Category: Bisnis.com Nasional

  • Kementan Gandeng Raffi Ahmad Dorong Regenerasi Petani ke Milenial

    Kementan Gandeng Raffi Ahmad Dorong Regenerasi Petani ke Milenial

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng pengusaha sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pelaku Seni Raffi Ahmad untuk mendorong regenerasi petani milenial.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan langkah ini untuk mewujudkan swasembada pangan dan memperkenalkan sektor pertanian sebagai peluang karier yang menarik bagi generasi muda. Sudaryono memandang sektor pertanian merupakan salah satu profesi yang menjanjikan bagi anak-anak muda.

    Menurutnya, sektor pertanian memerlukan kontribusi anak muda karena mereka memiliki sifat inovatif, kreatif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi.

    “Kami ingin mendorong kolaborasi untuk peningkatan produksi pangan. Kemudian meningkatkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi, Rabu (13/11/2024).

    Sudaryono menganggap suami dari Nagita Slavina itu memiliki potensi besar untuk menginspirasi anak muda agar lebih tertarik dengan dunia pertanian.

    Adapun, Kementan akan segera membuat program kerja dengan Raffi Ahmad untuk meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan pertanian nasional, termasuk peningkatan ekspor komoditas pertanian dan hilirisasi industrialisasi hasil-hasil pertanian.

    “Banyak anak muda yang sudah berhasil di dunia pertanian. Ini yang harus kita tekankan. Kita akan terus dorong agar sektor pertanian dapat menjadi pilihan karier yang menarik, bahkan menjanjikan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, dia berharap melalui kolaborasi ini bisa mengundang lebih banyak anak muda untuk terlibat langsung dalam dunia pertanian, serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan Indonesia.

    “Jadi saya kira Mas Raffi juga sepakat. Intinya kami akan membuat semacam program kerja, kami akan buatkan semacam roadmap-nya, kemudian eksekusi. Saya tidak ingin hanya seremonial, kami betul-betul ingin ini membawa dampak,” tandasnya.

  • Pertemuan Prabowo-Biden: AS Investasi US,1 Miliar untuk Sektor Kesehatan

    Pertemuan Prabowo-Biden: AS Investasi US$1,1 Miliar untuk Sektor Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Joe Biden memastikan Amerika Serikat akan berinvestasi ke sektor kesehatan dan tenaga kerja di Indonesia hingga US$1,1 miliar.

    Biden menekankan bahwa melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) pemerintahnya ingin menyuntikkan dana bagi akses ke layanan kesehatan yang bermutu di Indonesia, khususnya bagi masyarakat termiskin dan paling rentan.

    Hal ini dia sampaikan dalam keterangan resmi White House usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

    “Melalui USAID, Amerika Serikat telah menginvestasikan lebih dari US$1,1 miliar untuk membantu Indonesia memperkuat sistem kesehatannya termasuk US$58,9 juta pada tahun lalu,” ujarnya dalam keterangan resminya. 

    Investasi yang diterima oleh pemerintah Indonesia, kata Biden, meliputi upaya mendukung pemerintahan Prabowo untuk mencegah dan menanggapi wabah penyakit menular dan zoonosis.

    USAID, dia melanjutkan akan membantu memperluas sistem peringatan dini dan respons Indonesia di sektor kesehatan hewan dan manusia untuk penyakit menular yang baru muncul dari dua menjadi 38 provinsi.

    Termasuk, Biden mengatakan upaya mendeteksi tuberculosis (TBC). Mengingat, di lebih dari 250 rumah sakit, upaya skrining yang didukung USAID diharapkan dapat menjangkau lebih dari empat juta orang, yang menghasilkan identifikasi dan pengobatan 40.000 pasien TB.

    Selain itu, menurutnya, USAID akan mendukung pendirian 12 klinik tuberkulosis yang resistan terhadap obat, yang memberikan perawatan yang menyelamatkan nyawa kepada 321 pasien. 

    Tak hanya itu, investasi yang dimaksud juga guna memperluas penggunaan platform kesehatan elektronik nasional.

    “Nantinya, USAID membantu menghubungkan lebih dari 23.500 fasilitas perawatan kesehatan di 38 provinsi ke platform informasi kesehatan elektronik nasional, meningkatkan akses data dan meningkatkan layanan kesehatan bagi pasien,” pungkas Biden.

