Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Cak Imin Optimistis Cawe-Cawe Jokowi Dongkrak Suara RK-Suswono

    Cak Imin Optimistis Cawe-Cawe Jokowi Dongkrak Suara RK-Suswono

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin optimistis cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mampu mendongkrak perolehan suara pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

    Menurutnya, dukungan Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan sentimen positif terhadap suara pasangan calon (paslon) nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 itu.

    “Iya nanti kita lihat aja. Tapi tentu ada pengaruhnya dan [suara RK-Suswono] ya naik dong,” katanya kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Sekadar informasi, Jokowi bertemu dengan calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Kaizen Heritage 4.0 Kemayoran, Jakpus, pada Senin (18/11) malam.

    “Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak, rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil, karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak,” tandas Jokowi.

  • Rocky Gerung Sindir Beredarnya Surat Prabowo Dukung RIDO saat Masa Tenang Pilkada

    Rocky Gerung Sindir Beredarnya Surat Prabowo Dukung RIDO saat Masa Tenang Pilkada

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Politik dan filsuf Rocky Gerung memberikan komentar soal beredarnya surat imbauan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mencoblos pasangan calon nomor urut satu di Pilkada Jakarta, yakni Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO).

    Rocky menilai bahwa Prabowo tergesa-gesa lantaran membuat surat dukungan tersebut. Terlebih, Prabowo sendiri adalah seorang Presiden RI 2024-2029. 

    “Demikian juga pak Prabowo yang harus secara agak tergesa gesa membuat surat dukungan terhadap RK, buat apatuh? Beliau adalah presiden,” tuturnya ketika ditemui di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024). 

    Oleh sebab itu, Rocky kemudian menghimbau Prabowo agar dapat tampil di depan TV, misalnya pada Selasa (26/11) malam hari ini, untuk mengajak masyarakat dapat memilih sesuai hati nurani. 

    “Mungkin pak Prabowo bisa bilang gini: “saya Prabowo Subianto kepala presiden, kepala negara tahu bahwa ada gejolak di masyarakat tapi saya ingin bangsa ini tumbuh dalam peradaban demokrasi yang fair”. Dan itu harusnya yang terjadi besok pagi,” tuturnya memberikan contoh. 

    Menurutnya, dengan kalimat pendek tersebut, Prabowo dapat mengembalikan citranya kembali.

    “Dengan kalimat pendek itu kan pak Prabowo mengembalikan citra kembali beliau sebagai statement, sebagai statement-shipnya kenegarawanan beliau itu,” terangnya. 

    Lanjutnya, Rocky beranggapan jika Prabowo dapat melakukan hal tersebut, maka orang-orang akan memercayai bahwa Pilkada dapat dilaksanakan dengan cara yang beradab. 

    Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra membenarkan surat imbauan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengimbau masyarakat Jakarta mencoblos pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. 

    Kendati demikian, Gerindra menegaskan bahwa dalam surat itu sudah jelas kedudukan Prabowo adalah sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/11/2024). 

    “Itu surat cukup jelas, tegas dalam kedudukan beliau sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra begitu. Itu suratnya jelas,” ujar Muzani kepada wartawan.

  • PSI Dukung Rencana Wapres Gibran Hapus Sistem Zonasi PPDB

    PSI Dukung Rencana Wapres Gibran Hapus Sistem Zonasi PPDB

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin menghapus sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Ketua DPP PSI Furqan AMC berpandangan bahwa sistem zonasi itu tidak menjadi solusi untuk dunia pendidikan Indonesia, malahan menjadi masalah baru. Maka dari itu, dia mendukung upaya Wapres Gibran untuk menghapus sistem zonasi PPDB tersebut di Indonesia.

    “Namun sepanjang pemerataan sekolah belum dilakukan, sistem zonasi tidak menjadi solusi, malah menjadi sumber masalah,” tuturnya di Jakarta, Selasa (26/11).

    Furqan juga menjelaskan bahwa PSI sudah meminta pemerintah pusat mengevaluasi sistem zonasi itu dari tahun lalu. Namun, menurut Furqan hal tersebut tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah.

    “Dari tahun lalu kita sudah minta sistem zonasi dievaluasi total. Bahkan kita sudah uraikan dari tahun lalu ada 6 dosa besar sistem zonasi PPDB ini,” katanya.

