Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • DPR RI Terima Kunjungan Delegasi Korsel, Bahas Kerja Sama Pariwisata Hingga Nikel

    DPR RI Terima Kunjungan Delegasi Korsel, Bahas Kerja Sama Pariwisata Hingga Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Adies Kadir menerima kunjungan Ketua Badan Musyawarah Majelis Nasional Republik Korea Selatan Yun Jae-Ok bersama dengan delegasi lainnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024). 

    Adies menjelaskan bahwa pertemuan keduanya banyak berbicara soal kerja sama di bidang ekonomi, industri, energi, UMKM, pertahanan, olahraga dan budaya. 

    “Jadi memang ini kerjasama kita sudah 51 tahun dengan Korea dan kerja samanya sangat baik dan hubungan Indonesia-Korea selama ini luar biasa erat,” terang Adies kepada wartawan. 

    Pihaknya kemudian masing-masing menyatakan keinginannya, seperti memperkuat kerja sama terkait visa agar dipermudah, bidang pariwisata dan soal baterai. Kemudian, untuk kendaraan listrik, Korea Selatan juga membutuhkan nikel untuk kendaraan seperti Hyundai dan Kia.

    “Jadi kerja sama-kerja sama seperti itu kita bicarakan dan mereka memberikan respon yang sangat baik dan mudah-mudahan seperti apa yang kita bicarakan tadi bisa segera kita realisasikan,” jelasnya. 

    Adapun, berikut para delegasi Korea Selatan yang ikut berkunjung ke DPR:

    1. Mr. Yun Jae-Ok, Chairman of Steering Committee of National Assembly

    2. Mr. Kwon Chilseung, Member of Steering Committee of NA

    3. Mr. Jung Heeyoung, Member of Steering Committee of NA

    4. Mrs. Lee Juyoung, Member of Steering Committee of NA

    5. Mr. Park Soodeok, Charge d’Affairs of Embassy of ROK

    6. Mr. Seo Joungduk, Legislative Attache of Embassy of ROK

    7. Mr. Kim Hyunwook, Counsellor for Defense Industry and Acquisition Corporation of Embassy of ROK

    8. Mrs. Seo Jungeun, Second Secretary of Embassy of ROK

    9. Mrs. Kang Eunmi, Program Coordinator

    10. Mrs. Choi Sohye, Interpreter Kor-Ind

  • Polisi Sebut Oknum Komdigi yang Terlibat Judi Online Ternyata Punya Jabatan Staf Ahli

    Polisi Sebut Oknum Komdigi yang Terlibat Judi Online Ternyata Punya Jabatan Staf Ahli

    Bisnis.com, JAKARTA – Polisi mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh Kepolisian.

    “Ini 11 orang, beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai kemkomdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

    Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan.

    Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, namun dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

    “Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    “Masih ada yang DPO segala macem,” ucap Ade.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan kasus judi online.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menggali keterangan pegawai Komdigi itu untuk keperluan penyidikan.

    “Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

    Hanya saja, Trunoyudo enggan menjelaskan lebih detail terkait sosok dan duduk perkara dugaan kasus yang terkait judi online itu lebih detail.

    Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini.

  • RK Dapat Dukungan 25% dari PDIP, Ini Respon Timses RIDO

    RK Dapat Dukungan 25% dari PDIP, Ini Respon Timses RIDO

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Sukses pasangan calon nomor urut satu di Pilkada Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengakui bahwa terdapat kader-kader lain termasuk dari partai PDI Perjuangan (PDIP) yang memberikan dukungan pada pasangan RK-Suswono (RIDO). 

    Hal tersebut diungkapkan kala Riza ditanyakan mengenai pernyataan Ridwan Kamil (RK) bahwa 25% kader PDI Perjuangan (PDIP) memberikan dukungan kepadanya. 

    “Begitu juga tadi yang dimaksud Pak Ridwan Kamil, ada juga kader-kader dari pendukung pasangan lain, termasuk PDI-P memberikan pilihan pada pasangan Rido, itu ada juga,” jelas Riza di Rumah Pemenangan RIDO, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam (31/10/2024). 

