Category: Bisnis.com Nasional

  • Laporan dari KTT G20 Brasil: Prabowo Targetkan RI Capai net zero emission Sebelum 2050

    Laporan dari KTT G20 Brasil: Prabowo Targetkan RI Capai net zero emission Sebelum 2050

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia akan mencapai target emisi nol atau net zero emission sebelum 2050. Janji tersebut lebih cepat 10 tahun dari target pemerintahan sebelumnya, yaitu emisi nol pada 2060. 

    Prabowo juga berencana untuk memensiunkan atau ‘suntik mati’ pembangkit listrik tenaga uap atau fosil dalam 15 tahun ke depan. Hal itu disampaikan olehnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024). Optimisme Presiden ke-8 RI itu berasal dari cadangan geothermal atau panas bumi yang besar dimiliki Indonesia.

    “Kami berencana untuk memensiunkan pembangkit tenaga listrik dan energi fosil kami dalam 15 tahun ke depan. Kami berencana untuk membangun 75 gigawatt pembangkit listrik energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” ujarnya pada Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara G20 di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil.

    Prabowo memaparkan bahwa Indonesia mengalami dampak langsung dari perubahan iklim, di mana daerah pesisir terpengaruh oleh naiknya permukaan air laut.

    “Kami terpaksa untuk memindahkan ibu kota negara kami. Di pesisir utara Pulau Jawa, air laut naik 5 sentimeter setiap tahunnya. Kami kehilangan ratusan dan ribuan hektar lahan produktif. Petani dan nelayan kammi hidup dalam kondisi sulit,” jelasnya.

    Kondisi sulit yang dialami petani dan nelayan RI, lanjut Prabowo, bisa berdampak kepada kemiskinan dan kelaparan. Dua isu tersebut menjadi fokus dari Presidensi G20 Brasil.

    Untuk itu, Prabowo menyebut tak ada jalan alternatif bagi Indonesia selain dengan komitmen mengambil langkah-langkah untuk mengurangi suhu iklim.

    Terdapat cara lain bagi Indonesia, terang Prabowo, untuk mencapai net zero emission selain pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga fosil. Misalnya, biodiesel. Prabowo menargetkan penggunaan biodiesel hingga 50%.

    “Kami juga sekarang sedang mengembangkan teknologi untuk menghasilkan bensin dari minyak sawit,” ujarnya.

    Lalu, potensi tenaga surya. Prabowo mengungkap bahwa Indonesia berada di jalur khatulistiwa sehingga memiliki banyak potensi dari tenaga surya untuk meberi daya kepada energi berbasis solar.

    “Kami memiliki sumber-sumber energi terbarukan lain, dan oleh karena itu kami sangat optimistis bisa mencapai net zero sebelum 2050,” pungkasnya.

  • Airin Pertimbangkan Lestarikan Budaya Lewat Kurikulum Muatan Lokal

    Airin Pertimbangkan Lestarikan Budaya Lewat Kurikulum Muatan Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany mengaku memiliki cara tersendiri untuk melestarikan budaya dan kesenian tradisional di provinsi tersebut. Salah satunya, dengan memasukkan konsep tersebut ke kurikulum bermuatan lokal.

    Menurutnya, kebijakan dalam melestarikan budaya juga tak boleh terlepas dari pengembangan manusia dan generasi penerus. Sehingga, aktivitas seni memang perlu didorong secara organik.

    “Kami akan membuat kebijakan muatan lokal di sekolah, maupun progress pembangunan dan lainnya, kami bentuk community center agar masyarakat bisa melakukan aktivitas seni, budaya, dan lainnya dengan ciri khas Banten,” ujarnya dalam agenda Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten 2024, Rabu (20/11/2024). 

    Selain itu, Calon Gubernur nomor urut 1 itu memastikan juga akan membuat kebijakan yang sesuai dengan regulasi dan anggaran serta masukan dari pemangku kepentingan seperti komunitas para pelaku seni dan budaya.

