Category: Bisnis.com Nasional

  • Presiden Prabowo Buka-bukaan Dukung Paslon De Gajah dan Eks PDIP di Pilkada Bali

    Presiden Prabowo Buka-bukaan Dukung Paslon De Gajah dan Eks PDIP di Pilkada Bali

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto mendukung secara terbuka pasangan calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya – Putu Agus Suradnyana (Mulia – Pas) di Pilkada 2024. 

    Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia – PAS. 

    Menurut Prabowo, pasangan Mulia – Pas khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik, “Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya,” jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024). 

    Awalnya Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia – Pas. 

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” kata Prabowo. 

    Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

    Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. 

    Selain itu, Prabowo juga menyebut akan meminta nama Calon Bupati dan Walikota yang baik untuk didukung di Pilkada 2024.

    Menurut Prabowo memberi dukungan tidak harus dengan mengumpulkan massa yang banyak di satu tempat. Model kampanye yang lebih efisien saat ini dengan bertemu tokoh-tokoh, membuat pernyataan dukungan melalui video kemudian disebarkan ke masyarakat. 

  • Cek Beda Sekretariat Kementerian, Kabinet, dan Militer di Pemerintahan Prabowo

    Cek Beda Sekretariat Kementerian, Kabinet, dan Militer di Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat sejumlah lembaga penting yang berperan dalam mendukung tugas presiden dan wakil presiden. 

    Lembaga Negara yang dimaksud seperti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dipimpin Sekretaris negara dan Sekretariat Kabinet yang dipimpin sekretaris kabinet.

    Meski keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terdapat perbedaan sekretaris negara dan sekretaris kabinet yang signifikan, terutama dalam menjalankan fungsi dan tugas.

    Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat sejumlah nonmelaktur yang menarik yaitu, Sekretariat Kementerian dan Sekretariat Militer yang dinaungi oleh Kemensesneg.

    Lantas, apa saja perbedaan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kementerian, dan Sekretariat Militer?

    Kepala Kantor Komunikasi Istana Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Sekretariat kementerian merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri suatu kementerian.

    “Sekretariat kementrian itu seperti sesmen atau dulu sekjen di kementrian lain. Di semua kementrian ada. Di Setneg juga ada [namanya] Sesmensesneg,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/11/2024).

    Sementara itu, Hasan juga menekankan bahwa Sekretariat Militer pun bukan merupakan nomenklatur baru, tetapi sudah ada sejak lama.

    “Sesmil itu sudah lama ada. Bukan nomenklatur baru,” tandas Hasan. 

    Berikut Perbedaan Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris  Kementerian, dan Sekretaris Militer:

    Sekretariat Negara

    Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

    Sejak awal dibentuknya hingga sekarang, tugas Kementerian Sekretariat Negara pada umumnya adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.

    Adapun, dalam pemerintahan Prabowo Subianto fungsi dari Sekretariat Negara:

    Pemberian dukungan teknis dan administrasi:

    a. kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wapres dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan

    negara;

    b. Menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira TNI dan Polri, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wapres beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

    c. serta analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan PerUUan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan RI, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;

    d. serta analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, LNS, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;

    e. serta dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan ASN yg wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pemberian dukungan teknis kepada Tim Penilai Akhir;

    f. serta analisis dalam pengkajian, pemberian rekomendasi, dan penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah;

    g. serta analisis dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden;

    h. serta analisis pelaksanaan penerjemahan, serta pembinaan jabatan fungsional penerjemah dan analis kerja sama;

    i. serta analisis dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian;

    ➢ Pembinaan, penataan, dan pengembangan ASN, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;

    ➢ Koordinasi dan perumusan peruuan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi dilingkungan Kementerian;

    ➢ koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian, serta pengelolaan arsip kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

    ➢ pengelolaan BMN yang menjadi tanggungjawab Kementerian;

    ➢ penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

    ➢ pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan

    ➢ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wapres serta. 

