Category: Bisnis.com Nasional

  • Mensesneg: Program ‘Lapor Mas Wapres’ Sepenuhnya Ide Gibran

    Mensesneg: Program ‘Lapor Mas Wapres’ Sepenuhnya Ide Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan layanan pengaduan “Lapor Mas Wapres” yang sudah dibuka sejak Senin, 11 November 2024 merupakan ide dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini dia sampaikan seusai rapat kerja dengan Komisi XIII, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024).

    “Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres [Gibran], tapi bahwa semangatnya komitmennya itu menjadi semangat kita bersama-sama bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” tuturnya.

    Prasetyo menambahkan tidak ada masukan secara langsung yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap layanan pengaduan tersebut. Justru, menurutnya, hal itu menjadi semangat yang baik.

    Hal ini karena, lanjut dia, pemerintahan ingin mendengarkan dan membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung.

    “Seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian, kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau [Prabowo] sampaikan kita mesti meninggalkan hal hal yang feodal dan birokratis itu. Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun pesan WhatsApp, mulai Senin (11/11/2024).  

    Layanan yang diberi nama ‘Lapor Mas Wapres’ itu diumumkan kepada publik melalui akun Instagram @gibran_rakabuming.  

    “Mulai besok [11/11], saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum,” katanya seperti dikutip, Minggu (10/11/2024).

  • KPK Minta Menteri Kabinet Prabowo Lapor LHKPN, Termasuk Raffi Ahmad

    KPK Minta Menteri Kabinet Prabowo Lapor LHKPN, Termasuk Raffi Ahmad

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar seluruh personil di Kabinet Merah Putih (KMP) segera mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Salah satunya Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. 

    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut bahwa masih ada waktu sekitar 2–3 bulan agar para pihak yang baru pertama kali dilantik menjadi pejabat negara dapat menyampaikan LHKPN kepada KPK. Mengingat, Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto memang banyak diisi wajah-wajah baru.

    “LHKPN menteri masih ada tiga bulan ya semenjak pengangkatan. Jadi ya masih kami imbau. Lebih cepat lebih baik,” katanya kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Lebih lanjut, Pahala mengamini bahwa memang sudah ada sejumlah pihak atau kurang lebih 10 orang yang menjalin komunikasi dengan KPK dalam hal penyampaian LHKPN. 

    Pahala pun memahami lantaran banyak wajah baru di pemerintahan dan masih awam dengan LHKPN, maka KPK pun siap membantu mereka untuk menyampaikan harta kekayaan mereka.

    “Sudah sekitar 10 orang udah nanya-nanya segala macam gitu ya. Tapi sekali lagi kami siap membantu. Kalau perlu kami kirim tim buat bantu bikin enggak apa-apa juga, terutama yang belum pernah ya,” ucapnya. 

    Oleh sebab itu, Pahala berharap agar seluruh menteri yang baru dilantik telah selesai menyampaikan LHKPN sebelum tenggat waktu. 

    Dia pun menegaskan bahwa hingga saat ini instansinya pun belum berencana atau berinisiatif menjemput bola dalam penyampaian LHKPN para pejabat baru tersebut.

    Apalagi, LHKPN memang tak ada sanksi dalam UU. Namun, kata Pahala, harapkannya pejabat negara bisa turut berpartisipasi memberikan imbauan. 

    “Kami paling kalau sudah dekat-dekat sebulan lagi baru kami suratin. Kan dia udah tahu kewajiban masing-masing. Apalagi kayak dia [Raffi Ahmad], enggak ada atasan yang katakan enggak di birokrasi. Jadi salah satu cara ya masyarakat juga bantu imbau,” tandas Pahala.

  • Tak Semua Bisa, Ini Syarat Pengaduan Masalah di Lapor Mas Wapres

    Tak Semua Bisa, Ini Syarat Pengaduan Masalah di Lapor Mas Wapres

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” sudah dibuka sejak Senin (11/11/2024).

    Inisiasi dari Gibran Rakabuming Raka ini diharapkan bisa membantu masyarakat umum untuk mendapat penyelasaian masalah.