    Penyebabnya, Airin menekankan bahwa visinya bersama dengan Ade Sumardi adalah adalah Banten Maju Bersama yang mengartikan perlu adanya kolaborasi salah satunya dengan pemangku budaya dan seni 

    Dia melanjutkan dari sisi anggaran, mereka juga bakal memastikan bahwa APBD dan CSR bisa diberikan dengan baik dalam mendorong pelestarian kekayaan budaya Banten.

    “Aktivitas pelaku seni budaya banyak kreativitasnya, banyak juga hal yang tentu menjadi masukan. Kami sebagai fasilitator dan katalisator tentunya penting membangun berdasarkan budaya dan jangan lupa agar tidak meninggalkan ciri khas berdasarkan 8 kabupaten/kota yang ada di Banten,” pungkas Airin.

  • Andra Soni Siap Bangun LRT Jakarta-Merak Jika Terpilih Jadi Gubernur Banten

    Andra Soni Siap Bangun LRT Jakarta-Merak Jika Terpilih Jadi Gubernur Banten

    Bisnis.com, JAKARTA – Andra Soni memastikan kesiapannya bersama Dimyati untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membangun Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta-Balaraja dan Balaraja-Merak.

    Menurut Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2 itu, program ini akan mengantisipasi persoalan padatnya mobilitas di Pelabuhan Merak.

    “Karena 12,4 juta warga Banten memerlukan transportasi yang ramah, murah, dan cepat. InshaAllah kami akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat bahwa potensi di Merak harus kami optimalkan,” ujarnya dalam forum itu.

    Dia melanjutkan bahwa tantangan untuk wilayah Merak selain tantangan mobilitas, dapat menjadi peluang bagi warga banten, karena keramaian Merak juga dinilainya terus meningkat.

    Apalagi, dia mengatakan bahwa pembangunan tol Trans Sumatra pun terus meningkatkan aktivitas mobilitas masyarakat melalui jalur darat.

    Penyebabnya, setiap orang yang menggunakan jalur darat harus melalui ASDP merak sehingga otomatis makin meningkat aktivitas di pelabuhan.

    “Maka beberapa upaya yang kami lakukan juga membuka lebih banyak kantung parkir baru. Ini berlaku di masa ramai tetapi berkolaborasi dengan pemerintah pusat terkait dengan projek yang dinamakan LRT Jakarta—Balaraja dan Balaraja—Merak juga perlu diwujudkan,” pungkas Andra Soni.

  • PDIP Sindir Pemerintah Gemar Beri Bansos, tapi Naikkan PPN jadi 12%

    PDIP Sindir Pemerintah Gemar Beri Bansos, tapi Naikkan PPN jadi 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDI-Perjuangan (PDIP) mengkritisi langkah pemerintah yang ingin menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. PDIP menilai kebijakan itu tidak sesuai dan merugikan rakyat Indonesia.

    Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan bahwa pemerintah tengah memainkan politik bansos agar citranya naik di mata masyarakat. Menurut Hasto, pemerintah sengaja menaikan PPN hingga 12% untuk dibagikan ke masyarakat penerima bansos.

    “Mereka menerima bansos, tapi implikasinya adalah PPN mau dinaikan. Ini jelas dapat mengurangi pendapatan masyarakat. Jadi rakyat menjadi korban dari politik bansos yang dilakukan pemerintah,” tuturnya di Kantor DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Rabu (20/11).

    Dia juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak memberikan kepastian hukum kepada para investor, sehingga investasi ke Indonesia mulai menurun.

    “Seperti investasi IKN yang jauh sekali dari apa yang dikampanyekan Jokowi karena jauh dari kepastian hukum,” katanya.

    Masalah lain dari Indonesia, menurut Hasto adalah gelombang PHK yang tidak pernah berhenti. Maka dari itu, Hasto mengimbau agar pemerintah membuat kebijakan tepat sehingga tidak merugikan rakyat.

    “PHK ini juga jadi persoalan serius untuk rakyat Indonesia, karena juga tidak ada kepastian hukum,” ujarnya.

  • PDIP: Ada Polisi Bagikan Sembako untuk Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    PDIP: Ada Polisi Bagikan Sembako untuk Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDI-Perjuangan (PDIP) menemukan adanya kecurangan yang dilakukan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen selama kampanye di Pilkada Jateng 2024. 

    Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy mengatakan temuan itu berupa sembako yang dibagikan anggota Polri di Jawa Tengah ke sejumlah kepala desa agar memenangkan pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.

    “Kami melihat bahwa di Jawa Tengah itu terjadi pergerakan di mana menggunakan modus dari kepolisian membagi-bagikan sembako kepada kepala desa,” tuturnya di Kantor DPP PDIP di Jakarta, Rabu (20/11).

    Dia menjelaskan bahwa aksi kecurangan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Tengah, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia.

    Ronny mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan jika ada calon kepala daerah yang melakukan kecurangan pemilu dengan cara membagikan sembako maupun uang tunai.

    “Jangan takut melaporkan dan ikut kawal apabila ada pembagian sembako di mana sembako tersebut diduga dikerahkan oleh kepolisian,” katanya.

    Menurutnya, apa yang dilakukan paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen tersebut tidak akan dilakukan oleh Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) di Pilkada Jawa Tengah.

    “Andika ini sebagai Panglima TNI punya rekam jejak yang dekat dengan masyarakat mengayomi, dan ini tentu akan jadi positif,” ujarnya.

  • Prabowo Tiba di Inggris, Bakal Bertemu Raja Charles III dan PM Keir Starmer

    Prabowo Tiba di Inggris, Bakal Bertemu Raja Charles III dan PM Keir Starmer

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan melanjutkan misi kunjungan Kenegaraannya setelah tiba di Inggris sebagai Negara Ke-4. Di sana, Prabowo akan bertemu Raja Charles III hingga Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer. 

    Berdasarkan video Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo bersama rombongan tiba di Bandar Udara Stansted, London, Inggris, pada Rabu (20/11/2024) sekitar pukul 08.40 waktu setempat.

    Kedatangan Kepala Negara disambut oleh Perwakilan dari Kerajaan Inggris Charles Anderson DL, Perwakilan Khusus Menteri Luar Negeri Inggris Adele Taylor MBE, Dubes Inggris untuk Indonesia Jermey CVO OBE, Dubes RI di London Desra Percaya, dan Atase Pertahanan KBRI London Kolonel Faishal Ridlwan.

    Dalam kunjungan kali ini, Presiden Ke-8 RI itu diagendakan untuk melakukan sejumlah pertemuan. Diantaranya adalah bertemu dengan Raja Charles III, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, hingga Wakil PM Inggris Angela Rayner.

    Selain itu, Prabowo juga diagendakan untuk menghadiri acara CEO Roundtable Forum.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kali ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan Angkatan Udara Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Selama di Brasil, Presiden Prabowo telah menghadiri sejumlah rangkaian KTT G20 serta pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat.

  • LAPORAN dari KTT G20 BRASIL: Prabowo-Macron Bahas Jet Rafale hingga Makan Bergizi Gratis

    LAPORAN dari KTT G20 BRASIL: Prabowo-Macron Bahas Jet Rafale hingga Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membicarakan sejumlah hal terkait dengan kerja sama ekonomi, pertahanan serta program prioritas pemerintah.

    Pada pertemuan bilateral antara RI-Prancis di sela-sela Hari Kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024), Presiden Macron meminta kepada Presiden Prabowo agar melanjutkan forum bisnis antara kedua negara.

    Selain itu, kedua kepala negara turut membicarakan soal pengadaan alutsista bagi Indonesia yakni pesawat jet hingga kapal selam.

    “Presiden Macron mengapresiasi rencana Indonesia untuk pengadaan peralatan militer termasuk Rafale dan kapal selam,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Hotel Hilton Copacabana usai KTT G20 Brasil, Rio de Janeiro, Selasa (19/11/2024).

    Airlangga tak banyak memerinci soal program pengadaan alutsista tersebut, termasuk soal Jet Rafale. Namun, untuk pengadaan pesawat jet buata Prancis itu, nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Pertahanan.

    “Itu [soal Rafale] di Kemenhan, jadi itu program mendatang,” ungkap Airlangga.

    Dilansir dari situs resmi Dassault Aviation, proses pembelian 42 jet Rafale oleh Indonesia telah selesai pada sekitar Januari 2024 usai penandatanganan kontrak pada Februari 2022.