     

    Sekretaris Kabinet

    Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa Sekretariat Kabinet merupakan Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

    Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Adapun untuk tugas Sekretariat Kabinet adalah melakukan:

    Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
    Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
    Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
    Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
    Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
    Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
    Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
    Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
    Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
    Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan
    prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di
    lingkungan Sekretariat Kabinet;
    Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
    Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

     

    Sekretariat Kementerian

    Sekretariat kementerian adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri suatu kementerian. Contoh sekretariat kementerian, seperti Sekretariat Kementerian Koordinator, yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) , Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

    Sementara itu, Sekretariat kementerian memiliki tugas-tugas, seperti:

    Koordinasi pelaksanaan tugas
    Pembinaan
    Pemberian dukungan administrasi
    Pengelolaan barang milik negara
    Layanan pengadaan barang dan jasa
    Penyusunan rencana, program, dan anggaran
    Penyusunan peraturan perundang-undangan
    Pelaksanaan advokasi hukum

     

    Sekretariat Militer

    Sekretariat Militer merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing.

     Sementara itu, fungsi dari Sekretariat Militer adalah:

    Pemberian dukungan teknis dan administrasi personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pengangkatan atau pemberhentian dari dinas keprajuritan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
    Koordinasi penyelenggaraan pengamanan fisik dan nonfisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
    Pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
    Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan secara imbal balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara asing;
    Pembinaan personel dan pemberian petunjuk teknis di bidang pengamanan kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Ajudan Istri/Suami Presiden, Ajudan Istri/ Suami Wakil Presiden, Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;
    Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Militer Presiden; dan
    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri.

  • Ridwal Kamil Bantah Tudingan Bagi-Bagi Beras dan Minyak Gratis

    Ridwal Kamil Bantah Tudingan Bagi-Bagi Beras dan Minyak Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil membantah tudingan terkait pembagian beras dan minyak goreng gratis kepada masyarakat dalam kampanye yang digelar tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

    Ridwan Kamil mengatakan tidak ada pembagian gratis, justru yang ada hanyalah pasar sembako murah, di mana warga dapat membeli bahan pokok dengan harga murah.

    “Nah itu aja, itu adalah gudang pasar sembako yang nanti dibeli oleh warga di acara-acara. Jadi difitnah seolah-olah itu pembagian gratis, [padahal sebenarnya] enggak, warga itu membeli dengan harga murah,” kata Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024)

    Dirinya juga menyinggung terkait program pangan murah yang juga dilakukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut tiga Pramono Anung- Rano Karno.

    “Pasangan 03 juga kan melakukan apa bedanya, cuma ya hobi diviralkan dengan cara seperti ini. Clear ya?” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, pada debat dengan tema besar seputar ekonomi dan kesejahteraan sosial ini, Ridwan Kamil alias RK menyinggung terkait persoalan pangan.

    Sebelumnya, RK berjanji mengembangkan segmen ekonomi kecil, dalam hal ini pasar. “Pasar bisa kita kembangkan menjadi pasar besar dunia, di industri halal misalkan,” katanya di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam.

    Selain itu, dia juga berjanji menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan, dengan menyediakan 600.000 kesempatan di sektor formal, kemudian 300.000 di sektor UMKM, dan 100.000 di padat karya dalam program Rp1 miliar per RW. 

    Pada segmen ekonomi yang lebih besar, dia bercita-cita menghadirkan pusat pertumbuhan bisnis di Jakarta sekaligus menggenjot UMKM. Salah satunya melalui akademi digital untuk 100.00 Gen Z.

    Sementara itu, di bidang pendidikan, pihaknya berjanji untuk memberikan pendidikan gratis di sekolah swasta dari tingkat SD hingga SMA, serta mengurangi beban guru di bidang administratif.

    Terkait kesehatan, pasangan tersebut menjanjikan prioritas kepada lansia dan disabilitas dengan program dokter keliling hingga mobil curhat keliling.

    Sementara itu soal pangan, RK-Suswono berjanji melanjutkan program makan gratis sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Langkah-langkah lain yang akan dilakukan adalah melakukan kontrak kerjasama dengan daerah-daerah pemasok atau penghasil pangan. 

    “Kedua, menghadirkan sembako murah dengan menambah anggaran subsidi pangan, sehingga banyak yang bisa mengakses dan memperbanyak distribusi, sehingga rakyat tidak perlu antre panjang,” imbuh Suswono.