    Layanan ini juga dibuka untuk masyarakat yang memiliki ide, gagasan, hingga kritik terhadap beberapa hal.

    Namun terdapat syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh masyarakat yang ingin melaporkan aduan ke Lapor Mas Wapres.

    Syarat dan Ketentuan Lapor Mas Wapres

    Berikut ini syarat dan ketentuan menyampaikan aduan di Lapor Mas Wapres, dikutip dari Setwapres:

    1. Jam layanan Lapor Mas Wapres dibuka setiap hari pukul 08.00-14.00 WIB, dengan jumlah kuota pelapor 50 orang per hari.

    2. Pengadu bisa langsung datang ke Istana Wakil Presiden dengan menggunakan pakaian bebas rapi. Hanya 1 orang yang boleh masuk ke ruang pengaduan.

    3. Membawa KTP untuk orang yang melapor sendiri, atau membawa surat kuasa bermaterai untuk orang yang tidak mengalami kejadian langsung

    4. Membawa nukti permulaan dan/atau bukti pendukung yang relevan

    5. Substansi aduan tidak sedang atau telah menjadi objek peradilan

    6. Dilarang mengambil foto/video selama berada di ruang pengaduan

    Kemudian semua aduan masyarakat bisa dipantau secara online melalui situs setwapreslapor.go.id. Laporan akan diproses dalam waktu paling lambat 14 hari kerja.

    Kantor Staf Kepresidenan (KSP) optimistis bahwa layanan “Lapor Mas Wapres” dapat lebih cepat memproses persoalan masyarakat.

    “Semua laporan harus diperhatikan oleh kementerian, tetapi kalau lewat saluran tertentu seperti Lapor Mas Wapres ini semoga bisa lebih cepat diperhatikan,” ujar Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pihak KSP juga akan meneruskan laporan masyarakat ke berbagai institusi yang merupakan penanggung jawab dari permasalahan yang diadukan.

  • Aduan di Lapor Mas Wapres Bisa Dipantau Online di Sini

    Aduan di Lapor Mas Wapres Bisa Dipantau Online di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan pengaduan masyarakat yang dibuka oleh Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka sudah mulai berjalan selama 4 hari.

    “Lapor Mas Wapres” diberikan untuk masyarakat umum mengadukan keluhannya, yang dapat diakses dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun menyampaikannya melalui pesan WhatsApp.

    Masyarakat yang memiliki keluhan dapat langsung melakukan pengaduan ke nomor WhatsApp 081117042207.

    Kemudian untuk layanan langsung di Istana Wakil Presiden, dibuka pada Senin-Jumat pukul 08.00-14.00 WIB.

    Pihak Istana kemudian menyampaikan bahwa layanan aduan masyarakat tersebut memiliki kuota harian. Pada hari pembukaannya Senin (11/11), layanan tersebut dilaporkan telah melebihi kuota harian.

    Kuota awal ditetapkan hanya 50 pelapor, kemudian kuota bertambah menjadi lebih dari 60 pelapor.

    “Kita batasi awal kalau misalnya 50 orang perhitungan kita itu jam 14.00 WIB. Kalau memang 50 sudah terlayani sampai jam 14.00 WIB, itu kita buka lagi,” tutur Deputi Administrasi pada Setwapres, Sapto Harjono di Kantor Wapres Jakarta, Senin (11/11).

    Kemudian semua aduan masyarakat bisa dipantau secara online melalui situs setwapreslapor.go.id. Laporan akan diproses dalam waktu paling lambat 14 hari kerja.

    Kantor Staf Kepresidenan (KSP) optimistis bahwa layanan “Lapor Mas Wapres” dapat lebih cepat memproses persoalan masyarakat.

    “Semua laporan harus diperhatikan oleh kementerian, tetapi kalau lewat saluran tertentu seperti Lapor Mas Wapres ini semoga bisa lebih cepat diperhatikan,” ujar Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pihak KSP juga akan meneruskan laporan masyarakat ke berbagai institusi yang merupakan penanggung jawab dari permasalahan yang diadukan.

