Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Donald Trump Puji Kemampuan Bahasa Inggris Prabowo

    Donald Trump Puji Kemampuan Bahasa Inggris Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump memuji kemampuan berbahasa Inggris Presiden RI Prabowo Subianto saat keduanya berbincang via telepon.

    Berdasarkan akun Instagram resmi @prabowo, Senin (11/11/2024), pembicaraan keduanya dilakukan dalam Bahasa Inggris. Mulanya, Prabowo mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS).

    Trump juga memuji kinerja yang dilakukan Prabowo selama menjabat sebagai Presiden di Indonesia. Di sela-sela obrolan tersebut, Trump melontarkan kalimat pujian kepada Prabowo.

    “[Kemampuan] bahasa Inggris Anda sangat bagus,” kata Trump.

    Prabowo menjawab, “dulu saat pelatihan [militer] saya menggunakan bahasa Amerika [Inggris] pak.”

    Riwayat pendidikan militer orang nomor satu di Indonesia tersebut banyak dihabiskan di Negeri Paman Sam.

    Tercatat, pada 1980, Prabowo terpilih menjalani kursus US Army Special Force di Fort Bragg, North Carolina selama empat bulan. Selanjutnya, mantan Menteri Pertahanan RI tersebut juga kembali melanjutkan pendidikan infantri di Fort Benning pada 1985.

    Lebih lanjut, Trump lantas menyebut Pilpres AS tahun ini merupakan salah satu yang paling sukses dalam 100 tahun terakhir di negaranya.

    Prabowo membalas pernyataan Trump dengan mengaku kaget atas upaya pembunuhan kepada pebisnis asal Amerika Serikat itu beberapa waktu lalu.

    “Kami semua terkejut atas upaya pembunuhan kepada Anda. Tapi untungnya Yang Maha Kuasa melindungi Anda,” ujar Prabowo. 

    Trump kemudian menjawab dirinya merasa beruntung bisa selamat dari insiden tersebut. Di akhir pembicaraan, Prabowo meminta izin untuk menghubungi Trump secara pribadi.

    “Telepon saja kapanpun Anda mau. Sudah punya nomor saya kan? Ini nomor saya. Hubungi saja kapanpun Anda mau,” tutup Trump sambil menitip salam ke rakyat Indonesia.

    Dalam video yang diunggah, keduanya berbincang selama 2 menit 49 detik.

  • Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus utama selama pelaksanaan Pilkada 2024.

    Bima mengatakan, pihaknya bersama Bawaslu berkeliling ke setiap provinsi untuk memantau hal tersebut. Bahkan kemarin telah berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurutnya, dua daerah tersebut memiliki dinamika tersendiri.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bima dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    “Yang sekarang kita fokuskan ada juga netralitas ASN. Kami bekeliling ke setiap provinsi bersama Bawaslu, kemarin ke Jateng dan Jatim, ini dua daerah yang memang ada dinamika tersendiri bersasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN termasuk juga Kepala Desa. ini juga yang saya kira mendapatkan atensi dari rekan-rekan di Komisi II,” tuturnya.

    Bima mengemukakan mengenai netralitas ini telah disampaikan ke wilayah dan daerah bahwa Bawaslu dan Kemendagri akan menindaklanjuti serta memproses sesuai dengan kewenangan dan tingakatan sanksi bila memang terbukti ada pelanggaran yang dilakukan.

    “Bisa dilakukan mulai dari peringatan, teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian,” ujarnya.

    Adapun, selain berfokus pada netralitas ASN, Bima menyebutkan segi dukungan pemerintah daerah terhadap pilkada lainnya adalah mengenai anggaran, kartu pendaftaran pemilih, serta keamanan dan ketertiban.

    Senada dengan Bima, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan persoalan mengenai netralitas ASN ini banyak sekali mendapatkan perhatian dan masukan. 

    Maka dari itu, lanjut dia, RDP hari ini fokus bicara dalam konteks persiapan dan kesiapan para PJ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam menghadapi Pilkada 2024. Pihaknya ingin tahu bagaimana posisi dari para penjabat ini.

