Category: Bisnis.com Nasional

  • Bertemu PM Albanese, Prabowo Bahas Kemitraan Strategis RI-Australia

    Bertemu PM Albanese, Prabowo Bahas Kemitraan Strategis RI-Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, pada Rabu (12/11/2025).

    Pertemuan keduanya menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia, sebagai langkah penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.

    Dilansir dari keterangan resmi Istana, setibanya di Kirribilli House, Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Albanese di halaman depan salah satu kediaman resmi PM Australia tersebut. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai momen penyambutan, mencerminkan hubungan personal yang erat di antara kedua pemimpin.

    Usai penyambutan, Prabowo menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai bentuk penghormatan diplomatik. Setelah prosesi penyambutan, kedua pemimpin berjalan bersama menuju sitting room untuk melaksanakan pertemuan empat mata.

    Dalam suasana yang akrab dan produktif, pertemuan ini berlangsung dalam format tertutup, menandakan pentingnya pembahasan yang bersifat strategis antara kedua kepala pemerintahan.

    Pertemuan tête-à-tête ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi dan pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan dan keamanan, serta kemaritiman.

    Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade, kedua pemimpin juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan indo-pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral.

    Sebagaimana diketahui, kemitraan Indonesia dan Australia yang sebelumnya di taraf Kemitraan Komprehensif berdasarkan Joint Declaration on Comprehensive Partnership pada 5 April 2005 ditingkatkan menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP) saat kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia pada 31 Agustus 2018.

    Kunjungan Presiden Prabowo ke Kirribilli House mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus membangun hubungan luar negeri yang berorientasi pada kemitraan sejajar dan saling menguntungkan. 

    “Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin diharapkan dapat memperluas ruang dialog dan kolaborasi yang lebih konkret antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan global ke depan,” ujar Sekretariat Presiden. 

  • Kala Bom Rakitan SMAN 72 Jakarta Malah Melukai Pelaku, Disengaja?

    Kala Bom Rakitan SMAN 72 Jakarta Malah Melukai Pelaku, Disengaja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap bom rakitan dalam insiden ledakan SMAN 72 Jakarta sempat mengenai kepala pelaku.

    Dansatbrimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto mengatakan total ada tujuh bom yang ditemukan oleh pihaknya saat melakukan olah TKP di SMAN 72 Jakarta.

    Dari hasil penelusuran, total ada empat bom yang meledak di dua TKP yaitu Masjid dan Taman Baca yang berdekatan dengan bank sampah.

    Henik menjelaskan ada dua mekanisme yang berbeda dalam TKP ledakan itu. Khusus masjid pelaku meledakan bom rakitannya menggunakan remot. Sementara itu, di TKP kedua peledakan bom dilakukan dengan memantik sumbu.

    Namun, saat menyalakan bom rakitan di TKP kedua. Bom tersebut meledak di bagian kepala, sehingga membuat pelaku terluka parah. Hanya saja, apakah itu disengaja maupun sengaja masih didalami kepolisian.

    “Yang bersangkutan meledakkan itu di bagian kepalanya. Kami masih melakukan pendalaman karena kami saat ini sedang mengedepankan pemulihan baik itu kesehatan maupun psikologis yang bersangkutan,” ujar Henik di Polda Metro Jaya, Selasa (11/11/2025).

    Sekadar informasi, pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai anak berkonflik hukum (ABH). Dorongan pelaku melancarkan aksinya karena merasa sendirian dan tidak memiliki tempat untuk berkeluh kesah.

    Terlebih, pelaku juga mendapatkan inspirasi dari rekan di komunitas media sosialnya yang kerap membagikan konten kekerasan ekstrem.

    Pelaku juga memiliki enam sosok yang menginspirasi untuk melakukan kekerasan ekstrem. Enam tokoh itu yakni Brenton Tarrant, Alexandre Bissonete hingga Dylann Storm Roof. Sejumlah tokoh itu terlibat dalam tindak kekerasan hingga berujung pembunuhan di sejumlah negara.

    “Akan tetapi sekali lagi yang bersangkutan hanya melakukan copy cat atau peniruan saja, karena itu sebagai inspirasi yang bersangkutan melakukan tindakan,” pungkasnya.

