Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional bakal melakukan uji coba program makan bergizi gratis di 100 titik pada akhir 2024.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa uji coba ini sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dirinya menyebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu bakal memberikan dana untuk piloting project program unggal Presiden Prabowo Subianto.

    Dadan menyebut setelah ada kepastian pendanaan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan untuk melaksanakan uji coba makan bergizi ini di 100 wilayah seluruh Indonesia sampai akhir 2024.

    “Sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran [DIPA] kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

    Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Salah satunya mencontek proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

    Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

    Lebih lanjut, Bos Badan Gizi ini menjelaskan terdapat tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

    Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

    “Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari,” ujar Dadan.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat. 

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024). 

    “Ya insyaallah, insyaallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

  • RI Siap Datangkan 2 Juta Ekor Sapi Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis

    RI Siap Datangkan 2 Juta Ekor Sapi Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut pemerintah akan mendatangkan 2 juta ekor sapi impor atau dari luar negeri untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto itu ditargetkan mulai pada 2 Januari 2025. 

    Meski demikian, Sudaryono tidak secara spesifik mengungkap kapan sapi impor itu akan didatangkan. Dia hanya menyebut sesegera mungkin dalam kurun waktu tiga bulan pertama. 

    “Mungkin dalam tiga bulan pertama kita sudah bisa ada shipment yang pertama kita targetkan ke sana. Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Sudaryono meluruskan bahwa bukan pemerintah yang melakukan impor dimaksud. Dia mengatakan pemerintah hanya membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia. Tujuannya, kata dia, agar pemerintah mengurangi impor daging dan susu. 

    Terkait dengan perusahaannya, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu menyebut sudah ada beberapa perusahaan dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi impor itu ke Indonesia. 

    “Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya,” ucapnya. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025. TNI nantinya akan dilibatkan sebagai mitra operasional. 

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program MBG bakal berjalan dan dibantu oleh semua kementerian/lembaga terkait sebagaimana arahan Presiden Prabowo. 

    “Jadi [2 Januari 2025],” ujarnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). 

  • KPK: 48 Menteri/Wamen Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHPN Terbaru

    KPK: 48 Menteri/Wamen Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHPN Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pihaknya belum menerima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Menteri dan Wakil Menteri yang baru bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih. 

    Tim Jubir KPK Budi Prasetyo menuturkan dari 109 Menteri dan Wakil Menteri (Wamen), terdapat 48 Menteri dan Wamen yang baru menjabat. Kemudian, 61 Menteri dan Wamen lainnya adalah petahana. 

    “Untuk wajib lapor [baru untuk kabinet sekarang] kami cek, namun data ini masih terus berkembang, sejauh sampai dengan hari Senin kemarin ada 48 wajib lapor baru itu untuk tingkat menteri dan wakil menteri,” jelas Budi  di Gedung C1 KPK, Kamis (31/10/2024). 

    Hingga sejauh ini, dari 48 menteri/wamen tersebut belum melaporkan LHKPN-nya. Namun, sebanyak 4 orang telah berkomunikasi dengan KPK. 

    “Informasi dari tim LHKPN sampai dengan hari Senin kemarin setidaknya sudah ada 4 dari jajaran menteri ataupun wakil menteri yang sudah berkomunikasi dengan tim LHKPN,” terangnya. 

    Kemudian, untuk 61 menteri/wamen yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN tidak perlu melaporkan LHKPN mereka kembali. 

    “Jadi menteri dan wakil menteri yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN dan sudah melaporkannya di tahun 2024 atau pelaporan periodik tahun 2023 tahun ini tidak perlu melaporkan lagi. Jadi laporan harta kekayaannya secara periodik nanti silahkan disampaikan atau dilaporkan pada 2025,” pungkasnya. 

  • Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Beda Pendapat dengan Menteri Yusril

    Yasonna Ingatkan Natalius Pigai: Jangan Beda Pendapat dengan Menteri Yusril

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, terutama dalam persoalan peristiwa HAM berat di masa lalu.

    Untuk itu, Yasonna mengusulkan Pigai duduk bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra guna menyamakan pandangan tentang peristiwa HAM berat yang terjadi di masa lalu.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya seusai menghadiri rapat kerja Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko HAM. Pak Yusril karena ada pernyataan beliau kemarin [tentang Tragedi 1998], antara bapak dan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni,” tuturnya.

    Lebih lanjut, sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM pada periode sebelumya, Yasonna turut mencontohkan kerja sama yang nyata antara kementerian/lembaga terkait.

