Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Menko Polkam Budi Gunawan Beberkan Strategi Berantas Judi Online

    Menko Polkam Budi Gunawan Beberkan Strategi Berantas Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan mengungkapkan strategi pemerintah mencegah praktik judi online di Indonesia.

    Budi menyebut strategi itu telah diputuskan dalam rapat yang dia pimpin dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Kantor Kemenko Polkam sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.

    “Untuk judi online sendiri, ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan dalam rapat, mulai dari pendidikan tentang bahaya judi online. Edukasi ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online,” kata Budi Gunawan dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024). 

    Budi melanjutkan, meringkus simpul-simpul aktor, mencabut akses yang menghubungkan pemain dan sistem, serta akses sistem pembayaran judi online.

    Dia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai distribusi judi online. 

    Strategi ketiga, dia mengatakan langkah pencegahan lainnya ialah menjatuhkan hukuman berat kepada mereka yang tidak patuh terhadap imbauan dan larangan judi online.

    “Jika upaya pencegahan ini tidak diindahkan, dan ditemukan pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera,” kata Menko Polkam.

    Dia menegaskan strategi pencegahan yang disusun pemerintah bukan berarti menihilkan penindakan. Pasalnya, pencegahan menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan, termasuk bagian dari regulasi yang ditetapkan. 

    Tujuh Desk Lintas Kementerian 

    Menko Polkam pada hari ini mengumumkan tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga untuk menangani tujuh persoalan prioritas selama 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Dari tujuh satuan tugas itu, salah satunya Desk Penanganan Judi Online yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Enam desk lainnya yang juga resmi terbentuk hari ini, yaitu Desk Pilkada, Desk Pencegahan Penyeludupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

    Pembentukan tujuh desk itu merupakan hasil rapat di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, antara Menko Polkam dengan jajaran menteri dan pimpinan lembaga, yaitu Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavanda.

  • Survei Litbang Kompas: Andika – Hendi Vs Luthfi – Taj Yasin Bersaing Ketat

    Survei Litbang Kompas: Andika – Hendi Vs Luthfi – Taj Yasin Bersaing Ketat

    Bisnis.com, JAKARTA — Litbang Kompas merilis publikasi terbaru tekait elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah 2024. 

    Adapun, versi Litbang Kompas, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) bersaing sangat ketat dalam perolehan elektabilitas.

    Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 Oktober – 20 Oktober 2024 dengan 1.000 responden, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%, sementara itu pasangan Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Adapun, 43,1% lainnya menyatakan belum menentukan pilihan (undecided voters). 

    Peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiyarko mengatakan hingga sejauh ini dengan angka tersebut belum bisa dikatakan paslon mana yang unggul, karena Andika-Hendi pun hanya unggul sekitar 0,7% dalam margin of error.

    “Artinya angka ini menunjukkan bahwa persaingan kedua kandidat ini menjelang Pilkada nanti saat ini itu masih sangat ketat,” ungkapnya dalam paparannya di YouTube terkait hasil survei Litbang Kompas, dikutip pada Senin (4/11/2024).

    Sementara itu, survei ini juga menunjukkan alasan responden belum memilih dikarenakan masih menunggu proses kampanye/debat (42,9%), menunggu saran dari orang yang dipercaya (11,6%), belum mengetahui latar belakang (4,1%), dan belum kenal (3,6%).

    Kemudian, calon tidak sesuai keinginan saya (2,6%), masih bingung (2,2%), belum mengetahui visi dan misi (2,1%), lainnya (5,3%) dan tidak tahu (25,6%).

    Selanjutnya, tingkat pengenalan atau popularitas Andika-Hendi juga bersaing ketat dengan Luthfi-Yasin. Ada 5,4% responden menyatakan sangat mengenal Andika-Hendi dan 47,3% menyatakan sekadar tahu. 

    Sementara itu, ada 4,0% responden yang sangat mengenal Luthfi-Taj Yasin dan 47,6 persen ‘sekadar tahu’. Tingkat responden yang mengaku tak mengetahui kedua paslon ini juga masih terlihat tinggi karena sama-sama menyentuh lebih dari 45%.

