Category: Bisnis.com Nasional

  • Aktivitas Vulkanik Meningkat, Status Gunung Iya di NTT Naik ke Level Siaga

    Aktivitas Vulkanik Meningkat, Status Gunung Iya di NTT Naik ke Level Siaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian ESDM telah meningkatkan status Gunung Iya di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Level II (Waspada) ke III (Siaga).

    Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid mengatakan pihaknya telah memantau Gunung Iya mulai dari 1 Oktober hingga 5 November 2024.

    Hasilnya, terdapat aktivitas vulkanik yang meningkat dari gunung tersebut dan berpotensi membahayakan untuk masyarakat di sekitar lokasi.

    “Oleh karena itu, tingkat aktivitas Gunung Iya dinaikkan dari Level II menjadi Level III, terhitung mulai 5 November 2024 pukul 18.00 WITA,” ujar Wafid dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

    Dia menambahkan, terpantau Gunung Iya mulai diselimuti dengan asap kawah tipis berwarna kelabu tinggi kurang lebih 50 m diatas puncak pada Selasa (5/11/2024).

    Selain itu, terdapat puluhan kegempaan yang telah tercatat selama 1 Oktober hingga 4 November 2024. Kegempaan ini didominasi oleh Tremor Harmonik 28 kali, Gempa Tremor Non Harmonik 77 kali dan Gempa Vulkanik Dalam 173 kali.

    “Peningkatan signifikan kegempaan ini mengindikasikan adanya peningkatan tekanan dalam tubuh Gunung Iya akibat meningkatnya aktivitas magmatik,” tambahnya.

    Aktivitas magmatik itu kemudian telah memicu munculnya gempa-gempa dangkal yang dapat menyebabkan terjadinya erupsi. 

    Adapun, Wafid juga mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat maupun pengunjung Gunung Iya agar tidak mendekati lokasi dalam radius 3 km.

    Selain itu, masyarakat juga diminta tidak mendekati kawah aktif Gunung Iya lantaran berpotensi mengeluarkan gas beracun yang membahayakan.

    “Masyarakat di sekitar Gunung Iya diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu tentang erupsi Gunung Iya, dan senantiasa mengikuti arahan dari BPBD Kabupaten Ende dan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Iya dapat diakses melalui website https://geologi.esdm.go.id, https://vsi.esdm.go.id, media sosial PVMBG (Facebook, X, dan Instagram @pvmbg_) atau melalui aplikasi Magma Indonesia.

  • Jadi Kepala Otorita IKN, Gaji Pak Bas Naik Ratusan Kali Lipat

    Jadi Kepala Otorita IKN, Gaji Pak Bas Naik Ratusan Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA – Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN oleh Prabowo Subianto pada Selasa, 5 November 2024.

    Basuki dilantik untuk memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara.

    Penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN itu per tanggal 4 November 2024.

    Mengacu pada alasan ini, Basuki kini mendapatkan gaji yang berbeda seperti ketika dirinya menjadi Menteri PUPR.

    Gaji Ketua Otorita IKN

    Setelah Basuki menjadi Ketua Otorita IKN, maka dirinya akan mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

    Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

    Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

    Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

    Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

    Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

    Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

    Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

    Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

    “Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya,” tulis beleid tersebut.

    Gaji Pak Bas saat jadi Menteri PUPR

    Saat masih jadi Menteri PUPR, Basuki mendapat gaji pokok sebesar Rp5,04 juta. Tak hanya menerima gaji, mengacu pada surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Menteri negara juga mendapat tunjangan sebesar Rp13,6 juta.

    Dengan demikian, gaji dan tunjangan Basuki sebagai Menteri PUPR belum termasuk insentif, uang makan, transportasi dan lainnya sebesar Rp18,64 juta.

  • Prabowo Teken 7 Perpres Pembentukan Kemenko, Ini Pembagiannya

    Prabowo Teken 7 Perpres Pembentukan Kemenko, Ini Pembagiannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) tenteng Kementerian Koordinator baru yang dibentuk pada pemerintahannya.

    Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, ketujuh perpres tersebut diunggah pada Rabu (6/11/2024).

    Beleid tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian koordinator. Di samping itu, dalam aturan tersebut juga menjelaskan terkait dengan struktur organisasi masing-masing kementerian koordinator.

    Adapun, aturan tersebut yakni Pepres Nomor 142/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Perpres 144/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Selanjutnya, Perpres Nomor 146/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perpres Nomor 145/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Selain itu, Perpres 141/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian 143/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres 147/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Dalam salinan Perpres tersebut diketahui bahwa beleid tersebut diteken oleh Prabowo pada 5 November 2024.

