Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Teken UU Pelayaran, Ini Poin Perubahannya!

    Prabowo Teken UU Pelayaran, Ini Poin Perubahannya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

    Adapun kebijakan yang disahkan pada (28/10/2024) ini merevisi undang-undang pelayaran sebelumnya bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas pengangkutan barang atau penumpang atau asas cabotage demi menegakan kedaulatan pelayaran Indonesia.

    “Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran,” demikian beleid yang tertuang dalam ketentuan Umum, dikutip Senin (4/11/2024).

    Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur upaya pemerintah dalam mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran hingga rakyat.

    Termasuk dalam meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia, hingga meningkatkan nilai logistik performance index (LPI), serta untuk memperjelas kelembagaan di bidang pelayaran.

    Dalam beleid aturan itu juga tertuang, sejumlah pasal baru mulai dari aturan pemberdayaan angkutan laut hingga rakyat, pembinaan angkutan laut pelayaran hingga rakyat, hingga kegiatan pelayaran perintis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

    Bahkan, terdapat 68 perubahan dengan 66 pasal yang baru pada revisi undang-undang pelayaran. Seperti asas cabotage dalam rangka keberpihakan pada angkutan laut nasional, usaha jasa terkait, tarif jasa kepelabuhan, efisiensi biaya angkut, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

    Kemudian, penyediaan sarana dan prasarana Pelayaran-Perintis, Perlindungan Lingkungan Maritim, penyelenggara pelabuhan, kelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran, tata cara penahanan Kapal di Pelabuhan, penguatan pidana, dan pengaturan terkait ketentuan peralihan.

    Tak hanya itu, terdapat perubahan juga terkait perizinan berusaha angkutan laut yang tertulis dalam pasal 29, yaitu badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175.

    Selain itu, untuk badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan di perairan yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dan membentuk perusahaan patungan atau melalui skema Joint Venture

    Nantinya, skema ini bakal berjalan dengan berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan.

    Selain itu, perusahaan juga harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak warga negara Indonesia.

    “Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (21 dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing,” demikian isi pasal 33A.

     

  • Menteri Hukum Supratman: Kemenkumham Dulu Sangat Gemuk

    Menteri Hukum Supratman: Kemenkumham Dulu Sangat Gemuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sangat gemuk sebelum dipecah menjadi tiga kementerian.

    Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

    Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    “Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

    Namun kini, di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

    Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

    “Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

    “Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

    Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

    “Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. 

    “Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

  • Kemenkumham Dinilai “Gemuk” oleh Menteri Hukum Supratman, Kenapa?

    Kemenkumham Dinilai “Gemuk” oleh Menteri Hukum Supratman, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sebelum dipecah menjadi tiga kementerian adalah kementerian yang sangat gemuk. 

    Supratman berkata demikian lantaran dari sisi sumber daya manusia, dulunya Kemenkumham memiliki lebih dari 65 ribu pegawai.

    Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    “Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia, setelah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

    Namun kini di era pemerintahan Prabowo, Kemenkumhan telah dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

    Untuk memuluskan hal tersebut, Supratman menyebut pihaknya telah membentuk tim transisi yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kementerian-kementerian lain.

    “Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain, agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa tim transisi akan menyampaikan programnya paling lambat pada Juni 2025 agar kementerian akibat pemecahan atau nomenklatur baru dapat segera mungkin bisa bekerja.

    “Dan selesai semua, baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama,” ujarnya.

    Sementara yang kedua, Supratman menyebut berkaitan dengan pelaksanaan penataan di masa transisi Kementerian Hukum dan Ham.

    “Terkait dengan penataan di bidang regulasi dan kelembagaan, kemudian bidang program dan anggaran, bidang sumber daya manusia, kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” tuturnya.

    Lebih jauh, dia juga menyatakan sejak dirinya dilantik jadi Menteri Hukum dan Ham menggantikan Yasonna Laoly pada saat itu, tugas utamanya adalah memuluskan adanya pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. 

    “Yang pertama adalah Kementerian Hukum sebagai kementerian induk, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian HAM,” tandasnya.