  • Indonesia Bakal Dalami IA-CEPA, Investasi dan Perdagangan

    Indonesia Bakal Dalami IA-CEPA, Investasi dan Perdagangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang investasi dan perdagangan.

    “Ya memang ini adalah kunjungan kedengaran atau state visit yang akan dimulai pada besok pagi. Baik itu dengan gubernurnya dan juga dengan prime minister-nya, acaranya akan sampai malam. Dan tentunya ini dalam rangka untuk kunjungan balasan karena prime minister Albanese juga berkunjung ke Indonesia beberapa bulan sebelumnya,” ujar Rosan di Sydney, Rabu (12/11/2025).

    Menurut Rosan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperdalam kerja sama antara kedua negara, termasuk dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah berjalan sejak 2020.

    “Ini adalah kunjungan balasan dalam rangka kita memperkuat baik itu di dalam kapasitasnya hubungan investasi, perdagangan. Dan hubungan bilateral komprehensif lainnya karena kita sudah mempunyai Indonesia Australia Cepa sejak 2020,” jelasnya.

    Pria yang menjabat sebagai CEO Danantara itu juga menilai potensi ekonomi antara kedua negara masih bisa ditingkatkan lebih jauh.

    “Kita lihat potensinya sebenarnya masih bisa lebih ditingkatkan dari segi perdagangan dan juga dari segi investasi terutama,” katanya.

    Dia menjelaskan, meskipun nilai total perdagangan kedua negara mencapai sekitar US$15 juta, Indonesia masih mencatat defisit hampir US$9 juta. Namun, defisit tersebut sebagian besar terimbangi oleh sektor jasa, terutama dari sektor pariwisata.

    “Karena turis dari Australia yang ke Indonesia khususnya ke Bali itu kurang lebih hampir mencapai 2 juta orang. Nah itu juga hal yang sangat positif tapi kita harapkan juga tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah-daerah lain, Labuan Bajo dan lain-lain,” ucap Rosan.

    Rosan menambahkan, dalam rangkaian kunjungan ini dirinya juga telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pelaku usaha Australia.

    “Dari investasi ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini. Yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, satu di bidang RS dan dua di bidang hilirisasi. Dua di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi,” paparnya.

    Selain itu, kerja sama di bidang pertanian juga tengah dijajaki, khususnya terkait pengembangan sektor peternakan.

    “Itu juga akan kita fasilitasi dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya. Itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan adanya rencana investasi besar yang melibatkan Danantara dan berbasis di Australia.

    “Dan memang ada satu investasi kita yang mungkin Danantara yang cukup besar yang base-nya di sini akan kita… dalam waktu sangat-sangat dekat ini,” tandasnya.

  • Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan berbagai pertanyaan. 

    Untuk diketahui, Prabowo menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (11/11/2025), sebelum bertolak ke Australia. Salah satu materi pembahasan adalah percepatan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah jelang akhir tahun.

    Kendati membahas soal penyerapan anggaran, rapat khusus yang diselenggarakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Padahal, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden sampai menunda penerbangannya selama dua jam untuk menggelar rapat tertutup itu. 

    “Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (11/11/2025). 

    Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” terangnya. 

    Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun rapat itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Tepatkah Penunjukkan Mensesneg?

    Ketidakhadiran Purbaya menjadi pertanyaan lantaran Menkeu adalah pejabat yang diberikan kekuasaan oleh Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, untuk mengelola fiskal. Hal ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

    Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.  

    “Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025). 

    Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. 

    Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. 

    Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.

    Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.

    “Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah,” terang Rizal kepada Bisnis.

  • SBY Tegaskan Pensiun dari Dunia Politik: Saya ini Sekarang Seniman

    SBY Tegaskan Pensiun dari Dunia Politik: Saya ini Sekarang Seniman

    Bisnis.com, SURABAYA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku bahwa saat ini dirinya telah meninggalkan dunia perpolitikan dan memilih jalan hidup baru sebagai seorang seniman.