    Dikutip dari masing-masing Perpres tentang Kementerian Koordinator, maka pembagian kementeriannya yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat:

    Kementerian Hukum;
    Kementerian Hak Asasi Manusia;
    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
    instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

    Kementerian Agama;
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    Kementerian Kebudayaan;
    Kementerian Kesehatan;
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

    Kementerian Sosial;
    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    Kementerian Koperasi;
    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    Kementerian Pekerjaan Umum;
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    Kementerian Transmigrasi;
    Kementerian Perhubungan; dan
    instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan:

    Kementerian Pertanian;
    Kementerian Kehutanan;
    Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    Badan Pangan Nasional;
    Badan Gizi Nasional; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:

    Kementerian Dalam Negeri;
    Kementerian Luar Negeri;
    Kementerian Pertahanan;
    Kementerian Komunikasi dan Digital;
    Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
    Tentara Nasional Indonesia;
    Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

    Kementerian Ketenagakerjaan;
    Kementerian Perindustrian;
    Kementerian Perdagangan;
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    Kementerian Pariwisata; dan
    instansi lain yang dianggap perlu

  • Prabowo akan Terima PM Singapura di Istana Merdeka Hari ini

    Prabowo akan Terima PM Singapura di Istana Merdeka Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Rabu (6/11/2024).

    Adapun, PM Wong telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (5/11/2024) malam. Ketibaannya di Indonesia dalam rangka kunjungan resmi ke Indonesia yang akan berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 5-6 November 2024. 

    Pesawat yang ditumpangi PM Wong dan delegasi tiba sekitar pukul 18.02 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura Suryo Pratomo.

    Dari Bandara, PM Wong dan delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. PM Wong diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. 

    Selain itu, PM Wong juga akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, untuk meletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.

    PM Wong juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan MPR RI, hingga pimpinan DPD RI.

    Pertemuan ini menjadi kali pertama Wong ke Indonesia sejak menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya Wong sempat menerima panggilan telepon dari Prabowo saat pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada Mei 2024 dan bertemu di Istana Singapura pada Juni 2024.

    Sebelum menjadi pimpinan tertinggi Singapura, Wong merupakan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura. Dia juga merupakan Ketua Otoritas Moneter Singapura, serta Ketua Dewan Penasihat Internasional Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura.

    Wong menempuh di Sekolah Menengah Tanjong Katong dan Victoria Junior College. Dia memperoleh gelar Sarjana dan Magister Ekonomi dari University of Wisconsin-Madison dan University of Michigan-Ann Arbor, lalu dia meraih gelar master di Harvard Kennedy School bidang Administrasi Publik.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Wong merupakan seorang pegawai negeri. Dia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Otoritas Pasar Energi juga menjadi Sekretaris Utama Swasta Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

    Lawrence Wong juga dilaporkan berkontribusi pada gerakan buruh sebagai Penasihat Serikat Pekerja Tenaga Listrik dan Gas, serta Serikat Pekerja Konstruksi Bangunan dan Industri Kayu.

  • Airlangga Buka-Bukaan Soal Dampak Pilpres AS ke Ekonomi Indonesia

    Airlangga Buka-Bukaan Soal Dampak Pilpres AS ke Ekonomi Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah turut mengawasi hasil  Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS).

    Airlangga menyebut bahwa situasi global masih dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga setiap Negara saling memperhatikan peralihan estafet kepemimpinan Negara dengan maksud melihat kebijakan yang bakal diambil oleh masing-masing pemimpin Negara ke depan.

    “Jadi seluruh dunia masih melihat bahwa global belum baik-baik saja. Sehingga kita juga harus memperhatikan perkembangan kekuatan ekonomi di negara-negara lain,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Misalnya, dia mengatakan salah satu kondisi ekonomi yang menjadi perhatian dari kandidat Calon Presiden AS adalah untuk mengatasi kelas menengah yang terancam menjadi kalangan miskin.

    Airlangga melanjutkan bahwa upaya untuk mengangkat kelas menengah yang dilakukan pemerintahan AS turut diperhatikan oleh pemerintahan Presiden PRabowo Subianto mengingat terdapat dampak yang dirasakan oleh masyarakat Tanah Air, yaitu mengurangi permintaan dari produk-produk ekspor Indonesia.

    “Bagi indonesia, tentu kelas menengah AS yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk indonesia. Nah kami ketahui Indonesia dan seperti negara Asean yang lain, [perekonomiannya] mengandalkan konsumsi di Eropa, konsumsi di China, maupun konsumsi di Amerika Serikat,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Airlangga mengaku bahwa pemerintah bakal memperhatikan segala kebijakan perekonomian yang ditawarkan masing-masing kandidat. Mengingat setiap kebijakan pemimpin Negara juga terkait dalam keadaan perekonomian dunia.