  • Timses Pramono-Rano Vs Budi Arie soal Judi Online, Bakal Lanjut Jalur Hukum?

    Timses Pramono-Rano Vs Budi Arie soal Judi Online, Bakal Lanjut Jalur Hukum?

    Bisnis.com, JAKARTA – Perseteruan antara Tim Sukses Pramono Anung-Rano Karno dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi terkait tersangka judi online inisial T, yang merupakan karyawan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), masih memanas.

    Pasalnya, Budi Arie tak kunjung menanggapi somasi yang dilayangkan tim pemenangan Pramono-Rano yang berakhir pada hari ini, Kamis (14/11/2024). 

    Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Pramono-Rano Bhirawa J Arifi mengatakan somasi pihaknya kepada Budi Arie adalah 3×24 jam terhitung sejak 11 November malam. Dengan demikian, batas waktu adalah 14 november malam ini. 

    Bhirawa mengatakan belum ada jawaban resmi dari Budi Arie atas somasi terbuka tersebut. Jika hingga batas waktu nanti Budi Arie belum memenuhi ketentuan yang dimaksud, maka pihaknya akan mempersiapkan langkah selanjutnya. 

    “Apabila batas waktu sebagaimana disebutkan dalamm somasi terbuka telah lewat, Tim Hukum dan Advokasi akan koordinasi internal lebih lanjut dan juga dengan bidang tim pemangan lainnya untuk mempersiapkan langkah efektif dan relevan berikutnya,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (13/11/2024).  

    Seperti diketahui, Budi Arie menyebut sosok T, pegawai Komdigi yang jadi tersangka judi online, memiliki kedekatan dengan Tim Pemenangan Pramono-Rano sebagai tim konten dan media sosial. 

    Namun, Juru Bicara Pramono-Rano Karno, Aris Setiawan kemudian membantah berita bohong tersebut. Dia mengatakan kepala tim media sosial Pramono-Rabo saat ini dipegang oleh Pangeran Siahaan. 

    “Kepala tim konten dan media sosial kami namanya Pangeran Siahaan. Bukan inisial T yang dimaksud Budi Arie,” tutur Aris. 

    Perbesar

    Pramono Ngaku Tak Kenal 

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menegaskan dirinya tidak mengenal sosok T yang disebut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, sebagai bagian tim pemenangan Pramono-Rano.

    Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bahkan tidak mengetahui maksud di balik pernyataan Budi Arie yang merupakan bagian dari tokoh relawan Pro Jokowi alias Projo tersebut.

    “Saya sama sekali tidak kenal [sosok T],” jawab Pramono kala ditemui di Duri Kosambi, Jakarta, yang dikutip pada Rabu (13/12/2024). 

    Adapun, Pramono mengemukakan bahwa dirinya tidak tahu menahu dengan sosok T. Pramono juga menyerahkan masalah somasi terhadap Budi Arie kepada tim pemenangannya.

    “Itu biarkan tim. Itu urusan tim,” terangnya. 

    Tim Pemenangan Pramono-Rano mengungkapkan alasan yang menjadi dasar atau dalil pengajuan somasi kepada Budi Arie berdasarkan dua pemberitaan media daring. 

    Dalam dua pemberitaan media daring tersebut, Budi Arie mengatakan bahwa sosok yang menjadi tersangka berinisial “T” sebagai Ketua Bidang Konten Sosial Media Tim Pemenangan Pramono-Rano. 

    Bhirawa menyatakan bahwa informasi dan keterangan yang disampaikan Budi Arie kepada media dan publik tidak benar, mengandung hoaks, dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

    Dia kemudian menjelaskan bahwa sosok T tersebut bukan menjadi bagian dari timses dan tidak pernah menjadi Ketua Bidang Konten Sosial Media di Tim Pemenangan Pramono-Rano.

    “Pernyataan Budi Arie Setiadi jelas merupakan kekeliruan, berita bohong [hoaks], dan informasi yang sangat menyesatkan,” ucapnya. 