    Pernyataan tersebut dilontarkannya saat menyampaikan orasi ilmiah dalam puncak acara Dies Natalies Ke-65 dan Lustrum XIII Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11/2025).

    Awalnya, SBY mengaku bahwa dirinya sempat ditanya oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITS, Mohammad Nuh dan Rektor ITS, Bambang Pramujati mengenai ketersediaan salindia presentasi untuk menyampaikan detail mengenai orasi ilmiah yang disampaikannya.

    “Pak Nuh dan Pak Rektor sempat tanya ‘Pak SBY, nanti bapak pakai PowerPoint tidak?’ Saya bilang, ‘Wah, saya sudah lama tidak pakai PowerPoint. Saya ini sekarang seniman’,” beber SBY di hadapan civitas akademika ITS.

    SBY pun mengaku, dirinya sudah tidak menggunakan salindia presentasi dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, ia menyebut sedang sibuk dengan rutinitas yang baru, yakni melukis, bermusik, mengurus tim olahraga, hingga menulis puisi dan novel.

    “Dunia saya melukis, bermain musik, membuat puisi, dan mempersiapkan novel. Sambil membina olahraga,” tegasnya.

    SBY mengungkapkan bahwa rutinitasnya sebagai seniman membuat dirinya merasa lebih bebas untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, dan pandangan hidup. Tanpa di bawah tekanan ataupun protokoler yang dahulu mengikatnya.

    “Kemudian, saya lebih merdeka sekarang berbicara karena tidak lagi diikat oleh protokoler tatanan yang kadang-kadang membikin seseorang terbelenggu,” tuturnya lagi.

    Semenjak dia mengakhiri masa jabatan sebagai presiden pada 2014, SBY memang diketahui luas cukup aktif melukis selama beberapa tahun terakhir, dan telah menggelar sejumlah pameran seni rupa.

    “I am free now as an artist, sebagai seniman. Sehingga Pak Rektor saya tidak akan menyampaikan orasi ini secara atau terlalu akademis. Biarkan ini sebuah conversation, biar mengalir begitu saja yang penting ada dialog antara kita,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden SBY baru saja menerima penghargaan 10 Nopember dari ITS. Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memberikan banyak kontribusi bagi bangsa Indonesia. 

    Selain SBY, sebelumnya ITS juga memberikan penghargaan serupa kepada sejumlah tokoh lainnya, seperti BJ Habibie, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Emil Salim, hingga Presiden RI Prabowo Subianto.

  • Penyebutan IKN Sebagi Ibu Kota Politik Dinilai Rancu

    Penyebutan IKN Sebagi Ibu Kota Politik Dinilai Rancu

    Bisnis.com, JAKARTA — Terminologi ibu kota politik bagi IKN Nusantara terkesan rancu dan perlu dijelaskan oleh pemerintah.

    Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Niky Fahrizal mengatakan bahwa ibu kota politik bisa berarti bahwa IKN adalah pusat dari kekuasaan atau pemerintahan. Bisa jadi, tuturnya, di dalam IKN itu nanti ada tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif yang  berkantor di tempat itu.

    “Jadi memang agak rancu tetapi kita harus menafsirkannya supaya masyarakat bisa mengetahui secara lebih baik apa artinya ibu kota politik,”, ujarnya dalam program Broadcast, di kanal youtube Bisniscom, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, penggunaan istilah itu sengaja dipilih oleh pemerintahan Prabowo karena ingin menetapkan Jakarta sebagai pusat finansial atau bisnis di Indonesia.

    Namun menurutnya, adalah sebuah kemustahilan untuk memisahkan Jakarta sebagai ikon ekonomi dan finansial dengan politik karena kota itu tumbuh secara organik ketimbang IKN.

    Niky Fahrizal menilai sebenarnya penyebutan istilah ibu kota politik itu juga merupakan pilihan yang paling realistis dari Prabowo yang harus melanjutkan proses pembangunan IKN yang dirintis oleh Joko Widodo.

    Pada era presiden sebelumnya, pembentukan undang-undang IKN berjalan supercepat dan tanpa perencanaan sebelumnya. Hal ini, terangnya, dapat dilihat pada masa kampanye presidensial 2019 di mana tidak pernah ada janji dari Jokowi tentang IKN.

