir bandang yang pernah melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat

    1. Banjir Bandang Solok Selatan 1978–1979

    Pada 1978-1979, Solok Selatan dan wilayah sekitar Gunung Marapi diterjang banjir bandang besar. Aliran air membawa kayu dan lumpur, merusak permukiman di lereng, dan memaksa warga untuk mengungsi.

    2. Banjir Bandang Bahorok, Sumatera Utara (2003)

    Di penghujung November 2003, kawasan hulu DAS Taman Nasional Gunung Leuser, khususnya Bahorok, Langkat, diterjang banjir bandang yang mematikan. Arus deras Sungai Bohorok menghanyutkan banyak korban jiwa sekaligus merusak infrastruktur dan permukiman di sekitarnya.

    Dilansir dari laman langkatkab.go.id, peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 2 November 2003 di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, telah menewaskan ratusan orang dan meluluhlantakkan permukiman warga di bantaran Sungai Bahorok. Banyak warga kehilangan rumah serta mata pencaharian, terutama mereka yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.

    Hanya dalam tempo kurang dari setengah jam pada Minggu malam 2 November 2003, hampir 300 nyawa manusia lenyap sia-sia. Lebih 400-an bangunan hancur lebur tak berguna disapu gulungan air lumpur pekat dan hantaman batang-batang pohon

    3. Banjir Bandang Aceh Selatan (2006)

    Aceh Selatan pada tahun 2006 dilanda banjir bandang yang merusak ribuan rumah di beberapa kecamatan. Debit air yang sangat tinggi memaksa banyak warga mengungsi demi keselamatan mereka.

    Dilansir dari laman kemenkes, banjir bandang melanda Kab. Aceh Selatan Prov. NAD pada tanggal 30 Agustus 2006 pukul 01.00 WIB. Ada 3 kecamatan yang terkena yaitu Kec. Meukek, Labuhan Haji Timur (Peulumat) dan Kluet Tengah (Maggamat). Musibah  ini menyebabkan 11 rumah hancur, 22 rusak berat dan 2.064 rusak ringan. Selain itu sarana air bersih di 25 desa rusak berat.

    Akibat kejadian tersebut, tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Namun terjadi pengungsian sekitar 5000 penduduk yang berpencar di rumah-rumah penduduk dan masjid.

    Untuk menanggulangi permasalahan kesehatan akibat kejadian tersebut, Dinkes Kab. Tapaktuan telah mendirikan Pos Kesehatan bekerja sama dengan Muspika di 3 kecamatan yang terkena bencana serta melakukan dropping obat-obatan. Di samping itu pemantauan di lokasi bencana tetap terus menerus dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan kesehatan pasca bencana.

    4. Banjir Bandang Padang Sidempuan, Sumatera Utara (2017)

    Banjir yang melanda Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 2017 terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, menyebabkan sungai-sungai meluap dan permukiman terendam. Akibatnya, beberapa warga meninggal dunia dan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

    Dilansir dari laman kemenkes, hujan deras yang terjadi di Wilayah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hampir setiap wilayah didaerah tersebut dilanda banjir bandang. Memang sebelum kejadian, wilayah tersebut sudah dilanda hujan deras. Hujan dengan intensitas lama telah membuat Sungai Batang Ayumi  meluap dan mengakibatkan banjir bandang.

    Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, dalam kejadian tersebut 5 orang meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Dan berikut dampak banjir bandang di Padang Sidempuan

             Kec Padang Sidempuan Batunadua 6 unit rumah hanyut, 12 unit rusak dan 7 unit mobil rusak,
             Kec Padang Sidempuan Utara : 3 unit rumah hanyut dan 3 unit rumah rusak ;
             Kec PSP Selatan : 8 kontrakan hanyut ;
             Kec Angkola Julu : 2 unit Rumah rusak ;
             Total Rumah Rusak = 17 unit, Hanyut = 17 unit dan Kendaraan 7 unit ;

    Penyebab terjadinya banjir bandang tersebut karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan mengakibatkan Sungai Batang Ayumi meluap dan menyapu rumah-rumah di pinggiran sungai. Banjir menghantam beberapa kecamatan di Kota Padang Sidempuan. Kecamatan yang terkena banjir bandang antara lain, Padang Sidempuan Utara,  Padang Sidempuan Selatan , Padang Sidempuan Batunadua   Padang Sidempuan Tenggara dan  Padang sidimpuan Angkola Julu.

