Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Tata Cara Nyoblos dan Dokumen yang Dibawa di TPS saat Pilkada 2024

    Tata Cara Nyoblos dan Dokumen yang Dibawa di TPS saat Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.

    Setiap warga negara yang mendapatkan hak pilih harus mencoblos dan menentukan pilihan untuk mengamankan demokrasi untuk 5 tahun yang akan datang.

    Masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendapat surat suara.

    Biasanya, petugas juga akan meminta nomor WhatsApp aktif untuk dilakukan verifikasi apakah seseorang tersebut sudah atau belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Adapun ketentuan tata cara mencoblos atau memilih di Pilkada serentak telah ditetapkan sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Berikut tata cara mencoblos di Pilkada 2024:

    Datang ke TPS sesuai dengan undangan yang didapatkan dari kelurahan
    Masyarakat dapat datang ke TPS mulai pukul 07.00-12.00 WIB
    Tunjukkan KTP dan formulir pemilihan kepada petugas KPPS
    Mengisi daftar hadir dan menunggu antrean untuk melakukan pemilihan
    Saat dipanggil petugas, masyarakat akan mendapat dua surat suara berwarna merah, biru, dan hijau
    Surat suara merah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Surat suara biru untuk memilih bupati dan wakil bupati. Kemudian surat suara hijau untuk wali kota dan wakil wali kota.
    Pastikan surat suara tidak rusak. Masyarakat bisa melakukan pengecekan di depan petugas KPPS
    Setelah itu masuk bilik suara dan coblos surat suara
    Lipat surat suara menjadi kotak kecil dan masukkan ke dalam kotak suara
    Kembali datangi petugas KPPS untuk mencelupkan jari sebagai tanda telah memenuhi hak pilih

  • Menhan Sebut Perpres Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Akan Keluar

    Menhan Sebut Perpres Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional Akan Keluar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan pihaknya akan membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Dia juga menyatakan tidak ada hal atau persoalan aneh dari pembentukan DPN tersebut.

    Menurutnya, DPN ini perlu dibentuk lantaran termasuk dalam amanat Undang-Undang Nomor 3 Pasal 15 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sehingga dirinya meminta pembentukan ini janganlah disalahartikan.

    Hal ini dia sampaikan seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    “Ya itu bukan persoalan yang aneh, itu hanya melanjutkan amanat Undang-Undang, jadi jangan disalahinterpretasikan. Itu Dewan Pertahanan Nasional itu ada di dalam amanat UU Pertahanan, hanya belum dibentuk saja,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sjafrie mengemukakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres terkait kelanjutan penbentukan DPN. Akan tetapi, dia belum bisa memberikan tanggal pasti kapan Perpres ini diterbitkan.

    “Ya akan keluar Perpres Dewan Pertahanan Nasional,” tutur Sjafrie.

    Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Sjafrie juga sudah menyampaikan pihaknya akan membentuk DPN guna melakukan penguatan kebijakan strategis nasional. 

    Menurutnya, ini merupakan amanat dari Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dalam konteks untuk mengamankan kedaulatan negara.

    “Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategis nasional dengan membentuk amanat undang-undang pertahanan negara pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional, dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara,” tuturnya.

  • Lokasi TPS Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Pilkada Serentak 2024

    Lokasi TPS Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pilkada serentak akan dilakukan pada Rabu, 27 November 2024. Semua masyarakat pun dihimbau menggunakan hak pilihnya.

    Pemerintah juga telah menetapkan Pilkada serentak sebagai hari libur nasional, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional, yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 21 November 2024.

    Adapun Presiden dan Wakil Presiden RI juga akan menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak ini.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak di Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, atau dekat kediaman pribadi.

    “Rencananya di Bojong Koneng, sesuai alamat KTP beliau,” ujar Hasan melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (25/11) dikutip dari Antara.

    Sementara itu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mencoblos pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Solo, Jawa Tengah.

    Ketua KPU Kota Surakarta Yustinus Arya Artheswara mengatakan nama Gibran terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 18 Manahan, Solo.

