Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • DPR Beberkan 3 Penyebab Tingkat Partisipasi Pemilih Turun di Pilkada 2024

    DPR Beberkan 3 Penyebab Tingkat Partisipasi Pemilih Turun di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengemukakan ada tiga faktor penyebab yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat  tingkat partisipasi pemilih di Pilkada serentak 2024.

    Pertama, ada kejenuhan yang dirasakan masyarakat karena pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung pada tahun yang sama.

    “Kejenuhan akan pemilihan dalam tahun yang sama itu yang paling nyata,” katanya dalam keterangan resmi, yang dikutip pada Minggu (8/12/2024).

    Dede melanjutkan, faktor kedua terkait dengan biaya Pilkada yang cukup tinggi. Menurutnya, hal ini mengakibatkan calon-calon yang dihadirkan bukanlah yang diharapkan masyarakat.

    Sementara itu, kata dia, ada kemungkinan calon yang diharapkan masyarakat tidak mampu maju karena biaya Pilkada tinggi, apalagi tahun ini dilangsungkan serentak dengan Pilkada di daerah lainnya.

    Adapun faktor yang terakhir, Dede menilai sosialiasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih kurang untuk merangkul pemilih pemula yang merupakan generasi muda.

    “Menggapai para pemilih pemilih pemula yang notabenenya sekarang kan banyak yang generasi-generasi muda, Gen Z itu juga kurang mampu merangkul, ya baik pesertanya maupun juga dari sosialisasi KPU,” jelasnya.

    Dengan demikian, Politikus Demokrat ini menuturkan nantinya Komisi II DPR RI akan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan Pilkada serentak yang tahun ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pemilu.

    “Itu sebabnya kami berpikir kami perlu evaluasi ke depan. Apakah perlu kita bedakan tahunnya sehingga euforia untuk memilihnya itu menjadi sangat besar. Karena kalau masyarakatnya terus ogah-ogahan males atau calonnya yang kurang menarik bagi mereka yang mereka tidak akan datang gitu,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan partisipasi pemilih dalam Pilkada se-Indonesia rata-rata hanya sekitar 68%. 

    Padahal, menurut data KPU, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai 81,78 persen.

  • Dasco Sebut Tidak Siapkan Posisi Khusus untuk Jokowi di Gerindra

    Dasco Sebut Tidak Siapkan Posisi Khusus untuk Jokowi di Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut untuk sementara waktu tak menyiapkan posisi apa-apa untuk Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco dikutip dari Antara, Sabtu (7/12/2024).

    Dia menyebut Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    “Tetapi, kan tidak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” kata Dasco.

    Presiden Prabowo, saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan Gerindra yang kemudian dijawab  Gerindra terbuka bagi siapa pun.

    “Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo di depan kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan wartawan.

    Dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2004, Jokowi diketahui sebagai kader PDIP. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (4/12), mengumumkan Jokowi dan keluarganya, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, bukan kader PDIP dan tak lagi menjadi bagian dari PDIP.

    Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Jumat, menerima kunjungan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Keduanya makan malam bersama di Kertanegara sambil berbincang-bincang.

    Dalam pertemuan itu, Dasco menyebut Presiden Prabowo dan Jokowi tak membahas urusan-urusan yang spesifik, termasuk soal-soal partai.

    “Saya tadi diberi tahu enggak ada ngomong soal begitu-begitu. (Keduanya) lebih banyak cerita-cerita nostalgia di Istana sih sebenarnya. Pak Prabowo cerita ada beberapa tempat diubah, kemudian barangnya dipindah gitu-gitu aja, dan kemudian kalau sekarang Pak Prabowo favoritnya itu di pojok mana, ruangan apa gitu aja tadi ceritanya,” kata Dasco.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menghadap Prabowo di Kertanegara selepas Presiden menjamu Jokowi. Pertemuan antara Dasco dan Presiden Prabowo berlangsung selama kurang lebih satu jam.

  • Didepak PDIP, Budi Arie Pede Banyak Parpol Siap Tampung Jokowi

    Didepak PDIP, Budi Arie Pede Banyak Parpol Siap Tampung Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum DPP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyatakan akan banyak partai yang siap menampung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) usai dikeluarkan PDIP.

    Hal tersebut disampaikan oleh Budi usai menghadiri pernikahan anak salah satu relawan Jokowi, GK Center di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

    “Banyak yang tampung,” kata Budi.

    Dia juga mengklaim bahwa seluruh partai politik di Indonesia siap menampung Jokowi meski dilepas oleh PDIP. Bahkan, Menteri Koperasi (Menkop) itu berkelakar bahwa Jokowi bisa saja bergabung dalam kelompoknya jika Projo menjadi Parpol.

