Category: Bisnis.com Nasional

  • Potret WNI di Beijing Sambut Kunjungan Perdana Presiden Prabowo ke China

    Potret WNI di Beijing Sambut Kunjungan Perdana Presiden Prabowo ke China

    Bisnis.com, JAKARTA — Kunjungan perdana Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto ke Beijing, China, mendapat sambutan hangat dari  Warga Negara Indonesia (WNI).

    Sejumlah WNI tampak bertegur sapa dengan Presiden Prabowo di depan hotel lokasi penginapannya selama kunjungan di Beijing pada 8–11 November 2024.

    “Kamu belajar apa?” tanya Prabowo kepada salah satu WNI yang menyambut di depan hotel, seperti dilansir Antara, Jumat (8/11/2024).

    “Saya belajar bikin biola di sini,” jawab Patricia Benita,” mahasiswi S2 di Central Conservatory of Music (Sekolah Konservatorium Musik Pusat atau CCOM) Beijing.

    “Belajar yang baik ya,” balas Prabowo.

    Di barisan lain, seorang pelajar Indonesia pun berteriak, “Pak Presiden, foto Pak, foto.” Mendengar teriakan tersebut, Prabowo pun bergerak menuju arah suara dan mereka kemudian melakukan swafoto.

    Meski suhu udara di Beijing mencapai 11 derajat, para pelajar tampak tetap bersemangat mengibarkan bendera kecil merah putih.

    Presiden Prabowo Subianto melakukan swafoto dengan WNI di Beijing, China pada Jumat (8/11/2024)./Antara-Desca Lidya Natalia.Perbesar

    Sementara itu, di dalam ruangan, sudah menunggu sejumlah anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Beijing yang dipimpin oleh Ketua DWP KBRI Beijing Sih Elsiwi Handayani Oratmangun, istri Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

    Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah dan pejabat terkait lainnya.

    Di lokasi yang sama pun ada Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi Thohir, pengusaha yang juga adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie dan para pengusaha Indonesia lain.

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Capital Beijing, China sekitar pukul 18.25 waktu setempat dengan pesawat bernomor PK-GRD berjenis Boeing 737-700BBJ bertuliskan “Republik Indonesia” dengan lambang Burung Garuda dan logo merah putih di bagian buntut pesawat. Pesawat tersebut merupakan pesawat pribadi Prabowo.

    Di bandara, Prabowo disambut Menteri Pertanian dan Pedesaan China Han Jun, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong, Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen (TNI) Mar. Benny P. Nadeak.

    Pada Sabtu (9/11/2024), Prabowo diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping yang akan digelar di Great Hall of the People, Beijing.

    Selain itu, Kepala Negara juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress) RRT Zhao Leji. Kedua pertemuan tersebut rencananya juga akan digelar di Great Hall of the People, Beijing.

    Turut mendampingi  Prabowo dalam kunjungan ini adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

  • Gabung Brics, Pengamat: Indonesia akan Makin Aktif di Pentas Dunia

    Gabung Brics, Pengamat: Indonesia akan Makin Aktif di Pentas Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diyakini bakal memainkan peran aktif dalam percaturan politik internasional dengan bergabung ke dalam kelompok negara-negara Brics.

    Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa kebijakan internasional Indonesia itu adalah bebas dan aktif. Artinya, bebas dari berbagai tekanan atau juga tidak bergabung kepada salah satu blok.

    “Kita juga harus aktif memberikan kontribusi kepada perdamaian dunia, kepada kestabilan dunia, yang juga diamanatkan sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya dalam siaran Broadcash di kanal YouTube Bisniscom.

    Menurutnya, pada masa-masa yang akan datang, Indonesia tampak akan lebih aktif lagi memainkan peran di pentas internasional. Brics, tuturnya, menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memainkan peran aktif tersebut.

    Untuk bergabung ke dalam Brics, menurutnya Indonesia harus melihat dari sisi kacamata geopolitik atau stratejik, serta tentunya dampak ekonominya pula. Secara strategis, lanjutnya, Indonesia akan mendapatkan posisi yang lebih baik, sedangkan secara ekonomi membawa banyak keuntungan saat bergabung dengan Brics.