    Terakhir, paslon tersebut berjanji memanfaatkan lahan terlantar untuk dijadikan gerakan terwujudnya urban farming atau pertanian kota.

  • Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih. 

    Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan. 

    Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan  Presiden Ke-8 RI itu.

    Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. 

    Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini. 

    Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

    Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

  • Transportasi Trem Autonomus, Gibran Ingin Kota Lain Tiru Solo

    Transportasi Trem Autonomus, Gibran Ingin Kota Lain Tiru Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin angkutan umum trem Autonomus yang ada di Solo, Jawa Tengah diterapkan di kota lain di Indonesia.

    Gibran menjelaskan bahwa angkutan umum yaitu trem autonomus akan digunakan jadi salah satu transportasi untuk masyarakat Solo.

    Menurutnya, trem autonomus tersebut ramah lingkungan karena menggunakan teknologi baterai agar bisa berjalan untuk mengantarkan masyarakat Solo dari satu titik ke titik lainnya.

    “Angkutan umum massal ini dapat menjadi solusi transportasi di daerah yang padat penduduk, salah satunya Surakarta,” tutur Gibran dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (3/11).

    Menurutnya, trem autonomus tersebut juga sudah menjalani ujicoba kelayakan dan jalan di wilayah Surakarta. Menurut Gibran, sistem transportasi yang ramah lingkungan dan modern akan terus digenjot di Tanah Air.

    “Secara khusus, Kota Surakarta [Solo] kini telah berinovasi menghadirkan angkutan umum massal yang menggunakan energi baterai untuk mobilitas yang lebih bersih dan efisien,” katanya.

    Gibran menyebut transportasi yang memiliki sumber daya baterai tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum, tetapi juga mendukung pengurangan emisi karbon. 

    Menurutnya, hal tersebut sudah sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo terkait pengurangan karbon untuk lingkungan yang lebih baik. 

    “Saya menyambut baik pelaksanaan uji coba ini dan berharap teknologi transportasi serupa juga dapat direplikasi di kota-kota lain di Indonesia,” ujarnya.

  • Sindir Gratifikasi Jet Kaesang, Hasto: Ada Yang Mau Kendalikan KPK

    Sindir Gratifikasi Jet Kaesang, Hasto: Ada Yang Mau Kendalikan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ada oknum yang mencoba mengendalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait fasilitas jet pribadi anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang dikatakan bukan gratifikasi.

    Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan tidak bisa tebang pilih meskipun Kaesang merupakan anak Jokowi. Dia menegaskan hal tersebut bakal menjadi catatan bagi rakyat.

    Dia melanjutkan bahwa seharusnya pihak-pihak tersebut tidak boleh melakukan tindakan dengan tidak adil hanya karena melihat latar belakang Kaesang sebagai anak dari mantan Kepala Negara, bukan rakyat biasa dalam perkara gratifikasi tersebut.  

    “Hukum itu harus berkeadilan. Rakyat akan mencatat itu ketika negara yang seharusnya berbasis hukum ternyata menjadi negara kekuasaan,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

    Hasto mengatakan penegakan hukum tidak boleh melihat latar belakang keluarga meskipun hal tersebut menyangkut anak seorang presiden yang sedang menjabat. 

    Dia mengaskan persoalan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi yang menyangkut anak presiden tersebut merupakan hal serius.

    “Ini akan menjadi problem yang serius, yang membuat kita sebagai bangsa akan terpuruk,” imbuhnya.

    Hasto lantas meminta pemberi fasilitas jet pribadi membuka penerbangan ke Amerika Serikat (AS) dengan harga Rp 90 juta untuk digunakan rakyat.

    Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan gratifikasi apabila penyedia tidak bisa memberikan hal yang sama kepada anak muda rakyat Indonesia lainnya.  

    “Kalau begitu yang bersangkutan harus memberikan kesempatan yang sama untuk rakyat bisa ke AS dengan private jet seharga Rp 90 juta,” katanya. 

    Hasto mengatakan tindakan Kaesang bisa dianggap gratifikasi apabila pemberi fasilitas tak bisa menyediakan hal tersebut untuk rakyat yang dianggap setara dengan kedudukan Kaesang.