    Kemudian Joko Widodo juga terdaftar dalam DPT Solo, di mana lokasi TPS-nya berbeda dengan Gibran.

    Presiden RI ke-7 tersebut akan melakukan pencoblosan di TPS 12 di Sumber.

    “Kalau Pak Jokowi di TPS 12 di Sumber,” kata Arya.

    Terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas, dikatakannya, tidak ada yang berbeda. Meski demikian, menurut dia untuk pengamanan akan sedikit berbeda.

    “Untuk TPS-TPS itu dari kami perlakuannya sama dengan TPS lain, mungkin dari kepolisian akan ditambah jumlah personel,” katanya.

    Arya juga memperoleh informasi bahwa calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 02 Ahmad Luthfi disebutkan akan mencoblos di Kota Solo.

    “Pak Luthfi di TPS 1 Sumber. Namun data belum masuk di kami, karena Pak Luthfi tidak terdaftar di DPT Surakarta, pindah pemilih juga tidak ada datanya,” katanya.

    Oleh karena itu, dikatakannya, Ahmad Luthfi bisa menggunakan hak pilih berbekal KTP Surakarta.

    “Masuk ke pemilih DPK (daftar pemilih khusus), waktu pencoblosan dilayani jam 12.00-13.00 WIB,” katanya.

  • Cara Cek DPT, Nomor dan Lokasi TPS di Pilkada 2024

    Cara Cek DPT, Nomor dan Lokasi TPS di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024).

    Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih, wajib datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan pilihannya.

    Saat datang, pemilih wajib menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendapat surat suara.

    Kemudian menunjukkan juga nomor WhatsApp aktif untuk dilakukan verifikasi apakah seseorang tersebut sudah atau belum ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Ternyata cara cek daftar TPS bisa dilakukan secara online melalui cekdptonline.kpu.go.id.

    Berikut ini cara cek nomor dan lokasi TPS Pilkada 2024 agar tidak salah tempat untuk melakukan pencoblosan.

    Cara Cek Nomor dan Lokasi TPS secara Online di Pilkada 2024

    Buka situs https://cekdptonline.kpu.go.id
    Kemudian akan muncul keterangan “Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024 Berdasarkan Data Pleno DPT oleh KPU Kabupaten/Kota”
    Masukkan 16 digit NIK
    Selanjutnya klik “Langkah 2/4” dan masukkan nomor ponsel atau nomor WhatsApp yang aktif
    Klik “Langkah 3/4” untuk tahapan selanjutnya
    Masukkan kode One Time Password (OTP) yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp
    Klik “Konfirmasi”
    Nantinya akan muncul data informasi DPT Pilkada 2024 yang meliputi nomor TPS dan alamat potensial TPS

    Sebelum mencobloan, masyarakat juga akan mendapat surat undangan yang memuat informasi mengenai TPS Pilkada 2024.

    Namun apabila tidak mendapat surat undangan dan bingung apakah terdaftar di DPT dan harus mencoblos di mana, masyarakat bisa melakukan pengecekan secara offline.

    Cara Cek Nomor dan Lokasi TPS secara Offline di Pilkada 2024

    Sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pengecekan nomor dan lokasi TPS secara offline yakni sebagai berikut:

    Kunjungi kantor kelurahan atau desa sesuai dengan alamat di KTP anda, atau
    Menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat untuk mengetahu DPT dan lokasi TPS, atau
    Bertanya kepada Ketua RT, atau Ketua RW mengenai DPT dan TPS anda

  • Kepala BGN Targetkan Program Makan Bergizi Gratis Cakup 82,9 Juta Jiwa pada 2027

    Kepala BGN Targetkan Program Makan Bergizi Gratis Cakup 82,9 Juta Jiwa pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

    “Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik,” kata Dadan Hindayana, dilansir dari Antara, Senin (25/11/2024).

    Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

    “Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran,” ujar dia.

    Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

    Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

    “Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal,” tuturnya.

    Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

    “Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi,” ujar dia.

    Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

  • Usul PKS, TNI Dilibatkan Ganyang Judi Online

    Usul PKS, TNI Dilibatkan Ganyang Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengusulkan supaya Tentara Nasional Indonesia (TNI) diterjunkan untuk memberantas judi daring atau judi online alias judol.

    Sukamta yakin bahwa hanya TNI yang bisa mengatasi hal tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, dia berharap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bisa melobi Presiden Prabowo agar menugaskan TNI untuk menyelesaikan permasalahan judol.

    Sukamta melanjutkan, jika nantinya TNI memang ditugaskan untuk memberantas judol, dia berharap 20 persen perputaran uang di judol menjadi hak TNI.

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    “Tapi saya berharap mudah-mudahan kalau itu ditugaskan, nanti 20 persen omzet yang digrebek itu dikasihkan TNI pak. Untuk kesejahteraan anggota maupun tambah alutsista. Lumayan kan kalau Rp900 triliun, 20%-nya itu Rp180 triliun. Melebihi dari anggaran APBN,” tuturnya dalam rapat kerja.

    Lebih lanjut, dia menyebut judol merupakan persoalan yang semakin serius. Bahkan, kata Sukamta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan perputaran uang di judol pada 2023 mencapai Rp350 triliun.

    “Kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai Rp900 triliun. Sementara anggaran TNI cuma Rp165 triliun, sudah melampaui narkoba,” pungkasnya.

  • Polri Terjunkan 1,4 Juta Personel Gabungan Kawal Pilkada serentak 2024

    Polri Terjunkan 1,4 Juta Personel Gabungan Kawal Pilkada serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengerahkan 1,4 juta personel gabungan untuk mengamankan Pilkada serentak 2024 pada Rabu (27/11/2024).

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan personel gabungan itu terdiri TNI hingga stakeholder terkait termasuk Linmas.

    “Total pengamanan Pilkada serentak 2024 ada 1.433.441 personel gabungan,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Senin (25/11/2024).

    Dia memastikan, jutaan personel itu bakal disebar dari tingkat pusat hingga polda jajaran untuk mengawal daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2024.

    “Sudah ditetapkan untuk jumlah dan penempatannya, baik yang ada di pusat maupun di daerah,” tambahnya.

    Dalam catatan Bisnis, khusus daerah hukum Polda Metro Jaya, polisi mengerahkan 88.565 personel. Puluhan ribu personel itu tergabung dalam Operasi Mantap Praja Jaya.

    Perinciannya, 17.448 personel kepolisian , 6.991 TNI  serta 63.936 personel Linmas. Para personel ini kemudian bakal disebar ke 31.963 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

  • Pengamat Soroti Pengunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024

    Pengamat Soroti Pengunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut penggunaan kembali Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) perlu menjadi perhatian khusus.

    Alfons mengharapkan pemakaian sistem aplikasi Sirekap di Pilkada serentak sudah disempurnakan, agar tidak menimbulkan kekisruhan seperti Pemilu lalu.

    “Sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan persepsi yang negatif dari masyarakat itu saja hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh KPU,” kata Alfons kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

    Meski begitu, pada Pilkada serentak 2024, Alfons melihat kekacauan akibat manipulasi data pada Pilkada 2024 masih relatif rendah.

    Sebab, data yang ada berbentuk secara fisik dan untuk mengubah itu harus melakukan akses fisik beda jika dilakukan full digital.

    “Jadi sebenarnya prioritas pertama pencoblosan itu masih manual kok jadi ya. Saya tidak melihat ada hal yang sangat krusial yang perlu dilindungi,” ucapnya.

    Di sisi lain, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persada menilai sistem pertahanan siber yang dimiliki oleh KPU seharusnya sudah cukup kuat jelang Pilkada serentak 2024.

    Namun, Pratama melihat KPU perlu melakukan perbaikan dari sisi Infrastruktur IT yang dipergunakan oleh Sirekap, salah satunya adalah penggunaan server yang berlokasi di Indonesia.

    “Dalam hal ini KPU bisa bekerja sama dengan berbagai ISP dan perusahaan penyedia layanan data center untuk menyediakan infrastruktur seperti Server, Koneksi Internet, serta berbagai perangkat pengamanan siber,” ucap Pratama.

