Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • DPR Usul Korlantas Polri jadi Balantas yang Dipimpin Jenderal Bintang 3

    DPR Usul Korlantas Polri jadi Balantas yang Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mengusulkan agar korps lalu lintas (Korlantas) Polri agar bisa diubah menjadi badan lalu lintas alias Balantas.

    Hal tersebut disampaikan DPR dalam kesimpulan usai melakukan rapat bersama Korlantas Polri dan Ditlantas jajaran di kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2025).

    “Mengingat tantangan dan beban kerja yang semakin Kompleks Komisi 3 DPR RI merekomendasikan Korlantas Polri menjadi Badan Lalu Lintas Polri, Balantas Polri,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan.

    Dia menambahkan badan teranyar itu bakal dipimpin oleh anggota kepolisian dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) alias bintang tiga.

    “Berpangkat bintang 3 sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang transformasi organisasi Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Imbuhnya.

    Selain itu, DPR juga telah menyimpulkan agar Kakorlantas bisa meningkatkan pengamanan dan pelayanan lalu lintas dalam menghadapi liburan Nataru 2025-2026.

    Peningkatan itu dilakukan dengan menjaga keamanan dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan preventif, sehingga keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan.

    Adapun, DPR juga mendukung Korlantas Polri untuk melakukan optimalisasi kerja di bidang penegakan hukum melalui tilang elektronik alias ETLE dan pelayanan bidang regident publik melalui sejumlah aplikasi.

    “Mendukung kinerja Korlantas Polri dalam melakukan optimalisasi revitalisasi kerja ETLE di bidang penegakan hukum lalu lintas pelayanan publik dan di bidang regident melalui perangkat SIGNAL dan SINAR serta Indonesia Safety Driving Center [ISDC] untuk mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang transparan dan akuntabel,” pungkas Hinca.

  • Bencana Alam di Sumbar Meluas jadi 14 Daerah, Agam dan Padang Terparah

    Bencana Alam di Sumbar Meluas jadi 14 Daerah, Agam dan Padang Terparah

    Bisnis.com, PADANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat bencana alam yang terjadi pada Kamis (27/11/2025) meluas dari 13 kabupaten dan kota kini bertambah menjadi 14 kabupaten yang menyebabkan 13 orang warga meninggal dunia.

    Kalaksa BPBD Sumbar Era Sukma menyatakan daerah yang terbaru dilaporkan terjadi bencana alam adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

    Melihat pada data sebelumnya, 13 kabupaten dan kota yang dilanda bencana alam, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kayu tumbang, yang berada di Kota Padang, Solok, Padang Panjang, Pariaman, Bukittinggi, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Pasaman Barat.

    “Untuk data hingga pukul 18.00 Wib tadi jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 13 orang, yang tersebar di sejumlah daerah, di Kota Padang, Agam, dan Padang Panjang,” katanya, Kamis (27/11/2025).

    Dia menyebutkan dari kondisi ini, daerah terparah yang terdampak bencana alam ada di Kota Padang dan Kabupaten Agam, untuk kondisi banjir yang terjadi dominan banjir bandang. Hal ini dapat dilihat dari material yang terbawa arus sungai yakni berupa kayu-kayu berukuran besar.

    “Terkait data-data ini, akan terus kami update, dan sampai sekarang personel BPBD bersama sejumlah seperti SAR, TNI, Polri, masih terus melakukan penanganan bencana alam yang tersebar di 14 kabupaten dan kota itu,” tegasnya.

     

    Gubernur ke Lokasi Banjir Bandang Agam

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau langsung kawasan terdampak banjir bandang (galodo) di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kabupaten Agam.

    Musibah tersebut mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia dan satu orang lainnya masih dalam pencarian. Selain itu, juga ada puluhan rumah mengalami kerusakan yang cukup parah.

    Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk memprioritaskan penyelamatan korban serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

    Setelahnya, baru akan dilakukan penanganan lanjutan sesuai kebutuhan lapangan.

    “BPBD dan relawan kita minta fokus dulu pada penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar. Itu dulu prioritas kita. Setelah itu baru yang lain, kasihan masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, Mahyeldi juga meminta perangkat daerah terkait untuk segera menghadirkan penanganan darurat bagi korban terdampak.

    Di antaranya, penyediaan layanan kesehatan, pendistribusian bantuan logistik, serta pendirian posko pengungsian.

    “Pendirian dapur umum, juga harus segera. Saya minta malam ini, itu sudah ada,”tegas Mahyeldi.

    Bupati Agam Benni Warlis menjelaskan bencana longsor di lokasi ini bukanlah kejadian pertama, tapi sudah berulang, akibat tingginya intensitas hujan.