  • Prabowo Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes Baru Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    Prabowo Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes Baru Negara Sahabat, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 7 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Designate Resident negara-negara sahabat.

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

    Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah para duta besar tiba di Istana Merdeka.

    Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

    Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto, para duta besar berpamitan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

    Adapun 7 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Prabowo antara lain:

    1. Y.M. Tuan Marc Gerritsen, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

    2. Y.M. Tn. Roberto Sarmento de Oliveira Saores, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Timor-Leste untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

    3. Y.M. Tn. Martin Makururu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Zimbabwe untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

    4. Y.M. Tn. Oybek Eshonov Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Uzbekistan untuk Republik Indonesia.

    5. Y.M. Tn. Wang Lutong, Duta Besar LBBP Designate Resident
    Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia.

    6. Y.M. Tn. Abdelouahab Osmane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Republik Indonesia.

    7. Y.M. Tn. Enkhtaivan Dashnyam, Duta Besar LBBP Designate Resident Mongolia untuk Republik Indonesia beserta Spouse.

  • Prabowo Teken UU Pelayaran, Ini Poin Perubahannya!

    Prabowo Teken UU Pelayaran, Ini Poin Perubahannya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

    Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

    “Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran,” demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

    Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

    Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

    Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

    Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

    Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

    Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

    Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

    Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

    Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

    “Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing,” demikian isi pasal 33A.

     

  • Menteri Hukum Supratman: Kemenkumham Dulu Sangat Gemuk

    Menteri Hukum Supratman: Kemenkumham Dulu Sangat Gemuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sangat gemuk sebelum dipecah menjadi tiga kementerian.

    Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

    Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    “Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

    Namun kini, di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

    Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

    “Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

    “Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

    Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

    “Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. 

    “Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

  • Kemenkumham Dinilai “Gemuk” oleh Menteri Hukum Supratman, Kenapa?

    Kemenkumham Dinilai “Gemuk” oleh Menteri Hukum Supratman, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sebelum dipecah menjadi tiga kementerian adalah kementerian yang sangat gemuk. 

    Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

    Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    “Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

    Namun kini di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

    Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

    “Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

    “Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

    Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

    “Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. 

    “Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

  • Cagub Luluk Nur Hamidah Sindir Pemerintahan Khofifah Banyak Kasus Korupsi

    Cagub Luluk Nur Hamidah Sindir Pemerintahan Khofifah Banyak Kasus Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Calon gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamidah menyarankan Khofifah Indar Parawansa tidak jumawa dengan seluruh penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena masih banyak masalah yang belum selesai.

    Dia membeberkan bobroknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa. Salah satunya, menurut Luluk adalah perkara korupsi yang seringkali terjadi di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

    Luluk merujuk pada data ICW tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak terjadi kasus korupsi daripada wilayah lain di Indonesia.

    “Bahkan, menurut data ICW tahun 2023, Jawa Timur memiliki kasus korupsi yang terbanyak di Indonesia,” tuturnya di sela-sela debat kandidat, Minggu (4/11).

    Luluk mengatakan jika dirinya terpilih jadi gubernur Jawa Timur bersama Lumanul Khakim sebagai wakilnya, maka tidak akan ada lagi kantor pemerintahan yang terlibat kasus korupsi.

    “Tidak akan ada lagi kantor pemerintahan yang digeledah KPK dan tidak akan ada lagi kepala dinas yang jadi tersangka jika saya terpilih,” katanya.

    Luluk mengatakan bahwa dirinya berencana membuat birokrasi baru yang lebih sehat dan tidak korup, tidak seperti birokrasi di era Khofifah Indar Parawansa.

    “Inilah realitas yang harus kita tuntaskan. Kita harus bisa menghadirkan birokrasi yang baru, tidak bocor-bocor dan birokrasi yang menyelesaikan masalah, bukan malah menjadi masalah,” ujarnya.