    “Sehingga tentu perlu kami perhatikan agar ekonomi dunia kembali sebelum pra-pandemi, pra-pandemi kan pertumbuhannya relatif tinggi di atas 6 persen, sekarang kan masih rata-rata di 3 persen,” pungkas Airlangga.

  • Jadi Ketua Kompolnas, Budi Gunawan Siap Tegakkan Profesionalitas Polri

    Jadi Ketua Kompolnas, Budi Gunawan Siap Tegakkan Profesionalitas Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Budi Gunawan memastikan bakal melakukan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi untuk mendukung penegakan profesionalitas Polri. 

    “Sesuai masa bakti kami, Polri kan perlu banyak didukung, dalam hal profesionalitasnya, anggarannya dan sebagainya. Maka, kami akan mendukung itu sesuai dengan rencana strategis polri, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024). 

    Lebih lanjut, Menkopolkam tersebut menjabarkan bahwa konsolidasi yang dimaksudkan adalah dengan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arahan kebijakan terhadap Polri. 

    Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa Kompolnas akan memperkuat kapasitas, kapabilitas, kemampuan, dan profesionalisme Polri.

    “Termasuk kemandirian Polri dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya di dalam pemeliharaan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat penegakan hukum juga dalam hal pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” pungkas Budi.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan tahun 2024-2028, pada Selasa (5/11/2024) di Istana Negara, Jakarta.

    Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024. 

    Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional 2024-2028 

    1.⁠ ⁠Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebagai ketua merangkap anggota;

    2.⁠ ⁠Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai wakil ketua merangkap anggota;

    3.⁠ ⁠Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai anggota;

    4.⁠ ⁠Arief Wicaksono Sudiutomo, sebagai anggota;

    5.⁠ ⁠Ida Oetari Poernamasasi, sebagai anggota;

    6.⁠ ⁠Supardi Hamid, sebagai anggota;

    7.⁠ ⁠Gufron, sebagai anggota;

    8.⁠ ⁠Mochammad Choirul Anam, sebagai anggota;

    9.⁠ ⁠Yusuf, sebagai anggota.

  • Basuki Sesumbar Minat Investor di IKN Tinggi, Begini Katanya

    Basuki Sesumbar Minat Investor di IKN Tinggi, Begini Katanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa investor yang berminat menanamkan dana ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara makin banyak.

    Selain sebanyak 500 Letter of Intent (LoI) terkait penanaman modal IKN telah dipegang oleh pemerintah, Basuki sampai dengan akhir masa pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) modal masuk ke IKN sudah cukup besar.

    “Sampai dengan groundbreaking terakhir APBN Rp86 triliun. Lalu, investasi masuk sudah Rp58 triliun. Itu di groundbreaking terakhir sebelum 20 Oktober kemarin,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Dia melanjutkan bahwa meskipun belum mencapai target Rp100 triliun pada akhir 2024 ini, tetapi instansinya akan tetap mengejar investasi untuk tetap masuk ke IKN.

    “Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kami dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia menjabarkan bahwa dari 500 LoI yang sudah masuk tak terbatas dari investor. “Dulu LoI itu engga hanya investor ternyata kita petakan ada yang konsultan kontraktor supplier, kami utamakan investor, kurang dari setengah itu. Saya juga Kamis ke sana [IKN] lagi, komisi 2 kan juga mau ke sana, maka kami siapkan,” pungkas Basuki.

    Nasib di Tangan Prabowo

    Sebelumnya, nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

  • Potret Keberanian Prajurit Garuda di Lebanon usai Dibombardir Israel

    Potret Keberanian Prajurit Garuda di Lebanon usai Dibombardir Israel

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon, Prajurit Garuda Satgas (Satuan Tugas) Yonmek TNI Konga XXIII-R/UNIFIL, terus bergiat dan memastikan tetap berada di posisi dengan melaksanakan SOP (Standard Of Operation) yang berlaku di Lebanon.

    Berdasarkan beberapa unggahan foto pada akun Instagram Pusat Penerangan TNI, @puspentni, pada Selasa (5/11/2024), terlihat sejumlah anggota pasukan yang tengah berjaga di tengah reruntuhan bangunan di Lebanon. Pasukan TNI juga terlihat melakukan sejumlah kegiatan seperti membersihkan puing-puing bangunan atau membagikan logistik.

    Dalam unggahan tersebut, di tengah eskalasi konflik di Lebanon, TNI mengatakan pasukan perdamaian masih tetap melakukan tugasnya sesuai SOP seperti patroli, penjagaan OP,  penjagaan TOC, penjagaan maingate dan pendistribusian logistik di AOR Indobatt, Lebanon Selatan.