    “Kita tahu bahwa banyak sekali pemberitaan, banyak sekali masukan yang masuk ke Komisi || DPR RI terkait dengan satu netralitas ASN menjelang pilkada. Kita ingin tahu bagaimana positioning para penjabat ini, yang notabene juga merupakan ASN. Eselon 2 untuk para penjabat bupati, wali kota, dan Eselon 1 untuk penjabat gubernur,” tandasnya.

  • Momen Prabowo Ngobrol Bareng Trump via Telepon, Ini Isi Pembicaraannya

    Momen Prabowo Ngobrol Bareng Trump via Telepon, Ini Isi Pembicaraannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto turut mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS).

    Berdasarkan akun Instagram resmi @prabowo, Senin (11/11/2024), orang nomor satu di Indonesia tersebut mengucapkan selamat kepada Trump usai terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Prabowo mengatakan ingin bertemu secara pribadi dengan Trump sebagai Presiden AS terpilih di mana pun Trump berada. Trump memuji sikap Prabowo tersebut.

    “Jika memungkinkan saya ingin sekali menelepon Anda secara pribadi. Di mana pun Anda berada, saya bersedia terbang untuk mengucapkan selamat kepada Anda secara langsung,” ujar Prabowo.

    “Oh, itu sangat baik. Kita akan melakukan itu kapanpun, yang Anda lakukan di Indonesia merupakan kerja yang bagus, sangat bagus,” jawab Trump.

    Trump juga memuji kemampuan Prabowo yang sangat fasih dalam berbahasa Inggris. Selain itu, Trump menjelaskan penyelenggaraan Pilpres di AS yang berjalan lancar.

    Prabowo sempat mengungkapkan rasa terkejutnya tentang percobaan pembunuhan Trump saat melakukan kampanye. Namun, Trump masih mendapatkan perlindungan dan selamat.

    “Saya berharap dapat meningkatkan kerja sama antara kedua negara besar kita dan melakukan diskusi yang lebih produktif di masa mendatang,” kata Prabowo.

    Trump juga membuka peluang Prabowo untuk menelpon langsung karena telah memiliki nomor telepon pribadinya. Trump menitipkan salam kepada masyarakat Indonesia.

  • Surya Paloh Wanti-Wanti Kader Nasdem Agar Tidak Asal Berbicara

    Surya Paloh Wanti-Wanti Kader Nasdem Agar Tidak Asal Berbicara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan agar para kadernya untuk berpikir dahulu sebelum berbicara. 

    Hal tersebut diungkapkan olehnya  dalam sambutan di Rapimnas Nasdem yang dihelat di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

    “Maka jangan buang-buang waktu untuk berbicara yang tidak perlu kita bicara. Pikirkan sesuatu sebelum kita mengutarakan sesuatu yang baik,” jelas Surya. 

    Surya menjelaskan bahwa situasi, kondisi, interaksi sosial masyarakat membutuhkan kepiawaian dalam membangun narasi. Ia juga meminta agar para kadernya lebih berhati-hati dalam memberikan narasi. 

    “Jangan sekali-sekali, memberikan narasi yang berakibat, lebih mempersulit ruang aktivitas, fleksibilitas yang kita miliki,” ucapnya. 

    Tak berhenti, Surya juga menekankan bahwa partai Nasdem harus kembali menjadi referensi sebagai partai yang cerdas. 

    “Kita harus menjadi partai yang cerdas. Kita punya kapasitas. Kita punya kapabilitas. Tapi tergantung apakah kita sungguh-sungguh ingin mendayagunakan kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki,” ujarnya. 

  • Wamendagri Bakal Cecar Sahbirin Noor Usai Disebut Kabur oleh KPK

    Wamendagri Bakal Cecar Sahbirin Noor Usai Disebut Kabur oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan meminta penjelasan Sahbirin Noor atau Paman Birin yang muncul lagi usai dikabarkan kabur oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bima mengemukakan pihaknya telah menunjuk pelaksana Gubernur Kalsel untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan.