    Berikut 6 poin kesalahan besar Sistem Zonasi PPDB versi PSI

    1. Sistem Zonasi PPDB mendiskriminasi anak bangsa yang dijamin hak pendidikan oleh konstitusi negara, hanya karena jarak rumahnya yang berada di luar zonasi. Sementara sebaran sekolah negeri tidak merata di setiap wilayah.

    2. Sistem Zonasi PPDB merusak basis moral sebagian Calon Siswa Didik Baru (CPDB) karena dikondisikan orang tua atau pihak tertentu untuk memanipulasi data alamat atau Kartu Keluarga (KK). 

    3. Sistem Zonasi PPDB telah mengancam psikologis anak yang dicoret dari PPDB karena ketahuan data alamat maupun Kartu Keluarganya palsu. Kemudian anak akan menanggung risiko stigma sosial maupun perasaan bersalah. Konsekuensinya bisa mempengaruhi konsep diri anak.

    4. Sistem Zonasi PPDB telah menyuburkan praktek pungli dan percaloan yang pada akhirnya akan membentuk sikap permisif terhadap budaya korupsi. Budaya korupsi tersebut diperparah dengan budaya kolusi dan nepotisme yang juga marak dalam bentuk praktek titipan siswa dari pejabat atau dari tokoh masyarakat setempat.

    5. Sistem Zonasi PPDB memicu praktik manipulasi data KK pada akhirnya merusak data dukcapil dan selanjutnya mengganggu validitas sensus kependudukan.

    6. Kuota sistem zonasi PPDB yang besar telah menyebabkan minimalnya kuota untuk anak berprestasi dan kuota afirmasi untuk mengakomodir Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dari keluarga yang tidak mampu.

  • Imigrasi dan Polri Tangkap Buronan Asal Filipina di Bali

    Imigrasi dan Polri Tangkap Buronan Asal Filipina di Bali

    Bisnis.com, JAKARTA–Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri meringkus buronan asal negara Filipina berinisial HAP di Bali.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengemukakan buronan asal negara Filipina HAP tersebut ditangkap saat terdeteksi tengah melewati Bandara Ngurai Rai Bali. 

    Menurutnya, buronan HAP tersebut datang ke Indonesia menggunakan maskapai Scoot dengan nomor penerbangan TR0286 pada tanggal 10 Oktober 2024.

    “HAP diketahui menggunakan Hong Kong Airlines nomor penerbangan HX706 dengan tujuan Hong Kong. Sistem pencegahan dan penangkalan Ditjen Imigrasi mendeteksi yang bersangkutan masuk dalam daftar cekal sehingga petugas Imigrasi langsung menunda keberangkatannya,” tuturnya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Dia menjelaskan bahwa HAP sama sekali tidak melakukan perlawanan ketika akan ditangkap oleh petugas dari Ditjen Imigrasi. Menurutnya, setelah diamankan, buronan HAP tersebut langsung dibawa ke Jakarta dan diserahkan kepada kepolisian.

    “Pukul 19.20 WITA, HAP bertolak ke Jakarta kemudian dikawal oleh Petugas Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan dan pendalaman di Direktorat Jenderal Imigrasi,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Barron Ichsan menyampaikan pada 13 November 2024, HAP telah resmi diserahkan kepada Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. 

    Menurutnya, penyerahan buronan tersebut merupakan bentuk sinergi antara aparat penegak hukum Indonesia sekaligus mitra internasional.

    “Kerja sama Imigrasi Indonesia dengan Pemerintah Filipina, khususnya Interpol, merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia dari kejahatan transnasional. Kami berperan aktif dalam meringkus pelaku kejahatan lintas negara dan berkontribusi menjaga keamanan di tingkat regional,” ujarnya.

  • Cak Imin dan Gus Ipul Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Bansos?

    Cak Imin dan Gus Ipul Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Bansos?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadap ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memberikan laporan terkait dengan bantuan sosial (bansos), Selasa (26/11/2024).

    Menurut pantauan Bisnis, Cak Imin tiba di kompleks Istana pada pukul 13.40 WIB dan mengatakan akan membahas soal pekerjaan dengan Presiden Prabowo.

    “Lapor aja, soal kerjaan. Soal sasaran bantuan sosial yang tepat,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, saat disinggung soal pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk pemberantasan judi online, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan bahwa memang upaya itu dilakukan karena judol merupakan bencana sosial.

    Kendati demikian, dia memastikan bahwa bahasan itu belum akan dibicarakan bersama dengan Kepala Negara pada hari ini.

    “Jadi judi online itu menanbah jumlah kemiskinan. Baru. Itu artinya bencana sosial. Harus diperhatikan secara serius. Tapi, ya nanti, itu nggak bahas itu kalau ini,” imbuh Cak Imin.

