Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Sorotan Media Asing soal Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula Rp400 Miliar

    Sorotan Media Asing soal Tom Lembong Tersangka Korupsi Gula Rp400 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Bukan hanya di Indonesia, kabar Tom Lembong yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi gula Rp400 miliar juga sampai ke media asing.

    Media asal Singapura, The Straits Times, turut menyoroti kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan RI tersebut.

    The Straits Times menulis berita dengan judul “Indonesia arrests former trade minister in sugar import graft case”.

    Dalam artikel tersebut, media tersebut mengulas korupsi yang dilakukan Tom Lembong hingga merugikan Indonesia sebanyak Rp400 Miliar.

    “Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada akhir 29 Oktober oleh jaksa dari kantor Kejaksaan Agung, dengan tuduhan memberikan izin kepada perusahaan swasta pada saat Indonesia sedang surplus gula, kata kantor tersebut,” bunyi keterengan media tersebut.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

    Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

    “Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

    The Straits Time juga menyoroti tentang Tom Lembong yang turut menjadi manajer kampanye saat Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Presiden.

    “Lembong adalah manajer kampanye dalam pemilihan presiden bulan Februari untuk Tn. Anies Baswedan, yang maju melawan pemenangnya, Presiden Prabowo Subianto, yang secara luas dipandang sebagai penerus pilihan Tn. Widodo, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober,” lanjut mereka.

  • Perlukah Gen Z Wajib Militer?

    Perlukah Gen Z Wajib Militer?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 24 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mulai mengadakan retret di Akademi Militer (Akmil)-Magelang untuk membahas strategi dan kebijakan negara. Acara ini dihadiri oleh seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, dan penasihat dalam Kabinet Merah Putih, dengan tujuan memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    Retret berasal dari kata bahasa Inggris retreat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi web, retret artinya mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin.

    Tentunya dalam konteks kolaborasi dan koordinasi antar-kementerian, maka retret ini menjadi agenda yang sangat strategis, karena pada moment ini Presiden Prabowo ingin menunjukan dan menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai komitmen presiden dalam Menyusun kabinet kerja yang kompeten dan memiliki satu visi yang sama dalam membangun Indonesia.

    Namun, ada hal menarik dimana latar belakang sebagian besar dari menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, dan penasihat dalam Kabinet Merah Putih yang bukanlah dari militer, tetapi pada retret tersebut mereka diharuskan untuk menggunakan atribut dan fasilitas militer.

    Seperti pada unggahan beberapa menteri pada akun Instagramnya saat terbang dengan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara atau saat seluruh peserta retret mengenakan pakaian lapangan Komponen Cadangan (Komcad). Internalisasi “jiwa militer” begitu terlihat dalam kegiatan retret tersebut, bahkan Presiden Prabowo menyatakan dengan sangat jelas bahwa “Sistem pertahanan terbaik adalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, di mana setiap warga negara harus siap sedia membela negaranya.”

    Tantangan dan Peluang

    Bagi Gen Z, peluang dan tantangan dalam mengikuti program wajib militer (wamil) cukup unik karena mereka merupakan generasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya, baik dalam cara berpikir, kemampuan teknologi, hingga pandangan sosial.

    Wajib militer memberikan pengalaman berharga untuk meningkatkan kedisiplinan, kedewasaan, dan kemampuan bertanggung jawab yang penting bagi perkembangan diri dan karier.

    Gen Z yang terbiasa dengan teknologi bisa mendapatkan keterampilan baru yang lebih fisik dan praktis. Pelatihan militer mencakup kemampuan bertahan hidup, ketahanan fisik, hingga pengetahuan tentang strategi pertahanan. Wajib militer dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan antar-generasi. Gen Z bisa berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, yang membantu mereka melihat keragaman budaya Indonesia dari sudut pandang yang lebih luas.

