Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Komisi III DPR RI Harap Ketua KPK Baru Tak Ulangi Kesalahan Lama

    Komisi III DPR RI Harap Ketua KPK Baru Tak Ulangi Kesalahan Lama

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan harapannya terhadap Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto untuk masa jabatan 2024-2029. Dia berharap Setyo tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK periode lalu.

    Nasir menyampaikan, pada periode lalu, ada tiga Pimpinan KPK yang diduga melanggar etik, termasuk salah satunya yang mengundurkan diri.

    “Oleh karenanya, mudah-mudahan KPK bisa bersinergi, kolektif-kolegial itu harus diwujudkan, sehingga kemudian tidak ada yang kurang dan lebih, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

    Menurutnya, kolektif-kolegial adalah hal yang diharapkan oleh Komisi III DPR RI, lantaran bisa menghadirkan kepemimpinan yang bersinergi dengan Dewan Pengawas KPK alias Dewas KPK.

    “Sehingga tidak ada lagi saling melaporkan antara komisioner KPK dan Dewas, begitu juga sebaliknya,” tutur Politikus PKS tersebut.

    Lebih jauh, Nasir membeberkan kemungkinan alasan terpilihnya Setyo adalah karena rekam jejaknya, jaringannya, dan pengalamannya. Menurut dia, kemungkinan itu yang menjadi caratan bagi para semua fraksi di Komisi III DPR RI.

    Tak hanya itu, lanjut dia, Setyo juga memiliki pengalaman di KPK dan di bidang reserse, bahkan sekarang menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian.

    “Jadi pengalaman ini, kematangan yang dia miliki, kemudian jaringan juga, seperti yang saya katakan tadi ya, membuat mayoritas memilih dia untuk menjadi Ketua KPK lima tahun yang datang,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih dan menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029. 

    Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno Komisi III DPR RI dengan agenda menetapkan lima orang Pimpinan KPK sekaligus Ketua KPK dan memilih lima orang Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029.

    Adapun, rapat pleno ini berlangsung di Ruang Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

    “Apakah saudara Setyo Budiyanto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029?” tanya Habiburokhman dan dijawab setuju oleh para anggota rapat.

  • Gibran Sebut Nvidia Bakal Bangun Sekolah AI di Solo, Kapan?

    Gibran Sebut Nvidia Bakal Bangun Sekolah AI di Solo, Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan perusahaan software dari Amerika Serikat (AS), Nvidia, akan investasi di Indonesia.

    Gibran masih merahasiakan nilai investasi yang akan disuntikan Nvidia di Indonesia. Namun, ia membocorkan investasi itu berupa program pendidikan sejalan dengan rencana pemerintah pusat.

    “Kemarin juga kedatangan tamu bosnya Nvidia yang menyatakan akan investisasi di beberapa kota,” tuturnya di Jakarta, Kamis (21/11).

    Menurut Gibran, perusahaan Nvidia bakal membangun sekolah Artificial Intelligence (AI) di Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah pusat.

    Gibran berpandangan bahwa pendidikan di Indonesia sudah seharusnya menyertakan pelajaran AI agar tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Selain itu, sekolah AI itu pun akan dibangun di Kota Solo.

    “Salah satunya di Solo,” kata Gibran.

    Gibran juga optimistis sistem pendidikan di Indonesia akan semakin baik dengan ada sekolah AI, sehingga realisasi Indonesia Emas 2024 bisa segera terwujud.

    “Seharusnya anak-anak muda bisa mengisi, jangan sampai pemerintahnya sudah mendorong, tapi anak mudanya tidak mengisi,” ujarnya.

  • Mahfud MD Geram Aparat Lebih Takut dengan Penjahat Daripada Rakyat

    Mahfud MD Geram Aparat Lebih Takut dengan Penjahat Daripada Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengaku geram dengan tingkah laku aparat yang lebih takut dengan penjahat dibandingkan dengan rakyat.

    Hal ini disampaikan olehnya dalam diskusi daring dengan tema Ragu Kebijakan Pemberantasan Korupsi yang diadakan oleh Universitas Paramadina & Institut Harkat Negeri, Kamis (21/11/2024). 

    “Aparat kita itu lebih takut kepada penjahat daripada kepada rakyat. Padahal, dulu imbauan Pak Jokowi sangat bagus pada awal 2022 itu di Bali meminta Kapolda, para Kapolres untuk melindungi rakyat kalau diangkat jadi pejabat yang disowani itu tokoh masyarakat, bukan ke preman,” imbuhnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa banyak aparat yang diangkat oleh preman-preman atau oknum pejabat yang tidak amanah. Sehingga saat menjabat, maka yang ditemui lebih dulu bukan tokoh masyarakat.