    Di sisi lain, sebelum kedatangan Cak Imin, selang satu jam sebelumnya juga tiba Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terpantau memasuki salah satu pintu Istana Kepresidenan. Namun, dirinya belum memberikan keterangan bagi wartawan.

  • Profil 3 Calon Wali Kota Palembang dan Wakilnya

    Profil 3 Calon Wali Kota Palembang dan Wakilnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pilkada 27 November 2024 besok, di kota Palembang, ada tiga calon pasangan yang akan berebut posisi Palembang 1.

    Ketiga calon pasangan itu yakni pasangan nomor urut 1 yakni Fitrianti Agustinda, dan  Nandriani Octarina, nomor urut dua Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, dan nomor urut 3 Yudha Pratomo dan Baharudin.

    Sebelum masa pencoblosan besok, berikut profil 3 calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Palembang 

    1. Fitrianti Agustinda, S.H., M.H.

    Fitrianti Agustinda, S.H. (lahir 5 Agustus 1976) adalah politikus asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palembang periode 2016 – 2018 dan 2018 – 2023.

    Jenis Kelamin: Perempuan

    Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 5 Agustus 1976

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    Universitas Muhammdyah Palembang
    Magister Hukum
    2020
    2023

    2
    S1
    Universitas Muhammdyah Palembang
    Sarjana Hukum
    1994
    1999

    3
    SMA
    SMA Negeri 2 Palembang
    Data tidak ada
    1991
    1994

    4
    SMP
    SMP Negeri 13 Palembang
    Data tidak ada
    1988
    1991

    5
    SD
    SD Negeri 23 Palembang
    Data tidak ada
    1982
    1988

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    Pemuda Pancasila Palembang
    Ketua MPO MPC
    2019
    2022

    2
    Palang Merah Indonesia Palembang
    Ketua PMI Palembang
    2017
    2019

    3
    Palang Merah Indonesia Palembang
    Ketua PMI Palembang
    2019
    2024

    4
    PDI-P Palembang
    Bendahara DPC PDI-P Palembang
    2017
    2021

    5
    Gerakan Pramuka Palembang
    Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Palembang
    2021
    2026

    6
    DPD NasDem Palembang
    Ketua DPD NasDem Palembang
    2021
    2024

    7
    Forum Keluarga Komering Ulu (FOKKU)
    Ketua FOKKU
    2023
    2028

    8
    Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI)
    Ketua
    2021
    2025

    9
    E-sport Indonesia (ESI) Palembang
    Ketua
    2020
    2024

    2. Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A.

    Nandriani Octarina, lahir di kota Palembang pada tanggal 20 Oktober 1995.

    Pendidikan formal dimulai di SD Islam Al Falah Kota Jambi, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMU Negeri 7 Kota Jambi. Setelah lulus dari SMA, dan melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Psikologi Universitas Sriwijaya dan berhasil meraih gelar Sarjana Psikologi pada tahun 2017.

    Dia aktif sebagai Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA), Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumsel, Ketua Angkatan Muda Keluarga Palembang (AMKPD) Kota Palembang, dan Ketua IKA Psikologi FK UNSRI. 

    Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Muda Berkarya dan seorang grafolog.

    Jenis Kelamin: Perempuan

    Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 20 Oktober 1995

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S1

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S1
    S1 Psikolog Universitas Sriwijaya
    Sarjana Psikologi
    2013
    2017

    2
    S1
    KAROSH International School Of Handwriting Analys
    Certified Handwriting Analys
    2017
    2018

    3
    SMA
    SMA Negeri 1 Kota Jambi
    Data tidak ada
    2010
    2013

    4
    SMP
    SMP Negeri 7 Kota Jambi
    Data tidak ada
    2007
    2012

    5
    SD
    SD Islam Al Falah Kota Jambi
    Data tidak ada
    2002
    2007

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA)
    Ketua
    2016
    2024

    2
    Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)
    Sekretaris
    2016
    2024

    3
    Angkatan Muda Keluarga Palembang (AMKPD) Kota Palembang
    Ketua
    2017
    2024

    4
    IKA Psikologi FK Unsri
    Ketua
    2018
    2024

    3. Drs. Ratu Dewa, M.Si

    Ratu Dewa (lahir 17 Agustus 1969) adalah seorang birokrat Indonesia kelahiran Muara Kuang, Ogan Ilir. Ia lahir sebagai anak ke-8 dari 9 bersaudara dari pasangan Cik Den Tambun dan Zalipah.

