Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Prabowo di Depan Pebisnis Luar Negeri: Kabinet Kami Kerjanya Cepat

    Prabowo di Depan Pebisnis Luar Negeri: Kabinet Kami Kerjanya Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membanggakan Kabinet Merah Putih (KMP) yang mampu bekerja taktis dan cepat di depan sejumlah pengusaha dari luar negeri di Istana Negara, Selasa (3/12/2024).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut bahwa meskipun secara administratif dirinya baru menjabat aktif selama 44 hari, tetapi salah satu gebrakannya adalah melakukan lawatan selama 16 hari atau 2 pekan di awal masa pemerintahannya.

    “Tetapi, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat puas dengan persembahan administrasi saya selama 44 hari ini. Kebanyakan target yang telah kami buat telah diusahakan dengan baik dengan komitmen yang telah kami lakukan,” ujarnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, Kepala Negara mengaku baru kemarin, Senin (2/12) malam dirinya melakukan pertemuan Sidang Kabinet Paripurna yang Ke-3 yang berjalan sejak 44 hari dia menjabat.

    Dalam sidang tersebut, kata Prabowo, dirinya menguji apa yang telah berhasil mereka lakukan selama 44 hari dan melihat hasilnya Presiden Ke-8 RI itu berterima kasih kepada kabinetnya atas perkejaan yang luar biasa. Bahkan meskipun harus meninggalkan Indonesia selama 2 pekan.

    “Saya pikir kami bekerja dengan sangat cepat. Saya pikir ini mungkin salah satu karakteristik kabinet kami. Sekarang kami bekerja dengan sangat cepat. Saya sudah mendengar banyak orang mengatakan bahwa di kalender, tidak ada hari merah. Tidak ada hari merah di kalender saya,” pungkas Prabowo.

    Untuk diketahui, Prabowo Subianto menerima kunjungan dari sejumlah pengusaha asal Luar Negeri di Istana Negara, Selasa (3/12/2024).

    Hadir Presiden Exxon Mobil Indonesia Carole Gall hingga Garrick Thompson selaku Managing Director FedEx Express Indonesia.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun bertemu dengan 53 pengusaha internasional itu pada pukul 10.00 WIB.

    Pertemuan di Indonesia kali ini ditengarai bakal membahas kelanjutan komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan internasional tersebut di Indonesia. Imbas lawatan Prabowo selama 2 pekan ke 6 Negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, hingga Uni Emiraat Arab.

  • Prabowo Terima Kunjungan Perwakilan Perusahaan asal AS

    Prabowo Terima Kunjungan Perwakilan Perusahaan asal AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari sejumlah pengusaha asal Luar Negeri di Istana Negara, Selasa (3/12/2024).

    Hadir Presiden Exxon Mobil Indonesia Carole Gall hingga Garrick Thompson selaku Managing Director FedEx Express Indonesia.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun dijadwalkan untuk bertemu dengan 53 pengusaha internasional itu pada pukul 10.00 WIB.

    Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI itu bertemu dengan petinggi perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat, termasuk Exxon Mobil, pada Senin (11/11/2024) di Hotel Four Season, Washington DC.

    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi dukungan perusahaan-perusahaan AS terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan investasi sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional.

    Pertemuan itu pun turut dihadiri oleh anggota korporasi The United States Indonesia Society (USINDO).

    Pertemuan di Indonesia kali ini ditengarai bakal membahas kelanjutan komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan internasional tersebut di Indonesia. Imbas lawatan Prabowo selama 2 pekan ke 6 Negara, yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, hingga Uni Emirat Arab.

  • Alasan 7 Fraksi DPR Kompak Tolak Ide PDIP soal Polri di Bawah Kemendagri

    Alasan 7 Fraksi DPR Kompak Tolak Ide PDIP soal Polri di Bawah Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menyampaikan bahwa mayoritas fraksi di parlemen menolak usulan PDIP yang ingin Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau di bawah TNI.

    Adapun, Ketua Komisi III DPR itu menyebut tujuh dari delapan fraksi di Komisi III tidak setuju dengan adanya usulan tersebut. Hal ini dia sampaikan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    “Sudah fix ya, sudah mayoritas fraksi yang ada di Komisi III menyampaikan, 7 dari 8 fraksi mengatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut [Polri di bawah Kemendagri],” ungkapnya kepada wartawan.

    Diberitakan sebelumnya, dorongan untuk mengembalikan Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI ini, muncul dari adanya dugaan keterlibatan Polri dalam politik praktis di sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 yang memicu polemik. 

