Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo Ngaku Takut Lihat Daftar Perusahaan yang Mau Dicabut Izin, Ternyata..

    Prabowo Ngaku Takut Lihat Daftar Perusahaan yang Mau Dicabut Izin, Ternyata..

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan mencampuri proses pencabutan izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan, meski di antaranya berpotensi melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan pribadi maupun politik dengannya, termasuk kader Partai Gerindra. 

    Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sempat diberikan daftar puluhan perusahaan yang diduga melanggar dan berpotensi dicabut izinnya. Namun, ia memilih tidak membaca daftar tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

    “Kemarin saya dikasih daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Saya bilang saya enggak mau lihat itu, karena saya takut ada teman saya di situ,” ujar Prabowo.

    Dia bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan adanya nama kader Gerindra dalam daftar tersebut. Menurutnya, demi menjaga objektivitas dan integritas penegakan hukum, seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Begitu lihat, aduh teman saya. Begitu lihat lagi, eh ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya enggak lihat, saya enggak mau tahu. Kalau yang dicabut, ya salahkan saja Jaksa Agung,” katanya. 

    Prabowo menegaskan bahwa para menteri di kabinet diangkat untuk menjalankan tugas dan siap menerima kritik publik. Ia juga meminta agar seluruh keputusan penindakan dilakukan berdasarkan hukum, tanpa pandang bulu. 

    “Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Petunjuknya sederhana, yang melanggar, tindak,” tegas Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menekankan komitmennya terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

    “Apa yang kurang jelas? Kalau tidak paham, keluar saja dari jabatan. Banyak yang bisa menggantikan,” ujarnya.

    Prabowo juga menyatakan tidak khawatir dengan pergantian pejabat, seraya menyebut banyak generasi muda yang siap berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

    Di akhir sambutannya, Prabowo mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah yang telah mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Ia menyatakan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

    “Dari hasil menuju hasil, dari kemenangan menuju kemenangan-kemenangan baru. Indonesia mampu, Indonesia cerah, Indonesia semangat, Indonesia makmur, dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia,” pungkas Prabowo.

  • Menkes: 87 Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatra Mulai Beroperasi Kembali

    Menkes: 87 Rumah Sakit Terdampak Banjir Sumatra Mulai Beroperasi Kembali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan kondisi terkini fasilitas kesehatan yang terdampak di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh akibat bencana hidrometeorologi. 

    Dia menyebut ada 87 rumah sakit yang terdampak, 9 diantaranya sempat berhenti beroperasi pada 1 Desember 2025. Lokasinya terletak di Aceh sebanyak 8 rumah sakit, dan 1 di Sumatra Utara. 

    Namun kembali beroperasi dalam jangka waktu dua minggu, meskipun layanan belum berlangsung maksimal. 

    “Tapi dalam dua minggu 87 RSUD di daerah bencana termasuk sembilan yang banjirnya setinggi pinggang lebih yang benar-benar alatnya udah enggak karu-karuan itu bisa mulai beroperasi,” katanya saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).

    Selain rumah sakit, terdapat 867 puskesmas yang terdampak. 152 harus berhenti beroperasi pada 1 Desember 2025. Kendati demikian, pada awal Januari 2026, hanya 3 puskemas yang belum beroperasi.

    Lokasinya berada di Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah. Di Aceh Timur, katanya, bangunan puskesmas hancur karena dihantam kayu-kayu yang terbawa hanyut banjir.

    Dia mengatakan percepatan puskesmas agar masyarakat dapat segera dilayani, di mana petugas akan mendatangi lokasi pengungsian.

    “Karena dia fungsinya adalah memastikan masyarakat di tiga provinsi yang terdampak dan juga ratusan ribu yang masih ada di seribuan posko pengungsian, itu layanan kesehatannya kita bisa layani agar mereka tidak ke rumah sakit,” jelasnya.

    Alasannya adalah akses ke rumah sakit lebih sulit dan jumlah yang terbatas, sehingga petugas puskesmas dikerahka ke tenda pengungsian.

