Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Fakta-fakta Fenomena Siklon Tropis Senyar, Penyebab Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar

    Fakta-fakta Fenomena Siklon Tropis Senyar, Penyebab Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bagian barat, mulai dari Aceh hingga Sumatera Utara, mengalami banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem yang dipicu oleh Siklon Tropis “SENYAR” atau disebut anomali.

    Siklon Tropis “SENYAR”, yang sebelumnya dikenal sebagai Bibit Siklon 95B, terbentuk di Selat Malaka pada 21 November 2025 Pukul 01.00 WIB dan langsung memengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah sekitarnya. Dampaknya terasa kuat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang mengalami hujan lebat dalam waktu berurutan.

    BMKG mencatat bahwa pada periode 25–27 November 2025 beberapa daerah di kawasan tersebut diguyur hujan ekstrem. Aceh Utara, Medan, Tapanuli Tengah, dan Padang Pariaman mencatat curah hujan harian yang berada di kategori ekstrem.

    Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang terjadi bersamaan dengan terbentuknya Siklon SENYAR turut memperkuat hujan yang terjadi. Fenomena atmosfer ini menambah suplai kelembapan dan memperbesar peluang terbentuknya awan hujan tebal.

    Selain SENYAR, Siklon Tropis “KOTO” yang terbentuk di Laut Filipina memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca Indonesia. Sistem ini meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat dan menyebabkan gelombang tinggi di utara Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara.

    Diprediksi bahwa kombinasi fenomena atmosfer global, regional, dan lokal masih akan memengaruhi cuaca Indonesia hingga sepekan mendatang. Kondisi ini membuat potensi hujan lebat tetap tinggi di berbagai wilayah.

    Pada skala global, indeks Dipole Mode (DMI) bernilai -0.6 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan pembentukan awan hujan di bagian barat Indonesia. Bersamaan dengan itu, kondisi La-Nina lemah juga turut meningkatkan peluang hujan di kawasan timur Indonesia.

    Penguatan Monsun Asia yang terdeteksi melalui nilai West North Pacific Monsoon Index (WNPMI) memperbesar pasokan uap air dari Samudra Hindia. Aliran angin baratan yang dominan membantu memicu pembentukan awan hujan di sebagian besar wilayah Tanah Air.

    Fenomena Madden–Julian Oscillation (MJO) diperkirakan berada pada fase 6 dan aktif di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Kombinasi MJO, Gelombang Kelvin, dan Gelombang Rossby Ekuator juga memperkuat potensi hujan di Selat Malaka, Samudera Hindia barat Aceh, serta Samudera Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur.

    Siklon Tropis “KOTO” yang berada di Laut Cina Selatan bagian timur Vietnam diprediksi bergerak stabil ke arah barat daya. Sistem ini tetap memberi dampak tidak langsung berupa hujan lebat di Kepulauan Riau dan gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan sekitar Kalimantan dan Kepulauan Natuna.

    Selain itu, Ex-Siklon Tropis “SENYAR” diperkirakan bergerak melemah di daratan Malaysia dalam dua hari ke depan. Meski melemah, dalam 24 jam mendatang sistem ini masih berpotensi memicu hujan sedang hingga ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau.

    Prediksi Cuaca di Indonesia

    Prediksi pada periode 28–30 November 2025, cuaca di Indonesia secara umum didominasi oleh hujan ringan hingga ekstrem. Sejumlah wilayah juga diperkirakan mengalami peningkatan hujan intensitas sedang, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.

    Hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berpotensi terjadi di berbagai wilayah. BMKG menetapkan tingkat peringatan dini untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang lebih ekstrem.

    Kategori Siaga meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Sementara kategori Awas ditetapkan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan tambahan potensi angin kencang di Kepulauan Riau.

    Memasuki periode 29 November–03 Desember 2025, Indonesia masih berada dalam dominasi hujan ringan hingga lebat. Peningkatan hujan intensitas sedang juga berpotensi muncul di sejumlah wilayah, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.

    Pada periode ini, hujan lebat disertai kilat dan angin kencang tetap berpeluang terjadi di beberapa daerah. BMKG menetapkan status Siaga untuk Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan, tanpa adanya catatan wilayah angin kencang tambahan. (Angel Rinella)

  • Prabowo Minta Mahasiswa Tingkat Akhir Dilibatkan dalam Proyek Nasional

    Prabowo Minta Mahasiswa Tingkat Akhir Dilibatkan dalam Proyek Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta adanya penguatan penyiapan sumber daya manusia (SDM) sejak mahasiswa masih berada di tingkat akhir perkuliahan.