    Kala itu, Jokowi hanya berbicara tentang omnibus law. IKN, ujarnya, baru muncul di masa pandemi Covid-19.

    Sementara itu, karena sudah terlanjur ditetapkan dan pembangunannya pun sudah terlanjur dilaksanakan, mau tidak mau Prabowo mesti melanjutkan.

    “Kita tahu persis bahwa relasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan memang bagian dari circle kekuasaan di mana mereka berkolaborasi. Jadi harus berlanjut dan dicari justifikasinya apa untuk pindah ke sana. Mau tidak mau ya kota pemerintahan dan menggunakan terminologi yang cukup unik, Ibu kota politik,” paparnya.

    Meski IKN menjadi ibu kota politik, namun Niky Fahrizal meyakini kota itu tidak akan bisa menyamai berbagai infrastruktur yang dimilki oleh kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Makassar yang tumbuh secara organik karena merupakan kota pelabuhan serta perdagangan.

    Infrastruktur yang belum lengkap di IKN itu pula yang menurutnya, jadi penyebab pemerintahan tidak bisa segera pindah ke daerah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

    “Dampak pindah ibu kota secara terburu-buru menurut saya akan serius, jika tidak dipersiapkan infrastrukturnya secara baik, juga apabila tidak dipersiapkan dengan baik Karena infrastrukturnya harus terus dikembangkan, lalu bagaimana memindahkan para birokrat ke sana Lalu bagaimana fasilitas pendukungnya Pesekolah, rumah sakit,” pungkasnya.

  • Pemenang Anugerah Produk Indonesia (API) 2025 Kategori UMKM

    Pemenang Anugerah Produk Indonesia (API) 2025 Kategori UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA —  Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM yang telah berhasil menghadirkan merek, produk, dan jasa berkualitas tinggi, khususnya di tengah tantangan dan ketidakpastian perekonomian saat ini melalui ajang  Anugerah Produk Indonesia (API) 2025. 

    Anugerah Produk Indonesia 2025 juga sekaligus memiliki makna spesial karena diselenggarakan sebagai rangkaian penting dari perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia.

    Selama ini peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak bisa diremehkan karena sebagai andalan ekonomi nasional, baik dari kontribusi terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, maupun kinerja ekspor. 

    Secara khusus API memberikan penghargaan kepada UMKM dengan tiga kategori. 

    Kategori pertama yakni UMKM unggulan. Pemenang kategori ini adalah Luckybite, yang dikenal sebagai produk camilan sehat seperti Granola, cookies, dan brownies serta hampers untuk berbagai acara.

    Kategori kedua adalah UMKM Ekspor. Pemenang kategori ini adalah Batik Arkanza. Produk pakaian batik yang dikenal dengan motif-motif yang selalu up to date.

    Kategori ketiga yakni UMKM Inovatif. Pemenang kategori ini adalah DS Modest. Produknya telah meraih rekor MURI berkat sajadah dan sarung travelnya.

    Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan ajang API 2025 ini turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identitas nasional, serta upaya kolektif untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global. 

     “Acara ini diharapkan turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identitas nasional, dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, serta ikhtiar untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

    Adapun metodologi penilaian ya g digunakan dalam menentukan produk terpilih dilakukan dengan sangat ketat, berbasis pendekatan kuantitatif yang melibatkan lebih dari seribu responden dari beragam latar belakang wilayah, sosial ekonomi, dan pendidikan.

    Dengan demikian menghasilkan temuan yang representatif dan bebas bias.

    Sementara itu, penilaian utama didasarkan pada dua parameter utama. Di antaranya, Top of Mind dan Current Usage, dengan bobot terukur yang menggambarkan seberapa kuat suatu merek tertanam di benak konsumen dan bagaimana tingkat aktual penggunaannya di pasar.

  • Tepuk Sakinah Ternyata Ide Salah Satu Anak Gus Dur, Begini Ceritanya!

    Tepuk Sakinah Ternyata Ide Salah Satu Anak Gus Dur, Begini Ceritanya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Tepuk sakinah yang unik dan menjadi sorotan nasional ternyata berasal dari hasil kerja Alissa Qotrunnada Wahid alias Alissa Wahid bersama Kementerian Agama.