    5. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2018)

    Sejumlah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, seperti Mandailing Natal, Lingga Bayu, dan Muara Batang Gadis, mengalami banjir bandang hebat pada 2018. Material berat seperti batu besar dan kayu gelondongan terbawa arus, menyebabkan kerusakan serius pada permukiman dan infrastruktur.

    Dilansir dari Antara, banjir bandang terjadi di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatra Utara, Sabtu (13/10). Banjir bandang yang terjadi pada Jumat (12/10) melanda sembilan kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan 10 orang lainnya dinyatakan hilang.

    6. Banjir Besar Provinsi Bengkulu (2019)

    Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dilanda banjir dan longsor pada 27 April 2019 akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh aktivitas manusia. Kerusakan hutan di hulu sungai, penyempitan daerah aliran sungai, serta pembangunan yang mengurangi daerah resapan air, termasuk proyek tambang dan perumahan, memperparah bencana hingga menimbulkan kerugian sekitar Rp144 miliar, puluhan korban jiwa, dan ribuan warga harus mengungsi.

    Dilansir dari BNPB, dampak bencana dari kaji cepat yang dilakukan BPBD Provinsi Bengkulu tercatat 10 orang meninggal dunia, 8 orang hilang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan, 12.000 orang mengungsi, dan 13.000 jiwa terdampak bencana. Kerusakan fisik meliputi 184 rumah rusak, 4 unit fasilitas pendidikan, 40 titik infrastruktur rusak (jalan, jembatan, oprit, gorong-gorong) yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dan 9 lokasi sarana prasarana perikanan dan kelautan yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Data dampak bencana ini dapat bertambah mengingt belum semua lokasi bencana dapat dijangkau.

    7. Banjir Bandang Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (2020)

    Pada 3 September 2020, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dilanda banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Air meluap sekitar pukul 03.00 WIB dan menggenangi Nagari Simpang Sugiran, namun penanganan cepat dari warga dan pihak terkait berhasil mencegah korban jiwa maupun luka.

    Dilansir dari laman BNPB, bansor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. Adapun lokasi bansor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).

    8. Banjir Bandang Sumatera Utara dan Sumatera Barat (2025)

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dipenghujung November 2025 menimbulkan kerusakan besar dengan ratusan desa terendam serta infrastruktur vital terputus, bahkan menelan lebih dari 600 korban jiwa.

    BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 terjadi 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi, sehingga ketiga gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. (Angel Rinella)

  • Kriteria Penetapan Bencana Nasional di Indonesia, Banjir Sumatra Masuk Kategori?

    Kriteria Penetapan Bencana Nasional di Indonesia, Banjir Sumatra Masuk Kategori?

    Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada penghujung 2025 ini mendapat keprihatinan mendalam secara nasional maupun internasional.

    Berdasarkan data Geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin (1/12) pagi, banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi tersebut telah menelan korban jiwa mencapai 442 orang dengan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang dan tercatat 1,1 juta orang di 47 kota/kabupaten terdampak bencana ini.

    Kerusakan infrastruktur vital hingga luasnya bencana tersebut membuat masyarakat dan warganet mendesak Pemerintah Pusat untuk dijadikan sebagai Bencana Nasional.

    Namun, penetapan status Bencana Nasional tidak semata-mata didasarkan pada jumlah korban atau luasnya wilayah terdampak, melainkan pada indikator-indikator ketat yang diatur oleh BNPB dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Berikut adalah penjelasan mengenai status keadaan darurat dan mekanisme penetapannya melansir Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dibuat oleh BNPB.