    Hal itu disampaikan Brian usai menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Brian mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya pelatihan bagi calon lulusan perguruan tinggi agar siap memasuki dunia kerja maupun kebutuhan strategis nasional.

    “Beberapa hal tentang penyiapan SDM ya terutama bagaimana para calon apa ya, calon SDM yang dari kampus itu mulai dilatih. Pak presiden meminta sebelum lulus itu sudah bisa dilatih beberapa hal yang diperlukan oleh bangsa ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kebutuhan SDM saat ini meliputi berbagai sektor, termasuk pertanian dan industri.

    Oleh karena itu, dia melanjutkan bahwa  keterlibatan mahasiswa dalam proyek strategis menjadi penting untuk direalisasikan.

    “Kan sekarang kita ada beberapa hal apakah itu sektor pertanian sektor industri, jadi para SDM ini sebelum lulus para mahasiswa di tingkat akhir itu sebisa mungkin sudah dilibatkan pada berbagai proyek nasional yang terkait dengan Astacita sehingga diharapkan mereka nantinya siap ketika lulus,” kata Brian.

    Brian menyampaikan bahwa kementeriannya akan menindaklanjuti arahan tersebut melalui penyusunan mekanisme pelatihan dan penempatan mahasiswa tingkat akhir pada proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

    Terkait kemungkinan arah kebijakan ini terhubung dengan program MagangHub, Brian mengakui bahwa program tersebut menjadi bagian dari penguatan pembelajaran praktik.

    “Iya termasuk itu magang juga tapi pak presiden juga meminta lebih luas lagi. Tidak hanya program magang, ketika bersekolah pun kalau magang kan sudah lulus ya sambil menunggu pekerjaan. Nah ini ketika mereka di tingkat akhir pun diharapkan sudah bisa melakukan praktik yang sesuai dengan bidangnya,” tandas Brian.

  • PLN Fokus Pemulihan Tower Listrik Terdampak Banjir Aceh, Helikopter Dikerahkan

    PLN Fokus Pemulihan Tower Listrik Terdampak Banjir Aceh, Helikopter Dikerahkan

    Bisnis, JAKARTA — PT PLN (Persero) memprioritaskan pemulihan 13 jaringan transmisi listrik di Provinsi Aceh yang mengalami gangguan struktur hingga rubuh akibat banjir dan longsor di wilayah tersebut. 

    Manajer Komunikasi & TJSL PLN IUD Aceh Lukman Hakim mengatakan bahwa laporan per Jumat (28/11/2025) didapati 10 tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV di Aceh rubuh akibat terjangan banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir. Sementara sisanya tiga tower mengalami gangguan struktur. Gangguan terjadi di jalur Bireun-Arun, jalur Brandan-Langsa dan jalur Peusangan-Bireun.

    “Kemarin sudah dikirim 4 set tower emergency. Hari ini dua pesawat hercules akan membawa 3 set tower emergency [dari Jakarta ke Aceh],” katanya kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tower emergency tersebut akan dikirim ke titik lokasi menggunakan helikopter. Langkah ini ditempuh lantaran akses darat di Aceh lumpuh total. Adapun fokus pemulihan jaringan kelistrikan ikut dibantu oleh ratusan petugas yang berasal dari luar PLN Aceh.

    “Kami mohon doanya dan support agar proses ini bisa berjalan dengan mudah dan lancar,” katanya. 

    Sebelumnya, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra menegaskan bahwa percepatan pemulihan merupakan prioritas utama PLN. 

    “Siang ini, satu kloter material tower darurat telah mendarat dengan selamat di Aceh dan akan segera dibawa menuju titik kerusakan menggunakan helikopter untuk mempercepat proses pembangunan tower darurat,” ujar Eddi, Kamis (27/11/2025). 

    Eddi menjelaskan bahwa mobilisasi cepat dan akurat menjadi langkah krusial dalam upaya pemulihan kembali jaringan transmisi utama yang terdampak.

    “Awalnya kami mendata lima tower roboh, namun akibat cuaca ekstrem yang terus berlanjut, jumlahnya bertambah menjadi total dua belas tower yang mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat kami harus meningkatkan volume material dan percepatan distribusi ke lokasi,” ujar Eddi, kemarin.