    Menurutnya, aparat pun lebih menuruti permintaan preman dibandingkan dengan ulama atau tokoh masyarakat sehingga terjadinya proses penegakkan hukum kian sulit untuk dibenahi.

    “Penjahat itu ditakuti karena mendikte dan mengancam, sehingga aparat bukan hanya takut pada penjahat, tapi juga didikte oleh penjahat,” pungkas Mahfud.

  • Mahfud MD: Sebulan Prabowo Menjabat, Belum Ada Kejelasan Penanganan Korupsi

    Mahfud MD: Sebulan Prabowo Menjabat, Belum Ada Kejelasan Penanganan Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai meskipun telah berjalan selama satu bulan, tetapi belum ada gebrakan jelas dari pemerintahan Prabowo Subianto dalam menangani pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    Menurutnya, sejauh ini komitmen Presiden Ke-8 RI itu baru terbatas dari sisi pernyataan dalam forum nasional dan internasional, tetapi belum memiliki kerangka jelas dalam realisasinya.

    Hal ini disampaikan olehnya dalam diskusi daring dengan tema Ragu Kebijakan Pemberantasan Korupsi yang diadakan oleh Universitas Paramadina & Institut Harkat Negeri, Kamis (21/11/2024).

    “Sampai hari ini persis satu bulan hari ini pemerintah baru terbentuk kalau saya melihat tata kelola pemerintahan masih amburadul. Saya belum melihat langkah-langkah baru kebijakan baru kecuali garis garis yang sifatnya statement pernyataan,” ujarnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa belum ada terobosan dari kebijakan khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai aturan untuk pemberantasan korupsi.

    Harapannya, kata Mahfud, pemerintahan saat ini tak hanya selalu memberikan lip service terkait penanganan korupsi tanpa memberikan gebrakan secara nyata. Mengingat, korupsi merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai.

    “Selain presiden juga kita belum jelas nih apa yang direncanakan oleh kementerian ini, kementerian itu dan sebagainya untuk pemberantasan korupsi terutama di bidang politik, hukum keamanan,” pungkas Mahfud.

  • Menakar Untung-Rugi Pengadaan Maung Pindad untuk Mobil Dinas Pemerintah

    Menakar Untung-Rugi Pengadaan Maung Pindad untuk Mobil Dinas Pemerintah

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.

  • Tagih Negara Maju di KTT G20 Brasil, Prabowo Tawarkan Prospek 557 Juta Ton Kredit Karbon RI

    Tagih Negara Maju di KTT G20 Brasil, Prabowo Tawarkan Prospek 557 Juta Ton Kredit Karbon RI

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto menawarkan prospek kredit karbon RI sebesar 557 juta ton dalam upaya penanganan perubahan iklim saat berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Group of Twenty atau G20, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Hal itu disampaikan Prabowo pada Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara KTT G20 dengan tema Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Energi.

    Di depan pemimpin negara dengan ekonomi terbesar dunia, Prabowo menyampaikan bahwa tanggung jawab untuk keberlanjutan harus dipikul bersama secara global. Indonesia, lanjutnya, selama ini telah menjadi paru-paru bumi dengan kepemilikan luas hutan terbesar hanya di bawah Brasil serta negara-negara Afrika.

    “Kami dianggap sebagai paru-paru bumi. Namun, kami belum melihat janji-janji dari negara maju untuk menyediakan kredit karbon,” ujarnya di Museu de Arte Moderna.

    Prabowo menyampaikan perlunya komitmen untuk mengompensasi peran hutan-hutan Indonesia selama ini dalam mempertahankan suhu global.

    “Indonesia terbuka untuk mengoptimalkan prospek kredit karbon sebesar 557 juta ton,” paparnya.

    Di sisi lain, Prabowo turut menyampaikan kapasitas carbon storage Indonesia kepada dunia yang ukurannya diklaim terbesar.

  • PDIP Singgung Rekam Jejak Cagub Jateng Ahmad Luthfi, Banyak Kasus Mangkrak

    PDIP Singgung Rekam Jejak Cagub Jateng Ahmad Luthfi, Banyak Kasus Mangkrak

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDI Perjuangan (PDIP) menuding bahwa banyak perkara mangrak dan tidak pernah dituntaskan oleh calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menjabat jadi Kapolda Jawa Tengah.

    Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy mengatakan rekam jejak calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selama menjadi Kapolda Jawa Tengah tidak baik. Pasalnya, menurut Ronny, Luthfi tidak bisa menghadirkan sila kelima di Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indlnesia.

    Padahal, menurut Ronny, setiap masyarakat harus mendapatkan kepastian hukum baik dari pihak pelapor maupun terlapor dalam suatu perkara.