    Penanganan darurat telah dilakukan sejak awal kejadian, termasuk pendistribusian selimut dan sembako.

    “Sebelumnya masih bisa kami tangani, namun hujan lebat memicu longsor yang lebih besar. Longsoran kedua inilah yang menimbulkan 2 korban jiwa dan 1 orang masih dalam pencarian,” ujar Benni.

    Dia berharap dukungan tambahan dari Pemprov Sumbar, terutama untuk percepatan pembukaan akses jalan dan penanganan warga yang masih terdampak.

    1764253418_c78320d4-6b02-4e22-81ac-4917b2042c13.Dampak banjir bandang di perumahan Lumin Park, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatra Barat, Kamis (27/11/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

  • Prabowo-Ratu Maxima Tukar Oleh-Oleh: Batik Pekalongan hingga Jersey untuk Bobby

    Prabowo-Ratu Maxima Tukar Oleh-Oleh: Batik Pekalongan hingga Jersey untuk Bobby

    Bisnis.com, JAKARTA – Suasana akrab tampak mewarnai pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ratu Maxima di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/11/2025), ketika keduanya saling bertukar cendera mata usai agenda bilateral.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo menyerahkan tiga cendera mata yaitu vas bunga dari wilayah Pesisir Utara Jawa, kain sutra Batik “Boketan” khas Pekalongan dengan nuansa ungu bermotif bunga, serta miniatur rumah adat.

    “Suvenir… Ini vas. Ini dari pesisir utara Jawa,” ujar Prabowo sembari memperlihatkan salah satu hadiah tersebut.

    Ratu Maxima tampak begitu terkesan, terutama saat melihat kain sutra bernuansa ungu yang dipuji olehnya karena keindahannya.

    “Kain sutra, itu indah sekali. Banyak cendera mata,” ucap Ratu Maxima. 

    “Tidak setiap hari Anda datang,” jawab Prabowo.

    Prabowo juga mempersembahkan miniatur rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, simbol kekayaan tradisi masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan.

    “Ini dari Sulawesi,” kata Prabowo ketika menunjukkan miniatur tersebut.

    Sebagai bentuk balasan, Ratu Maxima memberi Prabowo buku Between The Sea & The Sky karya fotografer internasional Jimmy Nelson, yang dikenal melalui karya terkenalnya Before They Pass Away. Hadiah itu diberikan sebagai wujud apresiasi dan persahabatan.

    Tak berhenti di situ, Ratu Maxima juga membawa hadiah khusus untuk Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Prabowo, yaitu sebuah boneka berjersey oranye, warna identitas Belanda yang terinspirasi dari Wangsa Oranje-Nassau.

    “Ini untuk Bobby, yang oranye itu, benar, jersey,” ujar Ratu Maxima.

    “Dia yang paling setia. Terima kasih,” balas Prabowo.

  • 1.030 Personel Polri Diterjunkan Tangani Bencana Banjir di Sumut

    1.030 Personel Polri Diterjunkan Tangani Bencana Banjir di Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri telah menerjunkan 1.030 personel untuk menangani bencana alam yang melanda wilayah Sumatra Utara (Sumut) sejak 24 hingga 27 November 2025.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko ribuan anggota itu terdiri dari 545 personel Satwil, 121 personel Ditsamapta, 345 personel Satbrimob, 8 personel Bid TIK dan 11 personel Biddokkes. 

    “Polri mengerahkan 1.030 personel dalam operasi kemanusiaan untuk menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Ribuan personel bakal melakukan operasi pembersihan akses jalan, evakuasi korban, operasi pencarian, pelayanan kesehatan, pemasangan jaringan komunikasi darurat Starlink, hingga pengaturan lalu lintas.

    Trunoyudo menambahkan sejauh ini total ada 221 kejadian bencana yang terdiri 119 longsor, 90 banjir, 10 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung. Peristiwa tersebut tersebar di 12 kabupaten atau kota.

    Akibatnya, total sudah ada 212 orang yang menjadi korban dari peristiwa bencana ini. Dari ratusan korban ini tercatat ada 43 orang dinyatakan meninggal dunia.

    “Dampak bencana mengakibatkan 212 korban jiwa, dengan rincian 43 meninggal dunia, 81 luka-luka, dan 88 masih dalam proses pencarian, serta 1.168 warga mengungsi,” Imbuhnya.

    Adapun, Trunoyudo menekankan bahwa penanganan bencana ini harus dilakukan bersama. Khusus Polri, dia memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mempercepat pemulihan masyarakat.

    “Kami mengajak pemerintah daerah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Operasi kemanusiaan ini membutuhkan kolaborasi penuh,” pungkasnya.