    PLN mengapresiasi dukungan dari TNI Angkatan Udara dan terus berkoordinasi untuk mengirim material pendukung yang dibutuhkan dengan lebih cepat.

    “Kolaborasi dengan TNI AU melalui pengiriman material menggunakan pesawat Hercules sangat membantu, terutama untuk menjangkau lokasi-lokasi yang tidak dapat ditembus lewat darat. Begitu material tiba, tim langsung bergerak mengirimkannya ke titik-titik prioritas untuk pembangunan tower darurat,” jelasnya.

    PLN juga menambah jumlah personel lapangan dari unit tersebar untuk memperkuat pengamanan jaringan, penanganan gangguan, serta percepatan pembangunan struktur sementara. Selain itu, koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah daerah, TNI–Polri, dan BPBD agar seluruh proses pemulihan berjalan aman dan terpadu.

    Prabowo Percepat Penanganan Banjir

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk terus mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan pengiriman sejumlah bantuan logistik menggunakan pesawat TNI maupun pesawat sipil. 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa berbagai kebutuhan mendesak seperti tenda, perahu karet, genset, perangkat sinyal komunikasi, hingga makanan siap saji diprioritaskan untuk menjangkau korban di wilayah terdalam.

    Menurutnya, sejak hari pertama bencana pada 25 November, Presiden Ke-8 RI itu telah memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat. “Beberapa hari lalu sampai hari ini bantuan terus menuju ke sana,” kata Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa pengiriman bantuan besar-besaran pada Jumat (28/11) merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Kepala negara. 

    Dia mengatakan empat pesawat telah diterbangkan sejak pukul 07.30 WIB.

    “Telah diberangkatkan empat pesawat atas instruksi langsung Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tadi malam kepada seluruh jajaran. Tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Teddy.

    Keempat pesawat tersebut dijadwalkan mendarat di tiga titik: Padang di Sumatera Barat, Bandara Silangit di Tapanuli, Sumatera Utara, serta Banda Aceh dan Lhokseumawe di Aceh Utara. Logistik seperti 150 unit tenda, 64 perahu karet, genset listrik, dan 100 perangkat komunikasi dikirimkan guna mempercepat pemulihan akses di wilayah-wilayah terdampak.

    “Agar komunikasi bisa dimulai kembali,” tambahnya.

    Sementara itu, dukungan kesehatan juga menjadi fokus. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan TNI mengirimkan dokter, perawat, dan obat-obatan sebagai bagian dari tim medis yang dikerahkan ke lapangan.

    “Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi, sampai daerah terdalam,” kata Teddy.

    Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyoroti pentingnya peralatan untuk membuka akses di area yang terisolasi.

    Pratikno menyebut alat komunikasi, perahu karet, dan genset sebagai unsur vital dalam tanggap darurat.

    “Itu hal-hal yang sangat diperlukan supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien,” ujar Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Pratikno juga menambahkan bahwa tim Kementerian Pekerjaan Umum telah dikerahkan untuk mengatasi akses yang terputus akibat longsor. “Jadi, kami fokus pada tanggap darurat,” katanya.

  • Otto Hasibuan Menghadap Presiden Prabowo, Bahas Apa?

    Otto Hasibuan Menghadap Presiden Prabowo, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menghadap ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Otto mengaku belum mengetahui agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Tidak tahu ada rapat atau tidak, saya dipanggil Presiden untuk menghadap sekarang beliau ini, Pak Presiden. Itu saja,” ujarnya sebelum memasuki kompleks Istana.

    Otto menjelaskan bahwa dirinya baru menerima telepon pemanggilan sekitar pukul 13.00 WIB sehingga harus segera bergegas menuju Istana. 

    Dia menegaskan belum memiliki gambaran soal isu yang akan dibicarakan.

    “Belum tahu juga, belum tahu juga. Jadi saya barusan ditelepon jam satu, makanya buru-buru sekali. Jadi untuk menghadap Presiden. Nah, nanti setelah pulang nanti saya bisa jelaskan, ya,” katanya.

    Ketika ditanya apakah dirinya diminta menyiapkan materi atau data tertentu, Otto menampik.

    “Belum ada, belum ada,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia juga memastikan belum membawa data pembahasan apa pun. 