    “Kami kan sudah menunjuk pelaksana, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah kalau kemudian beliau [Sahbirin Noor] aktif kembali, maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujar Bima di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Adapun, KPK menyebut telah mengantongi bukti dugaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor melarikan diri alias kabur dalam status tersangka kasus dugaan korupsi.  

    Bukti itu dibawa oleh KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan Sahbirin, Rabu (6/11/2024).  

    Tidak hanya soal bukti bahwa kepala daerah itu diduga kabur, Biro Hukum KPK turut menyampaikan sederet bukti soal formalitas kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anak buah serta orang kepercayaan Sahbirin.   

    Di sisi lain, KPK turut menghadirkan bukti permulaan cukup yang sah untuk menetapkan Sahbirin sebagai tersangka. Bukti-bukti yang dibawa itu meliputi keterangan para saksi, surat dokumen, petunjuk serta bukti elektronik sesuai pasal 184 KUHAP. 

    “Selain itu, bukti terkait SHB melarikan diri sehingga tidak dapat mengajukan praperadilan sebagaimna diatur dalam SEMA [Surat Edaran Mahkamah Agung] No.1/2018,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis.

  • Kerja Sama Maritim Indonesia-China, Kemenlu Bantah Bentuk Pengakuan Klaim Laut Natuna Utara

    Kerja Sama Maritim Indonesia-China, Kemenlu Bantah Bentuk Pengakuan Klaim Laut Natuna Utara

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membantah pihaknya secara efektif mengakui klaim China yang disengketakan di Laut Natuna Utara atau kerap disebut Laut China Selatan setelah pernyataan bersama dengan Beijing mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan mendapat kecaman keras.

    Dikutip dari Bloomberg pada Senin (11/11/2024), kehebohan ini muncul setelah China mengeluarkan pernyataan bersama selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini, yang menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam inisiatif maritim dan mencapai pemahaman bersama mengenai pembangunan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan resminya mengatakan pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim kontroversial “sembilan garis putus-putus” atau nine dash line yang dilakukan China. 

    “Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘9-Dash-Lines’. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” jelas Kemlu dalam keterangan resminya, Senin (11/11/2024).

    Kemlu menyebut, kerja sama dengan China diharapkan dapat menjadi suatu model upaya memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan Laut Natuna Utara. 

    Selain itu, kerja sama ini diharapkan akan mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di Kawasan dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan. 

    Peristiwa ini terjadi beberapa minggu setelah Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia mengatakan pihaknya mencegat dan mengusir kapal Penjaga Pantai China yang memasuki wilayah perairan negara tersebut. Meskipun Indonesia bukan pihak yang secara resmi mengajukan klaim dalam sengketa Laut Cina Selatan, Jakarta biasanya menahan diri untuk tidak mengakui klaim besar China, yang didasarkan pada peta samar tahun 1947 yang menggambarkan garis demarkasi berbentuk U. 

    Kunjungan Prabowo ke Beijing—lawatan pertamanya sejak mulai menjabat pada Oktober 2024—adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk menyeimbangkan hubungan antara China dan Amerika Serikat. 

    Prabowo bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pekan lalu dan setuju untuk bersama-sama mengembangkan perikanan dan mendorong keselamatan maritim. Perusahaan China dan Indonesia akan menandatangani perjanjian bisnis senilai total lebih dari US$10 miliar pada hari Minggu.

    Meskipun begitu, pernyataan bersama tersebut memicu kritik dari pejabat dan mantan pejabat Indonesia. 

    “Meskipun dalam format pernyataan bersama atau MOU, posisi baru Indonesia adalah tindakan unilateral yang mengikat vis-a-vis China. Dalam hal ini, Indonesia akan kesulitan mengubah posisi hukumnya karena prinsip hukum internasional,” kata Eddy Pratomo, diplomat senior Indonesia dan mantan utusan khusus presiden untuk pembatasan maritim.