    Dia menempuh pendidikan S1 Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Fatah Palembang dan S2 di Universitas Sriwijaya bergelar Magister Kebijakan Publik. Usai menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, ia diangkat menjadi pelaksana jabatan Wali Kota Palembang pada 18 September 2023.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: OGAN KOMERING ILIR (OKI), 7 Juli 1969

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS SRIWIJAYA
    M.Si
    2006
    2008

    2
    S1
    IAIN RADEN FATAH
    Drs.
    1988
    1992

    3
    SMA
    GAJAH MADA
    Data tidak ada
    1984
    1987

    4
    SMP
    GAJAH MADA
    Data tidak ada
    1981
    1984

    5
    SD
    SDN RANTAU SIALANG
    Data tidak ada
    1975
    1981

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    ADUM
    PALEMBANG
    1997
    1997

    2
    DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. III
    PALEMBANG
    2005
    2005

    3
    DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. II
    PALEMBANG
    2018
    2018

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SEMA FU IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    SEKRETARIS UMUM
    1989
    1991

    2
    BKPM IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    WAKIL KETUA
    1989
    1991

    3
    SEMA FU IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    KETUA UMUM
    1990
    1991

    4
    KMA-FBS IAIN RADEN FATAH PALEMBANG
    WAKIL SEKRETARIS
    1991
    1994

    5
    KOORCAB PMII SUMSEL
    SEKRETARIS UMUM
    1992
    1994

    6
    BIRO ORGANISASI IKARAFA
    ANGGOTA
    1992
    1994

    7
    PW IPNU SUMSEL
    WAKIL KETUA
    1993
    1996

    8
    KOORCAB PMII SUMSEL
    KETUA UMUM
    1994
    1996

    9
    DPD KNPI SUMSEL
    WAKIL SEKRETARIS
    1994
    1996

    10
    BIRO ORGANISASI DPD GM. KOSGORO PRO SUMSEL
    ANGGOTA
    1995
    1998

    11
    PW GP ANSOR SUMSEL
    WAKIL KETUA
    1999
    2003

    12
    ANDALAN KEHUMASAN KWARDA GERAKAN PRAMUKA SUMSEL
    ANGGOTA
    2000
    2005

    13
    BIRO HUB. ORGANISASI ICMI ORWIL SUMSEL
    WAKIL KETUA
    2000
    2005

    14
    PLT ANSOR SUMSEL
    KETUA UMUM
    2002
    2003

    15
    DPD KNPI
    WAKIL KETUA
    2004
    2008

    16
    DPD KNPI
    WAKIL KETUA
    2008
    2014

    17
    PC ISNU KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2018
    2024

    18
    PBSI KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2018
    2022

    19
    CLUB PS PALEMBANG
    PRESIDEN
    2020
    2025

    4. Prima Salam, S.H., M.M.

    Prima Salam adalah Ketua DPC Gerindra Palembang sekaligus sebagai bakal calon Wakil Walikota Palembang.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 11 Agustus 1986

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Pekerjaan:

    SEDANG DALAM PROSES PEMBERHENTIAN

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
    M.M
    2019
    2021

    2
    S1
    UNIVERSITAS STIHPADA
    S.H
    2010
    2016

    3
    SMA
    SMA PUSRI PALEMBANG
    Data tidak ada
    2001
    2004

    4
    SMP
    SMP KARTIKA II 1 PALEMBANG
    Data tidak ada
    1998
    2001

    5
    SD
    SD MUHAMMADYAH 09 PALEMBANG
    Data tidak ada
    1992
    1998

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    RESIDENT WIRAUSAHA MUDA MANDIRI SUMSEL
    ANGGOTA
    2017
    2024

    2
    PROPERTY DAN KONSTRUKSI
    KETUA
    2016
    2019

    3
    DPD PARTAI GERINDRA
    BENDAHARA
    2019
    2024

    4
    DPC KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2023
    2024

    Riwayat Tanda Penghargaan

    No
    Nama penghargaan
    Lembaga pemberi penghargaan
    Tahun

    1
    Piagam penghargaan Developer Terbaik 1 (PT. Sumatera Muda Propertindo)
    PT Bank Tabungan Negara (persero),Tbk
    2016

    2
    Piagam Penghargaan sebagai Pengembang Realisasi Pembiayaan KPR Platinum IB
    PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2016

    3
    Piagam Penghargaan sebagai PENGEMBANG DENGAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN TERBAIK (PT. Sumatera Muda Propertindo
    PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2017