    PDIP menegaskan tidak terlalu mempersoalkan terkait dengan tujuh fraksi DPR yang menolak usulan Polri agar berada di bawah Kemendagri. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyayangkan bahwa usulan terkait Polri itu langsung ditolak tanpa ada pembahasan di Komisi III DPR.  

    “Jadi kalau misalnya ada tujuh fraksi belum apa-apa, sudah menolak wacana itu, ya silakan. Nanti kita lihat bagaimana [respons] masyarakat sipil, kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi,” ujarnya di Kantor DPP PDIP pada Minggu (1/12/2024).

    Deddy menekankan bahwa usulan itu bukan hanya terkait dengan persoalan politik. Pasalnya, usulan Polri agar di bawah Kemendagri ini muncul akibat kinerja korps Bhayangkara yang dinilai mengalami degradasi. 

    Kemerosotan kinerja itu lantaran banyaknya kasus oknum Polri yang terlibat dengan persoalan hukum, seperti narkoba. Tak hanya anggota, bahkan sekelas Kapolda ikut terlibat dalam jual beli narkoba.

  • Sebulan Pemerintahan Prabowo, Apa Saja Gebrakan yang Sudah Dilakukan?

    Sebulan Pemerintahan Prabowo, Apa Saja Gebrakan yang Sudah Dilakukan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hal-hal penting yang sudah pemerintahannya, yaitu Kabinet Merah Putih, kerjakan selama satu bulan memerintah Indonesia.

    Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan di dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

    “Baru 1 bulan kita mengambil alih administrasi negara ini. Diambil alih baru 1 bulan, tetapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal penting,” katanya dalam forum itu.

    Prabowo mengungkapkan mengungkapkan capaian penting yang sudah dilakukan, antara lain penghapusan utang bagi UMKM, petani hingga nelayan. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyebut pemerintah berhasil menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata nasional di 2025 sebesar 6,5%.

    Prabowo juga mengumumkan kenaikan kesejahteraan guru, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 1 kali gaji dan guru honorer melalui sertifikasi sebesar Rp2 juta. 

    Selain itu eks Menteri Pertahanan ini juga menyebut pemerintah mampu menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% menjelang akhir tahun.

    Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyinggung keberhasilan terhadap penyediaan ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi.

    Hal-hal Penting yang Sudah Dilakukan Prabowo Selama 1 Bulan jadi Presiden RI 

    1. Penghapusan Utang Petani dan Nelayan

    Belum genap dua minggu menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo. 

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

    Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

    “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

    2. Kunjungan ke Luar Negeri

    Prabowo meninggalkan Tanah Air selama 16 hari untuk sejumlah kunjungan kenegaraan ke luar negeri, mulai dari China, Amerika Serikat, Brasil, dan Peru, dan Inggris.

    Kunjungan kerja Prabowo akan dimulai pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024).  Agenda Prabowo yang telah terjadwal di antaranya adalah akan melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menghadiri KTT APEC di Peru, hingga KTT G20 di Brasil.

    Negara pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto adalah China. Prabowo bertemu langsung dengan Xi Jinping untuk menyaksikan perjanjian kerja sama (MoU) antara RI-China dengan nilai investasi sebesar US$10,07 miliar atau setara dengan Rp156,5 triliun.

    Prabowo juga bertemu dengan Presiden AS Joe Biden serta Perdana Menteri Inggris Keir Starmer serta pengusaha besar asal AS dan Inggris. 

    Selama lebih dari dua minggu berada di luar negeri, Prabowo membawa ‘oleh-oleh’ komitmen investasi senilai US$18,5 miliar atau Rp294 triliun. 

    “Agak-agak melebihi [target ya]. Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya,” ujar Prabowo usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat. 

    Perbesar

    3. Kenaikan Gaji Guru

    Prabowo mengumumkan mengumumkan kenaikan gaji untuk guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada 28 November 2024.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengamini bahwa peringatan yang akan diselenggarakan pada pukul 15.00—17.00 di Velodrome, Rawamangun ini akan turut disampaikan kado untuk guru di Tanah Air.

    “Dalam acara itu, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahterahan guru. Non ASN sebesar Rp2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar 1 kali gaji pokok yang mereka miliki,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan. 

    Dia menjelaskan bahwa untuk kenaikan gaji non ASN akan diberlakukan secara sertifikasi. Maksudnya, setiap guru harus memiliki sertifikasi untuk mendapatkan peningkatan pendapatan sebanyak Rp2 juta.