    Dalam pelaksanaannya, Budi menuturkan telah melibatkan 4.000 relawan karena kekurangan tenaga kesehatan. Sebab, tenaga kesehatan di tiga provinsi itu terdampak, di mana rumah-rumah mereka juga hancur.

    “4.000 relawan itu sudah kita kirim dan kita puter setiap 2 minggu sampai 3 minggu berotasi. Jadi setiap saat ada 700-900 relawan kesehatan dengan tugasnya memberikan layanan kesehatan terutama di posko-posko pengungsian tadi,” terangnya.

    Sampai saat ini, Kemenkes tengah memperbaiki peralatan kesehatan yang rusak seperti MRI hingga alat cuci darah. Namun jika dirasa tidak memungkinkan, Kemenkes akan menyediakan alat kesehatan yang baru.

  • 8 Dokumen Penting yang Harus Disiapkan untuk Daftar PPPK KemenHAM 2025

    8 Dokumen Penting yang Harus Disiapkan untuk Daftar PPPK KemenHAM 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2025.

    Pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM dibuka pada Rabu, 7 Januari 2026. Seleksi dijadwalkan berlangsung hingga 23 Januari 2026 dan dilakukan secara daring melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. 

    KemenHAM menyediakan total 500 formasi yang dialokasikan untuk lima jabatan berbeda.

    Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

    Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
    Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
    Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
    Penata Layanan Operasional – 108 formasi
    Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

    Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuat akun di SSCASN. Pelamar diminta untuk mengisi formulir menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Perekaman e-KTP asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Instansi yang berwenang.

    Yang perlu diingat, pembuatan akun untuk seleksi PPPK ini hanya bisa dilakukan satu kali.

    8 Dokumen yang Dibutuhkan untuk Melamar PPPK KemenHAM

    Selain mengisi formulir, pelamar wajib pula melakukan unggah dokumen pada laman https://sscasn.bkn.go.id. 

    Berikut ini daftar dokumen yang diminta untuk disiapkan dalam melamar seleksi PPPK KemenHAM 2025:

    1. Surat Lamaran

    Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Hak Asasi Manusia di Jakarta dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp.10.000,- (Pelamar agar tidak menggunakan meterai palsu atau meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain).

    2. Surat pernyataan 16 (enam belas) poin

    Surat pernyataan ini juga wajib dibuat dengan cara diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam, dan dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp.10.000,- yang diperoleh melalui https://emeterai.co.id. 

    3. Surat Keterangan Pengalaman Kerja

    Pelamar diminta untuk menyertakan surat keterangan pengalaman kerja yang membuktikan pengalaman kerja terkait bidang tugas jabatan yang dilamar. Apabila pengalaman kerja berasal dari lebih dari 1 (satu) instansi/perusahaan.

    Pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari masing-masing instansi/perusahaan dan digabungkan dalam 1 (satu) file (format PDF) untuk diunggah (Surat Keterangan di Scan berwarna). Pastikan dalam surat keterangan pengalaman kerja memuat masa kerja, masa kerja terhitung sampai dengan 31 Desember 2025.

    4. KTP Asli

    Scan berwarna e-KTP asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Instansi yang berwenang.

    5. Pas foto formal

    Pas foto formal berwarna dan terbaru paling lama 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4×6 dengan ketentuan berlatar belakang merah, berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas, menghadap ke depan, seorang diri, dan bukan swafoto.

    link format surat lamaran dan surat pernyataan…

  • Prabowo: Saya Dituduh Mau jadi Diktator!

    Prabowo: Saya Dituduh Mau jadi Diktator!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menepis tudingan bahwa dirinya ingin menjadi diktator atau berambisi mempertahankan kekuasaan. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

    Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan bahwa dia memahami perbedaan antara keadilan dan ketidakadilan, serta hal-hal yang masuk akal dan tidak masuk akal. Kepala negara menegaskan bahwa perjuangannya sejak awal dilandasi pengabdian kepada bangsa dan rakyat.