    Bakamla mengatakan kepada parlemen pada hari Senin bahwa mereka akan bertemu dengan pejabat tinggi penjaga pantai China awal bulan depan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara di sektor maritim.

    Anggota parlemen mengatakan badan maritim tersebut perlu menerapkan perlindungan yang lebih kuat terhadap ancaman dari Tiongkok mengingat terbatasnya armada Indonesia.

    “Apakah ini ujian atau apa? Sepertinya mereka mengejek kami,” kata anggota parlemen oposisi Sarifah Ainun dalam sidang.

    “Nelayan kami ditangkap jika mereka memasuki wilayah mereka, tapi kami hanya mengusir mereka.”

  • Perdana ‘Lapor Mas Wapres’ Dibuka, Aduan ke Program Gagasan Gibran Melebihi Kuota

    Perdana ‘Lapor Mas Wapres’ Dibuka, Aduan ke Program Gagasan Gibran Melebihi Kuota

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Lapor Mas Wapres telah melebihi kuota pada hari pertama program tersebut dimulai di Kantor Wapres.

    Kuota awal yang semula ditetapkan hanya 50 orang pelapor, menjadi lebih dari 60 orang pelapor dan semuanya datang ke Kantor Wapres di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

    Deputi Administrasi pada Setwapres, Sapto Harjono mengemukakan semua aduan dari masyarakat akan diproses selama 14 hari kerja. Kemudian, menurutnya, pengadu bisa mengikuti perkembangan laporannya dari situs setwapreslapor.go.id.

    “Kita batasi awal kalau misalnya 50 orang perhitungan kita itu jam 14.00 WIB. Kalau memang 50 sudah terlayani sampai jam 14.00 WIB, itu kita buka lagi,” tuturnya di Kantor Wapres Jakarta, Senin (11/11).

    Selain itu, Sapto menjelaskan bahwa Gibran menginginkan aduan yang masuk itu dapat diproses secara cepat dan tepat.

    Menururnya, jika nantinya aduan yang masuk berkaitan dengan instansi terkait, maka akan langsung dikoordinasikan untuk segera diselesaikan.

    “Beliau (Wapres) menginginkan respons yang secepat-cepatnya dan segera dikoordinasikan dengan instansi terkait apabila memang membutuhkan koordinasi seperti itu. Karena beliau konsen dengan aduan ini,” katanya.

  • Politikus PDIP Geram Banyak Cawe-Cawe di Pilkada 2024

    Politikus PDIP Geram Banyak Cawe-Cawe di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR Komisi II Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengaku ada banyak cawe-cawe atau intervensi dari pejabat negara terhadap masyarakat untuk memilih pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.     

    Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah serta PJ Bupati/ Wali Kota Se-Jawa Tengah di Gedung Nusantara DPR, Senin (11/11/20224).

    “Saat ini saja sudah 19 kasus sudah kami kirim ke Bawaslu bahwa sampai 129 pemerintah desa, ASN, APH (Aparat Penegak Hukum) yang cawe-cawe dalam urusan ini [Pilkada],” ujarnya dalam forum tersebut.

    Dia mengatakan bahwa kekhawatiran bukan merupakan kekalahan dari salah satu paslon apabila tak menuai dukungan dari pejabat, tetapi adanya pelanggaran aturan dan etik dalam berjalannya pesta demokrasi tersebut.

    Menurutnya, permasalahan utama Indonesia dalam mewujudkan Negara demokrasi adalah mencerdaskan masyarakat untuk bisa menyalurkan hak pilih dengan baik melalui informasi yang benar dalam menentukan pilihan.

    Sayangnya, kata Deddy, saat ini. masyarakat lebih sering mendapatkan intervensi untuk memilih salah satu paslon tertentu melalui dukungan dari pejabat Negara tertentu.

    “Mereka dibujuk rayu, diintimidasi, diancam yang akhirnya tidak memilih berdasarkan nurani dan perasaan pribadi. Padahal, hanya dua paslon di Jawa Tengah tetapi kegaduhannya sampai ke antariksa sampai Presiden dan Mantan Presiden harus berbicara dan mendukung salah satu calon,” imbuhnya.