    Perspektif Hukum

    Dari sudut pandang hukum, program wajib militer (wamil) memerlukan analisis yang mendalam terkait hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip hak asasi manusia. Beberapa aspek hukum yang relevan mencakup:

    UUD 1945: Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dasar konstitusi ini memberi legitimasi bagi negara untuk mewajibkan warganya, termasuk Gen Z, untuk terlibat dalam pertahanan negara.

    Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: Pasal 9 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. UU ini mengamanatkan pelaksanaan bela negara sebagai tanggung jawab seluruh rakyat, yang bisa diinterpretasikan sebagai landasan hukum untuk mengimplementasikan program wajib militer.

    Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara: Pasal 4 dan 6 menyebutkan bahwa wajib militer atau bentuk lain dari bela negara dapat dilakukan melalui pembentukan komponen cadangan yang melibatkan warga negara dalam bela negara. Dalam UU ini juga ditegaskan hak-hak dasar warga yang ikut serta dalam program ini.

    Ketahanan Nasional

    Prinsip Keseimbangan antara Hak Individu dan Kepentingan Negara: Dalam doktrin hukum nasional, terdapat prinsip bahwa hak individu dapat dibatasi demi kepentingan umum. Program wajib militer bisa dibenarkan dari segi hukum jika terbukti bertujuan memperkuat ketahanan negara serta memenuhi kebutuhan nasional akan komponen pertahanan.

    Rekomendasi

    Untuk menjalankan program wajib militer (wamil) yang sesuai dengan karakteristik Gen Z dan menghormati hak asasi serta kebutuhan pertahanan nasional, pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi berikut:

    Penerapan Wamil dengan Model Pilihan atau Bertahap, Model Sukarela dan Bertahap: Mulailah dengan sistem sukarela untuk melihat ketertarikan dan partisipasi warga, khususnya di kalangan Gen Z. Sistem ini bisa diperkuat dengan insentif seperti pengakuan sertifikasi, beasiswa, atau prioritas dalam rekrutmen pekerjaan di sektor pemerintah.

    Program Bertahap untuk Gen Z: Rancang program bertahap dengan durasi singkat dan intensitas yang menyesuaikan dengan kesiapan fisik dan mental. Tahapan ini bisa mencakup pelatihan dasar yang berlanjut ke pelatihan intensif hanya bagi yang menunjukkan minat dan kemampuan.

    Wajib Militer terhadap Gen Z dapat diterapkan dengan optimal dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, teknologi, dan alternatif program yang tersedia dengan merujuk pada UU 23/2019. UU ini mengatur tentang pembentukan komponen cadangan dan berbagai aspek terkait program bela negara, yang mencakup perekrutan, pelatihan, hak-hak, serta tanggung jawab komponen cadangan yang akan bertugas membantu komponen utama (TNI) dalam pertahanan negara.

    Sebagian besar rekomendasi untuk menyesuaikan program wajib militer dengan karakteristik Gen Z dapat diterapkan berdasarkan UU 23/2019. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi model bertahap, pemberian alternatif non-militer, penyediaan fasilitas kesehatan, serta penyesuaian teknologi dalam pelatihan.

    Namun, implementasinya akan sangat bergantung pada peraturan turunan yang lebih spesifik untuk memastikan semua mekanisme berjalan efektif dan transparan.

  • Pengertian dan Manfaat Kartu Zilenial yang Jadi Program Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

    Pengertian dan Manfaat Kartu Zilenial yang Jadi Program Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi memperkenalkan program untuk generasi muda melalui kartu Zilenial.

    Kartu tersebut akan diberikan khusus untuk anak-anak muda khususnya Gen Z. Tujuannya bisa untuk diskusi, menikmati kopi hingga internet gratis.

    “Kita juga memerlukan bahwa dengan digitalisasi kita juga mampu aplikasi ini kita kembangkan kepada generasi Z misalnya. Generasi Z kita akan kita dukung untuk apa? Dalam rangka nanti kita gunakan Kartu ZiLenial yang bisa kita gunakan untuk diskusi, ngopi gratis dan internet gratis,” kata Ahmad Luthfi dalam debat Pilkada Jateng yang disiarkan di YouTube KPU Jateng, Rabu (30/10/2024).