    Apa itu Status Keadaan Darurat Bencana?

    Status keadaan darurat adalah aturan dasar agar pemerintah dapat bergerak cepat menangani dampak bencana. Berdasarkan pedoman BNPB, Status Keadaan Darurat Bencana didefinisikan sebagai keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi BNPB yang dapat dimulai dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

    Penetapan tersebut menjadi dasar “kemudahan akses” dalam mengerahkan sumber daya manusia, logistik, hingga pengelolaan anggaran darurat (Belanja Tidak Terduga) untuk penanganan bencana secara maksimal.

    Status ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

    1. Siaga Darurat: Ketika potensi ancaman sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman.
    2. Tanggap Darurat: Keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat.
    3. Transisi Darurat ke Pemulihan: Ketika ancaman bencana cenderung menurun, namun gangguan kehidupan dan penghidupan masih berlangsung.

    Kapan Status Naik Menjadi Bencana Nasional?

    Perbedaan antara bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional terletak pada tingkat kemampuan pemerintahan lokal/pusat dalam menangani bencana, bukan hanya pada besarnya kerusakan fisik.

    BNPB membagi tingkatan keadaan darurat menjadi tiga tingkat: kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kenaikan status didasarkan pada indikator kelumpuhan atau ketidakmampuan pemerintahan daerah dalam tiga aspek: mobilisasi sumber daya, aktivasi sistem komando, dan pelaksanaan penanganan awal (SAR dan pemenuhan kebutuhan dasar).

    1. Status Darurat Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota masih mampu memobilisasi sumber daya, mengaktifkan sistem komando, dan menangani kebutuhan awal korban meskipun terbatas.
    2. Status Darurat Provinsi: Gubernur mengambil alih penanganan bencana jika pemerintah kabupaten/kota kolaps dalam menangani bencana tersebut. Hal ini harus didukung pernyataan resmi ketidakmampuan dari Bupati/Walikota.
    3. Status Darurat Nasional (status tertinggi): dilakukan jika Pemerintah Provinsi terdampak bencana tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya manusia di provinsinya, mengaktivasi sistem komando penanganan darurat, dan melaksanakan penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban.

    Dengan kata lain, selama Pemerintah Daerah (Gubernur dan/atau Walikota/Bupati) masih mampu menjalankan aktivitas pemerintahan dan menangani bencana di daerahnya, status Bencana Nasional belum bisa ditetapkan secara teknis, meskipun Pemerintah Pusat tetap turun langsung untuk membantu penanganan bencana.

    Prosedur Penetapan Bencana Nasional

    Saat pemerintah daerah sudah tidak mampu menangani bencana di daerahnya, prosedur penetapan status Bencana Nasional tidak bisa langsung diputuskan Pemerintah Pusat, melainkan bersifat berjenjang seperti berikut:

    1. Surat Pernyataan Gubernur: Gubernur wilayah terdampak harus mengeluarkan surat kepada Presiden yang menyatakan ketidakmampuan provinsinya dalam menangani kedaruratan secara maksimal.
    2. Pengkajian Cepat: Paling lambat 1×24 jam setelah surat dari Gubernur dikeluarkan. BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait melakukan pengkajian cepat situasi di lapangan.
    3. Rapat Koordinasi Nasional: Hasil kaji cepat dibahas dalam rapat tingkat nasional untuk membuat rekomendasi tindak lanjut bencana.
    4. Penetapan Presiden: Jika rekomendasi disetujui, Presiden akan menetapkan status darurat bencana nasional. Namun, jika dinilai belum perlu, Pemerintah Pusat akan memberikan pendampingan penuh tanpa mengambil alih status.

    Saat ini, meskipun desakan masyarakat menguat akibat besarnya skala kerusakan di Sumatera, Pemerintah Pusat melalui BNPB masih mengambil langkah penguatan personel dan logistik kepada Pemerintah Daerah, tanpa mengambil alih status menjadi Bencana Nasional, selama fungsi pemerintahan daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar dinilai belum lumpuh total.