  • Sahbirin Noor Mundur dari Gubernur Kalsel, Ingin Fokus dengan Keluarga

    Sahbirin Noor Mundur dari Gubernur Kalsel, Ingin Fokus dengan Keluarga

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengundurkan diri dari jabatannya usai memenangkan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

    Soesilo Aribowo, pengacara Sahbirin Noor, menyebut bahwa tidak ada alasan khusus di balik pengunduran diri dari jabatannya itu. Dia mengeklaim bahwa kliennya mundur karena alasan keluarga. 

    “Tidak ada alasan khusus, beliau ingin fokus keluarga saja,” ujar Soesilo kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (13/11/2024). 

    Menurut Soesilo, kliennye mengundurkan diri demi kelancaran jalannya pemerintahan di Pemprov Kalsel. 

    “Pak Gub mundur supaya penyelenggaraan pemda Kalsel menjadi kondusif,” imbuhnya. 

    Dilansir dari situs resmi Diskominfo Pemprov Kalsel, Sahbirin menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Gubernur Kalsel di sisa jabatan periode kedua tahun 2021-2024.

    Pengunduran diri ini disampaikan saat berpamitan bersama pegawai di lingkup Pemprov Kalsel di gedung Idham Chalid Kota Banjarbaru, Rabu (13/11/2024). Dia turut didampingi oleh istrinya Raudatul Jannah, Ketua Tenaga Ahli Gubernur Noor Aidi, dan Staf Ahli Gubernur Agus Dyan Nur.

    “Alhamdulilah, hari ini kita dapat berkumpul, Alhamdulilah dalam keadaan sehat wal alfiat,” kata Sahbirin.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, paman dari pengusaha Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam itu berhasil memenangkan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK, Selasa (12/11/2024). 

    Sahbirin memenangkan gugatan praperadilan itu sebagaimana putusan Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024). Dalam amar putusannya, Hakim mengabulkan permohonan kepala daerah itu.

    “Mengadili: dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady, Selasa (12/11/2024).

    Selain itu, Hakim menyatakan penetapan Sahbirin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa merupakan tindakan yang sewenang-wenang tidak serta tidak sah dan mengikat.

    Tidak hanya itu, Hakim turut menyatakan surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap Sahbirin tidak sah sehingga tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat.

    Sebelumnya, Sahbirin merupakan satu dari tujuh orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel. Kasus itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK Oktober 2024 lalu, di mana anak buah dan orang kepercayaan Sahbirin ikut terjaring OTT. 

  • Mendagri Tito Sebut Honorer Makin Membeludak, Banyak dari Titipan Pejabat hingga Timses

    Mendagri Tito Sebut Honorer Makin Membeludak, Banyak dari Titipan Pejabat hingga Timses

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung banyaknya tenaga honorer bidang administrasi di pemerintahan yang berasal dari titipan pejabat atau tim sukses kepala daerah. 

    Tito menyebut jumlah tenaga honorer titipan itu semakin banyak, bahkan mencapai sekitar 2 juta orang.

    Hal tersebut diungkap oleh Tito ketika di tengah-tengah membicarakan kondisi masih banyaknya tenaga honorer Satpol PP hingga Pemadam Kebakaran (Damkar). Dia mengaku telah mengupayakan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) agar tenaga honorer Satpol PP dan Damkar bisa segera diangkat menjadi setingkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Karena PAN-RB menyampaikan bisa mem-PPPK-an itu yang punya skill, bukan yang tenaga administrasi. Kalau administrasi kan biasanya titipan, titipan pejabat atau tim sukses bupati [dan] wali kota, dijadikan tenaga honorer. Jumlahnya makin banyak, hampir 2 juta kalau enggak salah,” ujarnya pada acara Rakornas Trantibumlinmas Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak 2024, dikutip dari YouTube Kementerian Dalam Negeri, Rabu (13/11/2024). 

    Adapun tito menerangkan bahwa Satpol PP dan Damkar adalah tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan atau skill. Oleh sebab itu, dia tengah mengajukan agar mereka bisa diangkat menjadi PPPK sebagaimana tenaga skill lainnya seperti tenaga kesehatan (nakes) maupun guru. 