  • Cagub Luluk Nur Hamidah Sindir Pemerintahan Khofifah Banyak Kasus Korupsi

    Cagub Luluk Nur Hamidah Sindir Pemerintahan Khofifah Banyak Kasus Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Calon gubernur Jawa Timur Luluk Nur Hamidah menyarankan Khofifah Indar Parawansa tidak jumawa dengan seluruh penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena masih banyak masalah yang belum selesai.

    Dia membeberkan bobroknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa. Salah satunya, menurut Luluk adalah perkara korupsi yang seringkali terjadi di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

    Luluk merujuk pada data ICW tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak terjadi kasus korupsi daripada wilayah lain di Indonesia.

    “Bahkan, menurut data ICW tahun 2023, Jawa Timur memiliki kasus korupsi yang terbanyak di Indonesia,” tuturnya di sela-sela debat kandidat, Minggu (4/11).

    Luluk mengatakan jika dirinya terpilih jadi gubernur Jawa Timur bersama Lumanul Khakim sebagai wakilnya, maka tidak akan ada lagi kantor pemerintahan yang terlibat kasus korupsi.

    “Tidak akan ada lagi kantor pemerintahan yang digeledah KPK dan tidak akan ada lagi kepala dinas yang jadi tersangka jika saya terpilih,” katanya.

    Luluk mengatakan bahwa dirinya berencana membuat birokrasi baru yang lebih sehat dan tidak korup, tidak seperti birokrasi di era Khofifah Indar Parawansa.

    “Inilah realitas yang harus kita tuntaskan. Kita harus bisa menghadirkan birokrasi yang baru, tidak bocor-bocor dan birokrasi yang menyelesaikan masalah, bukan malah menjadi masalah,” ujarnya.

  • Hasto Sindir Ahmad Luthfi-Taj Yasin Minta ‘Endorse’ ke Jokowi

    Hasto Sindir Ahmad Luthfi-Taj Yasin Minta ‘Endorse’ ke Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

    Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.

    Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).

    “Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).

    Lebih lanjut, Politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.

    Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024. 

    “Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.

    Tak hanya itu, dia pun mengingatkan, bahwa rakyat hakikatnya adalah mencari calon pemimpin yang mau bergerak ke bawah, mendengarkan hingga merasakan langsung penderitaan di masyarakat. 

    “Mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin bertemu dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Momen pertemuan tersebut diunggah melalui Instagram @ahmadluthfi_official pada Selasa (29/10/2024), jelang debat perdana Pilgub Jateng 2024 yang akan digelar di Kota Semarang hari ini, Rabu 30 September.

    “Pak @jokowi punya perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Saya dan Gus Yasin (@tajyasinmz) dapat banyak wejangan untuk melakukan percepatan ekonomi,” tulis Ahmad Luthfi dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

  • Di Depan Risma dan Luluk, Khofifah Pamer Raih 738 Penghargaan Selama jadi Gubernur Jatim

    Di Depan Risma dan Luluk, Khofifah Pamer Raih 738 Penghargaan Selama jadi Gubernur Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim menerima 738 penghargaan selama dirinya menjabat sebagai Gubernur Jatim, dari tingkat regional maupun internasional.

    Dia mengklaim ratusan penghargaan yang kini telah dikumpulkan oleh Provinsi Jawa Timur tersebut tidak terlepas dari hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan warganya.

    Menurut Khofifah, dalam waktu 2 hari sekali, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan satu penghargaan selama 5 tahun terakhir.

    “Hampir 2 hari sekali dapat penghargaan itu sehingga total penghargaan yang kami terima itu ada 738 penghargaan baik dari regional maupun internasional,” tuturnya di sela-sela debat kandidat, Minggu (3/11).

    Khofifah juga mengapresiasi kepada semua pihak yang telah memberinya penghargaan selama ini, termasuk mengapresiasi semua warga Jawa Timur yang mau diajak bekerja sama selama ini untuk membangun Jawa Timur.

    “Semua penghargaan itu kita terima dari hasil kerja keras kita semua,” katanya.

    Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengklaim bahwa hanya Khofifah Indar Parawansa yang berhasil mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Jokowi.

    “Itu artinya beliau merupakan gubernur terbaik di tahun 2024 ini karena berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi yang kelola daerah,” ujarnya.

  • Debat Cagub, Khofifah Klaim Nilai Investasi di Jatim Tembus Rp145 Triliun

    Debat Cagub, Khofifah Klaim Nilai Investasi di Jatim Tembus Rp145 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim realisasi investasi di Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun atau periode pemerintahannya tembus Rp145 triliun.

    Menurutnya, nilai investasi tersebut masuk ke dalam nomor urut kedua tertinggi setelah DKI Jakarta menurut versi Lee Kuan Yew School of Public Policy. Khofifah menjelaskan bahwa angka tersebut telah membuat iklim investasi di Provinsi Jawa Timur membaik selama dirinya yang memimpin Jawa Timur.

    “Kami ingin menyampaikan bahwa investasi di Jawa Timur 5 tahun terakhir, mencapai titik tertinggi Rp145 triliun. Masuk nomor urut kedua setelah Jakarta,” tutur Khofifah di sela-sela debat kandidat Cagub Jatim 2024, Senin (4/11/2024).

    Selain itu, Khofifah mengklaim dirinya juga telah berhasil membuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Timur, di mana setiap ekonomi tumbuh maka akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga Jawa Timur.

    “Kami juga ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu, tumbuh inklusif, itu artinya setiap tumbuh akan membuka lapangan kerja,” katanya.

    Mantan Menteri Sosial itu juga membanggakan nilai tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur yang kini lebih rendah daripada TPT skala nasional.

    “Kemudian pada saat yang sama, indeks pembangunan manusia [IPM] di Jawa Timur sebaiknya lebih tinggi daripada IPM nasional,” ujarnya.

  • Prabowo Janji Bangun Bandara di Bali Utara, Bakal jadi New Singapura & Hongkong

    Prabowo Janji Bangun Bandara di Bali Utara, Bakal jadi New Singapura & Hongkong

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun Bandara Internasional Bali Utara yang disebut North Bali International Airport. Nantinya bandara ini akan menjadi pesaing Singapura dan Hong Kong. 

    Pembangunan North Bali International Airport telah lama diwacanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Bali Selatan.

    Janji tersebut diungkapkan Prabowo dalam kunjungan ke Bali bertemu dengan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung oleh Partai Gerindra. Prabowo memproyeksikan dengan adanya bandara, Bali Utara bisa menyaingi Singapura dan Hongkong.

    “Bandara Bali Utara, saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen. Saya ingin membangun North Bali International Airport. The New Singapore, The New Hongkong dimana pusat dari kawasan ini,” jelas Prabowo dalam sambutannya dikutip, Senin (4/11/2024).

    Untuk mewujudkannya menurut Prabowo harus bekerja keras dan berani berpikir besar. Bandara Bali Utara juga menjadi janji kampanye pasangan Calon Gubernur Bali I Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) di Pilkada 2024.

    Bandara Bali Utara sebenarnya bukan isu baru bagi masyarakat Pulau Dewata. Usulan pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng sudah ada sejak zaman Gubernur I Made Mangku Pastika. Mangku Pastika mengusulkan pembangunan Bandara di Buleleng sejak 2014 dengan usulan lokasi di Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Kubutambahan.

    Menurut Mangku, kebutuhan bandara baru dinilai sudah mendesak karena Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah padat dan diprediksi 2027 akan macet total jika penumpang terus meningkat. 

    Sempat mengerucut lokasi di Kecamatan Kubutambahan dengan konsep pembangunan offshore atau bandara di pesisir seperti yang dikonsepkan salah satu investor yakni PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU).

    Nilai investasi bandara ini menurut BIBU bisa mencapai Rp17 triliun dengan luas bandara 600 hektar. Bandara ini juga sempat masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) zaman Presiden Joko Widodo, akan tetapi pada 2023 pemerintah mengeluarkan Bandara Bali Utara dari PSN. 