  • Hasto Sindir Ahmad Luthfi-Taj Yasin Minta ‘Endorse’ ke Jokowi

    Hasto Sindir Ahmad Luthfi-Taj Yasin Minta ‘Endorse’ ke Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

    Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.

    Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

    “Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).

    Lebih lanjut, Politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.

    Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024. 

    “Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

    Tak hanya itu, dia pun mengingatkan, bahwa rakyat hakikatnya adalah mencari calon pemimpin yang mau bergerak ke bawah, mendengarkan hingga merasakan langsung penderitaan di masyarakat. 

    “Mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin bertemu dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Momen pertemuan tersebut diunggah melalui Instagram @ahmadluthfi_official pada Selasa (29/10/2024), jelang debat perdana Pilgub Jateng 2024 yang akan digelar di Kota Semarang hari ini, Rabu 30 September.

    “Pak @jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yasin (@tajyasinmz) dapat banyak wejangan untuk melakukan percepatan ekonomi,” tulis Ahmad Luthfi dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

  • Di Depan Risma dan Luluk, Khofifah Pamer Raih 738 Penghargaan Selama jadi Gubernur Jatim

    Di Depan Risma dan Luluk, Khofifah Pamer Raih 738 Penghargaan Selama jadi Gubernur Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim menerima 738 penghargaan selama dirinya menjabat sebagai Gubernur Jatim, dari tingkat regional maupun internasional.

    Dia mengklaim ratusan penghargaan yang kini telah dikumpulkan oleh Provinsi Jawa Timur tersebut tidak terlepas dari hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan warganya.

    Menurut Khofifah, dalam waktu 2 hari sekali, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan satu penghargaan selama 5 tahun terakhir.

    “Hampir 2 hari sekali dapat penghargaan itu sehingga total penghargaan yang kami terima itu ada 738 penghargaan baik dari regional maupun internasional,” tuturnya di sela-sela debat kandidat, Minggu (3/11).

    Khofifah juga mengapresiasi kepada semua pihak yang telah memberinya penghargaan selama ini, termasuk mengapresiasi semua warga Jawa Timur yang mau diajak bekerja sama selama ini untuk membangun Jawa Timur.

    “Semua penghargaan itu kita terima dari hasil kerja keras kita semua,” katanya.

    Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengklaim bahwa hanya Khofifah Indar Parawansa yang berhasil mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Jokowi.

    “Itu artinya beliau merupakan gubernur terbaik di tahun 2024 ini karena berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi yang kelola daerah,” ujarnya.

  • Debat Cagub, Khofifah Klaim Nilai Investasi di Jatim Tembus Rp145 Triliun

    Debat Cagub, Khofifah Klaim Nilai Investasi di Jatim Tembus Rp145 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim realisasi investasi di Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun atau periode pemerintahannya tembus Rp145 triliun.

    Menurutnya, nilai investasi tersebut masuk ke dalam nomor urut kedua tertinggi setelah DKI Jakarta menurut versi Lee Kuan Yew School of Public Policy. Khofifah menjelaskan bahwa angka tersebut telah membuat iklim investasi di Provinsi Jawa Timur membaik selama dirinya yang memimpin Jawa Timur.

    “Kami ingin menyampaikan bahwa investasi di Jawa Timur 5 tahun terakhir, mencapai titik tertinggi Rp145 triliun. Masuk nomor urut kedua setelah Jakarta,” tutur Khofifah di sela-sela debat kandidat Cagub Jatim 2024, Senin (4/11/2024).

    Selain itu, Khofifah mengklaim dirinya juga telah berhasil membuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Timur, di mana setiap ekonomi tumbuh maka akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga Jawa Timur.

    “Kami juga ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu, tumbuh inklusif, itu artinya setiap tumbuh akan membuka lapangan kerja,” katanya.

    Mantan Menteri Sosial itu juga membanggakan nilai tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur yang kini lebih rendah daripada TPT skala nasional.

    “Kemudian pada saat yang sama, indeks pembangunan manusia [IPM] di Jawa Timur sebaiknya lebih tinggi daripada IPM nasional,” ujarnya.