    “Brics itu juga walaupun awalnya adalah satu platform atau satu forum yang ditujukan untuk forum ekonomi, kelihatannya sekarang-sekarang ini sudah tidak terlalu lagi membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan ekonom. Yang lebih banyak malah kita dengar sekarang-sekarang ini bahwa BRICS banyak membicarakan isu geopolitik ataupun isu security yang lebih banyak.”

    “Bahkan banyak negara-negara anggota Brics atau ada beberapa negara anggota yang memposisikan diri sebagai counter narrative daripada tatanan dunia yang dibawa saat ini,” bebernya.

    Jadi, sambung Yose, meski ada dampak ekonomi dengan bergabung ke dalam Brics, Indonesia masih harus mendiskusikan lagi niatnya itu. Hal itu diperlukan untuk melihat secara jernih keuntungan bagi Indonesia. 

    Langkah tersebut, menurutnya, wajar karena kondisi wadah tersebut sudah berbeda misalnya dari 10 atau 15 tahun lalu ketika didirikan.

     

    Perang Kepentingan di Brics

    Dia menjelaskan, pada mulanya Bric merupakan satu kumpulan dari negara-negara yang dianggap pasar berkembang atau emerging markets dan bisa mempunyai kontribusi lebih tinggi lagi. Negara-negar tersebut juga mempunyai aspirasi yang lebih tinggi lagi atas perkumpulan itu sehingga mereka bisa menyuarakan aspirasinya.

    “Permasalahannya adalah apakah negara-negara anggota BRICS ini memang mempunyai aspirasi yang sama. Sekarang kita lihat bahwa ternyata masing-masing itu juga berbeda-beda,” ungkapnya.

    Rusia saat ini membawa aspirasi mengenai geopolitik yang nampak sekali dalam konferensi tingkat tinggi terakhir. Isu itu tidak terlalu diterima oleh negara-negara anggota lainnya. Di samping itu, di dalam Brics pun terdapat rivalitas misalnya antara China dan India yang kerap bersitegang soal wilayah perbatasan.

    Di sisi lain, isu mengenai dedolarisasi menjadi agenda yang kuat bagi negara-negara Brics selama beberapa tahun belakangan. Bila nantinya memutuskan untuk bergabung dalam perkumpulan negara-negara itu, maka Indonesia bisa membawa agenda penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement dalam transaksi perdagangan.

    “Jadi local currency settlement ini menurut saya mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan agenda dedolarisasi yang datangnya dari Brics. Jadi masing-masing negara punya agendanya sendiri-sendiri yang tentunya kalau dibawa ke Brics harapannya mendapat dukungan dari negara-negara lain dan agenda Brics kadang memang tidak didukung oleh sebanyak negara-negara seluruhnya ini,”katanya.

  • Imbas Keluar dari Persepi, Poltracking Tidak Bisa Lagi Gelar Hitung Cepat

    Imbas Keluar dari Persepi, Poltracking Tidak Bisa Lagi Gelar Hitung Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda membeberkan dampak jika sebuah lembaga survei tidak bergabung ke dalam asosiasi.

    Menurutnya, lembaga survei tersebut tidak akan mendapatkan izin untuk menggelar quick count. Pasalnya, KPU Pusat maupun KPU Provinsi hanya memberikan izin untuk lembaga survei yang tergabung di dalam asosiasi survei.

    “Tidak bisa ikut quick qount jika lembaga survei tidak gabung di asosiasi,” tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Hanta menegaskan Poltracking tidak akan bergabung lagi dengan asosiasi Persepi yang dinilai tidak profesional dan hanya mengedepankan sikap tendensius serta fitnah kepada anggotanya sendiri.

    “Saya tidak akan meminta bergabung lagi karena saya sudah dirugikan secara materi dan immateri,” katanya.

    Menurut Hanta, sampai saat ini ada lima asosiasi lembaga survei di luar Persepi di Indonesia. Maka dari itu, Hanta berencana bergabung ke salah satu lembaga survei itu agar tetap bisa melakukan quick count.

    “Senin saya umumkan saya bergabung ke asosiasi yang mana, sekarang sebenarnya sudah gabung, tapi senin saja lah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Poltracking memutuskan keluar dari Persepi imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Pengumuman keluarnya Poltracking disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024). 

    “Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya,” tulis M. Aditya Pradana. 