    “Saya dituduh mau jadi diktator, saya dituduh mau berkuasa, saya dituduh mau kudeta. Tetapi sejak muda saya bersumpah sebagai prajurit tentara nasional Indonesia. TNI adalah tentara rakyat, lahir dari rakyat,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran rakyat, khususnya para petani.

    Dia menuturkan bahwa pada masa awal kemerdekaan, para pejuang tidak dibiayai oleh negara, melainkan oleh rakyat. 

    “Waktu kita menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945, belum ada anggaran, belum ada kementerian keuangan. Yang membiayai perjuangan adalah rakyat Indonesia. Pejuang-pejuang adalah para petani Indonesia,” katanya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa tanpa jasa petani, Indonesia tidak akan mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, menurutnya, petani merupakan kelompok yang paling setia dan paling loyal terhadap bangsa dan negara.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu juga berbagi pengalaman pribadinya saat menjalani pendidikan militer sejak tahun 1970. Dia mengenang interaksi dengan masyarakat desa yang dengan keterbatasan hidup tetap menunjukkan kepedulian kepada prajurit. 

    “Rakyat keluar dari rumah-rumah sederhana, rumah gedek, lantainya masih tanah. Mereka memberi minuman teh, pisang, singkong kepada kami, padahal untuk memasak mereka harus mengambil kayu dan air dari jauh,” tutur Prabowo.

    Menurutnya, pengalaman tersebut membentuk keyakinannya bahwa petani dan rakyat kecil adalah tulang punggung bangsa Indonesia. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka.

    “Para petani yang paling setia, yang paling loyal, dan yang paling merah putih di Republik Indonesia ini,” pungkas Prabowo.

  • Densus 88: 70 Anak Terpapar Paham Neo Nazi & White Supremacy, Terbanyak di Jakarta

    Densus 88: 70 Anak Terpapar Paham Neo Nazi & White Supremacy, Terbanyak di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Densus 88 Anti-teror Polri mengungkap secara total ada 70 anak terpapar paham Neo-Nazi dan White Supremacy sepanjang Januari 2025 hingga awal Januari 2026.

    Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana mengatakan puluhan anak itu tergabung dalam komunitas di media sosial bernama True Crime Community (TCC).

    “Adapun, sebaran wilayah yang teridentifikasi sebagai member group True Crime Community, ada 70 anak di 19 provinsi,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (7/1/2026).

    Kemudian, Mayndra merincikan wilayah terbanyak anak yang terpapar berlokasi di Jakarta dengan jumlah 15 anak, Jawa Barat 12 anak dan Jawa Timur 11 anak.

    Dari 70 anak, total 67 anak sudah dilakukan tindakan berupa asesmen, pemetaan dan konseling dari bersama stakeholder terkait di sejumlah wilayah.

    “Terhadap 70 anak ini, kurang lebih 67 orang sudah dilakukan asesmen, mapping, konseling, dan sebagainya dengan berbagai stakeholders yang ada di masing-masing wilayah,” imbuhnya.

    Adapun, berdasarkan kategori umur, anak terpapar ini berusia 11-18 tahun. Mayoritas anak yang terpapar berada pada usia 15 tahun. 

    Dalam hal ini, pemicu anak terpapar paham ekstrem mulai dari korban perundungan, kurang perhatian orang tua hingga kerap menonton konten kekerasan.

    “Jadi di sini mereka merasa memiliki rumah kedua karena di dalam komunitas ini aspirasi mereka bisa didengarkan oleh rekan-rekannya, bisa terjadi interaksi, dialog, dan saling memberikan rekomendasi atau masukan untuk menyelesaikan solusinya masing-masing, tentunya dengan kekerasan-kekerasan tersebut,” pungkasnya.

  • Prabowo Heran! Negara Begini Kaya tapi Banyak Rakyat yang Miskin

    Prabowo Heran! Negara Begini Kaya tapi Banyak Rakyat yang Miskin

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia yang kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan persoalan kemiskinan di tengah masyarakat. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Rabu (7/1/2026). 

    Prabowo mengatakan bahwa pemahamannya mengenai besarnya kekayaan nasional justru semakin kuat setelah dia resmi menjabat sebagai Presiden dan mengambil alih pemerintahan. Namun, di saat yang sama, kesadaran tersebut dibarengi dengan rasa sedih dan prihatin.

