Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • PKB Ingin Gubernur Ditunjuk Langsung oleh Pemerintah Pusat

    PKB Ingin Gubernur Ditunjuk Langsung oleh Pemerintah Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pihaknya ingin gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau DPRD.

    Hal ini menurutnya bisa menjadi alasan untuk menghemat anggaran yang tinggi.

    “Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) dikutip dari Antara.

    Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, di mana untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.

    Kondisi itu, menurutnya, kurang ideal dengan kinerja gubernur. Anggaran sebesar itu dapat digunakan hal yang lebih bermanfaat dan mendasar terutama pendidikan dan kesehatan.

    “Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup,” tuturnya.

    Jazilul menambahkan bahwa PKB sedang mengkaji pilgub ditiadakan dengan diganti melalui mekanisme penunjukan langsung, maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Menurut dia, pemilihan gubernur ketika melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, tapi ketika dipilih langsung membutuhkan ribuan kotak suara.

    “Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan,” katanya.

  • Daftar UMP 2024 Seluruh Indonesia Sebelum Ada Kenaikan 6,5%

    Daftar UMP 2024 Seluruh Indonesia Sebelum Ada Kenaikan 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 akan mengalami kenaikan sebesar 6,5%.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (29/11/2024). Ia menjelaskan bahwa menteri dan jajarannya mengusulkan kenaikan upah minimum hanya sebesar 6%.

    Namun dirinya tetap melakukan pertemuan dengan para buruh maka pemerintah mantap menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

    “Menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Prabowo dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat.

    Ia kemudian menuturkan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kota dan Kabupaten.

    Adapun ketentuan lebih rinci terkait dengan kenaikan upah minimum 2025 disebut bakal diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    “Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting, kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” tambahnya.

    DKI Jakarta menjadi daerah yang akan mendapat UMP tertinggi di tahun 2025, dari semula Rp5,06 juta menjadi Rp5,39 juta.

    Kemudian UMP terendah yakni wilayah Jawa Tengah yakni Rp2.036,947 menjadi Rp2.186.898.

    Berikut ini daftar UMP tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia sebelum mengalami kenaikan 6,5% pada 2025.

    Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024

    UMP DKI Jakarta 2024 – Rp5.067.381
    UMP Papua 2024 – Rp 4.024.270
    UMP Papua Tengah 2024 – Rp 4.024.270
    UMP Bangka Belitung 2024 – Rp 3.640.000
    UMP Sulawesi Utara 2024 – Rp 3.545.000
    UMP Aceh 2024 – Rp 3.460.672
    UMP Sumatera Selatan 2024 – Rp 3.456.874
    UMP Sulawesi Selatan 2024 – Rp 3.434.298,00
    UMP Kepulauan Riau 2024 – Rp 3.402.492
    UMP Papua Barat 2024 – Rp 3.393.000
    UMP Kalimantan Utara 2024 – Rp 3.361.653
    UMP Kalimantan Timur 2024 – Rp 3.360.858
    UMP Riau 2024 – Rp 3.294.625
    UMP Kalimantan Selatan 2024 – Rp 3.282.812
    UMP Maluku Utara 2024 – Rp 3.200.000
    UMP Jambi 2024 – Rp 3.037.121
    UMP Gorontalo 2024 – Rp 3.025.100
    UMP Sulawesi Barat 2024 – Rp 2.914.958
    UMP Sulawesi Tenggara 2024 – Rp 2.885.964
    UMP Sumatera Barat 2024 – Rp 2.811.499
    UMP Sumatera Utara 2024 – Rp 2.809.915
    UMP Sulawesi Tengah 2024 – Rp 2.736.698
    UMP Banten 2024 – Rp 2.727.812
    UMP Lampung 2024 – Rp 2.716.496
    UMP Bali 2024 – Rp2.713.672
    UMP Kalimantan Barat 2024 – Rp 2.702.616
    UMP Bengkulu 2024 – Rp 2.507.079
    UMP Nusa Tenggara Barat 2024 – Rp 2.444.067
    UMP Nusa Tenggara Timur 2024 – Rp 2.186.826
    UMP Jawa Timur 2024 – Rp 2.165.244,30
    UMP Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 – Rp 2.125.897
    UMP Jawa Barat 2024 – Rp 2.057.495,17
    UMP Jawa Tengah 2024 – Rp 2.036.947
    UMP Kalimantan Tengah 2024 – Rp3.261,616.00
    UMP Maluku 2024 – Rp2.949,953.00
    UMP Papua Pegunungan 2024 – Rp4.024,270.00
    UMP Papua Barat Daya 2024 – Rp3.393,500.00
    UMP Papua Selatan 2024 – Rp4,024,270.00