    Makan Bergizi Gratis 

    Selain kerja sama ekonomi dan industri pertahanan, Prabowo dan Macron sempat berbincang soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalah pemerintah Indonesia.

    Program MBG itu juga sejalan dengan pengejawantahan inisiatif Presidensi G20 Brasil terkait dengan Alinasi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

    Airlangga menyebut Prancis juga turut mendukung program andalan Prabowo itu, serta berencana untuk ikut mendukung terkait dengan produksi susu.

    “Kemarin dari China, kemudian Prancis juga mendukung meal program, juga mengenai produksi susu. Mereka juga mengapresiasi,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.

    Adapun, Prabowo tak banyak memerinci apa saja hasil pertemuannya dengan Macron. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki banyak kerja sama bilateral. Hal itu diungkap oleh Prabowo sebelum bertolak ke Inggris dari Brasil.

    “Kita banyak kerja sama sama Prancis. Banyak kemajuan,” tuturnya.

  • Pernyataan Prabowo-Xi Jinping soal LCS Picu Kontroversi, Dubes AS Buka Suara

    Pernyataan Prabowo-Xi Jinping soal LCS Picu Kontroversi, Dubes AS Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir buka suara terkait pernyataan bersama Indonesia dan China, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping, mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan di Laut China Selatan (LCS) atau Laut Natuna Utara.

    Lakhdhir mengatakan, AS mendukung Indonesia dan negara-negara tetangganya untuk membahas persoalan Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS pada 1982.

    “Semua diskusi, baik itu dengan Indonesia atau tetangga-tetangga Indonesia, harus didasarkan pada hukum internasional UNCLOS. Itulah komitmen kami kepada Indonesia,” kata Lakhdhir pada Press Briefing di Kantor Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Jakarta pada Rabu (20/11/2024).

    Lakhdhir melanjutkan, Laut China Selatan juga menjadi salah satu topik pembahasan saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Gedung Putih belum lama ini.

    Pada pertemuan itu, Presiden AS, Joe Biden, serta pejabat senior lainnya di Washington D.C. menyampaikan komitmen untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

    “Kami juga mendukung kedaulatan Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif [ZEE],” tambahnya.

    Sementara itu, melalui pernyataan bersama antara Presiden Biden dan Presiden Prabowo usai pertemuannya di Gedung Putih, kedua pemimpin negara menggarisbawahi dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan serta penghormatan terhadap hak kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara pantai atas zona ekonomi eksklusif mereka sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum PBB tahun 1982. Laut (UNCLOS). 

    AS dan Indonesia juga mengakui pentingnya implementasi Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002 secara penuh dan efektif dan menyatakan dukungan terhadap upaya Asean untuk mengembangkan Kode Etik yang efektif dan substantif di Laut China Selatan. yang mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS, dan menghormati hak dan kepentingan pihak ketiga. 

    Sebelumnya, Indonesia membantah pihaknya secara efektif mengakui klaim China yang disengketakan di Laut China Selatan setelah pernyataan bersama dengan Beijing mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan mendapat kecaman keras. 

    Dikutip dari Bloomberg, kehebohan ini muncul setelah China mengeluarkan pernyataan bersama selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini yang menyebutkan kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam inisiatif maritim dan mencapai pemahaman bersama mengenai pembangunan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih. 

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan resminya mengatakan pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim kontroversial “sembilan garis putus-putus” atau nine dash line yang dilakukan China. 

    Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘9-Dash-Lines’. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” jelas Kemlu.

  • Megawati: ASN, TNI/Polri, sampai Kades Harus Netral dan Tak Boleh Berpihak!

    Megawati: ASN, TNI/Polri, sampai Kades Harus Netral dan Tak Boleh Berpihak!

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputeri memberi peringatakan kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri hingga kepala desa untuk netral dan tidak mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya di Pilkada Serentak 2024.

    Megawati juga menegaskan tidak ada satu pun kekuatan yang dapat menghalangi kebebasan rakyat Indonesia dalam memilih di Pilkada Serentak 2024.