    4
    Piagam penghargaan sebagai THE MOST RELIABLE CONTRACTOR COMPANY OF THE YEAR
    Indonesian creativity & Best Leader Award
    2017

    5
    Piagam penghargaan sebagai THE BEST PROPERTY & DEVELOPER OF THE YEAR (PT. Sumatera Muda Propertindo)
    Business Challenges Award
    2016

    6
    Piagam penghargaan sebagai Program WIRA USAHA MUDA MANDIRI
    PT.Bank Mandiri (persero) Tbk
    2014

    7
    he Role Of Small Medium Entreprise To Support Industry 4.0
    DEC bina darma entrepreneurship centre
    2018

    8
    THE BEST LEADING DEVELOPER PROPERTY COMPANY OF THE YEAR
    Best of 2016 indonesia excellent quality Award
    2016

    9
    REALISASI AKAD TERBANYAK KPR BERSUBSI
    T. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2017

    10
    EALESTAT EXPO
    realestat indonesia
    2018

    11
    ALISASI AKAD KPR BTN IB TERBANYAK DALAM 1 HARI Dari
    PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk
    2017

    12
    Juara 1 Wirausaha muda mandiri
    MANDIRI
    2014

    5. YUDHA PRATOMO, S.T., M.Sc., Ph.D.

    Yudha Pratomo Mahyuddin, seorang tokoh yang memiliki perjalanan hidup yang penuh prestasi dan komitmen dalam memajukan masyarakat dan kota kelahirannya, Palembang. Ia lahir pada tanggal 20 April 1979 di Palembang, Sumatera Selatan. Yudha adalah anak dari Prof. dr. H. Mahyuddin NS, SpOG(K), dan dr. Hj. Halipah Amin, SpTHT, M.M., yang keduanya berasal dari Lahat, Sumatera Selatan.

    Yudha pernah mengikuti kontestasi Pilkada Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2018. Saat itu, ia mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Ishak Mekki sebagai Calon Gubernur.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: PALEMBANG, 20 April 1979

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S3

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S3
    UNIVERSITAS TEKNOLOGI MALAYSIA
    Ph.D
    2006
    2013

    2
    S2
    UNIVERSITY OF SURREY (GUILDFORD, UK)
    M.Sc
    2002
    2004

    3
    S1
    TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
    ST
    1997
    2002

    4
    SMA
    SMA TARUNA NUSANTARA
    Data tidak ada
    1994
    1997

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DPC DEMOKRAT PALEMBANG
    KETUA
    2022
    2027

    2
    BADIKLAT DPP PARTAI DEMOKRAT
    KEPALA
    2020
    2022

    3
    HIPMI SUMATERA SELATAN
    KETUA
    2013
    2016

    4
    KARANG TARUNA SUMATERA SELATAN
    KETUA
    2008
    2013

    5
    ASOSIASI JASA PENYELENGGARA INTERNET INDONESIA (APJII) SUMATERA SELATAN
    KOORDINATOR WILAYAH
    2008
    2011

    6
    MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) SUMATERA SELATAN
    WAKIL KETUA
    2010
    2013

    6. BAHARUDIN, S.T., M.M.

    Jenis Kelamin: Laki-laki

    Tempat, Tanggal Lahir: PALEMBANG, 27 Maret 1968

    Agama: Islam

    Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

    Pendidikan Terakhir: S2

    Status Hukum:

    Tidak memiliki status hukum

    Riwayat Pendidikan

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
    MM
    2004
    2006

    2
    S1
    UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG
    ST
    1989
    1993

    3
    SMA
    STM NEGERI 2 PALEMBANG
    Data tidak ada
    1985
    1988

    Riwayat Kursus/Diklat

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    Data tidak ada

    Riwayat Organisasi

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DPC PK ILIR TIMUR SATU
    KETUA
    1998
    2001

    2
    DPW PKS SUMATERA SELATAN
    KETUA BIDANG GENERASI MUDA
    2005
    2010

    3
    DPW PKS SUMATERA SELATAN
    KETUA BIDANG ORGANISASI
    2001
    2005

    4
    DPW PKS SUMATERA SELATAN
    KETUA BIDANG EQUINTEK
    2016
    2020

    5
    DPD PKS KOTA PALEMBANG
    KETUA
    2020
    2025

  • Prabowo Panggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Bahas Zonasi hingga Kenaikan Gaji Guru

    Prabowo Panggil Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Bahas Zonasi hingga Kenaikan Gaji Guru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Tiba pukul 12.55 WIB, Abdul Mu’ti yang datang mengenakan batik dan peci hitam itu mengamini bahwa dirinya ingin membahas seputar zonasi dan kenaikan gaji guru kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

    “[Bahas zonasi] Nanti akan kami bahas dan iya gaji guru juga iya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024). 