  • Jaksa Agung Resmi Lantik Kepala BPA hingga Dirdik Jampidsus Baru

    Jaksa Agung Resmi Lantik Kepala BPA hingga Dirdik Jampidsus Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi melantik sembilan pejabat di lingkungan Kejaksaan RI.

    Proses pelantikan dan pengambilan sumpah sembilan pejabat baru Kejaksaan RI ini dilantik di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada hari ini, Kamis (27/11/2025).

    Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa jabatan yang baru ini kepercayaan dan amanah dari negara dan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan sungguh-sungguh. 

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam penguatan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang agar berjalan secara profesional.

    “Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Setiap penugasan harus dijalankan dengan integritas dan moral, agar marwah institusi senantiasa terjaga,” tutur Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Daftar Nama sembilan pejabat Kejagung yang dilantik hari ini:

    1.Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset.

    2. Hendrizal Husin sebagai Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

    3. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    4. Nurcahyo Jungkung Madyo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

    5. Jefferdian sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

    6. Irene Putrie sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

    7. Syarief Sulaeman Nahdi sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

    8. Hari Wibowo sebagai Direktur A pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

    9. I Putu Gede Astawa sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

  • Polri Bakal Kuker ke Inggris untuk Belajar Pengendalian Demo

    Polri Bakal Kuker ke Inggris untuk Belajar Pengendalian Demo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan Polri bakal melakukan kunjungan ke Inggris untuk belajar penanganan unjuk rasa alias demo.

    Dedi mengatakan kunjungan ke Inggris itu bakal dilakukan pada Januari yang akan datang. Menurutnya, Inggris memiliki cara yang optimal untuk pengendalian aksi demonstrasi.

    “Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan, model pengendalian massa aparat keamanan Inggris memiliki lima tahap. Perinciannya, mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. 

    Menurut jenderal polisi bintang tiga ini, studi komparatif Polri dengan aparat keamanan di Inggris bisa meningkatkan kualitas pelayanan Polri dalam menangani unjuk rasa.

    “Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” tambahnya.

    Adapun, model pengendalian unjuk rasa di Inggris itu salah satunya dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional.

    Dalam hal ini, Dedi mengemukakan bahwa pengendalian demo harus sejalan dengan amanat UU No.9/1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

    “Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” pungkas Dedi.

  • Realisasi Belanja Daerah di Bawah 70%, Wamendagri Minta Percepat

    Realisasi Belanja Daerah di Bawah 70%, Wamendagri Minta Percepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan perkembangan terkait realisasi belanja daerah dan simpanan pemerintah daerah di perbankan jelang akhir tahun anggaran.

    Menjawab pertanyaan mengenai laporan terkait Transfer ke Daerah (TKD), Bima menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikannya apabila diminta oleh Presiden.

    Hal itu ia sampaikan sebelum menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    “Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujarnya.

    Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal.

    “Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gap-nya masih agak tinggi ya, masih sekitar belum sampai 70% gitu,” kata Bima.

    Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah berada di wilayah Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja daerah.

    “Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja. Kami akan laporkan dan kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” lanjutnya.

    Termasuk, kata Bima, terkait simpanan pemerintah daerah di bank, Bima menyebut hal itu sudah jelas posisinya.

    “Saya kira itu sudah clear ya. Jadi simpanan yang ada di bank itu cash management, ada yang karena SiLPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek. Ada yang telat untuk dilakukan, itu semua sudah ada di kami. Sekarang kita fokus untuk memaksimalkan belanja daerah di akhir tahun,” katanya. 

    Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memastikan percepatan belanja publik dapat berjalan maksimal, terutama dalam mendukung kinerja ekonomi menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

    Saat ditanya mengenai perkiraan jumlah simpanan, termasuk angka sekitar Rp200 triliun, Bima mengatakan beberapa data sudah mengalami perbaikan.

    “Ada beberapa dikoreksi karena kan ada beberapa salah input, sudah disampaikan Pak Menteri juga,” tandas Bima.

  • Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat terus melakukan langkah cepat merespons bencana yang dipicu cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan hal itu sebelum menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).

    Bima menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah, terutama dari wilayah-wilayah yang aksesnya belum pulih.

    “Kami melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Ada Walikota Langsa yang tidak bisa mengakses daerahnya, ya karena baru kembali dari Jakarta, dan saluran komunikasi masih terputus di sana,” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Bima telah mengirimkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal, untuk melakukan pemantauan langsung di daerah terdampak.

    Menurut Bima, pemulihan akses menjadi prioritas utama pemerintah mengingat banyak jalur komunikasi dan listrik yang terputus.