    Isu bandara ini semakin kontroversial setelah Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati menolak usulan pembangunan Bandara Bali Utara. Mega, yang memiliki keturunan Buleleng dari neneknya yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan Ibu dari Presiden Soekarno, menganggap pembangunan Bandara Bali Utara akan berdampak negatif terhadap Buleleng. 

  • Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Bisnis.com, JAKARTA – Peta politik di Indonesia kian dinamis jelang pencoblosan Pilkada Serentak yang akan terjadi pada 27 November 2024. Kandidat calon kepala daerah pun berebut restu dari Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Bali pada hari ini Minggu (3/11/2024) sore. Kunjungan Prabowo ke Pulau Dewata dilakukan usai meninjau proyek swasemabda pangan atau Food Estate di Marauke, Papua Selatan. 

    Prabowo disambut oleh Calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah beserta calon Bupati yang diusung oleh Gerindra dan partai koalisi. Pertemuan dilakukan di restoran Bendega, Kota Denpasar yang merupakan restoran milik mantan Walikota Denpasar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI, Rai Mantra. 

    Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika juga hadir. Prabowo menyebut Mangku Pastika merupakan teman satu kamarnya ketika di Akademi Militer Magelang. 

    Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia-PAS. 

    Menurut Prabowo, pasangan Mulia-PAS khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik.

    “Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya,” jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024). 

    Awalnya, Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia-PAS. 

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” ujar Ketum Gerindra tersebut. 

    Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

    Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. 

    Tak berhenti di situ. Prabowo langsung tancap gas ke Solo untuk bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu malam. 

    Pada kesempatan itu, keduanya melakukan pertemuan di Angkringan Omah Semar Solo. Jokowi berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

    “Makan nasi goreng Jawa, enak,” katanya dilansir Antara. 

    Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

    “Masalah ini dan itu,” katanya.

    Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

    Namun, makan malam di angkringan itu tidak hanya tertutup untuk Prabowo dan Jokowi. Pasalnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi.

    Seperti diketahui, Ahmad Luthfi dan Respati Ardi memang dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan, Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai Wapres RI, ikut mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin saat pendaftaran ke KPU Jateng beberapa waktu lalu. 

    Sementara itu, Respati Ardi merupakan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

    “Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, enggak sempat ngobrol,” katanya.

    Perbesar

    Manuver Ridwan Kamil 

    Beberapa hari sebelumnya, Calon gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK) dan Presiden Prabowo terpantau makan malam bersama di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

    Dalam pertemuan tersebut, RK mengklaim mendapat arahan dan pesan langsung dari Prabowo. Orang nomor 1 di RI itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam koalisi jelang Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024. 

    “Intinya, apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu,” ujarnya pada awak media di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024). 

    Ridwan menambahkan bahwa Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

    “Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” kata mantan Gubernur Jabar tersebut. 

    Sehari berselang, Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB. Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB. 

    Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut. Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

    Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

    “Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta,” kata Ridwan Kamil.

    “Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Untuk membekali saya hal-hal terkait Jakarta,” ujarnya. 

    Jokowi dan Ridwan Kamil berbicara empat mata. Sebelum membuka pembicaraan, calon Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat memberikan oleh-oleh kepada Jokowi.

    Perbesar

  • Jokowi dan Prabowo Bertemu di Angkringan di Solo Selama 1 Jam, Bahas Apa?

    Jokowi dan Prabowo Bertemu di Angkringan di Solo Selama 1 Jam, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di angkringan Omah Semar di Solo, Jawa Tengah, Minggu malam (4/11/2024). 

    Prabowo dan Jokowi masing-masing memakai kemeja berwarna biru dan putih sambil berbincang sekaligus menikmati makanan warga Solo tersebut. 

    Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

    “Makan nasi goreng Jawa, enak,” katanya Prabowo dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024). 

    Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

    “Masalah ini dan itu,” ucapnya.

    Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

    Pada kesempatan yang sama, terlihat pula Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang kebetulan makan di tempat yang sama.

    Namun, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

    “Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, kami enggak sempat ngobrol,” ujar Respati.