    “Bangsa kita adalah negara yang kaya. Setelah saya dipilih dan diangkat menjadi Presiden, setelah saya mengambil alih pemerintahan, saya paham dan lebih mengerti atas kekayaan-kekayaan kita. Namun, harus saya katakan, saya prihatin dan saya sedih dengan kenyataan bahwa banyak kekayaan kita yang tidak pandai kita kelola,” ujar Prabowo.

    Dia menyoroti lemahnya tata kelola yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara terjadi secara terus-menerus selama bertahun-tahun.

    “Banyak kekayaan kita yang bocor. Dari dulu saya mengerti hal ini, tetapi saya tidak mengerti seberapa banyak kebocoran itu,” katanya.

    Prabowo menegaskan bahwa keprihatinan tersebut menjadi alasan utama dirinya konsisten memperjuangkan perubahan jauh sebelum menjabat sebagai Presiden, baik saat memimpin organisasi petani maupun partai politik.

    “Dari tahun ke tahun sebelum saya menjadi Presiden, saya berjuang sebagai Ketua Umum HKTI, berjuang sebagai Ketua Umum sebuah partai. Kenapa? Karena saya melihat kejanggalan di bangsa kita,” ungkapnya. 

    Menurut Prabowo, kondisi negara yang kaya tetapi masih memiliki banyak rakyat miskin merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan nurani. 

    “Saya melihat sudah berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak dapat menerima, di akal sehat saya dan di hati saya,” tegas Prabowo.

    Dia pun menekankan bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan selama ratusan tahun seharusnya berujung pada kesejahteraan yang dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia.

    “Bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka, tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia,” pungkasnya.

  • PPPK KemenHAM 2025 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar di SSCASN

    PPPK KemenHAM 2025 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar di SSCASN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025, dengan seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilaksanakan pada awal 2026 melalui portal resmi SSCASN BKN.

    Berdasarkan Pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025, pendaftaran PPPK KemenHAM 2025 dibuka mulai 7 Januari hingga 23 Januari 2026. Rekrutmen ini menyediakan 500 formasi jabatan yang akan ditempatkan di kantor pusat serta 38 Kantor Wilayah (Kanwil) KemenHAM di seluruh provinsi Indonesia.

    Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara daring (online) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah menegaskan bahwa SSCASN merupakan satu-satunya kanal resmi pendaftaran PPPK, sehingga pelamar diimbau tidak mengakses tautan di luar laman resmi.

    Cara Daftar PPPK KemenHAM 2025 di Portal SSCASN

    Berdasarkan pengumuman resmi KemenHAM, pendaftaran PPPK KemenHAM 2025 hanya dapat dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar wajib mengikuti seluruh tahapan secara berurutan agar proses pendaftaran berjalan lancar.

    1. Buat Akun di Portal SSCASN

    Akses laman https://sscasn.bkn.go.id
    Pilih menu Buat Akun
    Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
    Lengkapi data kependudukan sesuai KTP dan Kartu Keluarga (KK)

    Sebagai catatan, satu NIK hanya dapat digunakan untuk satu akun SSCASN. Pelamar juga diimbau menyimpan password dengan baik karena akan digunakan hingga tahapan akhir seleksi.

    2. Login dan Pilih Formasi PPPK KemenHAM

    Setelah berhasil membuat akun SSCASN, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran dengan masuk ke akun masing-masing untuk memilih formasi jabatan yang tersedia di KemenHAM.