    Berdasarkan data Kemendagri, terdapat sekitar 1,45 juta personel sub urusan ketentraan dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran yang saat ini tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

    Secara terperinci, total personel Satpol PP yakni 122.610 orang yang terdiri dari 30.651 ASN dan 91.959 non-ASN. Kemudian, jumlah personel Satlinmas terdiri atas 1,25 juta orang personel. 

    Selanjutnya, jumlah personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah mencapai 18.028 orang ASN (PNS dan PPPK) serta 32.388 non-ASN. 

    Lalu, jumlah personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yakni 29.831 orang meliputi 11.910 ASN dan 17.921 non-PNS.

  • “Dekati” Prabowo, Ternyata Ini yang Diinginkan Joe Biden soal Laut China Selatan

    “Dekati” Prabowo, Ternyata Ini yang Diinginkan Joe Biden soal Laut China Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Laut China Selatan menjadi salah satu topik yang disinggung dalam pertemuan Prabowo dan Joe Biden di Washington DC.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Joe Biden dan Presiden Prabowo Subianto bertemu pada hari Selasa, 12 November 2024 waktu stempat di Gedung Putih.

    Pertemuan ini menandai peringatan 75 tahun hubungan AS-Indonesia, bagian dari kunjungan multinegara oleh pemimpin ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang baru dilantik.

    “Saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat,” kata Prabowo, seperti dilansir dari rilis White House.

    Namun yang menarik, Joe Biden ingin membahas tentang Laut China Selatan dengan Prabowo.

    “Dan yang terakhir, dengan memperdalam kemitraan strategis komprehensif yang mencakup memperdalam kerja sama keamanan kita. Kita juga akan membahas tantangan global, termasuk situasi di Gaza dan Laut China Selatan,” kata Joe Biden.

    Dilansir dari laman tersebut, orang No.1 di AS tersebut ingin berdiskusi tentang kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan dengan Presiden Prabowo.

    Ia juga mengatakan ingin memperkuat kemitraan AS dengan Indonesia, terlebih dengan memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

    Pernyataan Joe Biden soal Laut China Selatan ini muncul hanya berselang beberapa hari setelah kunjungan Prabowo ke China.

    Isu ini juga mengundang perhatian Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

    Hikmahanto memberi penilaian atas pernyataan Presiden AS Joe Biden menyoal ASEAN sebagai pusat Indo Pasifik yang bebas dan terbuka, menyusul pernyataan bersama RI dan China terkait Laut China Selatan (LCS) pada 9 November 2024.

    Dilansir dari Antaranews, Hikmahanto menuturkan meski Kementerian Luar Negeri sudah menjelaskan bahwa maksud pengembangan bersama pada pernyataan itu bukan berarti Indonesia mengakui klaim sepihak China mengenai sembilan garis putus-putus.

    Namun bagi AS dan negara-negara di ASEAN hal tersebut masih menimbulkan pertanyaan.

    “Kenapa Joe Biden tiba-tiba bicara soal FOIP (Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka), jadi selama ini China mau mengakui wilayah di Laut China Selatan. Nah kemudian dia cerita South China Sea, ini bacaan dari Amerika, Indonesia jatuh ke tangan China,” kata Hikmahanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

  • Sahbirin Noor Mengundurkan Diri sebagai Gubernur Kalsel

    Sahbirin Noor Mengundurkan Diri sebagai Gubernur Kalsel

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubenur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengundurkan diri dari jabatannya hanya sehari setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sahbirin memutuskan untuk mundur dari jabatan terhitung mulai 13 November 2024, dengan alasan untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalsel tetap kondusif.

    “Bersama surat ini, per tanggal 13 November 2024 saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Kalimantan Selatan masa jabatan 2021-2024 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, yang mana hal tersebut saya lakukan demi menjaga kondusifitas penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan,” demikian petikan surat dilansir dari Antara, Rabu (13/11/2024).

    Surat itu ditembuskan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel.

    Tanggapan Istana

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Sahbirin Noor sebagai Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) pada sisa jabatan periode kedua atau 2021-2024.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    “Soft copy surat pengunduran diri beliau ke Presiden dengan ditembuskan juga ke Menteri Dalam Negeri sudah diterima,” kata Hasan Nasbi melalui pesan singkat.

    Terkait surat fisik dari permohonan pengunduran diri Sahbirin Noor, kata Hasan, masih dalam proses perjalanan ke Jakarta.