    Lagu yel-yel edukasi pra-nikah yang menjadi tren di berbagai sosial media tersebut diungkapkan asal muasalnya bagaimana oleh putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

    Dalam seminar Women in SDG’s Action Award 2025 yang digelar Bisnis Indonesia Group pada Selasa (11/10), Allisa menceritakan asal dari Tepuk Sakinah dan bagaimana peran perempuan dalam mendesain keluarga. Baginya, Tepuk Sakinah bukan sekadar gerakan lucu atau simbolik, tapi sebagai sarana edukasi rumah tangga.

    “Tepuk sakinah adalah hasil dari kerja saya dan tim Kementerian Agama untuk program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, di situ kita memperkenalkan cara itu (tepuk sakinah),” ujar Alissa

    Koordinator Jaringan GUSDURian Indonesia tersebut menuturkan bahwa Tepuk Sakinah berasal dari cara berpikir yang menanamkan nilai-nilai hubungan suami istri yang setara dan saling mendukung antara suami dan istri, sesuai dengan ajaran Islam.

    “Itu [Tepuk Sakinah] berangkat dari cara berpikir keadilan, keseimbangan, dan kesalingan yang turun menjadi hal-hal berpasangan, saling jaga, saling ridho,” ucapnya.

    “Kita mau memperkenalkan cara berpikir yang lebih nurturing, saling, dan lebih adil. Pengalaman perempuan digunakan untuk mendesain kehidupan keluarga yang harmonis,” lanjutnya.

    Alissa turut menambahkan bahwa dalam masyarakat, masih banyak yang berpandangan bahwa perempuan itu minim dalam mendesain keluarga. Dia menuturkan, melalui Tepuk Sakinah, Kementerian Agama berupaya untuk mengubah pola pikir tersebut dengan menanamkan nilai saling menjaga dan menghargai peran masing-masing dalam keluarga.

    “Kita masih sering menemui tanggapan bahwa perempuan itu konco wingking [orang belakang]. Padahal, di zaman yang makin edan ini, justru diperlukan kelembutan dan kearifan perempuan dalam menjaga keseimbangan rumah tangga yang dimulai dengan membuat cara berpikir seperti tadi,” jelas Alissa.

    Gerakan dan lagu yel-yel Tepuk Sakinah kini menjadi cara kreatif dan interaktif untuk mendidik para calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan.

    Gerakan yang digunakan selama sesi pendidikan pra-nikah tersebut yang viral di media sosial Indonesia diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. (Stefanus Bintang Agni)

  • Rahayu Saraswati Buka Suara soal Penculikan Bilqis, Indikasi Perdagangan Anak?

    Rahayu Saraswati Buka Suara soal Penculikan Bilqis, Indikasi Perdagangan Anak?

    Bisnis.com, JAKARTA – Founder Parinama Astha Rahayu Saraswati memberikan komentar terkait kasus penculikan dan penjualan anak bernama Bilqis asal Makassar yang menjadi sorotan nasional setelah diketahui korban dijual dan dibeli oleh warga Suku Anak Dalam di Jambi. 

    Sara, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa praktik penjualan atau perdagangan anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk jika dibungkus dengan dalih budaya, adat, atau bahkan kegiatan filantropi.

    “Ini kembali lagi pada edukasi dan sosialisasi bahwa yang namanya perdagangan anak, mau dibungkus budaya adat ataupun mau dibungkus dalam bentuk filantropi sekalipun, itu tetap perdagangan orang,” ucapnya setelah menghadiri acara Bisnis Indonesia Women in SDG’s Award 2025 pada Selasa (11/11/2025).

    Ia menilai kasus tersebut mencerminkan masih minimnya pemahaman di masyarakat mengenai perdagangan orang dan pelanggaran hak anak, termasuk dalam konteks perkawinan anak dan kawin kontrak.

    “Kita lihat realitanya di seluruh Indonesia masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, meskipun diatur dalam UU Perkawinan terbaru minimalnya 19 tahun, itu masih hal yang biasa. Padahal kalau ada transaksi di situ, seperti kawin kontrak, itu sebenarnya bentuk perdagangan orang,” ujarnya. 