    Pratama menyebut data center tersebut harus berlokasi di Indonesia, baik di lokasi milik KPU atau di lokasi milik ISP atau perusahaan penyedia layanan data center lokal Indonesia.

    Karena dampak penggunaan data center milik asing baik berada didalam negeri maupun di luar negeri sama berbahayanya untuk data sepenting Pilkada untuk disimpan pada infrastruktur milik orang lain.

    “Karena berarti pihak lain akan memiliki akses kedalam server untuk merubah, merusak, merekayasa atau bahkan menghancurkan data yang ada didalam sistem,“ ucapnya.

    Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksanaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.

    Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai “alat bantu” penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia. 

    Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

    “Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

  • Prabowo Tegaskan Pemerintah Negara Lain Harus Ajukan Surat untuk Transfer Tahanan

    Prabowo Tegaskan Pemerintah Negara Lain Harus Ajukan Surat untuk Transfer Tahanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar pemerintahan di negara lain harus mengajukan surat kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan transfer tahanan (transfer of prisoners).

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa pemerintah negara lain juga harus mengakui sistem hukum dan proses peradilan yang telah berlangsung di Indonesia.

    “Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu, bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/11/2024).

    Lebih lanjut, Supratman juga menjelaskan bahwa langkah transfer tahanan itu diambil dengan pertimbangan kemanusiaan. 

    “Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini satunya adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan. Itu satu,” pungkas Supratman

    Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara soal rencana pemerintah untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane dan tahanan Bali Nine ke Filipina dan Australia. 

    Menurutnya, wacana terkait pemulangan terpidana atau transfer of prisoner Mary Jane dan Bali Nine ke negara asalnya masih dibahas oleh pemerintah.

    “Sekarang belum ya [pemulangan terpidana ke negara asal] masih dalam pembahasan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

    Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan amanat UU No 22/2022 tentang pemasyarakatan, pasal 45 ayat 1. Dikatakan, bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoners dari Indonesia ke negara asal tahanan.

    Namun, Agus tak menampik bahwa ayat 2 beleid tersebut menyebutkan transfer of prisoner diatur dengan undang-undang. Padahal, kata dia, saat ini tidak ada UU yang mengatur soal transfer tahanan dari Indonesia ke negara asalnya.

    Mantan Wakapolri tersebut mengatakan pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum melaksanakan transfer of prisoner, seperti Mary Jane dan tahanan Bali Nine. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama.

    “Mengingat mereka juga telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 hukuman kemudian keberadaan di sini menjadi beban,” jelasnya.

  • Prabowo Beri ‘Lampu Hijau’ Pemulangan Tahanan Bali Nine dan Mary Jane

    Prabowo Beri ‘Lampu Hijau’ Pemulangan Tahanan Bali Nine dan Mary Jane

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta agar mekanisme transfer tahanan Bali Nine (Australia) dan Mary Jane (Filipina) kembali dikaji sebelum nantinya memasuki tahap finalisasi.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui prinsip untuk memulai proses pemindahan tahanan Bali Nine dan Mary Jane ke negara asal mereka. 

    “Kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme. Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya,” ujar Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa fenomena itu perlu dikaji secara mendalam. Apalagi, kata dia, Indonesia belum memiliki aturan baku terkait mekanisme transfer tahanan internasional.

    Meski begitu, Supratman melanjutkan bahwa finalisasi kajian ini kemungkinan rampung pada Desember 2024 atau awal 2025. 

    “Makanya Presiden Prabowo menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian. Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Namun, pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu,” tandas Supratman.

    Sekadar informasi, Indonesia menyetujui pemulangan lima anggota jaringan penyelundupan narkoba Bali Nine yang tersisa. Kelimanya itu menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia. Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

    Langkah ini diumumkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada Sabtu (23/11/2024). Selain itu, pemerintah Indonesia juga berencana memulangkan warga negaranya yang tengah menjalani hukuman di Australia.