    Dari hasil pengecekkannya di beberapa survei, diungkapkan bahwa 20%-30% pendukung PDIP memberikan dukungan pada pasangan RIDO.

    Kemudian, Riza mengatakan bahwa perpindahan dukungan politik telah menjadi hal yang biasa. Pasalnya, di hari yang sama, yakni Kamis pagi (31/10/2024) terdapat 7 kader partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano. 

    “Dalam setiap Pilpres, Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” tuturnya. 

    Dia juga mengaku bersyukur, lantaran lebih dari 80% pendukung KIM Plus mendukung pasangan RIDO. 

  • Sorotan Media Asing soal Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula Rp400 Miliar

    Sorotan Media Asing soal Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula Rp400 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Bukan hanya di Indonesia, kabar Tom Lembong yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi gula Rp400 miliar juga sampai ke media asing.

    Media asal Singapura, The Straits Times, turut menyoroti kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan RI tersebut.

    The Straits Times menulis berita dengan judul “Indonesia arrests former trade minister in sugar import graft case”.

    Dalam artikel tersebut, media tersebut mengulas korupsi yang dilakukan Tom Lembong hingga merugikan Indonesia sebanyak Rp400 Miliar.

    “Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada akhir 29 Oktober oleh jaksa dari kantor Kejaksaan Agung, dengan tuduhan memberikan izin kepada perusahaan swasta pada saat Indonesia sedang surplus gula, kata kantor tersebut,” bunyi keterengan media tersebut.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

    Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

    “Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

    The Straits Time juga menyoroti tentang Tom Lembong yang turut menjadi manajer kampanye saat Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Presiden.

    “Lembong adalah manajer kampanye dalam pemilihan presiden bulan Februari untuk Tn. Anies Baswedan, yang maju melawan pemenangnya, Presiden Prabowo Subianto, yang secara luas dipandang sebagai penerus pilihan Tn. Widodo, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober,” lanjut mereka.

  • Perlukah Gen Z Wajib Militer?

    Perlukah Gen Z Wajib Militer?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 24 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mulai mengadakan retret di Akademi Militer (Akmil)-Magelang untuk membahas strategi dan kebijakan negara. Acara ini dihadiri oleh seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, dan penasihat dalam Kabinet Merah Putih, dengan tujuan memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    Retret berasal dari kata bahasa Inggris retreat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi web, retret artinya mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin.

    Tentunya dalam konteks kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian, maka retret ini menjadi agenda yang sangat strategis, karena pada moment ini Presiden Prabowo ingin menunjukan dan menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai komitmen presiden dalam Menyusun kabinet kerja yang kompeten dan memiliki satu visi yang sama dalam membangun Indonesia.

    Namun, ada hal menarik dimana latar belakang sebagian besar dari menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, dan penasihat dalam Kabinet Merah Putih yang bukanlah dari militer, tetapi pada retret tersebut mereka diharuskan untuk menggunakan atribut dan fasilitas militer.

    Seperti pada unggahan beberapa menteri pada akun Instagramnya saat terbang dengan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara atau saat seluruh peserta retret mengenakan pakaian lapangan Komponen Cadangan (Komcad). Internalisasi “jiwa militer” begitu terlihat dalam kegiatan retret tersebut, bahkan Presiden Prabowo menyatakan dengan sangat jelas bahwa “Sistem pertahanan terbaik adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, di mana setiap warga negara harus siap sedia membela negaranya.”

    Tantangan dan Peluang

    Bagi Gen Z, peluang dan tantangan dalam mengikuti program wajib militer (wamil) cukup unik karena mereka merupakan generasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya, baik dalam cara berpikir, kemampuan teknologi, hingga pandangan sosial.

    Wajib militer memberikan pengalaman berharga untuk meningkatkan kedisiplinan, kedewasaan, dan kemampuan bertanggung jawab yang penting bagi perkembangan diri dan karier.

    Gen Z yang terbiasa dengan teknologi bisa mendapatkan keterampilan baru yang lebih fisik dan praktis. Pelatihan militer mencakup kemampuan bertahan hidup, ketahanan fisik, hingga pengetahuan tentang strategi pertahanan. Wajib militer dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan antar-generasi. Gen Z bisa berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, yang membantu mereka melihat keragaman budaya Indonesia dari sudut pandang yang lebih luas.