    Selain itu, Mu’ti menuturkan bahwa dalam sela-sela pembahasan tersebut, instansinya juga bakal mengundang Kepala Negara agar dapat hadir di puncak peringatan Hari Guru yang akan digelar pada 28 November mendatang.

    “Pak Presiden juga kami minta membuka puncak peringatan Hari Guru tanggal 28 November yang akan datang. Di Velodrome Rawamangun,” tandas Mu’ti.

    Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyoroti sejumlah isu utama yang menurutnya selalu berulang tiap tahun seperti kebijakan zonasi, termasuk perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

    Wapres Ke-14 RI itu menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi yang meski bermanfaat, masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata. 

    “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” pungkas Gibran di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Senin (11/11/2024).

  • Gaji PPK, PPS dan KPPS untuk Pilkada Serentak 2024, Sentuh Rp2,5 Juta per Bulan

    Gaji PPK, PPS dan KPPS untuk Pilkada Serentak 2024, Sentuh Rp2,5 Juta per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak berapa gaji PPK, PPS dan KPPS di Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan besok, Rabu 27 November 2024.

    Sebagaimana diketahui, pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka pada September 2024 lalu.

    KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    Adapun anggota KPPS yang dipilih sebanyak tujuh orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan enam anggota lainnya.

    Gaji Petugas KPPS Pilkada 2024

    Adapun honor yang akan diterima oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tercantum dalam Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Nomor 647 terkait KPU.

    Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU, Parsadaan Harahap mengemukakan bahwa honor untuk Ketua KPPS sebesar Rp900.000.

    Sementara untuk anggotanya sebesar Rp850.000 untuk bekerja selama satu bulan.

    “Untuk Ketua KPPS Rp900.000 dan untuk anggota KPPS Rp850.000,” tutur Ketua KPU Mochammad Afifudin di Kantor KPUD DKI Jakarta.

    Gaji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

    Sementara dilansir dari laman resmi Kabupaten Kendal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki gaji yang berbeda dari KPPS.

    Gaji PPK Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pilkada 2024

    Gaji ketua PPK di Pilkada 2024 sebesar Rp 2.500.000 per bulan.
    Gaji anggota PPK di Pilkada 2024 sebesar Rp 2.200.000 per bulan.
    Gaji sekretaris PPK di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.850.000 per bulan.
    Gaji pelaksana/staf administrasi dan teknis PPK di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.300.000 per bulan.

    Gaji Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Pilkada 2024

    Gaji ketua PPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.500.000 per bulan.
    Gaji anggota PPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.300.000 per bulan.
    Gaji sekretaris PPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.150.000 per bulan.
    Gaji pelaksana/staf administrasi dan teknis PPK di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.050.000 per bulan.

  • BSSN Bentuk Satgas Khusus untuk Amankan Ruang Siber dan Disinformasi Pilkada Serentak

    BSSN Bentuk Satgas Khusus untuk Amankan Ruang Siber dan Disinformasi Pilkada Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyiapkan ratusan personel dalam satuan tugas khusus untuk mengamankan dunia maya selama pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

    Kepala BSSN, Hinsa Siburian mengatakan ratusan personil keamanan siber dari BSSN itu akan disebar ke 37 provinsi se-Indonesia agar Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan dengan lancar dan aman tanpa gangguan serangan peretas.

    “Ratusan personel dari Cybersecurity yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Siber dan Sandi BSSN itu disebar di 37 Provinsi. Diharapkan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tuturnya di Jakarta, Selasa (26/11).

    Menurutnya, pengamanan yang dilakukan oleh BSSN nanti tidak hanya berfokus pada monitoring anomali trafik jaringan, tetapi juga pada perangkat, infrastruktur dan jaringan yang digunakan oleh KPU maupun KPUD.

    Selain itu, Hinsa mengatakan pengamanan yang sama juga akan dilakukan terhadap semua aset pendukung seperti di Bawaslu, Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Selain itu, Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN juga akan mengamankan disinformasi seputar Pilkada 2024,” katanya

    Dia mengimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif di Pilkada Serentak 2024 dan mengutamakan persatuan serta kesatuan di atas kepentingan kelompok.