    “Kami mengirim Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal, untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya. Karena PLN juga terputus, saya berkomunikasi, berkoordinasi dengan Wamenkomdigi, Pak Angga, yang segera dengan cepat, ya, berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan tambahan akses transportasi untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

    “Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ucapnya. 

    Terkait arahan langsung dari Presiden Prabowo, Bima menyebut bahwa laporan resmi baru akan disampaikan setelah rapat.

    Sementara, untuk data korban, Bima menyebutkan bahwa informasi sementara masih terbatas akibat terputusnya jaringan telekomunikasi.

    “Kemarin itu, ya, ada beberapa tercatat sembilan ya yang terdata. Ya, tapi ya kita belum bisa memastikan, ya. Karena jalur komunikasi kan terputus,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah rapat terbatas hari ini akan membahas secara khusus penanganan bencana tersebut, Bima menyebut pembahasannya kemungkinan tidak hanya soal bencana.

    “Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” tandas Bima.

  • Katib Syuriyah PBNU: Gus Yahya Harus Mundur dalam 3 Hari Setelah Surat Diteken

    Katib Syuriyah PBNU: Gus Yahya Harus Mundur dalam 3 Hari Setelah Surat Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA – Katib Syuriyah Sarmidi Husna membenarkan surat yang memberhentikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Bahkan, dia mengakui adanya sabotase sebelum surat pemberhentian Gus Yahya diteken petinggi PBNU. 

    Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Hotel Sultan, Kamis (27/11/2025). Menurutnya, permasalahan mengenai tidak adanya stempel karena terdapat sejumlah masalah.

    “Bahwa Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam, KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah, KH. Tajul Mafakhir adalah benar,” kata Sarmidi.

    Dia menegaskan Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Hasil Rapat Harian Syuriyah pada Kamis 20 November 2025. Surat ini menyatakan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari Jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Rapat Harian Syuriyah.

    Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Jabatan Ketua Umum PBNU.

    Sarmidi menyampaikan, Gus Yahya tidak bisa menggunakan berbagai fasilitas PBNU. Saat ini, jabatan ketua umum diisi oleh Rais Aam selaku pimpinan tertinggi PBNU sampai nantinya ditetapkan Pj. Ketua Umum.

    “Jika terdapat keberatan atas keputusan ini, maka dapat menggunakan hak mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim NU sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal,” ujar Sarmidi.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nur Hidayat mengungkapkan adanya sabotase saat ingin membubuhi stempel surat pemberhentian mantan Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

    Hidayat menduga ada seseorang yang menonaktifkan akun staf yang khusus memberikan stempel. Dugaan ini merujuk ke Tim Project Management Officer (PMO).

    Pasalnya, Gus Yahya menyatakan surat pemberhentian dirinya tidak sah karena tidak ada stempel digital yang dimaksud. Berdasarkan Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Administrasi harus ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

    Dia menyampaikan bahwa surat yang sah seharusnya terdapat tanda stempel digital dengan QR Code Stempel Peruri di sebelah kiri bawah serta disertai footer resmi berisi keterangan “Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi https:/verifikasi-surat.nu.id dan masukan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner”.

  • Prabowo dan Ratu Maxima Bertemu di Istana, Bahas Kesehatan Keuangan RI

    Prabowo dan Ratu Maxima Bertemu di Istana, Bahas Kesehatan Keuangan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima dari Belanda yang berperan sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health pada Kamis (27/11/2025).

    Dalam pengantar pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan tinggi atas kontribusi Ratu Maxima dalam memajukan konsep kesehatan keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    “Yang Mulia Ratu Maxima, sekali lagi saya ingin menyambut Anda di Indonesia dan menyampaikan penghargaan yang mendalam atas kunjungan Anda disini dalam peran Anda sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo di Istana Kamis (27/11/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa Indonesia memerlukan strategi nasional yang terstruktur dan kuat, termasuk pembentukan dewan lintas sektor yang akan memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden dan mempercepat implementasi kebijakan.

    “Saya pikir ini adalah sesuatu yang nyata dan kita bisa bergerak sangat cepat,” tegas Kepala Negara.

    Menanggapi komitmen tersebut, Ratu Maxima menyampaikan apresiasi atas pencapaian Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan, sembari menekankan pentingnya tujuan akhir dari inklusi finansial.

    Ratu Maxima juga mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar, namun masih perlu memperkuat implementasi agar manfaat inklusi benar-benar dirasakan masyarakat kecil, pekerja informal, dan pelaku UMKM.

    “Saya pikir sekarang saatnya melihat alasan di balik inklusi keuangan. Kita ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik hari ini dan esok, serta tidak terjerumus dalam masalah. Jadi, saya pikir Itulah inti dari kesehatan finansial,” ujar Ratu Maxima.