    Politikus PDIP ini mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada era pemerintahan Jokowi adalah tragedi Talangsari 1989. 

    “Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan,” pungkasnya.

    Lebih jauh, Yasonna menyoroti Pigai untuk bisa melakukan atau mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

    Kemudian, dia juga menyebutkan perihal anggaran tidak perlu seluruhnya dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi BUMN juga ikut dilibatkan. Selanjutnya, pendidikan untuk memberikan beasiswa bagi keluarga korban, dan menteri perumahan soal pembentukan perumahan.

    “Jadi bagaiamana sinergitas antar lembaga dan antara kementerian, sehinga anggaran diharapkan Rp20 triliun mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan,” tandasnya.

  • Ahmad Luthfi Tanya Nama Desa Terujung di Jateng, Andika Perkasa Ngaku Gak Tahu

    Ahmad Luthfi Tanya Nama Desa Terujung di Jateng, Andika Perkasa Ngaku Gak Tahu

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada momen menarik saat debat kandidat Pilkada Jateng 2024. Awalnya, calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bertanya kepada lawannya, Andika Perkasa, soal nama desa di ujung timur provinsi tersebut. 

    Andika lantas mengaku dirinya tidak tahu nama desa yang ditanya oleh Ahmad Luthfi. Setelah itu, dia menjawab bahwa desa terujung di Jawa Tengah itu bernama Temparak yang merupakan desa nelayan, di mana penduduknya banyak yang bekerja sebagai nelayan.

    Menurutnya, banyak masalah yang kini dihadapi nelayan tersebut mulai dari harga ikan yang murah hingga harga solar yang mahal.

    “Di ujung Jawa Tengah itu nama desanya Temparak, desa nelayan. Mereka itu sedang banyak masalah dan pemimpin seharusnya tahu soal itu,” tuturnya di sela-sela debat kandidat Pilkada Jateng 2024, Kamis malam (31/10/2024).

    Dia juga mengklarifikasi pernyataan Andika Perkasa yang mengatakan bahwa banyak desa yang belum terkoneksi internet di Jawa Tengah.

    “Bapak tahu tidak, dari 7.810 desa itu, yang masih ada blankspot itu sekitar 102 desa saja,” katanya.

    Ahmad Luthfimengatakan seorang pemimpin itu sudah seharusnya paham permasalahan detail suatu wilayah dan apa saja yang jadi kebutuhan desa tersebut.

    “Ini masalah yang harus kita tahu sebagai pemimpin, ke depan pimpinan itu tidak perlu hebat tetapi bisa bermanfaat untuk orang lain,” ujarnya.

  • Menteri HAM Natalius Pigai Minta Duit Rp1 Triliun untuk Gaji 2.544 Pegawai

    Menteri HAM Natalius Pigai Minta Duit Rp1 Triliun untuk Gaji 2.544 Pegawai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjabarkan perincian pihaknya membutuhkan tambahan anggaran yang tadinya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Salah satu alasannya adalah terkait penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM menjadi 2.544 pegawai. 

    Hal tersebut dijelaskan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    Awalnya, Pigai menghitung personel di Kementerian HAM, hanya ada 188 pegawai dan dirinya menyebut untuk gaji dan tunjangan ini sebesar Rp14 miliar.

    Namun, dengan adanya struktur dan organisasi baru, dia mengaku membutuhkan 2.544 pegawai sehingga tunjangannya ditaksir menjadi lebih dari Rp1 triliun.

    “Yang 188 orang ini untuk belanja pegawai Rp14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” pungkasnya.

    Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi di Kementerian HAM, tambah dia, maka hanya gaji dan tunjangan saja sudah membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun.

    “Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan,” tuturnya. 

    Lebih jauh, Pigai menyebut anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.  

    Aktivitas HAM tersebut juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya, Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara. 

    “Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

  • Kebut Pengembangan Pariwisata, Erick Thohir Bentuk PMO dengan Menteri Pariwisata

    Kebut Pengembangan Pariwisata, Erick Thohir Bentuk PMO dengan Menteri Pariwisata

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Pariwisata akan membentuk project magement officer (PMO) Pariwisata guna mengejar akselerasi sektor pariwisata Indonesia di antara negara-negara lain di Asia Tenggara.

    Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir pada hari ini, Kamis (30/10/2024) saat menggelar pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    “Kami diskusikan membuat project management officer bersama, agar kolaborasi ditingkatkan lagi,” ujar Erick pada Kamis (30/10/2024) di Gedung Kementerian BUMN.