  • Naik 6,5%, Ini Daftar Wilayah dengan UMP Tertinggi dan Terendah di Indonesia

    Naik 6,5%, Ini Daftar Wilayah dengan UMP Tertinggi dan Terendah di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 naik sebesar 6,5% pada Jumat (29/11/2024).

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Prabowo dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Ketentuan lebih rinci terkait dengan kenaikanUMP 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Dengan kenaikan UMP sebesar 6,5%, DKI Jakarta bakal menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi di 2025 yaitu menjadi Rp5,39 juta dibandingkan pada 2024 yang sebesar Rp5,06 juta.

    Sedangkan UMP terendah berada di wilayah Jawa Tengah (Jateng) akan naik menjadi Rp2.186.898 dari yang semula Rp2.036,947.00

    Daftar UMP 2025 Tertinggi dan Terendah di Indonesia:

    UMP Tertinggi

    DKI Jakarta Rp5.067.381,00 menjadi Rp5.396.760
    Papua Rp4.024.270,00 menjadi Rp4.285.847
    Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 menjadi Rp3.876.600
    Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 menjadi Rp3.775.425
    Aceh Rp3.460.672,00 menjadi Rp3.685.615
    Sumatra Selatan Rp3.456.874,00 menjadi Rp3.681.570
    Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 menjadi Rp3.657.527
    Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 menjadi Rp3.623.653
    Kalimantan Utara Rp3.361.653,00 menjadi Rp3.580.160
    Kalimantan Timur Rp3.360.858,00 menjadi Rp3.579.313

    UMP Terendah

    Jawa Tengah: Rp2.036,947.00 menjadi Rp2.186.898
    Jawa Barat: Rp2.057,495.00 menjadi Rp2.191.232
    DI Yogyakarta: Rp2.125,897.61 menjadi Rp2.264.080
    Jawa Timur: Rp2.165,244.30 menjadi Rp2.305.984
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.186,826.00 menjadi Rp2.328.969
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.444,067.00 menjadi Rp2.602.931
    Bengkulu: Rp2.507,079.24 menjadi Rp2.670.039
    Lampung: Rp2.716,497.00 menjadi Rp2.893.069
    Sumatera Utara : Rp2.809,915.00 menjadi Rp2.992.559
    Sumatera Barat : Rp2.811,449.27 menjadi Rp2.994.243

  • Prabowo Imbau Pemenang Pilkada Tak Usah Euforia, yang Kalah Biasa-biasa Saja

    Prabowo Imbau Pemenang Pilkada Tak Usah Euforia, yang Kalah Biasa-biasa Saja

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar pemenang di Pilkada Serentrak 2024 maupun pihak yang kalah agar bersikap biasa-biasa saja. 

    Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, Jumat (29/11/2024), Prabowo menilai Pilkada Serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota berjalan tenag dan damai. Dia menilai itu menandakan suatu kematangan dan proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara dan berpolitik. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu berpesan bahwa pergantian kepemimpinan politik merupakan hal yang biasa, termasuk kepala daerah. 

    “Yang menang biasa-biasa saja jangan euforia, yang kalah biasa-biasa saja. Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya, kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Prabowo berpesan bahwa situasi dan kondisi politik berkaitan erat dengan perekonomian. Dia menyinggung, sinergi para pemangku kebijakan ekonomi dibutuhkan sebagaimana sinergi dan kerukunan para elite politik. 

    “Saya kira kalau sudah temanya seperti ini tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini artinya semangat cinta Tanah Air,” pesannya. 

    Untuk diketahui, pemungutan suara di Pilkada Serentak 2024 telah diselenggarakan, Rabu (27/11/2024). Pilkada diselenggarakan dala tahun yang sama dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif DPR/DPD/DPRD pada Februari 2024 lalu. 