    Terlebih, tim pemenangan Pramono-Rano tidak memiliki bidang dengan nama Bidang Konten Sosial Media sebagaimana disebutkan oleh Budi Arie. Melainkan bidang dalam tim pemenangan yang memiliki tigas dan fungsi di bidang sosial media adalah Bidang Media dan Media Sosial. 

    Dia menegaskan bahwa Koordinator Bidang Media dan Media Sosial untuk Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno adalah Pangeran Siahaan dan Reinhard Sirait.

    “ami kembali menegaskan bahwa pernyataan sesat Saudara yang mengaitkan sosok berinisial T dengan posisi tersebut tidak akurat dan sangat menyesatkan publik,” tutur Bhirawa.

    Petugas menata barang bukti berupa uang tunai dalam konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agrPerbesar

    Modus Pegawai Komdigi Kondisikan Rekening Judi Online

    Oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi sempat mengondisikan rekening judi online untuk mengelabui pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

    Modus itu diungkap oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi pada Kamis (7/11/2024).

    “Ya ada indikasi [mengelabui PPATK], yang mereka sampaikan [rekening] tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya karena ada upaya melindungi,” ujarnya.

    Ivan menambahkan oknum pegawai Komdigi yang telah ditangkap oleh Polisi telah mengondisikan rekeningnya dan melaporkan rekening lain ke PPATK.

    Namun demikian, Ivan mengaku bahwa dirinya mempunyai cara lain untuk melakukan pemblokiran transaksi sindikat judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi tersebut.

    “Tapi kami punya metode lain sehingga penghentian rekening dan pemblokiran transaksi yang kami lakukan tidak sebatas data yang disampaikan dari mereka,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka itu merupakan 11 oknum pegawai Komdigi RI.

    Menurut pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah “menjaga” 1.000 situs judi online agar tidak diblokir. Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini. Adapun, setoran itu dilakukan dua Minggu sekali.

    Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir. 

  • Prabowo Beberkan Posisi RI Usai Bahas Laut China Selatan dengan Menhan AS

    Prabowo Beberkan Posisi RI Usai Bahas Laut China Selatan dengan Menhan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengakui pentingnya implementasi penuh dan efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan pada 2002. 

    Prabowo menekankan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden AS Joe Biden, kedua Negara menyatakan dukungan terhadap upaya Asean untuk mengembangkan Kode Etik yang efektif dan substantif di Laut China Selatan.

    “Laut China selatan kami bahas, saya katakan kami ingin kerja sama dengan semua pihak. Kami menghormati semua kekuatan tetapi kami juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kami,” ujarnya kepada wartawan usai bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Lloyd J. Austin, Kamis (14/11/2024). 

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa, Kedua pemimpin menggarisbawahi dukungan mereka yang teguh untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan serta penghormatan terhadap hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas zona ekonomi eksklusif sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) pada 1982.

    Amerika Serikat dan Indonesia juga mengakui pentingnya implementasi penuh dan efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002 dan menyatakan dukungan terhadap upaya ASEAN untuk mengembangkan Kode Etik yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan yang mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS, dan menghormati hak dan kepentingan pihak ketiga.

    Para pemimpin mencatat putusan pengadilan arbitrase tahun 2016, yang dibentuk berdasarkan UNCLOS.

    Dihadapan Biden, Prabowo menegaskan pemerintah Indonesia akan terus mencari peluang untuk kerja sama dengan berbagai pihak guna membangun hubungan baik antarnegara. 

    “Kami memilih, saya memilih selalu mencari peluang untuk kerja sama. Saya percaya kolaborasi, kerja sama, selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri. Harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kami memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak,” pungkas Prabowo.

  • di Depan Biden, Prabowo Tawarkan Two State Solution untuk Konflik Israel-Palestina

    di Depan Biden, Prabowo Tawarkan Two State Solution untuk Konflik Israel-Palestina

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mendukung solusi Two State Solution untuk meredam serangan Israel di Gaza.