    Perspektif Hukum

    Dari sudut pandang hukum, program wajib militer (wamil) memerlukan analisis yang mendalam terkait hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip hak asasi manusia. Beberapa aspek hukum yang relevan mencakup:

    UUD 1945: Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dasar konstitusi ini memberi legitimasi bagi negara untuk mewajibkan warganya, termasuk Gen Z, untuk terlibat dalam pertahanan negara.

    Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: Pasal 9 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. UU ini mengamanatkan pelaksanaan bela negara sebagai tanggung jawab seluruh rakyat, yang bisa diinterpretasikan sebagai landasan hukum untuk mengimplementasikan program wajib militer.

    Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara: Pasal 4 dan 6 menyebutkan bahwa wajib militer atau bentuk lain dari bela negara dapat dilakukan melalui pembentukan komponen cadangan yang melibatkan warga negara dalam bela negara. Dalam UU ini juga ditegaskan hak-hak dasar warga yang ikut serta dalam program ini.

    Ketahanan Nasional

    Prinsip Keseimbangan antara Hak Individu dan Kepentingan Negara: Dalam doktrin hukum nasional, terdapat prinsip bahwa hak individu dapat dibatasi demi kepentingan umum. Program wajib militer bisa dibenarkan dari segi hukum jika terbukti bertujuan memperkuat ketahanan negara serta memenuhi kebutuhan nasional akan komponen pertahanan.

    Rekomendasi

    Untuk menjalankan program wajib militer (wamil) yang sesuai dengan karakteristik Gen Z dan menghormati hak asasi serta kebutuhan pertahanan nasional, pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi berikut:

    Penerapan Wamil dengan Model Pilihan atau Bertahap, Model Sukarela dan Bertahap: Mulailah dengan sistem sukarela untuk melihat ketertarikan dan partisipasi warga, khususnya di kalangan Gen Z. Sistem ini bisa diperkuat dengan insentif seperti pengakuan sertifikasi, beasiswa, atau prioritas dalam rekrutmen pekerjaan di sektor pemerintah.

    Program Bertahap untuk Gen Z: Rancang program bertahap dengan durasi singkat dan intensitas yang menyesuaikan dengan kesiapan fisik dan mental. Tahapan ini bisa mencakup pelatihan dasar yang berlanjut ke pelatihan intensif hanya bagi yang menunjukkan minat dan kemampuan.

    Wajib Militer terhadap Gen Z dapat diterapkan dengan optimal dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, teknologi, dan alternatif program yang tersedia dengan merujuk pada UU 23/2019. UU ini mengatur tentang pembentukan komponen cadangan dan berbagai aspek terkait program bela negara, yang mencakup perekrutan, pelatihan, hak-hak, serta tanggung jawab komponen cadangan yang akan bertugas membantu komponen utama (TNI) dalam pertahanan negara.

    Sebagian besar rekomendasi untuk menyesuaikan program wajib militer dengan karakteristik Gen Z dapat diterapkan berdasarkan UU 23/2019. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi model bertahap, pemberian alternatif non-militer, penyediaan fasilitas kesehatan, serta penyesuaian teknologi dalam pelatihan.

    Namun, implementasinya akan sangat bergantung pada peraturan turunan yang lebih spesifik untuk memastikan semua mekanisme berjalan efektif dan transparan.

  • Pengertian dan Manfaat Kartu Zilenial yang Jadi Program Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

    Pengertian dan Manfaat Kartu Zilenial yang Jadi Program Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi memperkenalkan program untuk generasi muda melalui kartu Zilenial.

    Kartu tersebut akan diberikan khusus untuk anak-anak muda khususnya Gen Z. Tujuannya bisa untuk diskusi, menikmati kopi hingga internet gratis.

    “Kita juga memerlukan bahwa dengan digitalisasi kita juga mampu aplikasi ini kita kembangkan kepada generasi Z misalnya. Generasi Z kita akan kita dukung untuk apa? Dalam rangka nanti kita gunakan Kartu ZiLenial yang bisa kita gunakan untuk diskusi, ngopi gratis dan internet gratis,” kata Ahmad Luthfi dalam debat Pilkada Jateng yang disiarkan di YouTube KPU Jateng, Rabu (30/10/2024).