    Menurut Erick, upaya penguatan kolaborasi itu dilakukan seiring dengan visi pemerintahan baru di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor penting bagi ekonomi nasional. Selain itu, sektor pariwisata Indonesia dinilai tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara.

    Di Kementerian BUMN, Erick akan mengintegrasikan berbagai komponen, seperti terkait transportasi hingga infrastruktur, guna menggenjot sektor pariwisata.

    Kementerian BUMN pun akan berupaya menjaga pengelolaan-pengelolaan pariwisata di bawah kendalinya.

    “Borobudur tidak hanya jadi destinasi wisata, tapi juga terkait religion. Dukungan Mandalika juga menjadi sport tourism. Selain itu, di Bali, ada Teluk Benoa,” ujar Erick.

    Kawasan wisata Borobudur kini memang dikelola oleh anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, yakni PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC).

    Kemudian, KEK Mandalika juga merupakan salah satu proyek yang digarap oleh anak usaha Injourney, yakni PT Indonesia Tourism Development Corporation.

    Lalu, di Bali, BUMN Pelindo mengembangkan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang merupakan proyek strategis nasional untuk mengubah Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terkemuka.

    Adapun, Widiyanti mengatakan akan banyak lagi kolaborasi yang dilakukan terkait dengan pengembangan pariwisata ke depannya. “Tim kami [Kementerian Pariwisata] akan kerja sama hal-hal teknis lainnya,” ujarnya.

  • Menteri Nusron: Selama Bisa Menghirup Udara, Mafia Tanah Selalu Ada

    Menteri Nusron: Selama Bisa Menghirup Udara, Mafia Tanah Selalu Ada

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut mitigasi dan penataan sistem menjadi yang utama dalam pemberantasan mafia tanah. Namun, dia menyebut praktik mafia tanah akan selalu ada. 

    Hal itu disampaikan oleh Nusron ketika dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Kendati sudah ada satgas khusus dari pemerintah untuk menangani mafia tanah, lanjutnya, tindak kejahatan itu akan selalu ada. Begitu pula, lanjutnya, seperti praktik korupsi. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan mafia tanah maupun korupsi akan terus ada. 

    “Selama kamu masih bisa menghirup udara itu selama itu pula masih ada mafia tanah, masih ada. Tinggal bagaimana kita mitigasi dan penataan sistem. Kayak tindak pidana korupsi ya kan selama masih ada matahari bersinar kemudian kamu menghirup udara pasti ada tindak pidana korupsi, tinggal bagaimana level korupsinya, kronis gitu kan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (31/10/2024). 

    Meski kejahatan mafia tanah selalu ada, Nusron menyebut kementeriannya bakal fokus membangun sistem yang lebih bagus untuk mengurangi praktik tersebut secara signifikan. 

    Pada kesempatan terpisah, politikus Partai Golkar itu bahkan menyinggung upaya untuk memiskinkan mafia tanah. Nusron menyebut pihaknya akan melaksanakan rakor khusus dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan PPATK.

    “Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam raker dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

  • Ini Dia Biang Kerok Suhu Panas Hingga 37,9 Derajat Celcius di Lampung

    Ini Dia Biang Kerok Suhu Panas Hingga 37,9 Derajat Celcius di Lampung

    Bisnis.com, JAKARTA – BMKG mengungkapkan penyebab suhu panas di beberapa daerah di Lampung.

    Ternyata, ini dipengaruhi oleh dua siklon tropis yang sedang aktif: Siklon Trami di Laut Cina Selatan dan Siklon Kong-Rey di Pasifik Timur.

    Namun, saat ini Siklon Tropis Trami sudah punah, dan tersisa Siklon Tropis Kong-Rey yang masih aktif.

    Dampaknya? Aliran udara tertarik menuju pusat siklon, membuat pembentukan awan di sekitar Lampung minim. Hasilnya, sinar matahari menghujam langsung tanpa hambatan, bikin suhu semakin terasa menyengat.

    Dikutip dari akun media sosial BMKG berikut penyebab utama suhu panas di Lampung

    Siklon tropis

    Dampak tidak langsung dari keberadaan dua siklon tropis itu, membuat suhu udara di Lampung melonjak tinggi. Semisal pada tanggal 28 Oktober suhu di kecamatan Selagai Lingga mencapai 37,8 derajat Celsius. Aliran massa udara yang tertarik menuju pusat siklon menyebabkan minimnya pembentukan awan di sekitar Lampung, meningkatkan suhu secara signifikan.