    “Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 harus berjalan aman dan lancar dengan menjaga ruang siber nasional, BSSN berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun keamanan siber nasional,” ujarnya.

  • Judi Online Komdigi Makin Liar, Polisi Sita Aset Rp167 Miliar hingga Seret Eks Petinggi BUMN

    Judi Online Komdigi Makin Liar, Polisi Sita Aset Rp167 Miliar hingga Seret Eks Petinggi BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kasus judi online Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menuai sorotan publik. Selain membawa dampak negatif terhadap masyarakat, judi online tersebut juga melibatkan staf ahli Komdigi hingga mantan Komisaris BUMN.

    Total ada 24 tersangka telah diringkus oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Puluhan tersangka itu terdiri dari pengelola website judi online, bandar, koordinator hingga oknum aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Komdigi.

    Secara terperinci, puluhan tersangka itu memiliki peran yang berbeda mulai dari empat orang berperan sebagai bandar atau pengelola website judi berinisial A, BN, HE dan J (DPO).

    Selanjutnya, tujuh tersangka yang berperan sebagai agen pencari website judi berinisial B, BS, HF, dan BK. Sementara tiga lainnya masih DPO yaitu, JH, F, dan C.

    Kemudian, tiga tersangka pengepul website dan menampung setoran dari agen berinisial, A alias M, MN dan DM. Dua tersangka berperan menyaring dan memverifikasi website judi yakni Staf Ahli Komdigi, Adhi Kismanto (AK) dan Alwin Jabarti Kiemas (AJ).

    Tak hanya itu, sembilan oknum pegawai komdigi yang bertugas melakukan seputar pemblokiran berinisial Denden Imaduddin (DI), FD, SA, YR, YP, RP. AP, RD dan RR. Selain itu, dua orang tersangka TPPU berinisial D dan E.

    Adapun, koordinator dari pengepul website judi online berinisial T atau Zulkarnaen Apriliantony selaku eks Komisaris BUMN turut menjadi tersangka sekaligus telah ditangkap dalam kasus ini.

    Selain itu, penyidik kepolisian juga telah melakukan pemblokiran 3.455 rekening serta 47 e-commerce milik tersangka dalam kasus ini.

    Melalui rekening itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PPATK untuk memburu tersangka lain dalam kasus ini.

    “Sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka maupun temuan barang bukti lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan,” ujar Karyoto di Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Senin (25/11/2024).

    Kronologi dan Dugaan Korupsi 

    Kemudian, Karyoto juga menyatakan tengah mengusut perkara dugaan korupsi dalam kasus judi online Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dia mengatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam perkara judi online itu tengah diusut oleh Subdit Tipikor pada Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya.

    “Kami juga sedang mengusut dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur yang ada di Komdigi,” ujarnya.

    Dia menambahkan dalam penyelidikan korupsi ini pihaknya telah meminta keterangan terhadap 18 orang saksi. Hanya saja, Karyoto tidak menjelaskan sosok yang terperiksa itu secara detail.

    “Subdit Tipidkor Polda Metro Jaya telah melakukan permintaan keterangan terhadap 18 orang saksi,” tambahnya.

    Perbesar

    Kronologi kasus ini berawal saat patroli siber yang dilakukan oleh anggota Tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menemukan website judi Sultanmenang. 

    Situs itu menawarkan berbagai jenis permainan perjudian seperti sport, slot, kasino, virtual sport, fishing, hingga lotre. Dari situs itu kemudian penyidik menangkap pemilik website judi berinisial A, B dan DPO J. Setelah dilakukan pemeriksaan, usut punya usut situs judi kni melibatkan internal oknum pegawai Komdigi RI.

    Tugas oknum Komdigi ini sederhana, yakni memiliki peran tidak memblokir situs judi online yang melakukan setoran.

    Pada (1/11/2024), penyidik sempat menggeledah kantor satelit yang merupakan markas dari sindikat judi online ini di sebuah Ruko Galaxy, Bekasi selatan. Kantor satelit ini berdiri sejak Januari 2024 dan dikendalikan oleh tiga tersangka yakni AK, AJ dan A. Dari kantor satelit itu kemudian dipekerjakan 12 orang.

    Perinciannya, delapan orang menjadi operator dan empat orang bertugas sebagai admin. Selain itu, 12 orang ini juga bertugas untuk mengumpulkan list atau daftar web judi online. Kemudian, daftar situs yang dikumpulkan itu dipisahkan antara yang sudah melakukan setoran dan tidak.