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa generasi Z dan milenial harus diberikan akses untuk mengembangkan dirinya. Kartu ziLenial tersebut, menurutnya adalah solusi.

    “Dia akan kita (kasih) kesempatan untuk apa? Mengeksplor dirinya bahwa sebenarnya anak-anak muda kita mampu berkreasi dengan adanya ekonomi kreatif di wilayah kita, dengan apa? Dengan dia di masing-masing kecamatan, di masing-masing kabupaten ada ngopi gratis dengan kartu untuk memberikan kesempatan kerja,”

    Dengan kartu tersebut, ia berharap bisa menuntaskan masalah mengenai pendidikan dan lapangan pekerjaan di Jateng.

    Adapun penggunaan kartu zilenial tersebut berada di level kecamatan di seluruh kabupaten/kota. Pemuda/pemudi nantinya diberikan kopi dan internet gratis.

    Namun untuk bisa menikmati hal itu, syarat yang harus dipenuhi yakni ikut dalam kegiatan workshop.

    Workshop itu nantinya akan dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.

  • RK Diundang Prabowo Makan Malam, Bahas IKN Hingga Diberi Nasehat

    RK Diundang Prabowo Makan Malam, Bahas IKN Hingga Diberi Nasehat

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto pada Kamis malam (31/10/2024).

    RK mengaku bahwa mereka berdua berdiskusi banyak hal, contohnya seperti bahas IKN hingga nasehat. 

    Berdasarkan informasi dari keterangan resmi dan dari unggahan Instagramnya, RK diajak makan malam oleh Prabowo di resto Garuda jalan Sabang. Pasalnya, masakkan padang adalah salah satu masakan favorit dari Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Sosok yang akrab disapa Kang Emil kemudian mengungkapkan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk soal Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    “Yang dibahas tentang IKN, tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Saya kebetulan belum mengucapkan selamat secara pribadi waktu pelantikan, ke istana tapi cuma sebentar. Alhamdulillah dikasih waktu. Luar biasa, ditraktir makan lagi,” ujarnya, dari keterangan resmi yang dikutip Jumat (1/11/2024). 

    Tak hanya itu, diungkapkan juga dari Instagramnya bahwa mereka berdiskusi selama jam. RK kemudian diberi nasehat oleh Presiden ke-8 RI tersebut. 

    “Tetap semangat dan jangan menyerah,” nasehat terbaik malam ini dari beliau,” tulis Emil dalam caption unggahan video pertemuannya. 

    Adapun, RK juga mengaku bahwa ia merasa senang memiliki kesempatan berbincang langsung dengan Prabowo. 

     “Alhamdulillah diajak makan malam, siapa yang tidak senang diajak makan malam sama Presiden,” jelasnya. 

  • Mendagri Segera Lapor Prabowo Soal Wacana Omnibus Law Politik

    Mendagri Segera Lapor Prabowo Soal Wacana Omnibus Law Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menindaklanjuti usulan revisi sejumlah Undang-Undang Politik dengan metode omnibus law. Dia menyebut harus melapor dulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah itu, lanjut dia, biasanya akan dilakukan rapat antar kementerian lembaga terkait mengenai kepastian apakah UU tersebut perlu direvisi atau tidak.

    Hal tersebut diungkapkannya kala selesai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Kami Kemendagri menghargai ide dari teman-teman DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan sistem politik, tapi dari pemerintah saya selaku Mendagri tentu memiliki mekanisme sendiri, saya harus melapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihaknya masih akan mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik ini perlu disatukan sebagai paket melalui omnibus law atau sekadar direvisi per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak. Di mana, kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi dan itu nanti akan kita sampaikan hasil dari pemerintah ini kepada DPR di rapat berikutnya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Tito menjelaskan alur pelaporan atau penyampaian kepada presiden, nantinya akan melalui Menko Polhukam terlebih dahulu.