    Aliran udara yang bergerak menuju pusat siklon ini menyebabkan terjadinya peningkatan kecepatan angin dan membawa uap air menjauhi wilayah Lampung. Udara kering yang tersisa cenderung memperburuk kondisi panas, karena tidak adanya kelembapan untuk menurunkan suhu.

    Selain itu, menurut BMKG dengan terbawanya uap air menuju pusat siklon, atmosfer di Lampung menjadi stabil, sehingga kondensasi sulit terjadi. Tanpa adanya kondensasi yang cukup, sulit untuk terbentuk awan untuk menghalangi radiasi matahari, menyebabkan langsung mengenai permukaan bumi.

    Minimnya awan

    Minimnya awan juga menyebabkan suhu pada malam hari tetap hangat karena tidak ada penutup yang menahan pelepasan panas dari permukaan.

    Dengan minimnya pembentukan awan, secara otomatis juga mengurangi hujan di wilayah Lapung. Adanya siklon tropis ini menyerap kelembapan dari wilayah sekitarnya, sehingga peluang hujan menjadi berkurang. Kurangnya hujan menyebabkan suhu permukaan tidak terendam, sehingga panas bertahan lebih lama. Hujan biasanya membantu menyejukkan udara, tapi tanpa curah hujan, panas terus terasa intens sepanjang hari.

    Posisi matahari yang lebih dekat dengan provinsi Lampung

    Di sekitar Oktober, posisi matahari dekat dengan garis ekuator bagian Selatan sehingga wilayah Provinsi Lampung mendapatkan sinar matahari secara langsung. Radiasi yang tinggi di wilayah tropis ini menyebabkan suhu permukaan naik, terutama di siang hari. Posisi matahari yang tinggi ini memperpanjang durasi panas, membuat siang hari terasa lebih Terik di Lampung.

    Tingginya radiasi karena langit cerah

    Langit yang cerah membuat radiasi matahari masuk sepenuhnya ke permukaan bumi tanpa terserap awan. Paparan sinar matahari yang intens meningkatkan suhu permukaan dan suhu udara secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan panas lebih terasa pada siang hari, karena radiasi langsung dari matahari tidak terhalang menuju ke permukaan.

    Penguapan meningkat akibat suhu tinggi

    Suhu udara yang tinggi meningkatkan penguapan dari laut, danau dan juga permukaan tanah. Menghasilkan lebih banyak uap air. Namun uap air yang terbentuk terbawa menuju pusat siklon, bukan berkumpul di wilayah Lampung. Akibatnya, meskipun penguapan meningkat tidak ada uap air yang cukup untuk membentuk awan dan mengurangi panas.

    Kecepatan angin yang membawa udara panas

    Angin kencang dari Samudera Hindia yang bergerak membawa awan panas yang sudah terpapar matahari akan menambah panas wilayah yang dilaluinya termasuk Lampung. Udara panas yang bergerak ini tidak memungkinkan untuk menurunkan suhu udara, terutama di siang hari. Hembusan angin yang panas dan kering juga membuat cuaca terasa lebih Terik.

  • Ternyata Ini Alasan Menteri HAM Natalius Pigai Berani Minta Anggaran Rp20 Triliun

    Ternyata Ini Alasan Menteri HAM Natalius Pigai Berani Minta Anggaran Rp20 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membeberkan alasan terkait Kementerian HAM yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun. Mantan aktivitas HAM ini ingin bangsa Indonesia memiliki terobosan-terbosan yang hebat.

    Hal tersebut diungkapkan kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang,” ungkapnya.

    Terobosan-terobosan yang dimaksud Pigai ini disebut akan mengangkat HAM yang terabaikan dari kebijakan politik dan pembangunan serta menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Indonesia.

    “Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan [pernyataan permintaan anggaran Rp20 triliun],” ujarnya.

    Pigai menambahkan, mungkin menurut orang pernyataan tersebut menggemparkan. Namun, bagi para pembela atau aktivis HAM, hal tersebut sebenarnya adalah hal yang biasa-biasa saja.

    Lebih lanjut, Pigai juga mengapresiasi respons cepat dari Ketua Komisi XIII Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira. Dengan begitu, kata dia, civil society juga memberikan sambutan positif.

    “Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusian yang ada di seantero negeri ini,” jelasnya.

    Lebih jauh, dia turut menjabarkan anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan. 

    Kemudian, dia juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

    “Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.