    “Kalau kita lihat rekam jejak saudara Luthfi ini, ada beberapa kasus di Polda Jateng itu yang tidak jalan atau mangrak. Warga bisa menilai itu kok sebagai rekam jejak dia,” tuturnya di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Tidak hanya itu, Ronny juga menambahkan bahwa ada warga Jawa Tengah yang telah melaporkan perkara judi online yang nilai kasusnya mencapai Rp1,5 triliun, namun tidak digubris oleh Ahmad Luthfi.

    “Kemudian orang yang melaporkan kasus judi online itu, nomornya malah diblok oleh Pak Luthfi,” katanya.

    Menurut Ronny, sosok Ahmad Luthfi dan Andika Perkara sangatlah berbeda. Dia menilai bahwa calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkara memiliki rekam jejak yang lebih baik dan merakyat.

    “Pak Andika ini adalah sosok yang punya integritas moral,” ujarnya.

  • Komisi III DPR Akan Tetapkan Pimpinan dan Dewas KPK Hari Ini

    Komisi III DPR Akan Tetapkan Pimpinan dan Dewas KPK Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR telah selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test untuk tujuh Calon Dewan Pengawas (cadewas) KPK masa jabatan 2024-2029 pada Rabu (20/11/2024) kemarin.

    Adapun, saat ini Komisi III DPR RI akan melanjutkan pengujian terhadap 3 cadewas KPK yang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB. Tiga cadewas ini adalah yang mendapatkan nomor urut 8-10 yaitu Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, dan Iskandar Mz.

    “Rekan-rekan, kita lanjutkan besok [Kamis] pagi jam 08.00 ya, biar nanti bisa pulang kampung ke Pilkada masing-masing,” tuturnya saat memimpin agenda fit and proper test, pada Rabu (20/11/2024) malam.

    Berdasarkan agenda yang diterima Bisnis, setelah Komisi III DPR RI selesai menguji para capim dan cadewas, mereka akan melakukan rapat pleno untuk memilih dan menetapkan lima orang Pimpinan KPK sekaligus memilih salah satu menjadi Ketua KPK. Tak hanya itu, juga akan memilih Dewan Pengawas KPK.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut mekanisme pemilihan pimpinan dan dewas KPK akan melibatkan semua fraksi. 

    “Semua fraksi ini terlibat. Makanya semua anggota DPR yang ada di Komisi III boleh bertanya, tidak boleh hanya satu fraksi, tapi semua anggota DPR yang ada di dalamnya,” pungkasnya.

    Berikut daftar nama Cadewas KPK yang melakukan fit and proper test mulai Rabu:

    1. Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
    2. Elly Fariani (mantan Inspektur Jenderal Kemkominfo)
    3. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum)
    4. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas)
    5. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
    6. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
    7. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
    8. Hamdi Hassyarbaini (Anggota Komite Audit Superbank)
    9. Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia)
    10. Iskandar Mz (mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri)

    Sementara itu, berikut daftar nama Capim KPK yang telah menjalani fit and proper test:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
    2. Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas)
    3. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
    4. Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI)
    5. Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
    6. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
    7. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
    8. Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)
    9. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020)
    10. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)

  • Hasto Sindir Polri jadi Alat Untuk Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Serentak

    Hasto Sindir Polri jadi Alat Untuk Menangkan Paslon Tertentu di Pilkada Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDI-Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa institusi Polri kini dijadikan alat oleh penguasa untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilkada Serentak 2024.

    Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai bahwa pihaknya telah mendapatkan banyak laporan dari kadernya di sejumlah daerah bahwa banyak anggota Polri yang menemui kepala daerah untuk pengkondisian.

    Hasto mengemukakan bahwa pihaknya juga sudah menemukan banyak alat bukti dan rekaman bahwa ada anggota Polri yang melakukan intimidasi kepada kepala daerah untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Ada beberapa intimidasi kepada kepala daerah oleh Polri, kami sudah menemukan bukti rekamannya dan semua bukti sedang kami kumpulkan untuk dilaporkan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (20/11).

    Menurut Hasto, apa yang dilakukan oknum Polri tersebut telah menunjukan bahwa ada kemunduran dari sistem demokrasi di Tanah Air, ditambah mengancam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    “Hal ini menunjukan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan Pilkada secara jujur dan demokratis serta adil,” katanya.

    Hasto mengimbau kepada seluru anggota Polri agar mengambil sikap netral dan tidak membantu paslon tertentu agar menang dengan cara yang tidak baik.

    “Kami akan berjuang untuk marwah TNI dan Polri agar tidak direndahkan,” ujarnya.

  • Lengkap! Isi Pidato Prabowo Subianto di KTT G20 Brasil soal Transisi Energi

    Lengkap! Isi Pidato Prabowo Subianto di KTT G20 Brasil soal Transisi Energi

    Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Sesi Ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Selasa (19/11/2024). Dia menyoroti soal dampak perubahan iklim ke negara berkembang.