    Peningkatan gaji itu, kata Muti, sebanyak Rp2 juta itu akan diterima di luar gaji yang diterima oleh honorer yang didapatkan dari sekolah tempat mereka bekerja. Baik untuk sekolah Negeri maupun swasta.

    Menurutnya, peningkatan kesejahterahan guru honorer ini mengikuti peningkatan kualifikasi. Mengingat untuk mendapatkan sertifikasi pihak bersangkutan harus mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    “Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Namun, dengan dia sertifikasi maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp 2 juta itu,” tuturnya.

    4. UMP 2025 Resmi Naik 6,5%

    Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Upah Minimum Nasional naik sebesar 6,5%. Di mana, aturan itu bakal dituangkan dalam dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Prabowo menuturkan, penetapan kenaikan upah minimum dilakukan untuk meningkatkan daya beli pekerja, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Ketentuan lebih rinci akan diatur oleh peraturan menteri ketenagakerjaan,” kata Prabowo dalam dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan Permenaker yang mengatur penetapan UMP 2025 dapat rampung pada pekan depan, tepatnya pada 4 Desember 2024.

    Yassierli menjelaskan dalam merumuskan Permenaker itu Kemenaker bakal berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas.

    “Target Rabu [pekan depan] ya terbit insya Allah, harus sinkronisasi dulu di kementrian hukum,”pungkasnya.

    Adapun, kenaikan UMP sebesar 6,5% di 2025 sebenarnya masih berada di bawah usulan para buruh. Di mana, sebelumnya serikat pekerja/buruh mendesak pemerintah agar upah minimum naik sebesar 8%-10% pada 2025 dengan dalih kenaikan upah selama 2 tahun terakhir di bawah inflasi.

    Akan tetapi, sinyal kenaikan single digit ini sempat disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyebut Prabowo akan menaikkan UMP sekitar 6% – 6,5%. Dia menyebut kebijakan upah minimum di 2025 itu memerhatikan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha.

    “Kemungkinan akan disampaikan oleh Presiden RI bahwa kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6%-6,5%,” kata Said melalui pesan singkat beberapa waktu lalu.

  • Bukan Cuma Beras, Prabowo Ingin Bebas dari Impor Berbagai Komoditas Pangan

    Bukan Cuma Beras, Prabowo Ingin Bebas dari Impor Berbagai Komoditas Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa segera terbebas dari ketergantungan impor komoditas pangan.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat Rapat Terbatas (Ratas) bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait pembahasan isu strategis di sektor pangan. Presiden mengklaim banyak kabar menggembirakan mengenai kemampuan pangan, salah satunya cadangan stok beras dalam Negeri yang melimpah.

    “Kita makin ke depan akan tambah kuat di bidang [pangan] ini. Nanti, tidak hanya bebas dari impor beras, tetapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Dia pun menyebut bahwa pencapaian itu berhasil terlaksana di tengah masalah geopolitik yang turut berpengaruh dengan kondisi pangan. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengamini bahwa apabila terjadi suatu ketegangan dan krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. 

    Menurutnya, fenomena yang sudah terjadi berkali-kali itu selalu menjadi tantangan setiap Negara.

    “Alhamdulillah kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat,” ucapnya.

    Kepala Negara pun menargetkan Indonesia bisa segera terbebas dari kegiatan impor komoditas beras pada tahun mendatang.

    “Beras yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup,” ujarnya dalam forum itu.

    Dia menilai bahwa pencapaian tersebut terjadi lantaran kerja keras dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait.  termasuk peran Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Langkah kita pada akhir 2024 juga karena dukungan presiden Jokowi sehingga kita mampu mengatasi tahun ini karena sebelumnya kita hadapi El Nino sekaligus la nina. Musim kering, tetapi kita mampu menghadapi di tengah suasana geopolitik yang tidak ringan,” pungkas Prabowo.

  • Pernyataan Prabowo-Xi Jinping soal LCS Picu Kontroversi, Begini Respons Menlu

    Pernyataan Prabowo-Xi Jinping soal LCS Picu Kontroversi, Begini Respons Menlu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono buka suara perihal pernyataan bersama atau joint statement antara Indonesia dan China, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping. Pernyataan tersebut mengenai pengembangan wilayah yang diperebutkan di Laut China Selatan (LCS) atau Laut Natuna Utara.