  • Kisruh Survei Pilkada, Pendiri Poltracking Hanta Yuda Desak Persepi Minta Maaf

    Kisruh Survei Pilkada, Pendiri Poltracking Hanta Yuda Desak Persepi Minta Maaf

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda mendesak ketua dan anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta maaf kepada publik karena telah memfitnah dirinya.

    Dia menjelaskan bahwa nama baik lembaga survei Poltracking telah dirugikan secara materil maupun immateril karena dituding telah melakukan survei palsu hingga viral di media sosial. 

    Padahal, menurut Hanta, tidak ada yang salah dalam surveinya dan semua hasilnya sudah diserahkan kepada Persepi, tanpa ada yang dikamuflase. 

    “Kami sudah serahkan semua hasil survei kami, tidak ada yang ditutupi. Semua data asli, langsung dari server kami,” tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

    Hanta mengatakan bahwa alasan Persepi menuding lembaga survei Poltracking karena tidak pahamnya Persepi dengan sistem digital yang digunakan Poltracking.

    “Kami tidak menggunakan kertas, tetapi kami menggunakan sistem digital yang lebih akurat dan langsung sehingga surveyor tidak bisa memanipulasi itu,” katanya.

    Hanta juga menjelaskan bahwa sanksi dari pihak Persepi terhadap Poltracking tidak jelas karena tidak disebut sanksi ringan atau berat yang dijatuhkan Persepi kepada Poltracking.

    “Tidak ada tertulis sanksi berat atau ringan. Ini semuanya jelas sangat tendensius dan merugikan kami,” ujarnya.

  • Menteri ATR/BPN Temukan 1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

    Menteri ATR/BPN Temukan 1,3 Juta Hektare Tanah Negara Berstatus Liar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 1,3 juta hektare tanah milik negara berstatus liar. 

    Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong penggunaan lahan tersebut guna mendukung kebijakan infrastruktur terkait swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

    Adapun, angka tersebut diungkapkan Nusron kala dia menyambangi Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

    “Kami akan support kebijakan infrastruktur, karena [tugas] kami salah satunya mengelola tanah-tanah negara yang saat ini statusnya liar yang jumlahnya itu sampai saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektare,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Nusron mengemukakan bila memang masih dibutuhkan lahan tambahan, maka pihaknya siap untuk membantu mencari lahan lain.

    “Tetapi kalau masih dibutuhkan lagi nanti kita akan support cari [tanah] yang lain, karena tanah kita di luar hutan itu totalnya ada 70 juta hektare,” tuturnya.

    Kemudian, Politikus Golkar ini juga memaparkan untuk hilirisasi, maka pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk kawasan industri. Jika swasembada pangan, pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk mencetak sawah atau kebun.

    “Kalau swasembada energi tergantung energinya [basis fokusnya]. Energi berbasis nabati butuh lahan untuk tanaman, kalau energinya berbasis dari migas maupun minerba maka kuncinya adalah mempercepat proses dalam konteks izin pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Nusron mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

    Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi. 

    “Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024). 

  • Gibran Minta Kepala Daerah Bikin Kebijakan yang Menyentuh Rakyat

    Gibran Minta Kepala Daerah Bikin Kebijakan yang Menyentuh Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengimbau ke seluruh kepala daerah agar membuat kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dengan anggaran yang tepat.

    Gibran optimistis jika kebijakan yang dibuat kepala daerah sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, maka target pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa segera tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kuncinya itu adalah buat kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dan juga anggaran yang tepat sasaran,” tuturnya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

    Gibran juga mengingatkan agar program makan bergizi gratis terus dilanjutkan di setiap daerah. Pasalnya, program tersebut, kata Gibran merupakam program Presiden Prabowo Subianto langsung.

    “Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas. Jadi bapak dan ibu harus kerja keras semua,” katanya.

    Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis selama ini sudah ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

    “Bahkan sebelum saya dilantik, tiap orang nagih kapan makan siang gratis,” ujarnya.

  • Prabowo Bakal Dikawal Menteri yang Berbeda Saat Kunker 16 Hari ke Luar Negeri

    Prabowo Bakal Dikawal Menteri yang Berbeda Saat Kunker 16 Hari ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseto Hadi menegaskan bahwa tak semua menteri akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke luar negeri.