    “Belum, enggak tahu. Pokoknya Pak Presiden minta saya hadir untuk bisa bertemu dengan beliau. Ya, nanti saya minta arahan beliau lah apa yang kita mau bicarakan. Jadi sama sekali masih blank, belum tahu dong,” ucapnya.

    Salah satu pertanyaan yang muncul adalah kemungkinan pembahasan terkait dampak bencana, termasuk kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayah terdampak. Namun Otto belum bisa memastikan hal tersebut.

    “Ya itu informasinya, saya enggak tahu nanti apakah informasi mengenai itu yang mau dibicarakan, ataupun memang ada mengenai soal yang lain-lain, ya kan,” imbuhnya.

    Dia menambahkan bahwa urusan teknis penanganan bencana bukan berada dalam ranah kementeriannya. 

    Meski begitu, dia menduga isu yang akan dibahas mungkin berkaitan dengan aspek hukum.

    “Jadi, [peluang pembahasan] termasuk juga pokoknya mengenai soal hukum, ya. Saya yakin mungkin berkisar persoalan-persoalan hukum yang mau ditanyakan,” tutur Otto.

  • PBNU Bantah Isu Kelola Tambang Penyebab Pemberhentian Gus Yahya

    PBNU Bantah Isu Kelola Tambang Penyebab Pemberhentian Gus Yahya

    Bisnis.com, JAKARTA – Katib Syuriyah Sarmidi Husna menepis isu kelola tambang menjadi penyebab diberhentikannya Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

    Menurutnya, pemberhentian Gus Yahya didasarkan pada keputusan risalah Syuriyah pada 20 November 2025. 

    “Nah kalau isu tambang itu sebenarnya bukan bagian dari dasar dari masalah ini, itu isu yang lain, saya kira isu tambang itu berbeda saya kira itu ya,” kata Sarmidi saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Dia mengklaim isu yang beredar mengenai kelola tambang hingga memicu desakan Gus Yahya mundur adalah hoaks.

    Isu tambang yang memengaruhi Gus Yahya didesak mundur sempat disinggung oleh mantan Menkopolhukam, Mahfud MD. Menurutnya, terdapat konflik internal mengenai pengelolaan tambang.

    “Saya sudah bicara ke dalam itu asal muasalnya soal pengelolaan tambang,” kata Mahfud di akun YouTube pribadinya, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Mahfud mengimbau kepada seluruh pengurus PBNU segera membenahi jalan keluar agar kepengurusan PBNU kembali solid. Terlebih PBNU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia.

    Diketahui, Gus Yahya telah didesak mundur berdasarkan keputusan dari Ketua Rais Aam dan Wakil Ketua Rais Aam dalam Rapat Keputusan Risalah Syuriyah pada 20 November 2025. 

    Pemberhentian Gus Yahya karena diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nadhlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU dinilai melanggar ajaran Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

    Selain itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai bermasalah sehingga berpotensi memengaruhi Badan Pengelola Hukum PBNU. Meski begitu, Gus Yahya menolak putusan tersebut.

  • Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Bencana Susulan di Sumatra

    Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Bencana Susulan di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan dua strategi dalam mengintensifkan langkah tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menjelaskan dua strategi itu ialah percepatan distribusi bantuan dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan risiko bencana susulan. 

    Dia menyebut bahwa pada Jumat (28/11), empat pesawat dikerahkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, membawa bantuan skala besar menuju Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Pratikno menegaskan bahwa sejak awal seluruh elemen pemerintah telah bergerak cepat di bawah arahan langsung presiden.

    “Sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim PMK, langsung bergerak dibantu TNI, Polri, Pemda aktif. Dan untuk tanggap darurat itu, tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” jelas Pratikno.

    Selain penanganan korban, pemerintah juga melakukan upaya untuk mengurangi intensitas hujan di daratan. 

    “Kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini (selain menangani korban),” kata Pratikno.

    Di sisi meteorologis, Pratikno menjelaskan bahwa Siklon Tropis Senyar—yang sebelumnya memicu hujan ekstrem di wilayah Sumatera—mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. 

    Namun, dia mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati karena ada potensi cuaca ekstrem dari sistem lain.

    Sama seperti Senyar, Siklon Koto berpotensi memengaruhi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara. Sistem siklon ini dapat memicu hujan deras disertai angin kencang yang dapat memperburuk situasi di wilayah terdampak.