    Sugiono menjelaskan dalam joint statement tersebut Indonesia tidak menyebut atau mengakui hal apapun. Hal ini disampaikan saat dirinya menanggapi Komisi I DPR dalam rapat kerja, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    “Tadi sempat disebutkan juga bahwa ada itu bermakna kita mengakui klaim nine dash line, di situ [joint statement] kita tidak menyebutkan kita mengakui apapun, belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik a koordinat b itu belum ada,” jelasnya.

    Adapun mengenai urusan kedaulatan, dia menyebut Indonesia tidak bergeser dari posisi saat ini. Oleh sebab itu, dirinya yakin di dalam joint statement ada profiling law and regulation yang berisi bahwa Indonesia mengadposi UNCLOS dan UU tentang pembatasan negara tetangga sebagai pegangannya.

    “Jadi kembali lagi prinsip utamanya adalah Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kooperasi, kerja sama, dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional,” kata Sugiono.

    Lebih lanjut, Sugiono mengatakan joint statement yang menuai kehebohan ini berkonsentrasi dalam hal bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di LCS untuk kepentingan bersama.

    “Dan joint statement ini juga menjelaskan inplementasi kerja sama ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip saling menghormati kemudian UU atau peraturan, serta hukum yang berlaku yang relevan,” terangnya.

    Sugiono kembali menegaskan bahwa Indonesia konsisten berpacu pada UNCLOS dan semangat declaration of Conduct in the South China Sea (COC) yang saat ini tengah menjadi pembahasan dengan ASEAN. 

    Dia melanjutkan bahwa pembahasan ini adalah buntut dari adanya kesepakatan antara ASEAN dan Rakyat Republik Tiongkok pada 2023 guna mempercepat negosiasi yang telah berjalan sejak 2019.

    “Semua peserta negosiasi masing-masing punya standing yang sama, punya keinginan yang sama untuk menciptakan kawasan LCS yang tenang, stabil, dan damai,” tandasnya.

    Inisiatif Kerja Sama Maritim RI-China 

    Diberitakan sebelumnya, dikutip dari Bloomberg, kehebohan muncul setelah China mengeluarkan pernyataan bersama selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing baru-baru ini, yang menyebutkan kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam inisiatif maritim dan mencapai pemahaman bersama mengenai pembangunan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih.  

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan resminya mengatakan pernyataan tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim kontroversial “sembilan garis putus-putus” atau nine dash line yang dilakukan China.  

    Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim ‘Nine-Dash-Lines’. Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini, bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. 

    Dengan demikian, kerja sama tersebut tidak berdampak pada kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara,” jelas Kemlu.

  • KPK Bakal Undang Prabowo ke Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia 2024

    KPK Bakal Undang Prabowo ke Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024. 

    Adapun, Hakordia diselenggarakan setiap tahunnnya pada 9 Desember 2024. Pada saat itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui Perjanjian Antikorupsi. 

    Apabila hadir, nantinya kehadiran Prabowo pada 9 Desember 2024 di Gedung Juang KPK, Jakarta, bakal menandakan kedatangannya secara perdana sebagai Presiden RI usai dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Pada kesempatan Pembukaan Hakordia 2024, kami juga mengundang Bapak Presiden RI untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Hakordia 2024 ini, yang akan dilaksanakan pada Senin, 9 Desember 2024, Pukul 09.00-10.00 WIB di Gedung Juang KPK Merah Putih Jakarta,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Ghufron berharap kedatangan Prabowo nantinya bisa menjadi momen strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mendapatkan arahan langsung. 

    Menurut Ghufron, Presiden ke-8 itu diharapkan bisa mengarahkan fokus pemberantasan korupsi di Indonesia dan meningkatkan sinergi antara lembaga-lembaga negara.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Hakordia pada tahun sebelumnya diselenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Pada pembukaannya, Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu masih menjadi presiden turut menghadiri pembukaannya. 

    Pada Hakordia 2023, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyebut pemerintah telah berupaya memberantas korupsi di antaranya dengan membentuk sejumlah lembaga terkait, seperti KPK maupun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. 

    Namun, timpalnya, sejumlah indeks menunjukkan bahwa upaya tersebut masih kurang efektif dan efisien.  

    “Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini. Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik juga demikian,” ujarnya di depan Jokowi pada perayaan Hakordia 2023, Selasa (12/12/2023). 

  • Makan Bergizi Gratis, Dadan Ungkap Ada Dukungan Luar Negeri

    Makan Bergizi Gratis, Dadan Ungkap Ada Dukungan Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan belum ada kelanjutan mengenai bantuan dari luar negeri terkait dengan dukungan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya sejauh ini, program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu masih dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Mengingat kebijakan itu merupakan inisiatif dari Kepala Negara.