    Misalnya, dia menyampaikan menteri yang ikut Prabowo untuk kunjungan kenegaraan ke China adalah pembantu Presiden yang sesuai dengan target kerja sama yang ingin diperkuat bersama dengan Negeri tirai bambu itu.

    Hal ini disampaikannya usai mengantarkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan lawatan ke Lima Negara, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

    “Ya, itulah yang mau dilakukan hubungan kerja sama dengan pemerintah Tiongkok ‘kan begitu bidang-bidangnya,” katanya kepada wartawan dia menjabarkan bahwa Menteri yang ikut Prabowo ke China adalah menteri di bidang perumahan hingga kelautan.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo beserta sejumlah rombongan terbatas bertolak menuju negara pertama yang dikunjungi yaitu Republik Rakyat China (RRC) sekitar pukul 10.30 WIB dan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.

    Kemudian dari Beijing, orang nomor satu di Indonesia itu akan terbang langsung ke Washington D.C memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

    Dari Amerika Serikat, Prabowo direncanakan menuju Lima, Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

    Setelahnya, Presiden Ke-8 RI itu beserta rombongan terbatas akan melanjutkan perjalanan menuju Brasil dengan agenda utama menghadiri rangkaian kegiatan KTT G20 yang diselenggarakan di Rio de Janeiro.

    Terakhir, dari Brasil, Prabowo akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris dan sesudah itu kemungkinan akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dan kembali ke Republik Indonesia.

    Berikut Menteri-Menteri yang akan mendampingi Prabowo:

    A. Beijing, RRT (8 s.d. 11 November 2024)

    1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

    2. Menteri Luar Negeri

    3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

    4. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

    6. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

    7. Menteri Kelautan dan Perikanan

    8. Sekretaris Kabinet

    B. Washington DC, Amerika Serikat (11 s.d. 12 November 2024)

    1. Menteri Luar Negeri

    2. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    3. Sekretaris Kabinet

    C. Lima, Peru (12 s.d. 16 November 2024)

    1. Menteri Luar Negeri

    2. Menteri Perdagangan

    3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

    4. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    5. Sekretaris Kabinet

    D. Rio de Janeiro, Brazil (16 s.d. 19 November 2024)

    1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

    2. Menteri Luar Negeri

    3. Menteri Keuangan

    4. Sekretaris Kabinet

  • Pilkada Serentak, Pemerintah Tetapkan 27 November 2024 Hari Libur Nasional

    Pilkada Serentak, Pemerintah Tetapkan 27 November 2024 Hari Libur Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bakal menjadikan 27 November atau saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 menjadi Hari Libur Nasional. 

    Hal ini disampaikannya usai mengantarkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan lawatan ke Lima Negara, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

    “Iya. Rencananya begitu. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri,” ujarnya kepada wartawan. 

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa mengingat bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi secara serentak ini baru pertama kali diadakan. Maka, pemerintah memang tengah berupaya untuk menjadikannya sebagai Hari Libur Nasional.

    “Nanti kita lihat ya. Karena kan memang mohon maaf ini juga baru pertama kali Pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar. Terima kasih semuanya,” tandas Prasetyo.

    Berikut Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2024

    1. 27 Februari – 16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan 

    2. 24 April – 31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih

    3. 5 Mei – 19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 

    4. 31 Mei – 23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

    5. 24 – 26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon

    6. 27 – 29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon

    7. 27 Agustus – 21 September 2024: penelitian persyaratan calon

    8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon

    9. 25 September – 23 November 2024: pelaksanaan kampanye

    10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara 

    11. 27 November – 16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

  • Istana Jelaskan Arti Ucapan Prabowo Soal Bersih-Bersih Pemerintahan dari Dendam Politik

    Istana Jelaskan Arti Ucapan Prabowo Soal Bersih-Bersih Pemerintahan dari Dendam Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseto Hadi angkat bicara soal pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyentil pemerintahan yang bersih dari muatan politis dan dendam politik sebelum kunjungan kerja ke luar negeri. 

    Menurutnya, isi pidato tersebut merupakan harapan Presiden Ke-8 RI itu dalam pemerintahannya ke depan sehingga Negara dapat dibangun secara bersama-sama dari setiap pihak yang ada.

    Hal ini disampaikannya usai mengantarkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan lawatan ke Lima Negara, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

    “Ya itu kan pesannya, pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan, kita bersama-sama bersatu-padu dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan,” ujarnya kepada wartawan.