    Deddy melanjutkan bahwa selama ini partai yang dinahkodai oleh Megawati Soekarnoputri itu sudah mencatat banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk aparat keamanan.

    “Kalau bagi saya itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, karena calon yang baik itu minta tolong sama rakyat, bukan sama penguasa,” pungkas Deddy.

  • Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengaku sudah menangkap maksud usulan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus terkait pemberhentian bantuan sosial (bansos) hingga hari H pencoblosan Pilkada Serentak atau 27 November 2024. 

    Bima mengemukakan pesan yang disampaikan Deddy tersebut dimaksudkan agar bansos tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, Bima berencana agar pihaknya langsung melakukan pembahasan terkait usulan Deddy itu.

    “Nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Bima melanjutkan, baik esensi dan substansinya, pihaknya setuju dengan pernyataan politisi PDIP tersebut. Alasannya, kata dia, supaya di lapangan tidak ada kontrovesi dan polemik hukum yang terjadi akibat hasil Pilkada itu sendiri.

    “Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil Pilkada sendiri. Segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan,” tuturnya.

    Sebelumnya, anggota komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyampaikan pendapatnya perihal pembagian bansos saat masa menjelang Pilkada serentak

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, PJ Gubernur, dan PJ Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). 

    “Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pillkada kita [berlangsung], kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November,” katanya dalam rapat.

    Deddy mengungkapkan hal ini bertujuan agar semua paslon dapat bertarung dengan adil, sehingga tidak ada pihak manapun yang diuntungkan dengan ada bansos tersebut.

    “Supaya semua bertarung equal. Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” tandasnya.

  • Wamendagri Bima Arya Nilai Pernyataan Istana Soal Dukungan Prabowo di Pilkada Sudah Tepat

    Wamendagri Bima Arya Nilai Pernyataan Istana Soal Dukungan Prabowo di Pilkada Sudah Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai pernyataan Istana terkait dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilkada Jateng 2024 telah tepat.

    Perlu diketahui, pandangan Deddy tersebut diungkapkan untuk merespons pernyataan istana tentang dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi–Taj Yasin.

    “Saya kira semua sudah ada aturannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Hasbi, bahwa Presiden pun dibolehkan, apalagi sebagai pimpinan partai begitu ya,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Namun, lanjut Bima, tentu secara detail dan sebagainya ada norma-norma yang harus dipenuhi. Akan tetapi, pihaknya melihat semua hal sudah sesuai, sehingga apa yang disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sudah proposional.

    “Jadi ya kami menyampaikan kepada semua pihak, bahwa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden, itu sudah proposional dan sudah menjelaskan semua,” tuturnya.

    Bima menjelaskan, rujukan dalam Undang-Undang tentang Pemilu, larangannya adalah kalau membuat suatu keputusan yang merugikan. Sementara itu, pernyataan Prabowo ini dipandang Bima bukanlah suatu keputusan, melainkan pernyataan dukungan.

    “Kalau masalah yang lain soal fasilitas, saya kira tinggal dibuktikan saja. Apakah itu menggunakan fasilitas publik dan lain-lain begitu ya, tapi secara subtansi, saya kira ini dukungan yang dilakukan sebagai Ketua Umum Partai,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus melayangkan kritik kepada pihak Istana perihal responsnya tentang dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi–Taj Yasin yang menimbulkan pro kontra. 

    Deddy memandang juru bicara istana tidak mengerti Undang-Undang (UU), karena menurutnya UU mensyaratkan jika ingin berkampanye, harus cuti terlebih dahulu. Tak hanya itu, Deddy menyebut definisi kampanye dalam UU juga sudah jelas mengatur tentang bagaimana mempromosikan dan seterusnya. 

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). 

    “Istana mengatakan tidak ada larangan Presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang,” tuturnya dalam RDP tersebut.