    Login kembali ke portal SSCASN
    Masukkan NIK dan password
    Lengkapi biodata pribadi
    Pilih Instansi: Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM)
    Pilih jenis seleksi PPPK dan jabatan/formasi sesuai kualifikasi pendidikan

    Pelamar hanya diperbolehkan memilih satu instansi dan satu formasi jabatan, sehingga pemilihan harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

    3. Unggah Dokumen dan Submit Pendaftaran

    Pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan sistem SSCASN. Dokumen harus jelas, terbaca, dan sesuai format yang ditentukan. Dokumen yang umumnya dipersyaratkan meliputi:

    KTP elektronik
    Kartu Keluarga (KK)
    Ijazah dan transkrip nilai
    Surat pengalaman kerja sesuai jabatan
    Surat lamaran dan surat pernyataan bermaterai
    Dokumen pendukung lain sesuai formasi (misalnya STR untuk tenaga kesehatan)

    Setelah seluruh data dan dokumen dinyatakan lengkap, pelamar dapat submit pendaftaran dan mengunduh Kartu Pendaftaran SSCASN sebagai bukti resmi telah mendaftar.

    Tahapan Seleksi PPPK KemenHAM

    Seleksi PPPK KemenHAM terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Setiap tahapan mempunyai fungsi penting menentukan kelulusan pelamar di tahap berikutnya.

    1. Seleksi Administrasi

    Panitia memverifikasi kesesuaian dokumen pelamar dengan persyaratan jabatan. Hasil seleksi administrasi diumumkan melalui SSCASN BKN dan kanal resmi KemenHAM.

    Seleksi Kompetensi (CAT BKN)

    Pelamar yang lolos administrasi akan mengikuti seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi:

    Kompetensi Teknis
    Kompetensi Manajerial
    Kompetensi Sosial Kultural
    Wawancara (Integritas dan Moralitas)

    Seleksi ini bertujuan mengukur kemampuan dan kesesuaian pelamar dengan kebutuhan jabatan PPPK.

    2. Seleksi Kompetensi Tambahan

    Peserta yang lulus CAT BKN berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan berupa tes tertulis.

    Jumlah peserta maksimal 5 kali dari kebutuhan formasi
    Tes terdiri dari 20 soal esai
    Skor 0–5 per soal
    Nilai maksimal 100
    Bobot penilaian 50 persen

    3. Sistem Kelulusan PPPK KemenHAM

    Peserta dinyatakan lulus PPPK KemenHAM apabila memperoleh peringkat tertinggi sesuai alokasi formasi dan unit kerja.

    Nilai akhir merupakan gabungan:

    50% Seleksi Kompetensi (CAT BKN)
    50% Seleksi Kompetensi Tambahan

    Jika terjadi nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan:

    Nilai Kompetensi Teknis
    Nilai kumulatif Manajerial dan Sosial Kultural
    Nilai Wawancara
    Usia pelamar tertua

    Pengumuman kelulusan hanya disampaikan melalui SSCASN BKN, website resmi KemenHAM, dan akun Instagram @kementerian_ham.

    Seleksi PPPK KemenHAM 2025 menjadi peluang strategis bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai ASN berbasis kontrak di lingkungan Kementerian HAM. Dengan 500 formasi, proses pendaftaran yang sepenuhnya daring melalui SSCASN, serta sistem seleksi transparan, pelamar diimbau mempersiapkan diri sejak awal agar tidak terlewat tahapan penting.

  • PPPK KemenHAM Resmi Dibuka Mulai 7 Januari 2026 di SSCASN, Ini Syarat dan Formasinya

    PPPK KemenHAM Resmi Dibuka Mulai 7 Januari 2026 di SSCASN, Ini Syarat dan Formasinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2025, dengan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan pada awal tahun 2026 melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Berdasarkan Pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025 yang berlaku sejak 31 Desember 2025, pendaftaran PPPK KemenHAM 2026 dibuka mulai 7 Januari 2026 dan diperuntukkan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan formasi.

    Pada seleksi ini, KemenHAM membuka total 500 formasi jabatan bagi lulusan Strata 1 (S1) dari berbagai disiplin ilmu, dengan penempatan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga tersebar di 38 kantor wilayah provinsi di seluruh Indonesia.