    “Di tengah situasi konflik yang tak kunjung usai, suara ledakan roket, Air Strike, Artileri, Tembakan Tank Markava, Sonic Boom dan juga rentetan senjata mesin selalu terdengar di sekeliling wilayah AOR Indobatt, Tidak menyurutkan semangat para Prajurit Garuda Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-R/UNIFIL dalam melaksanakan aktivitasnya,” demikian kutipan dalam unggahan Puspen TNI.

    Situasi di Lebanon yang memanas selama sebulan terakhir ini dengan adanya serangan terus-menerus yang menggempur wilayah Lebanon Selatan sehingga mengakibatkan jalur pendistribusian logistik menjadi rusak. Hal ini membuat para prajurit di tengah perjalanan langsung bahu membahu untuk membersihkan jalan supaya logistik bisa mencapai di seluruh jajaran Indobatt.

    Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memastikan Indonesia tidak akan gentar dengan upaya teror tentara Israel melalui serangan terhadap properti dan personel penjaga perdamaian PBB di Lebanon. 

    “Serangan merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang teguh pada prinsip perdamaian tidak akan pernah gentar,” katanya.

    Sebagai negara kontributor pasukan perdamaian PBB terbesar nomor 5 di dunia dan terbesar di UNIFIL, kata Retno, Indonesia akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-Undang Dasar 1945.

  • Daftar Lengkap Pimpinan dan Anggota Kompolnas: Budi Gunawan jadi Ketua, Tito Karnavian Wakil

    Daftar Lengkap Pimpinan dan Anggota Kompolnas: Budi Gunawan jadi Ketua, Tito Karnavian Wakil

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengangkat anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa jabatan 2024–2028 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). 

    Pengangkatan anggota Kompolnas baru ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.80 M/2024. Pada masa jabatan empat tahun ke depan, Prabowo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota. 

    “Mengangkat dalam keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan 2024–2028 masing-masing: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota,” demikian bunyi Keppres yang diteken Prabowo. 

    Selain Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Presiden turut mengangkat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai anggota. Dengan demikian, ada tiga menteri yang menjabat di Kompolnas. 

    Kemudian, enam anggota Kompolnas lainnya yang dilantik hari ini meliputi di antaranya dua purnawirawan berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yakni Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono dan Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari. Lalu, Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam serta Yusuf. 

    Untuk diketahui, pucuk kepemimpinan Kompolnas dijabat oleh orang yang tidak asing dengan Korps Bhayangkara. Budi Gunawan, alias BG, merupakan purnawirawan pangkat Komjen yang pernah menjabat Wakapolri hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). 

    Sementara itu, Tito merupakan purnawirawan Polri berpangkat Jenderal yang pernah menjabat sebagai Kapolri. 

    Berikut daftar lengkap anggota Kompolnas 2024–2028

    1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap Anggota

    2. ⁠Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua merangkap anggota

    3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    4. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiutomo

    5. ⁠Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ida Oetari Poernamasasi

    6. Supardi Hamid

    7. Gufron

    8. Mochammad Choirul Anam

    9. Yusuf

  • Dasco: Pertemuan Prabowo dan SBY di Cikeas Bahas Lembaga Investasi

    Dasco: Pertemuan Prabowo dan SBY di Cikeas Bahas Lembaga Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ikut angkat bicara perihal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas pada Senin (4/11/2024) malam.

    Dasco mengungkapkan pertemuan antara Prabowo dan SBY berkaitan dengan pembicaraan tentang investasi dan tentunya sebagai sahabat hal yang wajar saling bertukar pikiran.

    “Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY antara lain membicarakan tentang pembentukan lembaga investasi yang akan dibentuk. Karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Republik Indonesia ini 10 tahun, tentunya sebagai kawan dan sahabat ya itu biasa bertukar pikiran,” ucapnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Kendati demikian, Dasco enggan membeberkan secara rinci investasi apa yang dimaksud. Dia hanya mengatakan biar nanti saja ranah eksekutif yang menyampaikan.

    “Ya nanti biar nanti, itu bukan kewenangan saya [menjelaskan]. Saya di legislatif, biar eksekutif yang menjelaskan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini bahwa Presiden RI Ke-8 itu melakukan pertemuan secara tertutup dan santap malam bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.  

    Kendati demikian, AHY menekankan bahwa giat tersebut merupakan pertemuan antara dua orang sahabat yang saling mendukung dan menguatkan. 

    “Semua kumpul di sini, pak SBY lagi makan malam dengan pak Presiden di Cikeas,” katanya usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk Fraksi Partai Demokrat DPRD se-Indonesia, di Jakarta, Senin (4/11/2024).