    “Sekiranya yang pemilik pesawat itu tidak mampu, ya dia [Kaesang] telah melakukan tindak pidana gratifikasi,” pungkas Hasto.

  • Gandeng UEA, Gibran Yakin RS Jantung Fasilitas Lengkap di Solo Segera Rampung

    Gandeng UEA, Gibran Yakin RS Jantung Fasilitas Lengkap di Solo Segera Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka optimistis kota Solo, Jawa Tengah akan memiliki RS Jantung atau RS Kardiologi dengan fasilitas sangat lengkap.

    Berdasarkan keterangan Setwapres RI, RS yang merupakan hasil kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) tersebut sudah 90% proses pembangunannya. 

    Rumah Sakit yang dibangun sejak akhir tahun 2023 tersebut dinamakan Kardiologi Emirates Indonesia (Emirates Indonesia Cardiology Hospital/EICH) dan berdiri di kawasan Solo Technopark.

    Rencananya, di dalam bangunan hampir seluas 10.000 m2 tersebut berdiri beragam fasilitas mencakup departemen klinik rawat jalan, ruang rawat inap khusus, dan fasilitas canggih untuk memenuhi kebutuhan spesifik pasien kardiovaskular.

    Wapres Gibran berharap Rumah Sakit Kardiologi menjadi fasilitas terpadu yang memberikan solusi komprehensif dan preventif penyakit jantung. 

    Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah mulai menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar usai menerima kunjungan dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan Pemprov Jawa Tengah harus menyiapkan banyak hal.

    “Sumber daya banyak yang meminta untuk bergabung. Jantung kan tidak mudah tapi sudah banyak di Jawa Tengah,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (3/11/2024). 

    Dia mengatakan saat ini sudah ada 164 orang yang bergabung, termasuk 14 di antaranya bedah jantung.

    “Memang masih kurang tetapi ketika rumah sakit ini sudah beroperasi harapannya masyarakat yang punya penyakit jantung bisa tertangani. Tidak perlu ke Jakarta,” katanya.

    Nantinya, RS Jantung Emirat-Indonesia akan menjadi rumah sakit pertama dengan kekhususan jantung di Jawa Tengah.

    “Di Jawa Tengah rumah sakit kardiologi baru ini, yang lain ada bedah jantung di Solo ada di RSUD Dr Moewardi, RS Dr Oen, dan Kasih Ibu. Di Jawa Tengah sudah ada tetapi bukan khusus kardiologi, ini rumah sakit dengan kekhususan,” katanya.

    Ia berharap nantinya rumah sakit tersebut akan memberikan pelayanan yang paripurna.

    “Jadi tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, harus di Indonesia. Rumah sakit ini desainnya juga bagus sekali,” katanya.

    Desain RS itu dimulai dari lantai dasar, IGD, radiologi. “Kemudian ke atas rawat inap, kemudian ada juga tempat healing. Ke ruang operasi juga, kemudian juga ke garden (kebun), di sana nanti ada air mancur,” katanya.

    Ia berharap rumah sakit tersebut bisa segera diresmikan sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

    “Harapannya segera diresmikan, mungkin sekitar bulan Desember. November ini kita siapkan. Kalau sampai saat ini pengerjaannya sudah sampai 95%,” katanya.

  • Ridwan Kamil Buka Suara soal Pertemuan dengan Prabowo,Singgung Elektabilitas

    Ridwan Kamil Buka Suara soal Pertemuan dengan Prabowo,Singgung Elektabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan bentuk dukungan untuk dirinya dan calon wakil gubernur pendampingnya, Suswono.

    Dirinya pun membantah kabar yang menyebutkan bahwa pertemuan dengan kedua presiden tersebut disebabkan oleh turunnya elektabilitas.

    “Tidak, elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram [Pramono Anung]. Tidak ada masalah,” ujarnya di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

    Dia menjelaskan bahwa pertemuan dengan kedua presiden tersebut adalah untuk mendukung pasangan RIDO. 