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa generasi Z dan milenial harus diberikan akses untuk mengembangkan dirinya. Kartu ziLenial tersebut, menurutnya adalah solusi.

    “Dia akan kita (kasih) kesempatan untuk apa? Mengeksplor dirinya bahwa sebenarnya anak-anak muda kita mampu berkreasi dengan adanya ekonomi kreatif di wilayah kita, dengan apa? Dengan dia di masing-masing kecamatan, di masing-masing kabupaten ada ngopi gratis dengan kartu untuk memberikan kesempatan kerja,”

    Dengan kartu tersebut, ia berharap bisa menuntaskan masalah mengenai pendidikan dan lapangan pekerjaan di Jateng.

    Adapun penggunaan kartu zilenial tersebut berada di level kecamatan di seluruh kabupaten/kota. Pemuda/pemudi nantinya diberikan kopi dan internet gratis.

    Namun untuk bisa menikmati hal itu, syarat yang harus dipenuhi yakni ikut dalam kegiatan workshop.

    Workshop itu nantinya akan dilaksanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.

  • RK Diundang Prabowo Makan Malam, Bahas IKN Hingga Diberi Nasehat

    RK Diundang Prabowo Makan Malam, Bahas IKN Hingga Diberi Nasehat

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto pada Kamis malam (31/10/2024).

    RK mengaku bahwa mereka berdua berdiskusi banyak hal, contohnya seperti bahas IKN hingga nasehat. 

    Berdasarkan informasi dari keterangan resmi dan dari unggahan Instagramnya, RK diajak makan malam oleh Prabowo di resto Garuda jalan Sabang. Pasalnya, masakkan padang adalah salah satu masakan favorit dari Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Sosok yang akrab disapa Kang Emil kemudian mengungkapkan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk soal Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    “Yang dibahas tentang IKN, tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Saya kebetulan belum mengucapkan selamat secara pribadi waktu pelantikan, ke istana tapi cuma sebentar. Alhamdulillah dikasih waktu. Luar biasa, ditraktir makan lagi,” ujarnya, dari keterangan resmi yang dikutip Jumat (1/11/2024). 

    Tak hanya itu, diungkapkan juga dari Instagramnya bahwa mereka berdiskusi selama jam. RK kemudian diberi nasehat oleh Presiden ke-8 RI tersebut. 

    “Tetap semangat dan jangan menyerah,” nasehat terbaik malam ini dari beliau,” tulis Emil dalam caption unggahan video pertemuannya. 

    Adapun, RK juga mengaku bahwa ia merasa senang memiliki kesempatan berbincang langsung dengan Prabowo. 

     “Alhamdulillah diajak makan malam, siapa yang tidak senang diajak makan malam sama Presiden,” jelasnya. 

  • Mendagri Segera Lapor Prabowo Soal Wacana Omnibus Law Politik

    Mendagri Segera Lapor Prabowo Soal Wacana Omnibus Law Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menindaklanjuti usulan revisi sejumlah Undang-Undang Politik dengan metode omnibus law. Dia menyebut harus melapor dulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah itu, lanjut dia, biasanya akan dilakukan rapat antar kementerian lembaga terkait mengenai kepastian apakah UU tersebut perlu direvisi atau tidak.

    Hal tersebut diungkapkannya kala selesai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Kami Kemendagri menghargai ide dari teman-teman DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan sistem politik, tapi dari pemerintah saya selaku Mendagri tentu memiliki mekanisme sendiri, saya harus melapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihaknya masih akan mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik ini perlu disatukan sebagai paket melalui omnibus law atau sekadar direvisi per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak. Di mana, kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi dan itu nanti akan kita sampaikan hasil dari pemerintah ini kepada DPR di rapat berikutnya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Tito menjelaskan alur pelaporan atau penyampaian kepada presiden, nantinya akan melalui Menko Polhukam terlebih dahulu.

