Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Istana Tegaskan Belum ada Wacana Pemisahan Ditjen Pajak dan Kemenkeu

    Istana Tegaskan Belum ada Wacana Pemisahan Ditjen Pajak dan Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan belum ada pembahasan dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam waktu dekat.

    “Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan badan penerimaan Negara,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Hasan juga memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berjalan seperti biasa. “Kementerian keuangan masih bekerja seperti biasa satu menteri dengan tiga wakil menteri masih bekerja seperti biasa,” tandas Hasan.

    Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, memberi sinyal bahwa Kementerian atau Badan Penerimaan Negara (BPN) bakal dibentuk dalam waktu dekat.

    Hashim bahkan menyebut Prabowo kelak bakal melantik Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu sebagai pimpinan BPN.

    “Saya kira beliau [Anggito] sebagai wakil menteri itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai menteri penerimaan negara,” ucap Hashim dalam Rapimnas Kadin versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia menjelaskan BPN kelak bakal fokus mengurus pajak, cukai, hingga penerimaan negara lainnya seperti royalti dari pertambangan dan lainnya.

  • Tito Karnavian Tolak Polri di Bawah Kemendagri: Saya Keberatan!

    Tito Karnavian Tolak Polri di Bawah Kemendagri: Saya Keberatan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menolak usulan politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang menginginkan instansi Polri berada di bawah naungan TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Saya berkeberatan,” katanya secara tegas kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Tito menjelaskan alasan pihaknya keberatan lantaran apabila keputusan pemisahan Polri dengan Kemendagri merupakan amanat reformasi. “Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah presiden, itu kehendak reformasi, sudah itu saja,” ucapnya.

    Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa wacana perubahan struktur institusi Polri menjadi di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak bisa semudah membalik telapak tangan.

    Bima mengatakan bahwa upaya itu harus melalui kajian terlebih dahulu yang ditempuh melalui proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mengingat saat ini Polri masih bertanggung jawab langsung di bawah Presiden RI.

    “Undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden. Artinya, kalaupun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dulu di DPR, dan tentu harus melalui kajian, dipertimbangkan seperti apa,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Tak hanya itu, Bima menilai bahwa apabila perubahan tak dipertimbangkan masak-masak, maka akan memberikan dampak yang merugikan. Salah satunya terhadap keuangan negara.

    “Setiap perubahan pasti akan berdampak pada keuangan negara, kepada koordinasi antarlembaga atau kementerian. Jadi pasti harus dipertimbangkan masak-masak semuanya,” tuturnya.

    Sebelumnya usulan untuk mengembalikan Polri di bawah Kemendagri digaungkan oleh PDIP tidak lama setelah proses Pilkada serentak berlangsung.

    Menurut PDIP intervensi yang ditunjukkan Polri melalui wewenang mereka saat ini, institusi tersebut terlalu ikut campur dalam praktik politik praktis di Indonesia.

  • Menlu Sugiono Blak-blakan soal Ancaman Trump Jika BRICS Bikin Mata Uang Sendiri

    Menlu Sugiono Blak-blakan soal Ancaman Trump Jika BRICS Bikin Mata Uang Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menanggapi pernyataan Presiden terpilih AS Donald Trump yang meminta komitmen negara-negara anggota aliansi BRICS untuk tidak akan menciptakan mata uang baru sebagai alternatif penggunaan dolar AS.

    Sugiono menyatakan bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia beberapa waktu lalu tidak ada pembicaraan terkait mata uang ataupun dedolarisasi. 

    “Ancamannya itu dia [Donald Trump] bilang dedolarisasi, tapi di BRICS tidak ada pembicaraan dedolarisasi kemarin. Dan kemudian yang menggunakan mata uang, kemarin juga tidak ada pembicaraan mengenai mata uang [di BRICS],” katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Adapun, lanjut dia, yang dibicarakan dalam KTT BRICS pada saat itu adalah tentang situasi hubungan multilateral dan suasana geopolitik dunia pada saat ini.

    Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menyebut walaupun ada pernyataan Donald Trump itu, belum bisa mempengaruhi rencana awal Indonesia untuk tetap ingin bergabung dalam BRICS.

    “Belum ada perubahan [keinginan bergabung dalam BRICS]. Sekali lagi, kalau misalnya itu merupakan sesuatu yang sifatnya mengancam kepentingan nasional, ya kita bisa saja kan melihat kembali seperti apa,” pungkasnya.

    Mengutip dari Bloomberg pada Senin (2/12/2024), Donald Trump kembali mengulangi ancamannya untuk mengenakan tarif 100% apabila negara-negara yang tergabung dalam BRICS ‘ngotot’ untuk membuat mata uang baru. 

    Hal ini dia sampaikan dalam sebuah posting di jejaring sosial Truth Social. Trump mengemukakan bahwa gagasan negara-negara BRICS yang mencoba untuk menjauh dari dolar sudah berakhir.

    “Kami meminta komitmen dari Negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru, atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan Dolar AS yang perkasa atau, mereka akan menghadapi Tarif 100%, dan harus berharap untuk mengucapkan selamat tinggal pada penjualan ke Ekonomi AS yang luar biasa,” tambahnya.

  • Partisipasi Pemilih Turun, Pemerintah Wacanakan Revisi Sistem Pemilu dan Pilkada

    Partisipasi Pemilih Turun, Pemerintah Wacanakan Revisi Sistem Pemilu dan Pilkada

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengamini ada kecenderungan penurunan partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang makin rendah.

    Menurutnya, ada banyak faktor menurunnya minat pemilih, salah satu alasan adanya penurunan partisipasi pemilih lantaran adanya kejenuhan masyarakat dengan giat pesta demokrasi yang terlalu berdekatan.

    “Ada juga faktor lain misalnya perlu kami dalami, yaitu daerah-daerah yang memang kandidatnya tidak berasal dari daerah tersebut. Mungkin kedikenalannya lebih rendah sehingga itu merupakan disinsentif bagi pemilih untuk memilih,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Dia pun mengaku saat ini Kementeriannya tengah mempelajari dan bakal segera mengevaluasi penyelenggaraan kontes pemilihan di Tanah Air, salah satunya kemungkinan merevisi sistem Pemilu dan Pilkada.

    “Apapun akan kami pelajari, angka-angkanya menjadi bahan masukan bagi kami ketika kami nanti akan merevisi sistem pemilu dan pilkada,” ucapnya.

    Bima mengamini bahwa revisi jarak dari antara Pilpres dan Pilkada masih menjadi kemungkinan. Mengingat kementeriannya masih menampung segala usulan yang masuk ke instansinya. 

    “Usulan memisahkan antara Pilkada dan Pileg yang lebih jauh lagi atau usulan untuk memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu yang lebih besar, yaitu revisi perbaikan sistem pemilu ke depan,” pungkas Bima.

  • Profil Eks Kapolres Jaksel Budhi, Dulu Terseret Kasus Sambo Kini Promosi Brigjen

    Profil Eks Kapolres Jaksel Budhi, Dulu Terseret Kasus Sambo Kini Promosi Brigjen

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budhi Herdi Susianto bakal menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) usai ditunjuk sebagai Karowatpers Polri.

    Penunjukan Budhi menjadi Karowatpres Polri itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) bernomor ST/2517/XI/KEP/2024 yang tertanggal 11 November 2024.

    “Kombes Pol Budhi H S Kabag Yanhak Rowatpers SSDM Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Karowatpers SSDM Polri,” dalam ST tersebut, dikutip Senin (2/12/2024).

    Nantinya, Budhi bakal menggantikan Brigjen Erthel Stephan yang telah diangkat sebagai Kepala Biro Pengendalian Personel (Karodalpers) SSDM Polri.

    Lantas, bagaimana profil dari Budhi Herdi Susianto?

    Budhi lahir pada 16 Desember 1974 di Pemalang, Jawa Tengah. Dia merupakan alumni Akademi Kepolisian pada 1996 dan mengawali karir sebagai Kasatlantas Polres Ainaro di Timor-Timur pada 1997.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Budi kemudian menjadi Kapolsek Manatuto Timor Timur pada 1999.