    Sebelumnya, Pemerintah Daerah Aceh dan Sumatra Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana daerah sejak Kamis (27/11), sedangkan Sumatra Barat sejak Selasa (25/11). Penetapan tersebut akan berlaku selama 14 hari ke depan di ketiga provinsi tersebut. (Stefanus Bintang Agni) 

  • Daftar 5 Bansos yang Cair Desember 2025: BLT Rp900.000 hingga Beras-Minyak 2 Liter

    Daftar 5 Bansos yang Cair Desember 2025: BLT Rp900.000 hingga Beras-Minyak 2 Liter

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang dijadwalkan cair pada Desember 2025.

    Bansos di bawah ini disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi ekonomi.

    Bansos yang cair pada Desember 2025 meliputi PKH, BPNT, Beras-Minyak 2 liter, hingga yang terbaru ada BLT Kesra Rp900.000.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti. Bansos juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, serta memperluas peluang kerja masyarakat.

    Anda dapat melakukan pengecekan pencairan hingga daftar penerimanya di aplikasi https://cekbansos.kemensos.go.id 2025.

    Berikut ini daftar bansos yang dijadwalkan cair pada Desember 2025.

    Daftar Bansos Cair Desember 2025

    1. PKH

    Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

    Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

    – Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
    – Siswa SD: Rp900.000
    – Siswa SMP: Rp1.500.000
    – Siswa SMA: Rp2.000.000
    – Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

    2. Program Sembako (BPNT)

    Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

    3. BLT Kesra

    BLT Kesra diberikan untuk 3 bulan ke depan yakni pada Oktober-Desember 2025. Di mana pencairan dijadwalkan mulai Senin 20 Oktober 2025.

    Pemerintah akan langsung menyalurkan BLT Kesra kepada penerima melalui bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Besaran BLT Kesra per bulan sejumlah Rp300.000, di mana akan diberikan langsung selama tiga bulan. Sehingga penerima BLT Kesra 2025 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000.

    4. Bansos Beras & Minyak Goreng 2 liter

    Pemerintah juga menjadwalkan pencairan bansos beras dan minyak goreng 2 liter. Bantuan ini diberikan sejak September lalu, dan diperpanjang hingga Desember 2025.

    5. Program Indonesia Pintar

    Bantuan lain yang diberikan pemerintah yakni bantuan biaya Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

    Adapun besaran bantuan PIP dibedakan menjadi:

    SD

    Bantuan per Tahun: Rp450.000
    Pencairan Siswa Baru & Kelas Akhir: Rp225.000

    SMP

    Bantuan per Tahun: Rp750.000
    Pencairan Siswa Baru & Kelas Akhir: Rp 375.000

    SMA/SMK

    Bantuan per Tahun: Rp1.800.000
    Pencairan Siswa Baru & Kelas Akhir: Rp500.000–Rp900.000

    Cara Cek Status Pencairan Bansos Desember 2025

  • Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau

    Terisolir Usai Bencana: Ini Daerah di Sumatra yang Belum Bisa Dijangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Sumtara Barat dan Aceh terisolir karena sulitnya akses untuk menjangkau para korban banjir.

    Pemerintah Aceh mencatat masih ada 3 wilayah yang hingga saat ini masih terisolir usai dilanda banjir. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang masih melanda sejumlah wilayah Aceh, baik evakuasi warga terisolir, pembukaan konektivitas, hingga tambahan logistik.

    “Kami berharap bantuan cepat dari pemerintah pusat, untuk menghindari memburuknya kondisi warga terdampak, terutama di daerah yang hingga kini masih sulit dijangkau,” kata ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Nasir menegaskan  ada tiga fokus penanganan yang sangat membutuhkan intervensi pusat untuk bencana Aceh.