    “Ya kami [dengan Presiden AS Joe Biden] bahas itu [serangan di Gaza], saya tetap menyarankan two state solution sebenarnya mereka juga setuju. Kami bekerja kami berharap untuk bisa gencatan sejata segera,” ujarnya kepada wartawan usai bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Lloyd J. Austin, Kamis (14/11/2024).

    Dia menegaskan bersama Biden, kedua negara menegaskan kembali seruan mendesak untuk gencatan senjata segera di Gaza melalui pembebasan sandera, pertukaran tahanan, aliran bebas bantuan kemanusiaan, dan diakhirinya konflik.

    Kedua pemimpin menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, dan mengutuk semua serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.

    Bahkan Indonessia dan Amerika menggarisbawahi bahwa pemulihan dan rekonstruksi Gaza di masa mendatang akan bergantung pada keterlibatan berkelanjutan dari komunitas internasional.

    Prabowo dan Biden tetap berkomitmen pada negara Palestina yang layak dan merdeka serta masalah keamanan Israel sebagai bagian dari solusi dua negara yang memungkinkan warga Israel dan Palestina untuk hidup dalam perdamaian yang adil, langgeng, dan aman.

    Setiap tindakan sepihak yang merusak prospek solusi dua negara, termasuk perluasan permukiman Israel dan ekstremisme kekerasan di semua pihak, harus diakhiri.

    Para pemimpin menggarisbawahi perlunya mencegah konflik meningkat dan menyebar lebih jauh ke wilayah tersebut. Kedua pemimpin menegaskan kembali bahwa sangat penting untuk mencapai resolusi diplomatik di Lebanon.

    Berdasarkan kerja sama yang sukses dalam pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza pada April, Prabowo dan Biden juga berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam menangani kondisi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

    Kedua pemimpin berjanji untuk bekerja sama memfasilitasi evakuasi medis anak-anak Palestina agar dapat menerima perawatan kritis, dan berkomitmen untuk mendukung kegiatan kemanusiaan dan pemulihan awal di Gaza.

    Di sisi lain, Biden menyampaikan apresiasinya atas peran Indonesia dalam misi penjaga perdamaian Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) dan bergabung dengan Indonesia dalam menyerukan agar semua pihak menghormati keutuhan gedung PBB, serta menyerukan perlindungan dan menghindari kegiatan militer yang dapat membahayakan personel UNIFIL.

  • Prabowo Bertemu Menhan AS Lloyd Austin untuk Tukar Informasi, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Bertemu Menhan AS Lloyd Austin untuk Tukar Informasi, Apa yang Dibahas?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengamini melakukan banyak pembicaraan saat bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd J. Austin, Kamis (14/11/2024).

    “Kami berhubungan baik. Saya sama beliau sudah bekerja sama lama. Ya kami bicara masalah-masalah yang aktual, kerjasama antara kedua negara. Tukar menukar informasi dan pandangan. Saya kira itu intinya,” ujarnya kepada wartawan.

    Untuk diketahui, Lloyd James Austin III adalah pensiunan jenderal Angkatan Darat AS yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat ke-28.

    Pria berusia 70 tahun itu meninggalkan angkatan bersenjata setelah masa jabatan 41 tahun yang gemilang dan dilantik ke jabatan saat ini pada 22 Januari 2021.

    Sebelumnya, pertemuan keduanya terjadi di sela-sela kegiatan IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura, Sabtu (1/6/2024). Saat itu keduanya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Pertemuan keduanya di Singapura itu, dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan jangka panjang antara kedua negara dan mendiskusikan masalah-masalah kepentingan bersama.

    Pada pertemuan itu, Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.

    Kedua negara juga menyadari pentingnya kerja sama bilateral dalam modernisasi pertahanan untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman dengan efektif.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada dukungan Amerika Serikat terkait kerja sama dalam memodernisasi alutsista Indonesia. Hal ini penting untuk pemenuhan kekuatan pokok TNI,” ujar Prabowo, Sabtu (1/6/2024).

  • Bukan Cuma OECD dan BRICS, Prabowo Ingin RI Gabung di Banyak Organisasi

    Bukan Cuma OECD dan BRICS, Prabowo Ingin RI Gabung di Banyak Organisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bakal mencoba setiap jalur untuk bergabung dalam sejumlah organisasi internasional di bidang ekonomi.