    Pada sesi terakhir KTT G20 Brasil, para pemimpin negara membahas soal isu pembangunan berkelanjutan dan transisi energi. Itu merupakan salah satu pilar utama Presidensi G20 Brasil, yang kini telah dilanjutkan oleh Afrika Selatan.

    Adapun, dua pilar lainnya adalah Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan serta Reformasi Tata Kelola Global.

    Berikut pidato Presiden RI Prabowo Subianto di depan kepala negara yang mengikuti agenda KTT G20 Brasil 

    “Presiden Lula, Yang Mulia para tamu terhormat,

    Kemarin kita telah membahas permasalahan kemiskinan dan kelaparan. Kita semua memiliki komitmen kuat untuk mengatasi isu-isu tersebut.

    Tantangan-tantangan tersebut sangat memengaruhi negara-negara berkembang, serta agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi energi mereka.

    G20 harus menghasilkan aksi nyata untuk membantu tercapainya Sasaran Pembangunan Berkelanjutan [Sustainable Development Goals/SDGs]. Kami, di Indonesia, terus memperkuat komitmen kami. Sampai dengan 2022, kami telah mencapai 50% dari target SDGs, dan kami sudah berada di jalur untuk melanjutkan usaha dalam mencapai target SDGs.

    Usaha Indonesia tidak cukup, kita membutuhkan aksi kolektif dan kita butuh aksi kolektif G20.

    Pilar lain dari pembangunan berkelanjutan adalah lingkungan. Indonesia terdampak efek perubahan iklim secara langsung. Area pesisir kami sekarang digenangi oleh permukaan air laut yang naik, kami pun terpaksa memindahkan ibu kota negara kami.

    Di pesisir utara Pulawa Jawa, air laut baik 5 sentimeter setiap tahunnya. Kami kehilangan ratusan dan ribuan hektare tanah produktif. Petani dan nelayan kami hidup dalam kondisi sulit.

    Ini akan memperburuk kemiskinan dan kelaparan. Oleh sebab itu, bagi Indonesia tidak ada alternatif, kami sepenuhnya berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi suhu iklim, untuk menyelamatkan lingkungan kami.

    Kami berkomitmen untuk mencapai energi terbarukan dan hijau. Kami diberkahi dengan banyak sumber daya, kami sekarang sudah memproduksi biodiesel dan kami perlu menargetkan produksi sebesar 50% (B50) dari minyak sawit.

    Kami juga tengah mengembangkan teknologi untuk menghasilkan bensin dari minyak sawit.

    Kami juga memiliki cadangan panas bumi yang besar dan kami berencana untuk berencana untuk memensiunkan pembangkit listrik bertenaga fosil kami dalam 15 tahun. Kami juga akan membangun lebih dari 75 gigawatt energi terbarukan dala 15 tahun ke depan.

    Kami juga berada di jalur khatulistiwa, sehingga kami memiliki banyak sinar matahari untuk memberi daya energi solar kami.

    Kami memiliki banyak sumber daya energi terbarukan, dan karena itu kami sangat optimistis bisa mencapai emisi nol sebelum 2050.

    Hadirin yang mulia, keberlanjutan, bukan eksploitasi harus dibagi secara global. Indonesia memiliki hutan tropis terbesar, dan mungkin hanya Brasil dan beberapa negara Afrika yang memiliki lebih banyak hutan dari kami. Kami telah berkontribusi bertahun-tahun untuk mendinginkan dunia. Kami dianggap sebagai paru-paru bumi. Namun, kami belum melihat janji-janji negara maju untuk menyediakan kredit karbon.

    Untuk itu, kami butuh keberlanjutan komitmen untuk mengompensasi peran hutan-hutan kami dalam mempertahankan suhu global.

    Indonesia terbuka untuk mengoptimalkan prospek 557 juta ton kredit karbon Indonesia. Kami juga memiliki kapasitas carbon storage terbesar, dan kami menawarkannya untuk dunia.

    Hadirin yang mulia, saya juga ingin mengumumkan bahwa Indonesia akan senang mendukung upaya internasional. Kami berkomitmen untuk menjembatani celah pendanaan kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kami berharap ini bisa berkontribusi secara positif.

    Ke depan, G20 harus melanjutkan dampak positifnya. Kekuatan G20 harus mempersatukan dan membawa bersama negara maju dan berkembang, mempertemukan pandangan berbeda untuk merespons tantangan-tantangan dunia yang paling mendesak, dalam semangat transparansi, inklusi, konsensus sebagai prinsip-prinsip penting dari G20. Terima kasih banyak.”