    RK pun menekankan jika Prabowo dan Joko Widodo tidak mendukungnya tidak ada alasan bagi mereka untuk meluangkan waktu untuk bertemu serta membagikan momen tersebut di media sosial. 

    Selain itu, dirinya menuturkan bahwa pertemuan tersebut juga untuk menghindari adanya klaim pihak lain yang merasa didukung dalam pilkada ini.

    “Saya kan diposting di IG-nya Pak Jokowi, diposting di IG-nya Pak Prabowo. Itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Kenapa? Untuk menutupi seolah-olah ada klaim dari yang lain-lain, bahwa yang didukung adalah yang lain-lain gitu,” jelasnya. 

    Sebelumnya, RK memang sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis malam (31/10). RK mengaku bahwa mereka berdua berdiskusi banyak hal, contohnya seperti bahas IKN hingga nasehat.  

    Berdasarkan informasi dari keterangan resmi dan dari unggahan Instagramnya, RK diajak makan malam oleh Prabowo di resto Garuda jalan Sabang. Sementara pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi berlangsung di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat siang (1/11).

  • Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Tepat dua minggu rakyat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Jenderal Purnawirawan TNI itu pada Minggu, 20 Oktober 2024 menandakan berakhirnya rezim Joko Wododo (Jokowi) selama satu dekade menjadi orang nomor satu di RI.

    Sore hari setelah pelantikan, Prabowo turun langsung memimpin jalannya upacara Pelepasan Presiden ke-7 RI tersebut di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah prosesi selesai, Prabowo ikut mengantar Jokowi pulang kampung ke Solo.

    Dengan mengendarai mobil Maung Garuda buatan PT Pindad, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menemani Jokowi dan Iriana menuju bandara Halim Perdanakusumah untuk ‘mudik’ ke Solo untuk menikmati masa purnatugas.

    Sesaat sebelum memasuki pesawat TNI AU, Jokowi memberikan pesan kepada Prabowo yang saat itu berdiri di sebelahnya. Dia mengingatkan bahwa menjadi pemimpin Indonesia merupakan tugas yang besar.

    “Ini tugas negara yang besar dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kami kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jokowi di bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

    Meskipun sudah berpamitan dan pulang kampung ke Solo, ‘bayang-bayang’ Jokowi ternyata masih terasa di Istana. Prabowo, yang didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mendadak memanggil tokoh-tokoh untuk datang ke Istana Kepresidenan pada Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB.

    Baru beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo sudah tak sabar untuk mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Di momen itulah, ‘bayang-bayang’ Jokowi seakan ‘bereinkarnasi’ menjadi menteri-menteri yang dipanggil Prabowo.

    ‘Kabinet Seken’

    Dari total 48 menteri di Kabinet Merah Putih, sebanyak 17 menteri diantaranya merupakan ‘pembantu’ di rezim pemerintahan Jokowi. Sisanya berasal dari petinggi partai politik, pengusaha, profesional, hingga akademisi.

    Wajah-wajah yang familier seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tito Karnavian, hingga ‘tangan kanan Jokowi’ Pratikno, muncul lagi di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    Pimpinan di institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI masih sama seperti sebelumnya. Prabowo masih mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, dan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

    Menteri Kabinet Merah Putih. Dok Setpres RIPerbesar

    Meski banyak menteri dan petinggi yang muncul lagi, bayang-bayang Jokowi di rezim Prabowo paling jelas terlihat pada sosok Gibran Rakabuming Raka, sebagai putra sulung dirinya dan Iriana.

    Indonesia tercatat telah menggelar lima kali Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung usai runtuhnya rezim Orde Baru dan berganti menjadi masa Reformasi. Namun, gaung keberlanjutan antara dua sosok pemimpin baru terjadi di era Jokowi dan Prabowo.

    Rektor Universitas Paramadina dan Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan Prabowo Subianto memang resmi menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. Namun, pemerintahan Prabowo masih dibayangi rezim Presiden ke-7 Jokowi lantaran banyaknya jumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir kembali.

    “Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, Jokowi terlihat masih memiliki ‘tangan’ yang kuat untuk mendominasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo. Representasi itu muncul lewat Gibran dan menteri-menteri yang menjabat lagi,” ujar Didik ketika dihubungi Bisnis, Jumat (1/11/2024).