    Dia menyebut wajar bagi pemerintah mengambil semua peluang yang ada, termasuk aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi  atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Di sisi lain, Prabowo juga ingin RI bergabung dengan organisasi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa).

    “Saya kira tak ada masalah, kami juga ikut IPEF, kami juga ikut CPTPP. Ya kami ikut beberapa kelompok. Untuk ekonomi kami ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kami harus memikirkan kesejahteraan rakyat kan,” pungkas Prabowo usai bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin, Kamis (14/11/2024)

    Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat permohonan aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). 

    Biden berharap dengan bergabungnya Indonesia dengan OECD dapat menyediakan jalur menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas tinggi melalui kebijakan yang lebih kuat dan lebih bertanggung jawab.

    Saat proses tersebut berlangsung, kata Biden, AS dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan keberhasilannya dalam menyelaraskan dengan standar dan praktik terbaik OECD, termasuk dengan mendukung Indonesia saat melaksanakan semua reformasi ekonomi, tata kelola, perdagangan, dan ketenagakerjaan yang diperlukan.

    Prabowo dan Biden juga menyatakan komitmen mereka terhadap sistem perdagangan internasional berbasis aturan dan mengakui pentingnya lembaga dan norma multilateral yang mempromosikan perdagangan bebas dan adil. Kedua pemimpin berjanji untuk memajukan dialog dan konsultasi dalam menyelesaikan sengketa WTO.

  • Komitmen Biden ke Prabowo, Sepakati Perjanjian Perdagangan hingga Investasi

    Komitmen Biden ke Prabowo, Sepakati Perjanjian Perdagangan hingga Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berkomitmen kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk bekerja sama melalui peningkatan peluang perdagangan bilateral antara kedua negara.

    Berdasarkan keterangan yang diterbitkan Gedung Putih pada Selasa (12/11/2024) waktu setempat, Presiden Biden telah mengumumkan sederet program untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.

    Dalam pernyataan itu, AS dan Indonesia menyepakati Perjanjian Kerangka Perdagangan dan Investasi. Kedua negara berkomitmen untuk keterlibatan dan kerja sama di masa depan dalam perdagangan.

    “Termasuk perdagangan pertanian, dan akan mengeksplorasi penyelenggaraan pertemuan Perjanjian Kerangka Perdagangan dan Investasi pada 2025,” demikian yang dikutip dari lembar fakta Gedung Putih, Rabu (13/11/2024).

    Pernyataan dari Gedung Putih juga berharap kerja sama ini bisa memperluas hubungan AS dengan Indonesia, terutama terkait perdagangan pertanian.

    “AS berharap dapat memperluas hubungan kami yang kuat dalam perdagangan pertanian yang mencapai US$7 miliar dalam perdagangan timbal balik tahunan pada 2023,” tambahnya.

    Adapun, AS dan Indonesia telah lama menjadi mitra dan berada di seluruh Indo-Pasifik, termasuk melalui G20, forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global, dan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) untuk Kemakmuran.

    “Amerika Serikat akan terus bermitra dengan Indonesia dalam kegiatan untuk mempromosikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, termasuk penyebaran solusi kota pintar yang inovatif, infrastruktur berkualitas, dan praktik terbaik internasional untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk kota di Indonesia,” sambungnya.

    Sementara itu, IPEF terdiri dari AS, Indonesia, dan 12 mitra lainnya telah memecahkan jalan baru dengan kerangka kerja ini yang akan memberikan manfaat ekonomi dan berfungsi sebagai platform regional untuk kerja sama ekonomi jangka panjang.

    Mitra IPEF telah menegosiasikan tiga perjanjian kerja sama ekonomi yang bertujuan untuk mempromosikan rantai pasokan yang kompetitif, mempercepat transisi ke ekonomi yang lebih bersih, dan menciptakan lapangan bermain yang lebih dapat diprediksi bagi para pekerja dan bisnis.