  • KPU: 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia saat Pilkada Serentak 2024

    KPU: 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia saat Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sebanyak 6 petugas TPS atau KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Pilkada 2024. Kemudian, sebanyak 115 orang mengalami kecelakaan kerja atau sakit.

    Adapun, data tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berdasarkan data pada Jumat (29/11/2024) per pukul 00.00 WIB.

    “Tercatat petugas TPS yaitu KPPS yang meninggal sebanyak 6 orang dan yang mengalami kecelakaan kerja/sakit sebanyak 115 orang,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

    Lebih lanjut, Afifuddin menyebut santunan atas meninggalnya petugas akan dilakukan dengan mengacu pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022.

    Tak hanya mengacu pada surat Menkeu, besaran santunan pun merujuk pada Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Bagi Badan Ad Hoc.

    “Yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Untuk bantuan biaya pemakaman Rp10 juta,” ujarnya.

    Kemudian, tambah dia, untuk cacat permanen sebesar Rp30,8 juta, untuk luka berat sebesar Rp16,5 juta, dan terakhir untuk luka sedang sebesar Rp8,25 juta.

  • KPU Ungkap Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Ada di Bawah 70 Persen

    KPU Ungkap Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Ada di Bawah 70 Persen

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan secara nasional rata-rata partisipasi pemilih dalam gelaran Pilkada 2024 menurun, bahkan sampai di bawah 70 persen.

    Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU RI August Mellaz saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

    “Dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen, secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks Pilkada dibandingkan Pilpres, Pileg atau Pemilu nasional itu biasanya di bawah,” jelasnya.

    Dengan demikian, tambah August, pihaknya akan segera melakukan evaluasi guna melihat letak kekurangannya di mana. Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan evaluasi itu akan berlangsung.

    Pasalnya, saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan suara secara manual dan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

    “Proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan. Nah, saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi, jadi fokusnya masih di sana,” tutur dia.

    Oleh sebab itu, August kembali menegaskan sampai sejauh ini KPU masih belum bisa memutuskan berapa besaran tingat partisipasi pemilih, meskipun sebagian data-data sudah terkumpul di KPU.

    “Karena ini kan juga bagian dari proses yang nanti akan dihasilkan pada saat penetapan hasil melalui rapat pleno terbuka,” ujarnya.

    Lebih jauh, August memastikan bahwa baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024, dengan skema yang sama seperti Pemilu nasional lalu.

  • KPU Persiapkan Diri Guna Hadapi Sengketa Hasil Pilkada 2024

    KPU Persiapkan Diri Guna Hadapi Sengketa Hasil Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan untuk menghadapi sengketa hasil Pilkada 2024 yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita menyebut dalam waktu dekat ini pihaknya bersama tim hukum dan pengawasan akan menerbitkan panduan sengketa PHP atau perselisihan hasil pemilihan.

    “Dari panduan itu kami akan melakukan rakor bersama kawan-kawan divisi hukum, pengawasan, juga kawan divisi teknis di lapangan yang menjadi objek sengketa,” tuturnya di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

    Adapun, untuk panduan penyelesaian sengketa, lanjut Iffa, sesegera mungkin akan diselesaikan oleh pihaknya. Iffa menyebut rencananya akan dirampungkan pada rentang waktu 10 hingga 15 Desember 2024.

    “Karena panduan itulah yang akan menjadi bahan atau materi kawan-kawan melakukan rakor penyelesaian sengketa PHP, direncanakan [selesai] tanggal 10 – 15 Desember,” ujar dia.

    Iffa berharap tabulasi atau angka sengketa PHP di Pilkada 2024 ini tidak tinggi jika dibandingkan dengan 2020. 

    “Walaupun tidak bisa dijadikan barometer karena ini serentak di Indonesia diadakan di 545 daerah pemilihan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, MK akan menerima pendaftaran sengketa pilkada maksimal tiga hari kerja setelah KPU mengumumkan penetapan hasil suara. Artinya, pendaftaran sengketa pilkada tahun ini dibuka oleh MK pada rentang 27 November–18 Desember 2024.