    “Kepada seluruh aparatur negara, penjabat kepala daerah, TNI/POLRI, Aparatur Sipil Negara, camat, hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak,” tutur Megawati di Jakarta, Rabu (20/11).

    Menurut Megawati, ada aturan hukum yang mengatur sanksi pidana untuk seluruh penyelenggara negara yang tidak netral di hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 nanti.

    “Itulah makna Keputusan MK nomor 136/PUU-XXII/2024 melalui Revisi pasal 188 UU No. 1 tahun 2018,” katanya.

    Putusan MK itu berbunyi Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI-Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000. 

    Maka dari itu, Megawati mengimbau semua rakyat Indonesia agar tidak takut dalam menghadapi setiap kecurangan di Pilkada Serentak 2024.

    “Dengan landasan hukum tersebut, kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapapun yang berniat curang, dan tidak demokratis, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ujarnya.

  • Tok! Bawaslu Putuskan Prabowo Tak Langgar Aturan soal Video Dukung Ahmad Luthfi

    Tok! Bawaslu Putuskan Prabowo Tak Langgar Aturan soal Video Dukung Ahmad Luthfi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Presiden Prabowo Subianto tak melanggar aturan terkait video dukungannya kepada pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng 2024.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa Kepala Negara sama sekali tak melakukan pelanggaran, baik secara administrasi maupun tindak pidana melalui video dukungan yang belum lama ini ramai beredar.

    “Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan,” ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). 

    Bawaslu mengatakan video tersebut dibuat pada Minggu, 3 November 2024 oleh Tim Media dari Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin di rumah kediaman rumah Joko Widodo (Presiden RI ke-7) di Kelurahan Sumber, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

    “Video dibuat di sela-sela kunjungan Prabowo Subianto ke Kota Surakarta untuk bertemu dengan Joko Widodo,” ujarnya.

    Berdasarkan fakta dalam video, Bawaslu menemukan terdapat pernyataan Prabowo Subianto terkait dengan harapannya untuk melanjutkan pembangunan dan memperbaiki kehidupan masyarakat pemerintahan yang bersih, mempercepat pembangunan ekonomi, membasmi segala penyelewengan/korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

    Selian itu, Bawaslu juga menemukan terdapat pernyataan berupa harapan Prabowo Subianto agar rakyat Jawa Tengah memberikan suaranya kepada Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin.

    Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan definisi kampanye Pemilihan menurut perundang-undangan, maka terdapat dugaan telah dilakukan Kampanye Pemilihan.

    Adapun, video yang menjadi obyek penelusuran diunggah oleh Tim Media Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin pada tanggal 9 November 2024 melalui akun @ahmad lutfhi_official.

    Ini berarti, video ersebut bermuatan kampanye Pemilihan maka hal itu telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU melalui PKPU 13/2024 karena diunggah dalam rentang waktu masa kampanye.

    Lantas, apakah Presiden Prabowo Subianto diperbolehkan ikut kampanye?

    Bawaslu merujuk pada pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Rahmat mengatakan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan fakta bahwa pembuatan video, yang di dalamnya terdapat Prabowo Subianto yang meminta rakyat Jawa Tengah untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin, dibuat pada tanggal 3 November 2024 yang merupakan hari Minggu atau hari libur.

    “Dengan demikian, Presiden terbebas dari ketentuan mengenai cuti kampanye mengingat pembuatan video dilakukan pada hari Minggu, 3 November 2024,” imbuhnya. 

    Terkait dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan yang mengatur “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

    Bawaslu mengatakan ketentuan ini, menurut keterangan ahli, yaitu Titi Anggraini, Ida Budhiati, dan Khairul Fahmi, merupakan ketentuan yang tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan.

    Artinya,mengingat secara hukum Presiden diperbolehkan melakukan kampanye, maka sepanjang kampanye yang dilakukan tidak melanggar ketentuan dan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan Presiden sebagai Pejabat Negara tidak dapat dikenakan sebagai subyek hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan.

    “[Bawaslu memutuskan]Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi Pemilihan maupun tindak pidana Pemilihan Umum [dari video Prabowo yang mendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin],” katanya.