    Sementara itu, surat pengunduran diri Sahbirin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dibuat di Banjarbaru pada Selasa (12/11/2024).

    Disclaimer: …

    Sebelumnya diberitakan, Sahbirin Noor mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (8/11), setelah menjabat selama delapan tahun.

    Dalam acara di Gedung Idham Chalid, Sahbirin didampingi istri dan pejabat Pemprov Kalsel, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan selama menjabat.

    Ia juga mengenang kerja sama dalam pembangunan Banua dan berharap pemerintahan serta pembangunan di Kalsel tetap berjalan lancar dengan penjabat gubernur yang ditunjuk.

    Secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan pejabat gubernur pengganti Sahbirin Noor sebagai tindak lanjut atas surat pengunduran diri tersebut.

    “Kita akan segera menunjuk pejabat sementara,” katanya.

  • Bawaslu Telusuri Pelanggaran Dalam Video Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    Bawaslu Telusuri Pelanggaran Dalam Video Dukungan Prabowo ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menelusuri video Presiden Prabowo Subianto yang merekomendasikan warga Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers yang dihelat di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024). 

    “Bawaslu Republik Indonesia akan menelusuri peristiwa yang terjadi untuk memastikan apakah terdapat dugaan pelanggaran pemilihan atau tidak,” terang Bagja. 

    Dia menjelaskan, dasar dari penelusuran Bawaslu ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024 yang mengatakan bahwa Presiden dapat ikut berkampanye asal mengikuti ketentuan yang berlaku. 

    “Secara hukum pejabat negara termasuk Presiden dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian harus mengikuti ketentuan,” jelasnya. 

    Untuk itu, pihaknya akan menelusuri berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Bawaslu akan membahas permasalahan ini di dalam pleno dan pihaknya juga membuat tim penelusuran. 

    Lanjutnya, jika dari hasil penelusuran ditemukan ada dugaan pelanggaran, maka permasalahan ini akan diproses dalam penanganan pelanggaran baik temuan maupun laporan. 

    “Sebaliknya jika tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran, maka penelusuran dihentikan dan dijadikan sebagai laporan hasil pengawasan,” jelasnya. 

    Bagja kemudian juga menerangkan, bahwa Bawaslu RI akan mengumumkan hasil penelusuran dalam waktu 7 hari, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. 

    “Kami dalam melakukan proses informasi awal punya waktu 7 hari semenjak tim ini dibentuk,” terang Bagja. 

    Adapun, dia juga mengatakan bahwa hasil tersebut dapat diumumkan pada pekan depan. 

    “Dimulai semenjak kita tentukan sebagai informasi awal. Senin atau Selasa sudah ada hasilnya,” pungkasnya. 

  • Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Politisi PDIP Singgung Prabowo Dukung Ahmad Luthfi, Minta Lemhannas Tunjukkan Netralitas

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Yulius Setiarto menyinggung soal dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Yulius menyampaikan hal tersebut kala dia mengomentari paparan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, yang dinilai biasa saja dan standar saat membahas persiapan Pilkada.

    Pernyataannya dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Lemhannas dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024).

    “Di Jawa Tengah misalnya, ada endorsement dari seorang presiden yang adalah kepala negara, kepala pemerintah, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Ini tidak bisa dianggap sepele, karena dampak kedepannya ini yang kita tidak bisa bayangkan. Lalu kekuasaan akan kita gunakan dengan semau-maunya dan seenak-enaknya sendiri,” ujarnya.

    Legislator PDIP ini juga menyebut sudah jadi rahasia umum bahwa ada keterlibatan polisi dalam Pemilu kali ini, bahkan di Pilkada. Dia berkata demikian karena mendapatkan laporan dari warga di daerah pemilihannya.

    “Misalnya Kades ikut terlibat, Kades ditelepon oleh Kapolsek dan lain sebagainya. Ini akan merusak demokrasi kita. Dan harus ada yang berani menyuarakan itu secara tegas gitu,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Yulius berharap bahwa lembaga seperti Lemhannas bisa menyuarakan tentang netralitas dalam hajat rakyat yang berlangsung setiap lima tahun sekali itu.

    “Tentang adanya etika dan moral dalam Pilkada, sehingga apa yang disampaikan di dalam RDP itu tidak standar,” tandasnya.

  • Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, UI Minta Maaf ke Publik

    Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Ditangguhkan, UI Minta Maaf ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan doktor Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil melalui hasil rapat koordinasi empat organ UI pada Selasa, 12 November.

    Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua MWA UI Yahya Cholil Staquf, UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL atau Bahlil Lahadalia. UI mengakui bahwa permasalahan ini merupakan kekurangan dari UI sendiri.

    “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL [Bahlil Lahadalia] mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” tulis dokumen tersebut, seperti dikutip pada Rabu (13/11/2024).

    Menindaklanjuti hal tersebut, kini UI tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, baik dari segi akademik maupun etika. 

    Adapun, saat ini UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.

    “Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara [moratorium] penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan,” tulisnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik Universitas Indonesia (UI) sepakat membentuk tim investigasi terkait dengan gelar Doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

    Untuk diketahui, Bahlil dinyatakan lulus ujian sidang promosi Doktor Kajian Strategi dan Global UI. Bahlil mempresentasikan hasil disertasinya berjudul ‘Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia’ melalui sidang terbuka.  

    Tidak lama setelah sidang terbuka, Rabu (16/10/2024), gelar doktor dan disertasi Bahlil menjadi sorotan. Pada Jumat (18/10/2024), Komite I Dewan Guru Besar UI 2020-2025 menggelar rapat mengenai hal tersebut. Hasilnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik UI akan melakukan investigasi.  

    “Kami bentuk tim investigasi dengan Senat Akademik,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo melalui pesan singkat kepada Bisnis, Sabtu (19/10/2024).

  • Politikus Nasdem Kritik Menteri Maruarar Gara-gara Tak Pasang Foto Gibran

    Politikus Nasdem Kritik Menteri Maruarar Gara-gara Tak Pasang Foto Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago mengkritik tindakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara yang hanya menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto saat paparan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    Irma menyampaikan kritikan itu melalui platform TikTok dengan username @irmasuryanichaniago pada Selasa (12/11/2024). Dalam unggahannya, Irma berpendapat bahwa Ara blunder dan menciptakan kegaduhan. Menurutnya, program kerja presiden sama dengan program wakil presiden.

    “Naif sekali bicara satu komando dengan cuma mau pajang satu foto! Kirain cerdas, eh ternyata cuma segitu doang kapasitasnya,” katanya.

    Adapun, alasan Irma menyampaikan kritikan itu dikarenakan dia berpandangan bahwa visi misi presiden dan wakil presiden itu satu, tidak ada visi misi presiden dan visi misi wakil presiden. Karena, lanjut dia, yang dipilih rakyat itu pasangan presiden dan wakil presiden.

    “Satu komando itu bukan berarti hanya satu foto, satu komando itu berarti hanya ada satu perintah, yaitu perintah presiden. Jadi nggak ada kaitan dengan hanya memasang satu foto demi ingin menyampaikan satu komando’,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (13/11/2024).

    Irma turut menjelaskan, satu komando dalam definisi dirinya adalah perintah yang hanya keluar dari satu orang. Dalam konteks di sini, menurutnya wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika ada persetujuan dari presiden.

    “Definisi satu komando itu adalah perintah hanya keluar dari satu orang, tdk boleh ada matahari kembar! Wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika disetujui oleh presiden,” terangnya.

    Irma menjelaskan urgensi kritikan ini perlu dilayangkan, karena banyak oknum yang ingin membenturkan tentang hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Jokowi, dan ini masih belum berhenti sampai sekarang.

    “Belum 100 hari kerja presiden kok sudah ada yang membuka ruang bagi oknum-oknum yang masih terus ingin membenturkan Prabowo-Gibran. Salah satunya melalui akun bodong fufufafa, nah kalau statement Ara tidak segera diluruskan, maka gorengan-gorengan tersebut akan makin meningkat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, saat kegiatan Rakornas yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri pekan lalu berlangsung, Ara menjadi salah satu pemateri untuk topik “Strategi Kebijakan berkaitan Perumahan Rakyat”. Dalam paparannya, Ara hanya memasang foto Presiden Prabowo saja, tidak ada foto Wapres Gibran.

    “Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres gambarnya hanya Bapak Prabowo, karena kita satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju?” ujarnya di Sentul, Kamis (7/11/2024).