    “Tapi ada dua menko ini, Menko Polkam dan Menko Kumham. Ditambah dengan biasanya Kemensetneg. Kita rapat dulu kita bahas dan biasanya kita undang juga nanti ahli, dari ahli ahli tata negara, pemerhati khusus politik,” tandasnya.

    Sebelumnya, di dalam rapat Tito menanggapi rencana DPR untuk merevisi sejumlah undang-undang (UU) terkait politik dengan metode omnibus law. Tito menyebut, kementeriannya memang sedang meninjau kembali perihal sistem demokrasi, kepemiluan, serta Pilkada.

    “Kami mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi, sistem kepemiluan, sistem pilkada. Apakah mungkin termasuk ide dari DPR, saya sudah baca juga untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket omnibus law,” katanya.

    Sebagai informasi, terdapat delapan UU yang diusulkan direvisi dengan metode omnibus law, di antaranya adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). 

    Selanjutnya ada UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Debat Pilkada Sumut: Momen Bobby Nasution Terdiam Disoraki Penonton

    Debat Pilkada Sumut: Momen Bobby Nasution Terdiam Disoraki Penonton

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sempat disoraki oleh penonton ketika merespon pendapat lawannya, Edy Rahmayadi saat debat kanditan calon Gubernur Sumut 2024 pada Rabu malam (30/10/2024). 

    Awalnya, Edy sempat menyampaikan pendapatnya terkait jumlah dokter dan penduduk yang dinilai tidak sesuai di Sumatra Utara.

    Ketika diminta merespon pendapat dari Edy Rahmayadi, selanjutnya Bobby disoraki penonton hingga berhenti berbicara selama 34 detik dan membuat waktunya terbuang untuk merespon Edy Rahmayadi.

    “Saya rasa harus ada tata tertib yang harus diikuti di sini,” imbau Bobby di sela-sela debat Cagub Pilkada Sumut 2024 yang ditayangkan di Youtube KPU, (31/10/2024).

    Setelah memberikan imbauan itu, Bobby langsung memberikan tanggapan terkait pernyataan Edy Rahmayadi. 

    Jika dirinya terpilih menjadi gubernur Sumatra Utara nanti, Bobby akan bekerja sama dengan sejumlah universitas di Sumatra Utara untuk penuhi kebutuhan dokter.

    Selain itu, menurutnya, dokter yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) juga akan diberi insentif lewat anggaran APBD.

    “Kita minta dokter-dokter PPDS kita kirim ke daerah. Hari ini di Kepulauan Nias hanya ada satu dokter spesialis. Kita punya anggaran, jangan anggaran dibawa kemana-mana,” ujarnya.

  • Penetrasi Internet di Jateng Rendah, Andika Bakal Gandeng Telkom hingga Starlink

    Penetrasi Internet di Jateng Rendah, Andika Bakal Gandeng Telkom hingga Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa menyebut bahwa penetrasi internet di Provinsi Jawa Tengah sangat rendah. Jika terpilih sebagai Gubernur, Andika menginginkan penetrasi internet bisa merata di seluruh desa dengan menggunakan Telkom hingga Starlink. 

    “Jadi akses internet di Jawa Tengah masih terendah di Pulau Jawa, karena hanya 82% penetrasi internet. Nah, gimana ini dengan daerah atau desa yang masih belum memiliki koneksi internet,” tuturnya di sela-sela debat kandidat, Kamis (31/10).

    Dia berjanji agar nanti semua pelaku bisnis telekomunikasi akan dipaksa untuk meratakan jaringan Internet di Jawa Tengah

    “Jadi yang perlu kita lakukan itu perluas koneksi Internet. Kita akan gunakan Telkom, PSN, dan Starlink juga. Jadi daerah yang belum terkoneksi ini akan kita koneksikan,” katanya.

    Andika mengatakan jika koneksi internet di Jawa Tengah sudah merata, maka hal itu akan memudahkan warga dan pemerintah daerah untuk saling terhubung, sehingga layanan publik semakin cepat

    “Kita punya program yang sudah dimulai sejak zaman Pak Ganjar, ini bisa jadi sarana kita sebagai pemerintah provinsi untuk bisa mendengarkan atau merespon apabila ada daerah yang selama ini tidak ada koneksi internet,” ujarnya.