    Syarat Pendaftaran PPPK KemenHAM

    Salah satu tahapan awal yang wajib dipenuhi calon peserta adalah memenuhi syarat pendaftaran. Dilansir dari pengumuman resmi seleksi PPPK, berikut ini adalah syarat yang perlu diperhatikan

    1. Syarat Umum Pelamar

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.
    Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun saat pendaftaran.
    Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sesuai jabatan yang dilamar.
    Tidak pernah dipidana penjara dengan putusan berkekuatan hukum tetap.
    Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, TNI, Polri, maupun pegawai swasta/BUMN/BUMD.
    Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, TNI, atau Polri.
    Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik serta tidak terlibat politik praktis.
    Tidak pernah terlibat pelanggaran dalam proses seleksi ASN.
    Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi ASN (CPNS/PPPK) yang masih dalam proses penetapan NIP.
    Tidak pernah mengundurkan diri setelah lulus seleksi akhir ASN atau setelah memperoleh NIP selama masa sanksi masih berlaku.
    Tidak pernah mendaftar seleksi PPPK di instansi lain pada periode kebutuhan tahun 2025.
    Tidak terlibat organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status hukumnya.
    Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan dengan IPK minimal 2,75 (lulusan luar negeri wajib penyetaraan ijazah dan IPK).
    Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari fasilitas kesehatan pemerintah setelah dinyatakan lulus seleksi.

    2. Syarat Khusus Berdasarkan Formasi

    Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
    Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang sumber daya manusia, kepegawaian, atau personalia.
    Perencana Ahli Pertama
    Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang penyusunan dan/atau evaluasi rencana, instrumen, kebijakan, program strategis, program tahunan, kegiatan, atau anggaran.
    Apoteker Ahli Pertama
    a. Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di fasilitas pelayanan kefarmasian atau industri farmasi.
    b. Memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) yang masih berlaku.
    Penata Layanan Operasional
    Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, pekerja sosial, penyuluhan, atau penyusunan modul/kurikulum.
    Pengelola Layanan Operasional
    Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, pekerja sosial, penyuluhan, atau penyusunan modul/kurikulum.

    Semua syarat ini harus dibuktikan dengan dokumen yang valid saat mengunggah berkas di portal SSCASN.

    Formasi yang Dibuka PPPK KemenHAM

    Seleksi PPPK KemenHAM 2026 membuka total sekitar 500 formasi yang disebar di berbagai unit kerja lingkup KemenHAM di seluruh Indonesia, baik di kantor pusat maupun kantor wilayah (Kanwil).

    Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

    Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
    Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
    Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
    Penata Layanan Operasional – 108 formasi
    Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

    Formasi ini ditujukan bagi calon pelamar dengan latar belakang pendidikan S1/D-IV/D-III sesuai ketentuan masing-masing jabatan.

    Jadwal Lengkap Pelaksanaan PPPK KemenHAM

    Berikut ini adalah jadwal seleksi resmi PPPK KemenHAM tahun anggaran 2025, dimulai dari pengumuman hingga pengisian nomor induk PPPK:

    Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 – 14 Januari 2026
    Pendaftaran Online (SSCASN): 7 – 23 Januari 2026
    Seleksi Administrasi: 8 – 29 Januari 2026
    Pengumuman Hasil Administrasi: 30 Januari 2026
    Masa Sanggah Administrasi: 31 Jan – 2 Feb 2026
    Jawab Sanggah Administrasi: 1 – 3 Feb 2026
    Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi (CAT): 8 – 10 Feb 2026
    Seleksi Kompetensi CAT: 11 – 17 Feb 2026
    Pengumuman Hasil CAT: 24 – 26 Feb 2026
    Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 – 31 Mar 2026
    Pengumuman Hasil Akhir Kelulusan: 11 Apr 2026
    Pengisian Data Nomor Induk PPPK: 27 Apr – 11 Mei 2026
    Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 – 25 Mei 2026

    Seleksi PPPK KemenHAM 2026 merupakan kesempatan besar untuk mengabdi bagi masyarakat yang memenuhi syarat dan siap bersaing secara profesional.
    Dengan 500 formasi terbuka, jadwal lengkap yang transparan, serta pendaftaran yang mudah melalui SSCASN, pelamar memiliki peluang kuat untuk berkarier di instansi yang memiliki peran penting dalam pemajuan HAM di Indonesia.