    “Tapi ada dua menko ini, Menko Polkam dan Menko Kumham. Ditambah dengan biasanya Kemensetneg. Kita rapat dulu kita bahas dan biasanya kita undang juga nanti ahli, dari ahli ahli tata negara, pemerhati khusus politik,” tandasnya.

    Sebelumnya, di dalam rapat Tito menanggapi rencana DPR untuk merevisi sejumlah undang-undang (UU) terkait politik dengan metode omnibus law. Tito menyebut, kementeriannya memang sedang meninjau kembali perihal sistem demokrasi, kepemiluan, serta Pilkada.

    “Kami mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi, sistem kepemiluan, sistem pilkada. Apakah mungkin termasuk ide dari DPR, saya sudah baca juga untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket omnibus law,” katanya.

    Sebagai informasi, terdapat delapan UU yang diusulkan direvisi dengan metode omnibus law, di antaranya adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). 

    Selanjutnya ada UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Debat Pilkada Sumut: Momen Bobby Nasution Terdiam Disoraki Penonton

    Debat Pilkada Sumut: Momen Bobby Nasution Terdiam Disoraki Penonton

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Sumatra Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sempat disoraki oleh penonton ketika merespon pendapat lawannya, Edy Rahmayadi saat debat kanditan calon Gubernur Sumut 2024 pada Rabu malam (30/10/2024). 

    Awalnya, Edy sempat menyampaikan pendapatnya terkait jumlah dokter dan penduduk yang dinilai tidak sesuai di Sumatra Utara.

    Ketika diminta merespon pendapat dari Edy Rahmayadi, selanjutnya Bobby disoraki penonton hingga berhenti berbicara selama 34 detik dan membuat waktunya terbuang untuk merespon Edy Rahmayadi.

    “Saya rasa harus ada tata tertib yang harus diikuti di sini,” imbau Bobby di sela-sela debat Cagub Pilkada Sumut 2024 yang ditayangkan di Youtube KPU, (31/10/2024).

    Setelah memberikan imbauan itu, Bobby langsung memberikan tanggapan terkait pernyataan Edy Rahmayadi. 

    Jika dirinya terpilih menjadi gubernur Sumatra Utara nanti, Bobby akan bekerja sama dengan sejumlah universitas di Sumatra Utara untuk penuhi kebutuhan dokter.

    Selain itu, menurutnya, dokter yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) juga akan diberi insentif lewat anggaran APBD.

    “Kita minta dokter-dokter PPDS kita kirim ke daerah. Hari ini di Kepulauan Nias hanya ada satu dokter spesialis. Kita punya anggaran, jangan anggaran dibawa kemana-mana,” ujarnya.

  • Penetrasi Internet di Jateng Rendah, Andika Bakal Gandeng Telkom hingga Starlink

    Penetrasi Internet di Jateng Rendah, Andika Bakal Gandeng Telkom hingga Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa menyebut bahwa penetrasi internet di Provinsi Jawa Tengah sangat rendah. Jika terpilih sebagai Gubernur, Andika menginginkan penetrasi internet bisa merata di seluruh desa dengan menggunakan Telkom hingga Starlink. 

    “Jadi akses internet di Jawa Tengah masih terendah di Pulau Jawa, karena hanya 82% penetrasi internet. Nah, gimana ini dengan daerah atau desa yang masih belum memiliki koneksi internet,” tuturnya di sela-sela debat kandidat, Kamis (31/10).

    Dia berjanji agar nanti semua pelaku bisnis telekomunikasi akan dipaksa untuk meratakan jaringan Internet di Jawa Tengah

    “Jadi yang perlu kita lakukan itu perluas koneksi Internet. Kita akan gunakan Telkom, PSN, dan Starlink juga. Jadi daerah yang belum terkoneksi ini akan kita koneksikan,” katanya.

    Andika mengatakan jika koneksi internet di Jawa Tengah sudah merata, maka hal itu akan memudahkan warga dan pemerintah daerah untuk saling terhubung, sehingga layanan publik semakin cepat

    “Kita punya program yang sudah dimulai sejak zaman Pak Ganjar, ini bisa jadi sarana kita sebagai pemerintah provinsi untuk bisa mendengarkan atau merespon apabila ada daerah yang selama ini tidak ada koneksi internet,” ujarnya.

  • Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional bakal melakukan uji coba program makan bergizi gratis di 100 titik pada akhir 2024.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa uji coba ini sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dirinya menyebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu bakal memberikan dana untuk piloting project program unggal Presiden Prabowo Subianto.

    Dadan menyebut setelah ada kepastian pendanaan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan untuk melaksanakan uji coba makan bergizi ini di 100 wilayah seluruh Indonesia sampai akhir 2024.

    “Sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran [DIPA] kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

    Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Salah satunya mencontek proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

    Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

    Lebih lanjut, Bos Badan Gizi ini menjelaskan terdapat tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

    Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

    “Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari,” ujar Dadan.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat. 

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024). 

    “Ya insyaallah, insyaallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

  • RI Siap Datangkan 2 Juta Ekor Sapi Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis

    RI Siap Datangkan 2 Juta Ekor Sapi Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut pemerintah akan mendatangkan 2 juta ekor sapi impor atau dari luar negeri untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto itu ditargetkan mulai pada 2 Januari 2025. 

    Meski demikian, Sudaryono tidak secara spesifik mengungkap kapan sapi impor itu akan didatangkan. Dia hanya menyebut sesegera mungkin dalam kurun waktu tiga bulan pertama. 

    “Mungkin dalam tiga bulan pertama kita sudah bisa ada shipment yang pertama kita targetkan ke sana. Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor,” ucapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Sudaryono meluruskan bahwa bukan pemerintah yang melakukan impor dimaksud. Dia mengatakan pemerintah hanya membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia. Tujuannya, kata dia, agar pemerintah mengurangi impor daging dan susu. 

    Terkait dengan perusahaannya, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu menyebut sudah ada beberapa perusahaan dalam dan luar negeri yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi impor itu ke Indonesia. 

    “Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya,” ucapnya. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025. TNI nantinya akan dilibatkan sebagai mitra operasional. 

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program MBG bakal berjalan dan dibantu oleh semua kementerian/lembaga terkait sebagaimana arahan Presiden Prabowo. 

    “Jadi [2 Januari 2025],” ujarnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). 

  • KPK: 48 Menteri/Wamen Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHPN Terbaru

    KPK: 48 Menteri/Wamen Kabinet Merah Putih Wajib Lapor LHPN Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pihaknya belum menerima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Menteri dan Wakil Menteri yang baru bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih. 

    Tim Jubir KPK Budi Prasetyo menuturkan dari 109 Menteri dan Wakil Menteri (Wamen), terdapat 48 Menteri dan Wamen yang baru menjabat. Kemudian, 61 Menteri dan Wamen lainnya adalah petahana. 

    “Untuk wajib lapor [baru untuk kabinet sekarang] kami cek, namun data ini masih terus berkembang, sejauh sampai dengan hari Senin kemarin ada 48 wajib lapor baru itu untuk tingkat menteri dan wakil menteri,” jelas Budi  di Gedung C1 KPK, Kamis (31/10/2024). 

    Hingga sejauh ini, dari 48 menteri/wamen tersebut belum melaporkan LHKPN-nya. Namun, sebanyak 4 orang telah berkomunikasi dengan KPK. 

    “Informasi dari tim LHKPN sampai dengan hari Senin kemarin setidaknya sudah ada 4 dari jajaran menteri ataupun wakil menteri yang sudah berkomunikasi dengan tim LHKPN,” terangnya. 

    Kemudian, untuk 61 menteri/wamen yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN tidak perlu melaporkan LHKPN mereka kembali. 

    “Jadi menteri dan wakil menteri yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN dan sudah melaporkannya di tahun 2024 atau pelaporan periodik tahun 2023 tahun ini tidak perlu melaporkan lagi. Jadi laporan harta kekayaannya secara periodik nanti silahkan disampaikan atau dilaporkan pada 2025,” pungkasnya.