    Pertama, evakuasi warga yang masih terisolasi di beberapa titik, terutama di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

    Kedua, lanjut dia, penambahan logistik darurat, terutama beras dan kebutuhan pokok lainnya yang bisa segera didistribusikan, karena beberapa wilayah telah melaporkan stok menipis, sementara akses darat masih terputus.

    Ketiga, pemerintah pusat diharapkan segera membantu pembukaan konektivitas, mengingat sejumlah jembatan dilaporkan putus total akibat banjir dan longsor.

    “Pemerintah Aceh meminta Kementerian PU membangun infrastruktur darurat untuk memastikan jalur mobilisasi bantuan dapat dibuka kembali,” katanya.

    Dalam kesempatan itu Nasir juga menyoroti kebutuhan transportasi udara berskala besar untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi, terutama di dataran tinggi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    “Kami butuh Hercules untuk mendistribusikan sedikitnya 500 ton logistik ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Stok kebutuhan masyarakat di sana hanya cukup untuk dua hari lagi,” ucap M Nasir.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan terdapat lima lokasi yang jaringan jalannya masih terputus di Sumatra Barat. BNPB dan BPBD mengidentifikasi jalan terputus berada di Kecamatan Malalak, Matur, Palupuh, Palembayan dan Koto Alam. Semua akses ini merupakan jalan provinsi.

    Adapun sebanyak 10 alat berat diturunkan di sejumlah wilayah terdampak guna memastikan akses. Pihaknya masih mengupayakan tambahan 10 unit untuk mempercepat perbaikan darurat yang dikerahkan untuk Kecamatan Palembayan, Palupuh, Tanjung Raya, dan Malalak.

    Selain itu, katanya, BNPB juga mengupayakan untuk memulihkan jaringan komunikasi. Berbagai pihak telah membantu untuk penanganan komunikasi, seperti bantuan Presiden, Komdigi maupun provider telekomunikasi.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, untuk mempercepat pendistribusian logistik ke wilayah terdampak bencana melalui pengaktifan 13 pos lapangan.

    “Dengan adanya pos lapangan ini, bantuan dapat lebih cepat terdistribusi ke wilayah terdampak atau yang masih terisolir,” katanya.

    Pemerintah Kebut Bantuan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah yang mengalami bencana, terlepas dari mampu atau tidaknya pemerintah daerah terkait menangani bencana di daerahnya.

    Hal tersebut disampaikan Mendagri terkait sejumlah kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana bencana berskala besar yang terjadi di wilayahnya.

    “Pemerintah pusat, mau dia (pemda) masih mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah, enggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” kata Mendagri dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Menurutnya adalah hal yang wajar pemda yang tidak bisa menangani bencana meminta bantuan kepada pemerintahan yang lebih tinggi.

    Tito menambahkan pemerintah pusat juga telah melakukan penilaian terhadap masing-masing pemda terkait kemampuan penanganan bencana.

    “Kami menilai sendiri juga, mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kami anggap mampu pun kami bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu dan memang kami melihat wajar dia mengatakan enggak mampu, karena di daerah yang tersulit,” ujarnya lagi.

    Mendagri mengungkapkan ada daerah yang benar-benar terisolir karena bencana longsor dan banjir, sehingga satu-satunya jalan adalah meminta bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat.

    Dia kemudian mencontohkan Kota Takengon, yang aksesnya terputus sehingga satu-satunya cara untuk mengangkut bantuan, seperti pangan, hanya bisa menggunakan pesawat.

    Pemerintah daerah lain yang juga menyatakan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

    Tito mengaku paham dengan situasi yang dihadapi para kepala daerah yang wilayahnya tengah menghadapi bencana. Para kepala daerah tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan peralatan berat dan akses.

    “Dia (pemda) dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya? Terus bagaimana dia mau mobilisasi alat berat? Tidak mungkin, tidak mampu dia, dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat,” kata Mendagri pula.

  • Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal dan Tahun Baru 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    “Inti dari rapat ini ada dua, antisipasi bencana dan persiapan Nataru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Tito menegaskan bahwa dalam tiga pekan terakhir telah terjadi dua bencana hidrometeorologi besar, yakni longsor dan banjir bandang di Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itu, mitigasi dari pemda penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

    Tito juga mengingatkan pemda untuk memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

    Selain itu, Nataru berpotensi memicu kenaikan harga pangan karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. 

    “Oleh karena itu, stok pangan dan kesiapan distribusi perlu diperhatikan,” kata Tito.

    Selain kesiapan pangan, Tito meminta pemda dan aparat keamanan memantau titik-titik keramaian pada puncak malam pergantian tahun. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan berlebih yang bisa memicu insiden fatal, seperti Tragedi Halloween Itaewon, Korea Selatan, pada 29 Oktober 2022 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

    “Dimensi keamanan juga penting, baik lalu lintas maupun lokasi wisata dengan potensi bahaya seperti ombak besar. Pada malam tahun baru, titik keramaian seperti di Ancol harus dijaga agar tidak terjadi situasi seperti tragedi Itaewon,” tegas Tito.

    Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dua bulan ke depan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) , sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Ia juga menyebut adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua.

    Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    “BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem pada puncak musim hujan dan libur Nataru. Namun, teknologi modifikasi cuaca saat ini masih belum mampu mencegah pembentukan bibit siklon atau mengurangi intensitas siklon,” jelas Fathani.

    Dia menambahkan, periode November 2025–April 2026 merupakan fase pertumbuhan bibit atau siklon tropis di selatan Indonesia yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang.

  • Cara Daftar Bansos Desember 2025: BSU hingga BLT Kesra Rp900 Ribu

    Cara Daftar Bansos Desember 2025: BSU hingga BLT Kesra Rp900 Ribu

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak cara daftar bansos bulan Desember 2025 di bawah ini buat Anda yang belum kebagian.

    Sebagaimana diketahui, ada beberapa jenis bansos alias bantuan sosial yang diprediksi akan disalurkan pada bulan ini.

    Beberapa di antaranya adalah PKH, BNPT, dan BLT Kesra (Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat / bantuan langsung tunai sementara).

    Sementara untuk BSU, pemerintah menegaskan bahwa belum akan dicairkan lagi namun Anda bisa mendaftar dengan cara berikut ini.

    Syarat Wajib untuk Menerima Bansos PKH 2025

    Tidak cukup hanya tergolong miskin atau rentan miskin, calon penerima PKH 2025 juga harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan teknis sebagai berikut:

    Terdaftar dalam DTKS atau sistem terbaru DTSEN yang menjadi basis data Kemensos untuk verifikasi penerima manfaat.
    Memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah padan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
    Masuk dalam klasifikasi keluarga miskin atau rentan miskin, yang diverifikasi langsung oleh petugas lapangan atau pendamping PKH.
    Memenuhi kriteria kategori bantuan, misalnya sedang hamil, memiliki anak usia sekolah, atau lanjut usia.
    Pastikan data keluarga sudah masuk dan diperbarui secara rutin di DTKS melalui Dinas Sosial setempat agar tidak kehilangan hak sebagai penerima.

    Cara daftar bansos BLT Kesra, PKH, dan BPNT

    Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan namun merasa memenuhi kriteria, berikut cara mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial:

    1. Melalui aplikasi “Cek Bansos”

    Unduh aplikasi dan buat akun dengan memasukkan data NIK, nomor KK, alamat, email, dan nomor HP aktif.
    Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP.
    Setelah verifikasi email, login ke aplikasi dan pilih menu “Daftar Usulan”.
    Isi data pribadi dan keluarga, kemudian pilih jenis bantuan yang diinginkan dan kirimkan usulan.

    2. Melalui kantor kelurahan atau desa

    Datangi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli.
    Pengajuan akan dibahas dalam musyawarah desa untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan.
    Hasil musyawarah kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial untuk proses verifikasi dan validasi.