    Setelah tiga tahun bertugas di wilayah Nusa Tenggara, Budhi kemudian menjabat Kanit Resintel Polsek Kebayoran Baru pada 2001 dan Kasat Reskrim Polres Tegal pada 2004.

    Selain di kepolisian, Budhi juga sempat menjabat sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2005.

    Selang dua tahun, Budi Herdi kemudian kembali bertugas di Korps Bhayangkara. Singkatnya, Budhi sempat menjabat Kapolres di sejumlah wilayah mulai dari Kediri (2014), Mojokerto (2016).

    Selain itu, Budhi juga dipercaya menjabat sebagai Kapolres Jakarta Utara (2019) dan Jakarta Selatan (2022).

    Adapun, Budhi sempat menjabat sebagai Kasubdit I Dittipidum Bareskrim Polri dan Analis Kebijakan Madya bidang Pidum Bareskrim Polri periode 2020-2021. 

    Pada periode itu, jabatan Direktur Tipidum Bareskrim Polri diduduki oleh Irjen Ferdy Sambo yang kemudian jadi Kadivpropam Polri.

    Dinonaktifkan dari Kapolres Jaksel 

    Budhi sempat dicopot sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sebagai imbas kasus pembunuhan Brigadir J oleh eks Kadiv Propam Ferdy Sambo pada 20 Juli 2022.

    Budhi dinonaktifkan bersama dengan Kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal) Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan.

    Kala itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Budhi terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

    Sigit juga menyatakan, Budhi juga mendapatkan intervensi dari Ferdy Sambo saat olah TKP. Alhasil, proses penyelidikan menjadi tidak profesional.

    “Namun olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan Polres Jaksel telah mendapatkan intervensi dari saudara FS, sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional,” ujar Sigit di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

  • Yassierli Benarkan Pemerintah Buat Satgas PHK, Ini Alasannya

    Yassierli Benarkan Pemerintah Buat Satgas PHK, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

    “Lagi disiapkan, tim sama ininya. Ini kan masih rumusan awal,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Bakal melibatkan lintas Kementerian, kata Yassierli nantinya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang lebih mengetahui instansi mana saja yang akan terlibat.

    “Belum ini, dari pak Menko lah ininya. Kami koordinasi sekarang,” ucapnya.

    Kendati demikian, dia membantah bahwa pembentukan satgas ialah dampak seusai adanya kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

    Menurutnya, kenaikan UMP justru akan meningkatkan daya saing industri yang menurutnya membutuhkan angin segar dalam menjaga daya beli masyarakat.

    Dia pun juga merespon adanya keluhan pengusaha dari kenaikkan UMP tersebut. Menurutnya, akan ada kebijakan-kebijakan pengiring untuk menyeimbangkan segala regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

    “Itu kan kebijakan presiden. Jangan melihat UMP satu-satunya, presiden pikirkan ada sekian kebijakan lain dan tentu kita kerja yang terbaik,” pungkas Yassierli.

  • LSI Denny JA Bongkar Penyebab Dedi Mulyadi Menang Telak di Jabar

    LSI Denny JA Bongkar Penyebab Dedi Mulyadi Menang Telak di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga survei LSI Denny JA mengungkap sejumlah faktor yang membuat pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan meraih kemenangan telak di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat atau Pilkada Jabar 2024. 

    Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah mengatakan sesuai dengan hitung cepat (quick count) LSI Denny JA, pasangan Dedi-Erwan unggul dengan raihan suara sebanyak 61,85%.

    Hasil hitung cepat tersebut disampaikan setelah data masuk 100% dan dengan tingkat partisipasi pemilih (VTO) sebesar 63,2%.

    “Dengan margin of error plus minus 1%, hasil hitung cepat selama ini tak pernah berbeda jauh dengan hasil real count KPU, yang pada saatnya nanti akan diumumkan secara resmi,” ujarnya dilansir Antara, Senin (2/12/2024). 