    Dalam menyelesaikan perkara yang masuk, MK diberi tenggat waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

  • Hasil Real Count Pilkada Jateng 2024: Ahmad Luthfi Kalahkan Andika Perkasa

    Hasil Real Count Pilkada Jateng 2024: Ahmad Luthfi Kalahkan Andika Perkasa

    Bisnis.com, JAKARTA — Pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur Andika Perkasa – Hendrar Prihadi harus mengakui keunggulan lawannya yaitu Ahmad Luthfi – Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Mengutip dari data real count KPU pada Jumat (29/11/2024) pukul 18.16 WIB, pemilihan gubernur alias pilgub Jawa Tengah 2024 dimenangi oleh paslon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    Ahmad Luthfi-Taj Yasin mendulang perolehan suara sebesar 59,14% dari total keseluruhan atau setara dengan 11.350.609 suara.

    Adapun, paslon yang diusung oleh parpol PDIP yaitu Andika Perkasa-Hendrar Prihadi harus berpuas diri dengan perolehan suara sebesar 40,86% atau setara dengan 7.841.476 suara.

    Sebagai informasi, datareal count KPU tersebut terakhir diperbarui pada Kamis, 28 November pukul 10:15 WIB. Secara keseluruhan, perolehan suara yang masuk pun sudah mencapai 96,62%.

    Untuk diketahui, Ahmad Luthfi-Taj Yasin adalah paslon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Pasangan ini pun sempat membuat heboh publik lantaran mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sementara itu, paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hanya diusung oleh PDIP. Adapun, keduanya memiliki latar mentereng yakni mantan Panglima TNI dan Walikota Semarang.

  • Menaker Kejar Target Tetapkan Upah Minimum Sektoral Sebelum Natal

    Menaker Kejar Target Tetapkan Upah Minimum Sektoral Sebelum Natal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan penetapan upah minimum provinsi hingga sektoral bisa rampung sebelum Natal 25 Desember 2024.

    Seperti diketahui, pemerintah sebagaimana diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan upah minimum secara nasional naik 6,5% rata-rata pada 2025.

    Yassierli mengatakan kementeriannya kini tengah menyusun timeline usai penetapan kenaikan 6,5% itu.

    “Kita kejar sesudah ini kan gubernur tetapkan UMP kemudian UMK termasuk upah minimum sektoral. Target kami di internal ya kita sebelum 25 desember kita berharap kerja sama pemda, nanti akan ada juga kami buat sosialisasi,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Yassierli mengindikasikan pemerintahan Prabowo menghadapi kondisi yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya dalam hal penetapan upah sampai dengan level sektoral.

    “Dan karena tadi kondisinya tidak sama dengan tahun sebelumnya semoga kita dapat sinergi yang baik,” ujar Yassierli.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan Upah Minimum secara nasional rata-rata sebesar 6,5% pada 2025.

    Hal itu diumumkan oleh usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menyebut sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengusulkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6%. Namun, setelah berdiskusi dengan berbagai pihak termausk kelompok buruh, Prabowo memutuskan untuk menaikkan upah minimum rata-rata 6,5%.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan sebesar 6% namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan kenaikan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” ujar Prabowo.

  • Seloroh Prabowo Diminta Konferensi Pers Rutin: Pertanyaan Jangan Susah-Susah!

    Seloroh Prabowo Diminta Konferensi Pers Rutin: Pertanyaan Jangan Susah-Susah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkelakar saat wartawan Istana Kepresidenan memintanya agar lebih rutin memberikan keterangan pers.

    Dia menyanggupi permintaan pewarta asalkan dengan satu syarat: pertanyaan yang diberikan tidak susah.

    “Rutin? Boleh. Asal pertanyaannya jangan susah-susah,” kata Presiden ke-8 itu kepada wartawan sambil tertawa.

    Menteri-menteri Kabinet Merah Putih yanh mendengar kelakar Prabowo tersebut juga ikut tertawa, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

    Sebelumnya, Prabowo mengumumkan bahwa kenaikan Upah Minimum secara nasional rata-rata sebesar 6,5% pada 2025.

    Hal itu diumumkan oleh usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menyebut sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengusulkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6%. Namun, setelah berdiskusi dengan berbagai pihak termausk kelompok buruh, Prabowo memutuskan untuk menaikkan upah minimum rata-rata 6,5%.

    “Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan sebesar 6% namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan kenaikan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” ujar Prabowo.