    Setoran itu dilakukan setiap dua minggu sekali sebesar Rp23 juta hingga Rp24 juta. Nantinya, website yang tidak melakukan setoran uang bakal diserahkan ke tersangka R untuk diblokir. 

    Adapun, menurut pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah “menjaga” 1.000 situs judi online agar tidak diblokir.  Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini. Setoran itu, lanjut polisi, dilakukan dua Minggu sekali dari pengelola situs ke oknum Komdigi. 

    Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir. 

    Aset Rp167 Miliar Disita Polisi

    Dalam kasus ini, kepolisian telah menyita barang bukti sebesar Rp167 miliar. Dari barang bukti ratusan miliar itu terdiri dari uang tunai pada sejumlah mata uang Dollar AS, Ringgit Malaysia hingga Thailand. Totalnya, mencapai Rp76,9 miliar.

    Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah aset lain seperti puluhan perhiasan, tas mewah, lukisan hingga puluhan mobil.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di halaman Gedung BPMJ Polda Metro Jaya Senin (25/11/2024), terdapat sejumlah kendaraan yang telah dipasangi garis polisi.

    Kendaraan itu adalah Toyota Alphard, BMW 320i, Honda N-One, Lexus, BMW Jeep, hingga Hyundai Ioniq 5, Subaru. Sementara, terpantau juga Vespa Matic turut dipajang dalam kendaraan sitaan tersebut.

    Barang bukti berupa mobil mewah yang disita polisi dari tersangka kasus judi online Komdigi. JIBI/Anshary Madya SukmaPerbesar

    Berikut aset yang telah disita Polda Metro Jaya di kasus Komdigi

    1. Uang tunai dalam berbagai mata uang senilai Rp76,9 miliar

    2. Saldo pada rekening maupun e-commerce yang diblokir senilai Rp29,8 miliar

    3. 63 buah perhiasan senilai Rp2,15 miliar

    4. 13 buah barang mewah senilai Rp315 juta

    5. 13 buah jam tangan mewah senilai Rp3,76 miliar

    6. 390,5 gram emas senilai Rp5,87 miliar

    7. 26 unit mobil dan 3 unit motor dengan nilai total Rp22,9 miliar

    8. 22 lukisan senilai Rp192 juta

    9. 11 unit tanah dan bangunan senilai Rp25,8 miliar

    10. Barang elektronik berupa 70 Handphone, 9 Tablet, 25 Laptop dan 10 PC

    11. 3 pucuk senjata api dan 250 butir peluru

    PDIP Bantah Alwin Jabarti Kiemas Keponakan Megawati

    PDI-Perjuangan (PDIP) menegaskan tersangka kasus judi online Komdigi RI Alwin Jabarti Kiemas bukan keluarga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan almarhum Taufik Kiemas. 

    Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Nasional Ronny Talapessy juga menyatakan bahwa Alwin Jabarti juga bukan kader partai banteng bermoncong putih itu

    “Yang bersangkutan [Alwin Jabarti] bukan keluarga dan juga bukan kader PDI Perjuangan,” ujar Ronny saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).

    Dia menambahkan penyebutan tersangka sebagai keponakan Megawati Soekarnoputri ini merupakan upaya untuk mendiskreditkan PDIP menjelang pencoblosan Pilkada serentak 2024.

    “Saya melihat ini hanyalah upaya untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan. Terutama di masa tenang jelang pencoblosan,” tambahnya.

    Sebelumnya, isu Alwin Jabarti Kiemas sebagai keponakan viral di media sosial. Salah satu akun media sosial yang mencuatkan Alwin sebagai keponakan Megawati.

    Dengan demikian, Ronny menekankan bahwa pihaknya akan melaporkan akun tersebut lantaran melayangkan pernyataan tendensius ke PDIP.

    “Kami akan melaporkan akun media sosial yang sengaja menyebarkan kesimpulan tendensius bahwa Alwin ini adalah keponakan dan kader PDI Perjuangan,” pungkasnya.

    Polda Metro Jaya mengonfirmasi telah menangkap tersangka bernama Alwin Jabarti Kiemas (AJ) dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi RI.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). 

    Selain itu, Wira juga menyampaikan bahwa AJ yang berperan sebagai menyaring atau memverifikasi website judi online agar tidak terblokir Komdigi.

    “Baik pertanyaan itu kami jawab benar [soal Alwin Jabarti Kiemas],” kata Wira kepada wartawan, Senin (25/11/2024).