    Cara cek penerima bansos Oktober 2025:

    Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos
    Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
    Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto
    Pilih menu “Cek Bansos”
    Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
    Klik “Cari Data”
    Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos
    Melalui Situs Resmi Kemensos
    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
    Masukkan kode captcha sesuai instruksi
    Klik “Cari Data”
    Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan.

    Cara daftar BSU Rp600.000 di halaman berikutnya…

  • Besok, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Reuni 212 di Monas

    Besok, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Reuni 212 di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait dengan agenda reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (1/12/2025).

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan rekayasa lalu lintas ini dilakukan di Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Timur hingga Jalan Merdeka Selatan.

    “Besok direncanakan ada Agenda Kegiatan Reuni 212 di Monas. Untuk itu kami telah menyiapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas,” ujar Komarudin di Polda Metro Jaya, Senin (1/12/2025).

    Dia menambahkan, rekayasa lalu lintas ini diterapkan secara situasional. Artinya, penerapan bakal dilakukan dengan bergantung pada eskalasi di lapangan.

    Sebaliknya, jika eskalasi di lapangan masih memungkinkan dilintasi secara normal maka kepolisian tidak akan menerapkan rekayasa lalu lintas.

    “Namun, sekiranya memang nanti hasil pantauan di lapangan masih memungkinkan untuk dilintasi, ini tetap akan kita buka untuk aktivitas masyarakat,” imbuhnya.

    Sementara itu, Komarudin mengimbau kepada masyarakat agar bisa menghindari jalan di sekitar Monas untuk mengurai kepadatan.

    “Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat Jakarta ataupun beraktivitas di Jakarta bisa menghindari ruas jalan tersebut,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro, Kombes Budi Hermanto mengatakan bahwa reuni 212 akan menggelar doa bersama dan salat istigasah. 

    Salah satunya agendanya mendoakan untuk warga yang tertimpa musibah di Sumatra. Budi menambahkan acara reuni 212 itu bakal dimulai pada 17.00 WIB hingga malam hari.

    “Ini sifatnya doa bersama karena pelaksanaan di hari kerja ini dilaksanakan mulai dari pukul 17.00 sampai dengan malam hari, karena pelaksanaan ada doa dan istigasah,” tutur Budi.

  • Prabowo di Padang Pariaman: Pemerintah Tak Akan Biarkan Rakyat Pikul Beban Sendiri

    Prabowo di Padang Pariaman: Pemerintah Tak Akan Biarkan Rakyat Pikul Beban Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan peninjauan ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Sumatra Barat.

    Saat menyapa warga di Padang Pariaman, Senin (1/12/2025), dia menyampaikan belasungkawa sekaligus komitmen kuat pemerintah untuk mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan tuntas.

    “Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan saya berdoa bapak-bapak ibu-ibu tegar percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” ujar Prabowo

    Prabowo menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk rakyat, terutama pada masa-masa sulit seperti saat ini.

    Dia menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintah diarahkan untuk memastikan kekayaan negara dikelola demi kepentingan masyarakat luas.

    “Pemerintah RI adalah milik rakyat kita kerja untuk rakyat kita berbakti untuk rakyat kita akan mengelola kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat,” ujarnya.

    Di hadapan warga, Prabowo juga mengajak masyarakat untuk tetap kuat dan saling mendukung dalam menghadapi situasi pascabencana. Solidaritas, menurutnya, menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan warga.

    “Untuk itu, marilah kita saling membantu sama-sama menghadapi masa susah,” katanya.

    Pemerintah memastikan bantuan, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan layanan dasar terus dipercepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

    Menutup kunjungannya, Presiden kembali menegaskan fokus pemerintah dalam memperkuat tata kelola negara dan memastikan anggaran benar-benar kembali kepada rakyat.

    Dia menyinggung keseriusannya membersihkan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

    “Baik saya akhiri saya pamit, yang penting saya harus mengelola di pusat supaya kekayaan negara bener-bener untuk rakyat, supaya tidak ada kebocoran tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling semua itu?” kata Prabowo disambut riuh warga.