  • Momen Warga Heboh kala Prabowo Sapa Titiek Soeharto di Acara Panen Raya Karawang

    Momen Warga Heboh kala Prabowo Sapa Titiek Soeharto di Acara Panen Raya Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana acara mendadak riuh ketika Presiden Prabowo Subianto menyapa Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto dalam sambutannya di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, Karawang, Rabu (7/1/2026).

    Tepuk tangan panjang dari para hadirin langsung menggema dan memancing reaksi spontan Prabowo yang disambut tawa yang ada di Karawang, Jawa Barat. 

    Momen itu terjadi saat Prabowo membuka pidatonya dengan menyapa sejumlah tokoh yang hadir. Awalnya, Prabowo menyebut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga dikenal memegang sejumlah jabatan organisasi petani.

    “Yang saya hormati Wakil Menteri Pertanian saudara Sudaryono, yang merangkap Ketua Umum HKTI, Ketua Umum APSI, masih? Ketua Umum Petani Merdeka, banyak sekali kau ketua umumnya,” ujar Prabowo disambut gelak tawa hadirin seperti dikutip dari Youtube Setpres RI.  

    Namun, suasana semakin meriah ketika Prabowo melanjutkan sambutannya dengan menyebut nama Titiek Soeharto.

    “Ketua Komisi IV DPR RI yang saya hormati saudari Siti Hediati Soeharto,” kata Prabowo.

    Tepuk tangan panjang langsung menggema dari penonton. Melihat respons tersebut, Prabowo pun melontarkan komentar yang kembali memancing tawa.

    “Tepuk tangannya kok panjang banget,” ucap Prabowo, yang kembali disambut gelak tawa dan sorakan hadirin.  

    Prabowo menghadiri Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, pagi ini Rabu (7/1/2026). Agenda tersebut menjadi momentum penegasan keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras sepanjang 2025.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

    Prasetyo menjelaskan, panen raya tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan penanda bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras sepanjang 2025. Namun, dia menegaskan capaian tersebut baru sebatas swasembada karbohidrat, khususnya beras, dan belum mencakup seluruh komoditas pangan.

    “Semacam penegasan bahwa kita telah berhasil dalam satu tahun ini mencapai swasembada beras. Belum swasembada pangan, karena pangan terdiri dari beberapa hal. Kita baru berhasil swasembada karbohidrat, dalam hal ini beras,” ujar Prasetyo.

    Menurutnya, Presiden Prabowo dalam pembekalan kabinet menekankan perlunya percepatan swasembada komoditas lain, seperti jagung, bawang, serta protein hewani. Pemerintah juga diminta mempercepat pembangunan kampung-kampung nelayan dan meningkatkan kapasitas produksi perikanan.

  • Bertemu Zulhas dan Cak Imin, Bahlil Tepis Bahas Isu Pilkada Dipilih DPRD

    Bertemu Zulhas dan Cak Imin, Bahlil Tepis Bahas Isu Pilkada Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) beberapa waktu lalu.

    Bahlil, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan pertemuan tersebut bersifat silaturahmi.

    Dia membantah adanya pembahasan khusus mengenai wacana Pilkada dipilih oleh DPRD dalam pertemuan tersebut. Menurut Bahlil, diskusi yang dilakukan lebih banyak menyangkut agenda kebangsaan dan isu-isu strategis nasional.

    “Silaturahmi. Salah satunya kami melakukan diskusi-diskusi untuk kebangsaan. Agendanya kebangsaan,” kata Bahlil usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam. 

    Dia juga menegaskan koalisi partai-partai pendukung pemerintah berada dalam kondisi solid dan kompak dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Konsolidasi politik yang dilakukan, kata Bahlil, sepenuhnya diarahkan untuk menyukseskan program-program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

    “Baik-baik saja, kita koalisi kompak semua membantu Presiden, membantu pemerintahan. Orientasinya menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bahlil.

    Menurutnya, sejumlah program prioritas yang menjadi fokus bersama antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, investasi dan hilirisasi, serta penguatan kedaulatan pangan dan energi.