    Dari hitung cepat yang dilakukan LSI Denny JA, tiga pasangan yang tertinggal jauh dibawah Dedi-Erwan adalah Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie yang diusung PKS dan Nasdem dengan 18,78%. 

    Kemudian, pasangan Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina  yang diusung PKB mencapai 10,40%, dan paling bawah ialah pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang diusung PDIP meraih 8,98%.

    Toto menyebutkan ada empat faktor utama yang membuat tiga pasangan calon tersebut tertinggal jauh dari raihan Dedi-Erwan. Pertama, sosok Dedi Mulyadi yang sudah memiliki tingkat pengenalan dan kesukaan yang cukup tinggi, yakni sudah dikenal oleh sekitar 92,1% dan disukai oleh sekitar 88,6%.

    “Itu adalah angka ideal seorang kandidat yang punya potensi kuat untuk menang,” katanya. 

    Toto membandingkan dengan tiga pasangan calon lainnya, yang rata-rata masih terkendala problem pengenalan. Bahkan, ketiga paslon tersebut belum memenuhi standar pengenalan minimal 70%, termasuk Ahmad Syaikhu. Sementara, dua pasangan lainnya, rata-rata baru dikenal oleh sekitar 50%.

    Kedua, kata Toto, adanya ekspresi kesukaan mayoritas publik kepada Dedi Mulyadi yang tergambar dari pemilih militan (strong supporter) yang cukup tinggi, yaitu 55,4%.

    “Itu angka strong supporter yang jarang terjadi. Sedangkan dengan tiga pasangan lain yang pemilih militannya di bawah 10%,” ucapnya. 

    Faktor ketiga, karena dukungan kuat  mayoritas publik kepada pasangan yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN itu cukup merata di aneka segmen demografis, mulai dari suku, agama, gender, tingkat penghasilan, pendidikan, profesi, pilihan Ormas dan Parpol. Termasuk, unggul juga di seluruh Dapil dan kabupaten.

    Terakhir, dia menilai Dedi Mulyadi punya kemampuan melakukan kapitalisasi seluruh kegiatan dan pesan kampanyenya dengan massif. Tentunya, lewat aneka platform sosial media, berita online, dan TV dengan news value yang kuat. Hal itu dilakukannya dari jauh hari sebelum masuk  masa kampanye.

    “Dari rangkaian kegiatan dengan kemasan yang news value dan berefek emosional publik itu, sangat  wajar kalau Kang Dedi sudah punya modal pengenalan dan kesukaan yang paling tinggi sebagai salah satu hukum besi untuk menang,” imbuhnya. 

    Ditanya peran sejumlah parpol yang tergabung dalam KIM Plus dalam mendongkrak popularitas dan elektabilitas Dedi Mulyadi, Toto hanya menyampaikan hal itu tak pernah berbanding lurus antara kemenangan dan dukungan banyak partai politik.

    “Dalam konteks Pilgub Jawa Barat, kemenangan Dedi Mulyadi lebih karena faktor personal figur yang memang sudah kokoh, sejak bupati Purwakarta dua periode dan caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak di Jabar, bukan karena dukungan banyak parpol,” kata dia.

    Toto mencontohkan kasus di sejumlah daerah, banyak kandidat yang kalah di Pilkada meskipun didukung banyak partai. Sebaliknya, calon yang didukung hanya satu dan dua partai saja bisa menang. 

    Calon Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan pidato kemenangan usai keunggulan telak di hasil quick count sejumlah lembaga survei dalam Pilgub Jabar 2024.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada Rabu (27/11/2024) ini. Menurutnya Pilkada Serentak di Jabar berlangsung aman, lancar dan tertib dan penuh suasana yang gembira.

    “Ini adalah pencapaian keberadaan demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat,” katanya dalam keterangan yang disampaikan kepada media.

    Menurutnya meskipun perhitungan suara belum selesai, namun berdasarkan aspek ilmiah yang sudah biasa dipakai dalam perhelatan demokrasi di Indonesia, hasil quick count yang sudah di atas 70% stabil tidak mengalami perubahan.