     

  • Prabowo Tinjau Dampak Bencana di Padang Pariaman, Pastikan Distribusi Bantuan

    Prabowo Tinjau Dampak Bencana di Padang Pariaman, Pastikan Distribusi Bantuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana di Padang Pariaman, Sumatra Barat, pada Senin (1/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu memeriksa perkembangan penanganan darurat serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Dia pun menyampaikan laporan terbaru mengenai kondisi cuaca dan distribusi bantuan yang menunjukkan adanya perkembangan positif.

    “Alhamdulillah cuaca membaik alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai,” ucapnya dalam forum itu.

    Menurut Prabowo, pemulihan sejumlah layanan vital sudah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama di Sumatra Utara.

    “Saya dapat laporan listrik di Sumut sudah hampir 100%,” katanya.

    Dia  menambahkan bahwa pasokan air bersih serta berbagai infrastruktur kritis sedang dalam proses perbaikan.

    “Air sedang dibenahi jembatan jembatan sedang kita bentuk semua inshaallah kita akan perbaiki semuanya rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” tegasnya.

    Kendati demikian, Prabowo mengakui beberapa wilayah masih menghadapi kendala akses, terutama di daerah yang terpencil dan mengalami kerusakan parah.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa kondisi serupa juga terjadi di Aceh, di mana bantuan udara menjadi jalur utama untuk menjangkau masyarakat terdampak.

    Oleh sebab itu, Pemerintah memastikan seluruh jalur darat, udara, hingga layanan dasar akan dipulihkan secara bertahap, dengan prioritas pada kebutuhan mendesak masyarakat.

    “Di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter pesawat. Di Aceh pun demikian ini musibah,” tandas Prabowo.

     

  • Prabowo Soroti Dapur MBG di Kuta Cane: Koperasi Juga Akan Hadir di Sini

    Prabowo Soroti Dapur MBG di Kuta Cane: Koperasi Juga Akan Hadir di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kutacane dan menyampaikan bahwa pembentukan koperasi desa akan terus diperluas.

    “Alhamdulillah saya senang saya lihat sudah ada dapur MBG di Kutacane ini dan sebentar lagi akan ada koperasi koperasi sudah mulai ya jadi nanti setiap desa barang-barang yang disubsidi oleh negara itu langsung ke rakyat nggak lewat perantara-perantara,” ucapnya. 

    Selain itu, dia memastikan pemerintah akan memperbanyak perbaikan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.

    “Kemudian kita akan perbanyak perbaikan sekolah saya kira Kutacane sudah terima layar layar sudah? baik,” ujar Prabowo.

    Kunjungan tersebut berlangsung hangat. Prabowo menyampaikan penghargaan atas ketegaran warga meski tengah menghadapi musibah banjir dan tanah longsor yang menimpa Pulau Sumatra.

    “Terimakasih walaupun saudara-saudara mengalami musibah masih semangat masih cerah, masih menerima saya dengan senyum terima kasih luar biasa,” tandas Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan, termasuk perbaikan sarana kritis yang rusak. Dia juga menyatakan duka sekaligus syukur melihat kondisi cuaca yang mulai membaik.

    “Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban dan inshaAllah kita bersyukur juga cuaca membaik keadaan berlalu kita berdoa,” ujarnya.

    Dalam kunjungan ini, Prabowo turut didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Sosial Syaiful Yusul, atau yang dikenal sebagai Gus Ipul. Dia menyampaikan apresiasi atas kerja cepat berbagai unsur.

    Salah satu fokus pemerintah adalah memulihkan konektivitas dengan memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak.

    “Kami segera akan membuka jembatan jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki,” tegas Prabowo.

    Dia menyebutkan bahwa anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur desa dan kabupaten sebenarnya telah dialokasikan sebelumnya.

    “Sebelum-sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa dan di kabupaten-kabupaten jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah,” ujarnya.