    “Belum, belum. Belum ada. Belum ada [bantuan] apapun. Kami tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa lho,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/12/2024).

    Dadan menekankan bahwa sejauh ini memang belum ada hibah atau pinjaman yang masuk untuk mendukung program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

    “Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa. [Hibah] itu juga belum,” tandas Dadan.

    Menurut catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan dari sejumlah negara terkait program makan bergizi gratis selama melakukan kunjungan ke luar negeri.

    Program makan bergizi gratis menjadi andalan Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita. Badan Gizi Nasional telah memproyeksikan pengeluaran harian untuk program MBG ini sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp800 miliar per hari dialokasikan untuk belanja produk pertanian dan peternakan lokal sebagai sumber program MBG. 

    Besarnya pengeluaran tersebut membuat Prabowo pun bergerak untuk menjawab pertanyaan baru terkait dengan kecukupan stok pangan dalam negeri dan potensi pengeluaran yang membebani APBN yang lebih besar.

    Sayangnya, hanya lawatan di Peru tak ada pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis, tetapi Prabowo kembali menggencarkan niatnya tersebut berada di Negara-negara lainnya.

    Oleh-oleh pertama berasal dari China dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negeri Tirai Bambu yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping itu menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.

    Bahkan, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

    Presiden Prabowo Subianto kembali membawa pulang komitmen untuk bantuan terhadap program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis.

    Apabila, sebelumnya komitmen ini diberikan oleh Presiden China XI Jinping, kali ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyatakan komitmennya untuk membantu program prioritas Prabowo itu.

    Hal ini disampaikan Biden dalam keterangan resmi White House usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

    “Kami menyatakan dukungan kami terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” ujar Biden dalam keterangan resminya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku akan mempelajari Program Makan Gratis atau Free Meals yang diselenggarakan oleh pemerintah Brasil untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Prabowo ke pengusaha, asosiasi pengusaha serta sejumlah lembaga/institusi di Indonesia-Brazil Business Forum, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

    Prabowo menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

    Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membicarakan program prioritas pemerintah tersebut pada pertemuan bilateral antara RI-Prancis di sela-sela Hari Kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini program MBG itu juga sejalan dengan pengejawantahan inisiatif Presidensi G20 Brasil terkait dengan Alinasi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

    Airlangga menyebut Prancis juga turut mendukung program andalan Prabowo itu, serta berencana untuk ikut mendukung terkait dengan produksi susu.

    Presiden Prabowo Subianto menjelaskan rencana melaksanakan program makanan bergizi bagi anak-anak saat bertemu Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

    Prabowo mengemukakan bahwa program andalannya itu mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

    Pembahasan mengenai program makan bergizi gratis ini dilakukan oleh Prabowo saat menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

     

     

  • Menlu: Indonesia Tegaskan Konsistensi Terkait Kedaulatan di Laut Natuna Utara

    Menlu: Indonesia Tegaskan Konsistensi Terkait Kedaulatan di Laut Natuna Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.

    Hal itu disampaikannya dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (2/12/2024).

    “Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujarnya dalam forum itu.

    Sugiono menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut.

    Langkah-langkah kolaborasi, menurut Menlu sedang dijajaki bersama Republik Rakyat China (RRC) guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.

    “Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRC di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai claim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.

    Selanjutnya, Sugiono menyampaikan bahwa dalam keterangan tertulis yang telah dirilis, kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerja sama.

    Menurutnya, hal tersebut termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara.

    “Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegas Sugiono.

  • KPK OTT Pejabat Negara Lagi, Kali Ini di Pekanbaru

    KPK OTT Pejabat Negara Lagi, Kali Ini di Pekanbaru

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Senin (2/12/2024). KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap pihak terjaring OTT itu.

    “Benar KPK telah melakukan Tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau. Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam,” ujarnya melalui pesan singkat. 

    Ghufron masih irit berbicara soal OTT yang dilakukan lembaga antirasuah menjelang penghujung tahun 2024. Operasi senyap itu juga dilakukan jelang pergantian kepemimpinan KPK periode 2019-2024 ke 2024-2029.

    “Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” terang pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu.

    Untuk diketahui, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk memutuskan perkara itu apabila akan dinaikkan ke tahap penyidikan. 

    Di sisi lain, belum lama ini KPK juga melakukan OTT terhadap Gubernur nonaktif Bengkulu Rohidin Mersyah, Sabtu (23/11/2024). Alhasil, Rohidin dan dua anak buahnya ditetapkan tersangka.