    Rahayu menekankan pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar tidak memandang manusia sebagai komoditas transaksional. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya ditangani dengan penegakan hukum semata.

    “Pencegahan perdagangan orang tidak bisa diatasi hanya dengan sanksi hukum. Harus dilihat dari segi jangka panjang, yang harus melihat akar-akar masalahnya baik dari segi budaya maupun ekonomi. Kalau masalahnya ekonomi, maka yang dibutuhkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Rahayu.

    Lebih lanjut, ia menilai penanganan kasus perdagangan orang harus dilakukan lintas sektor dan tidak hanya dibebankan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

    “KPPPA itu kementerian koordinatif, bukan teknis. Jadi upaya pencegahan harus melibatkan banyak pihak,” tambahnya.

    Kasus penculikan dan penjualan anak Bilqis, asal Makassar yang ditemukan dengan masyarakat adat di Jambi telah menimbulkan keprihatinan luas.

    Pemerintah dan aparat penegak hukum kini tengah mendalami kasus tersebut dari para pelaku yang sudah tertangkap. Rahayu Saraswati menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang berbasis edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kasus serupa terulang.

    (Stefanus Bintang Agni)

  • Alissa Wahid Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025

    Alissa Wahid Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, menerima penghargaan Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025, yang digelar Bisnis Indonesia Group di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya dalam menggerakkan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

    Tidak dipungkiri, Alissa sejak lama terlibat dalam berbagai inisiatif SDG’s melalui Jaringan GUSDURian Indonesia. Dia turut berperan dalam advokasi isu-isu sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif, serta berkontribusi dalam kampanye global Aksi 2015 yang mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan.

    Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam implementasi SDG’s tidak bisa diabaikan.

    “Sejak 2012, saya bersama jaringan Gusdurian sudah terlibat dalam porsi masyarakat sipil pada persiapan SDGs. Waktu itu ada kampanye global Action 2015 dan dari situ saya melihat langsung bahwa dalam semua goals SDGs, bahkan lima pilar SDGs itu, perempuan sebagai aktor itu sangat konkret,” tutur Alissa yang hadir menerima penghargaan sekaligus menjadi panelis dalam diskusi bertajuk ‘Perempuan dan Kemandirian’.

    Bagi Alissa, SDGs bukan sekadar agenda global, tetapi gerakan kemanusiaan yang menuntut kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif.

    Ajang Women in SDGs Action Award dibuat Bisnis Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap para perempuan penggerak Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

    Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta pada Selasa (11/11/2025), kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya digelar oleh Bisnis Indonesia untuk mengangkat berkontribusi perempuan dalam agenda-agenda pembangunan berkelanjutan dan berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor, dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas inisiatif dan kontribusinya yang sangat positif bagi tercapainya perbaikan kualitas hidup masyarakat di Tanah Air.

    Turut hadir dalam acara ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Arifah Fauzi mengatakan bahwa perempuan merupakan agen perubahan di berbagai sektor, yang telah menunjukkan kontribusi nyata dalam bisnis, ekonomi, maupun lingkungan.

    Mereka menghadirkan inovasi, memperkuat ketahanan komunitas, serta menjadi pemimpin masa depan.

    Namun, perjalanan menuju kesetaraan gender dan pencapaian SDGs masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan masih terjadi di berbagai sektor. Banyak perempuan belum memperoleh akses dan kesempatan yang setara, akibat hambatan-hambatan struktural yang perlu diatasi bersama.

    “Karena itu, acara hari ini menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan hebat dan mandiri yang menjadi inspirasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Arifah dalam sambutannya.

    Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025 merupakan rangkaian HUT ke-40 Bisnis Indonesia, yakni program Tanam Pohon, Anugerah Produk Indonesia, dan sebagai puncak acara pada Desember nanti akan digelar BIG Conference, sebagai forum economic outlook 2026 yang juga memberikan penghargaan BIG 40 kepada 40 tokoh ekonomi dan bisnis di Tanah Air.