    “Biasanya hasil real count tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count di kisaran margin error 2 atau 3 persen atau maksimal 4 persen. Itu pun kalau jaraknya dekat, tetapi secara kebetulan kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Dedi Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih,” katanya.

    Menurutnya dengan data masuk 78%, hal tersebut sudah bisa dijadikan fakta bahwa pihaknya akan memenangkan Pilgub Jabar.

    “Kami sudah menganggap pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang, semoga ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat,” katanya.

  • Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Bahas Isu Subsidi BBM

    Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Bahas Isu Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan membahas isu-isu tertentu di Sidang Kabinet Paripurna tersebut.

    Saat ditanyakan mengenai subsidi BBM juga menjadi pembahasan, mantan Ketua Umum partai Golkar itu tak menjawab secara lugas. Namun, ada potensi isu itu turut dibahas.

    “Nanti ada SKP (Sidang Kabinet Paripurna). [untuk subsidi BBM bakal dibahas] Nanti kita lihat ya, makasih,” tandas Airlangga.

    Menurut catatan Bisnis, ikhwal subsidi BBM kian mengencang usai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membocorkan kriteria dan syarat penerima subsidi BBM yang bakal diubah menjadi berbentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Hal ini seiring skema penyaluran BBM subsidi baru akan dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara.

    Menurut Bahlil, khusus penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia.

    Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” kata Bhalil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

  • Tetap NonBlok, Menlu Sugiono Ungkap RI Tak Akan Gabung Blok Militer Manapun

    Tetap NonBlok, Menlu Sugiono Ungkap RI Tak Akan Gabung Blok Militer Manapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan bahwa posisi politik luar negeri Indonesia akan tetap berada pada posisi nonblok. Dengan demikian, Indonesia tak menempatkan diri di blok militer manapun.

    Lebih lanjut, Sugiono mengatakan Indonesia tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan pakta militer manapun karena secara konstitusi dan tradisi, hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

    “Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri, di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, nonblok yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer manapun,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Waketum Gerindra ini turut menyebut Indonesia mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan semua negara yang ada. 

    “Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai amanat konstitusi tersebut,” tuturnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, Indonesia memiliki hak kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping yang lain.

    Salah satunya adalah saat ini Indonesia menjadi negara mitra (partner countries) BRICS.

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena sebagai upaya untuk menjalin relasi dengan  negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan melakukan balancing act dalam menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

    “Selain itu kami juga menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya,” katanya dalam rapat tersebut.

  • Kemenlu Bakal Bentuk Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

    Kemenlu Bakal Bentuk Ditjen Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu akan membentuk direktorat jenderal baru bernama direktorat jenderal hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Sugiono mengatakan pembentukan ini dilakukan dalam rangka memperkuat dalam bidang kelembagaan.

    Nantinya, lanjut dia, direktorat jenderal baru tersebut juga akan meng-address hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga.

    “Direktorat ini kami bangun dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinkronisasi hubungan ekonomi luar negeri, karena ada beberapa evaluasi dari mekanisme dan proses yang terjadi selama ini yang ujungnya melibatkan Kementerian Luar Negeri,” tuturnya dalam rapat.

    Sugiono menilai Kemlu sebaiknya memahami proses dari awal, sehingga bisa memiliki awareness sejak awal pula.

    “Sehingga jika ada fasilitas yang perlu kami lakukan, perlu bantuan, kita semua sudah aware dari awal,” ujarnya.

    Sebagai informasi, rapat kerja pada hari ini merupakan rapat perdana Kemlu dengan DPR.

    Dalam rapat ini, Sugiono memaparkan program 100 hari kerja di kementeriannya.

    “Saat ini, kami kira merupakan sebuah waktu untuk ataupun suasana yang penuh dengan tantangan dan menurut saya juga menarik karena dinamika global yang tidak menentu,” katanya di ruang rapat Komisi I, Senayan, Jakarta Pusat.