    Di akhir masa jabatan sebagai Presiden RI, lanjutnya, Jokowi menjadi sorotan lantaran menabrak konstitusi demi mengajukan Gibran sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2024.

    Didik juga melayangkan kritik soal sikap Jokowi yang kerap kali memegang kendali aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung serta mendorong pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat periode kedua pemerintahannya.

    Dia pun mengingatkan dampak terhadap jalannya pemerintahan atau kabinet jika Prabowo tidak tegas terkait peran Jokowi ke depan.

    “Menurut saya, hal itu [campur tangan Jokowi] tidak bisa dibiarkan lantaran akan ada dualisme dalam pemerintahan Prabowo. Presiden yang sudah selesai menjabat ya seharusnya tidak perlu ngomong apa-apa lagi,” ucapnya.

    Didik memberi contoh prosesi pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS). Sebagai negara yang menjunjung demokrasi, Presiden yang dipilih oleh rakyat lewat Pilpres memiliki kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Presiden yang baru saja lengser tidak bisa ikut campur atau ‘cawe-cawe’.

    Hal itu terjadi saat transisi dari Presiden AS Barack Obama ke Donald Trump. Seperti diketahui, Obama langsung pensiun usai menyerahkan tongkat estafe kepada Donald Trump yang menjadi pemenang Pilpres AS 2017.

    “Lihat saja Presiden Amerika Serikat, semua pemimpin yang tidak lagi menjabat tidak boleh berbicara apa-apa soal ekonomi dan politik. Prabowo harus tegas, jangan sampai ada tendensi Presiden ‘satu seperempat’ di pemerintahan,” kata Didik. 

  • Foto Prabowo Naik Traktor Sambil Cek Tanam-Panen Padi di Merauke

    Foto Prabowo Naik Traktor Sambil Cek Tanam-Panen Padi di Merauke

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu (3/11/2024). 

    Prabowo meninjau langsung proses tanam dan panen padi dalam rangka pengembangan program swasembada pangan nasional. 

    Setelah turun dari helikopter, Prabowo langsung menyapa dan berbincang dengan para petani yang sedang melakukan proses tanam padi dan juga melihat langsung proses tanam dari atas menara pandang bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Tidak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia itu turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan combine harvester, alat pemanen modern yang mempermudah pekerjaan petani di Merauke. Bahkan, Prabowo sempat menaiki alat tersebut dan mencoba langsung proses panen padi.

    Petrus, salah satu petani di Desa Telaga Sari mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang lebih baik berkat program dan bantuan dari pemerintah. 

    Dia menambahkan bahwa sebelum ada bantuan, hasil panen hanya sekitar 2 ton gabah, namun kini dengan lahan yang diperluas, hasil panen meningkat menjadi 7-8 ton.

    “Bersyukur sudah diberikan program ini untuk kami masyarakat petani di Merauke, terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan karena program ini peningkatan hasil panen kami bertambah, mengucap syukur dan terima kasih untuk program yang diadakan di Kabupaten Merauke,” ujar Petrus.

    Selain itu, Diaz, seorang mahasiswa yang turut hadir, merasa sangat bangga bisa bertemu dengan Presiden Prabowo secara langsung.

    Diaz, yang sedang mendalami ilmu pertanian modern, berharap sektor pertanian di Indonesia, khususnya di Merauke, semakin maju dengan peralatan modern yang memadai. 

    “Saya ikut pertanian modern, bersyukur banget karena di sini luasannya sangat cocok untuk ditanami tanaman padi khususnya untuk luasannya rata, datar, bagus banget untuk menunjang pangan di Indonesia. Harapannya pertanian Indonesia lebih maju, lebih modern terus alat-alatnya lebih menunjang pertanian di Merauke,” ucap Diaz.

    Kunjungan ini menambah optimisme masyarakat Merauke terhadap kemajuan sektor pertanian daerah mereka. Program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah diharapkan mampu terus meningkatkan produksi pangan nasional dan menyejahterakan para petani di wilayah Timur Indonesia.