    “Kita mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di Utara. Kita masih waspada, kita harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia,” tandas Pratikno.

  • Prabowo Kirim 4 Pesawat Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana Sumatra

    Prabowo Kirim 4 Pesawat Bantuan ke Daerah Terdampak Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mengirimkan bantuan penanganan bencana alam ke tiga provinsi terdampak mulai dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Jumat (28/11/2025).

    Pengiriman dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirim bantuan ke lapangan.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pengiriman bantuan terbaru dilakukan pada pukul 07.30 WIB dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. 

    “Jadi pagi ini sekitar pukul setengah delapan pagi, telah diberangkatkan, atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di Tanah Air untuk terbang ke tiga provinsi yang terdampak bencana,” ujar Teddy dalam keterangan persnya kepada awak media usai pengiriman bantuan.

    Teddy juga menjelaskan bahwa keempat pesawat tersebut akan diterbangkan menuju bandara-bandara terdekat dari lokasi terdampak.

    “Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak,” ungkap Teddy.

    Tak hanya itu, Teddy menegaskan bahwa langkah ini bukan pengiriman pertama. Sejak awal bencana, Presiden Ke-8 RI pun telah memberikan arahan tegas agar seluruh bantuan dikirimkan tanpa jeda. 

    “Sejak hari pertama 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” kata Teddy.

    Dalam beberapa hari terakhir, alur bantuan terus berlangsung melalui pesawat TNI maupun maskapai sipil. Seluruh kebutuhan yang dikirim disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, berdasarkan komunikasi langsung pemerintah pusat dengan para kepala daerah.

    Untuk memastikan akurasi kebutuhan, Presiden Prabowo dan jajaran terkait telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah. Seskab Teddy menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dan berkomunikasi terkait penanganan bencana tersebut.

    “Kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Gus Irawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga termasuk Gubernur Sumatra Utara dan Provinsi Aceh,” ucap Teddy.

    Data dari para kepala daerah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan jenis bantuan yang dikirimkan pada pagi ini. Bantuan yang diterbangkan terdiri dari peralatan darurat hingga kebutuhan vital bagi evakuasi dan pemulihan cepat.

    “Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhan yakni tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi ada sekitar 64, kemudian genset, alat bantu listrik, kemudian yang terpenting juga alat komunikasi diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar signal komunikasi bisa dimulai kembali. Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

    Teddy turut menyampaikan arahan Presiden Prabowo yang menekankan bahwa seluruh bantuan harus menjangkau titik terdalam wilayah terdampak. 

    “Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi sampai daerah terdalam, terdetail mengenai lokasi tersebut sampai ke dalam,” tegas Teddy.

  • Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan akses jalur darat hingga jaringan telekomunikasi masih mengalami gangguan akibat banjir di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

    Laporan BNPB menyebutkan bahwa setidaknya tiga provinsi menghadapi banjir dan longsor yakni Aceh, Sumatra Utara hingga Sumatra Barat dengan masing-masing provinsi mencatat lebih dari 10 kabupaten kota terdampak bencana alam tersebut.

    “Khusus di Aceh, Sumatra Utara, jalur transportasi, jalur komunikasi belum lancar, sehingga itu dulu yang pertama bisa dipastikan normal. Terutama jalur transportasi darat yang masih banyak tertutup,” katanya melalui siaran video resmi, Jumat (28/11/2025).

    Beberapa wilayah yang mengalami hambatan akses seperti jalur darat antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tapanulis Tengah yang dilaporkan tertutup longsor.

    Kemudian, terputusnya beberpa jembatan seperti di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, Aceh menyebabkan akses transportasi Medan – Banda Aceh lumpuh total.

    Sementara di Sumatra Barat tercatat wilayah Padang Pariaman dan Kota Padang mengalami dampak terparah banjir dan longsor.

    Selain berfokus pada pemulihan jalur transportasi, akses komunikasi dan distribusi logistik, BNPB juga memanfaatkan angkutan udara untuk menyalurkan logistik ke daerah terisolasi.

    “Selain itu, ada dua pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca. Satu di Sumatra Utara dan satu di Aceh. Memang untuk menghentikan sama sekali siklon tidak bisa sehingga operasi modifikasi cuaca ini difokuskan pada titik-titik untu penanganan darurat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti.

    Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.

    Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

    “Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi,” kata Diana dalam keterangan resmi BNPB.

  • Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Status darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah krusial yakni minimnya anggaran lembaga-lembaga penanganan bencana.

    Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat menyusul banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Lumajang juga menaikkan status darurat setelah adanya aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    Di tengah upaya penanganan yang berlangsung serentak di berbagai daerah, muncul kekhawatiran terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki lembaga penopang operasi tanggap darurat. Pemangkasan anggaran akibat efisiensi pemerintah pusat membuat kesiapan lembaga teknis berada dalam sorotan.

    Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun ini hanya mendapat pagu indikatif sekitar Rp1 triliun, turun dari usulan awal Rp1,4 triliun untuk kebutuhan operasional 2025. 

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ikut terdampak. Anggarannya terpangkas menjadi Rp1,4 triliun dari sebelumnya Rp2,8 triliun, padahal lembaga ini memegang peran vital dalam penyediaan peringatan dini dan pemantauan cuaca ekstrem yang makin intens.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mengantongi sekitar Rp956,97 miliar setelah penyesuaian anggaran dilakukan. 

    Minimnya anggaran pada lembaga-lembaga kunci ini menjadi catatan penting di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan darurat di beberapa wilayah. 

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah diberi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat prosedur administratif.

    Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan mekanisme penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “BNPB bisa menggunakan Dana Siap Pakai. Secara administratif dan keuangan tidak ada masalah untuk deployment dukungan infrastruktur maupun bantuan lain yang dibutuhkan,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

    Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah mengonfirmasi bahwa daerah diperbolehkan mengalihkan pos anggaran demi mempercepat respons kedaruratan.

    “Untuk pergeseran alokasi-anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” katanya.

    Dalam rapat terbatas itu, gubernur, wali kota, dan bupati juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, termasuk logistik, akses pergerakan tim SAR, perbaikan sementara infrastruktur vital, dan dukungan layanan publik bagi pengungsi.

    Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi di lapangan, termasuk perkembangan cuaca, situasi pengungsian, dan kebutuhan rehabilitasi awal.

    “Koordinasi lintas instansi dipastikan berjalan untuk memastikan percepatan pemulihan warga terdampak,” ujarnya.

    Prabowo Minta Penanganan Cepat

    Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas bersama dengan 20 anggota Kabinet Merah Putih pada Kamis (27/11/2025) di Istana Merdeka.

    Dalam rapat tersebut, Presiden membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia.

    Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

    “Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI–Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (27/11/2025).

    Teddy menambahkan, pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat. Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” jelasnya.

     

  • DPR Usul Korlantas Polri jadi Balantas yang Dipimpin Jenderal Bintang 3

    DPR Usul Korlantas Polri jadi Balantas yang Dipimpin Jenderal Bintang 3

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mengusulkan agar korps lalu lintas (Korlantas) Polri agar bisa diubah menjadi badan lalu lintas alias Balantas.

    Hal tersebut disampaikan DPR dalam kesimpulan usai melakukan rapat bersama Korlantas Polri dan Ditlantas jajaran di kompleks Parlemen, Kamis (27/11/2025).

    “Mengingat tantangan dan beban kerja yang semakin Kompleks Komisi 3 DPR RI merekomendasikan Korlantas Polri menjadi Badan Lalu Lintas Polri, Balantas Polri,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan.

    Dia menambahkan badan teranyar itu bakal dipimpin oleh anggota kepolisian dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) alias bintang tiga.

    “Berpangkat bintang 3 sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang transformasi organisasi Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Imbuhnya.

    Selain itu, DPR juga telah menyimpulkan agar Kakorlantas bisa meningkatkan pengamanan dan pelayanan lalu lintas dalam menghadapi liburan Nataru 2025-2026.

    Peningkatan itu dilakukan dengan menjaga keamanan dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan preventif, sehingga keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan.

    Adapun, DPR juga mendukung Korlantas Polri untuk melakukan optimalisasi kerja di bidang penegakan hukum melalui tilang elektronik alias ETLE dan pelayanan bidang regident publik melalui sejumlah aplikasi.

    “Mendukung kinerja Korlantas Polri dalam melakukan optimalisasi revitalisasi kerja ETLE di bidang penegakan hukum lalu lintas pelayanan publik dan di bidang regident melalui perangkat SIGNAL dan SINAR serta Indonesia Safety Driving Center [ISDC] untuk mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang transparan dan akuntabel,” pungkas Hinca.