    Dia melanjutkan bahwa pemerintahan ideal menurut Prabowo memang harus bersih dari muatan politis. Terutama kepentingan-kepentingan politik.

    “Jadi tidak perlu semua itu misalnya dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan politik. Pesannya saya kira itu untuk hal apapun lah,” pungkas Prasetyo.

    Sebelumnya, Kepala Negara menegaskan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

    “Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kongkalikong dengan pihak-pihak lain,” jelas Presiden Prabowo.

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan pentingnya kebijakan yang dilaksanakan oleh seluruh jajarannya untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

    Dia menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilakukan dengan tegas, namun tetap memperhatikan asas keadilan dan kebijaksanaan.

    “Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih,” tandas Prabowo.

  • Suhu di Indonesia Bakal Lebih Panas Tahun Depan, Ini Kata BMKG

    Suhu di Indonesia Bakal Lebih Panas Tahun Depan, Ini Kata BMKG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat rata-rata suhu udara di Indonesia pada 2025 diperkirakan mengalami peningkatan 0,3 hingga 0,6 °C pada bulan Mei hingga Juli.

    Kepala BMKG Dwikorita menjelaskan kenaikan ini memerlukan perhatian khusus di wilayah Sumatera Selatan, Jawa, NTB, dan NTT.

    Meski demikian, dia mengatakan kondisi La Nina lemah diprediksi akan berlanjut hingga awal tahun 2025.

    Berdasarkan pemantauan, hingga akhir Oktober 2024, katanya, suhu permukaan laut di Samudera Pasifik menunjukkan kecenderungan yang terus mendingin dengan nilai indeks ENSO sebesar -0,59.

    “Ini menunjukkan telah aktifnya gangguan iklim La Nina lemah. Sedangkan di Saumdera Hindia pantauan IOD menunjukkan kondisi negatif dengan indeks bulanan sebesar -0.7,” kata Dwikorita dalam konferensi pers bertajuk Climate Outlook 2025 secara daring dilansir dari laman resminya.

    Dengan demikian, menurut Dwikorita secara umum bahwa sepanjang tahun 2025 tidak akan terjadi anomaly iklim di Indonesia.

    Dia juga menjelaskan, terdapat 15% wilayah Indonesia yang diprediksi dapat mengalami hujan tahunan di atas normal yaitu meliputi sebagian Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, Sumatera Barat bagian selatan, sebagian kecil Riau, sebagian kecil Kalimantan Timur bagian timur, sebagian kecil Sulawesi Barat bagian utara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Utara, sebagian kecil Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian kecil Sulawesi Tenggara, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Kepulauan Maluku, dan sebagian Papua bagian tengah.

    “1% wilayah, termasuk sebagian kecil Sumatera Selatan dan NTT, diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal, memerlukan kewaspadaan terhadap kekeringan dan dampaknya,” ujarnya.

    Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan rekomendasi strategis BMKG untuk menghadapi kondisi iklim. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi potensi perubahan iklim ini.

    “Perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir seperti penyiapan kapasitas pada sistem drainase sistem peresapan dan tampungan air agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir. Jadi poinnya, di saat musim hujan, perlu dioptimalkan drainase ya dan juga tandon-tandon tanggungan air, menabung air, yang disiapkan nantinya untuk dapat dimanfaatkan di saat musim kemarau selanjutnya,” ujarnya.

    BMKG juga menggarisbawahi pentingnya penyesuaian pola tanam bagi petani di wilayah terdampak hujan di bawah normal. Dengan upaya dukungan intensifikasi seperti irigasi dan upaya pendukung lainnya, wilayah sentra produksi pangan tersebut masih berpotensi menghasilkan produktivitas tanaman pangan yang baik. Ini terutama ditekankan tadi untuk wilayah yang mengalami curah hujan bulanan di bawah normal.

    Terakhir, meskipun prediksi curah hujan cenderung di atas normal pada Juli – September 2025, risiko kekeringan dan kebakaran hutan tetap harus diperhatikan pada musim kemarau. Kewaspadaan ini tetap diperlukan mengingat data catatan bencana menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan juga diperlukan untuk antisipasi suhu udara yang mengalami kenaikan pada Mei – Juli 2025.