    “Semua partai siap nampung Pak Jokowi, terutama Projo, kalau jadi partai,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Jokowi beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Menurutnya, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” ujar Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

  • Status Masjid Negara Berpindah dari Istiqlal ke IKN

    Status Masjid Negara Berpindah dari Istiqlal ke IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hariqo Wibawa Satria menyatakan bahwa status Masjid Negara yang selama ini disandang Masjid Istiqlal, Jakarta, akan dialihkan ke masjid pemerintah yang kini sedang didirikan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Dikatakan Hariqo, Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia serta menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan.

    “Saat ini Masjid Istiqlal sebagai Masjid Negara, dan dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Nusantara sehingga masjid di IKN menjadi Masjid Negara,” ujarnya dilansir dari Antara, Sabtu (7/12/2024).

    Menurutnya, masjid di IKN akan berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Masjid Negara di IKN, kata Hariqo, saat ini sedang memasuki tahap awal pembangunan. Bangunan itu dirancang untuk menampung hingga 60.000 jamaah, dengan tahap awal mampu menampung 29.000 jamaah.

    Pembangunan tahap pertama mencakup bangunan utama masjid dengan empat lantai, dua lantai mezzanine, dan pelataran dua lantai untuk area serbaguna dan parkir.

    Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi, dengan total luas bangunan mencapai 60.173 meter persegi, termasuk plaza, menara masjid, bangunan komersial, dan fasilitas penunjang lainnya.

    “Masjid ini akan berdampingan di area pusat peribadatan dengan tempat ibadah lainnya, seperti gereja, pura, vihara, klenteng dan Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius, yang merupakan basilika pertama di Indonesia,” katanya.

    Bagi Presiden Prabowo Subianto, kata Hariqo, masjid di IKN diharapkan semakin memaksimalkan perannya dalam meningkatkan toleransi antarumat beragama, menjaga kerukunan antarwarga, menjaga persatuan bangsa, menguatkan moderasi beragama serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan yang toleran.

    Menurut Hariqo, hal itu sesuai dengan Astacita yang kedelapan, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    “Langkah ini membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai dan representatif bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai Visi Indonesia Maju,” katanya.

  • Prabowo & Misi Besar Swasembada Pangan

    Prabowo & Misi Besar Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Dikatakan Presiden Prabowo paling lambat 4-5 tahun Indonesia akan swasembada pangan, bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia. Program swasembada pangan akan ditempuh dengan pengembangan program food estate terutama untuk padi, jagung, singkong dan kedelai, serta tebu yang ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen pada 2029.

    Presiden berjanji akan menyediakan dan memberi akses langsung pada pupuk, benih unggul dan pestisida, percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital, pengendalian hama terpadu (PHT), mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat, memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis dan sebagainya.

    Program-program tersebut tentu diharapkan bisa dijalankan, catatan khusus diberikan pada food estate. Rezim-rezim sebelumnya sudah menempuh kebijakan food estate dan gagal.

    Penyebabnya karena ketidaksesuaian kondisi sosial budaya, program yang tidak berdasarkan evidence based policy, lahan yang tidak sesuai, minimnya peran serta warga lokal baik tahap perencanaan maupun pelaksanaan dan sebagainya.

    Akibatnya bukan ketahanan pangan, justru kerusakan lingkungan, kemiskinan, kebakaran gambut, sengketa dan konflik lahan serta sosial. Penting Presiden Prabowo meninjau ulang program food estate dan sebaiknya diganti dengan ekstensifikasi berbasis kewilayahan dengan kebijakan reforma agraria yang terintegrasi (aset dan akses).

    Singkatnya kesuksesan program swasembada tidak sekedar produksi, tetapi paling penting adalah produktivitas meningkat, petani lokal sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga. Baru setelah itu, memastikan akses warga pada pangan mudah dan terjangkau serta merata.

    Tantangan

    Rata-rata setiap tahun 100.000-110.000 ha lahan pertanian beralih fungsi baik secara alami maupun tergusur oleh program-program pembangunan. Petani Indonesia didominasi usia tua dan Sensus Pertanian 2023 membuktikannya.

    Petani yang mengelola usaha pertanian perorangan usia 55-64 tahun meningkat tajam, dari 20,01% pada tahun 2013 menjadi 23,20% pada 2023; usia 65 tahun ke atas naik dari 12,75% menjadi 16,15%; petani berusia 35-44 tahun turun drastis dari 26,34% menjadi 22,08%; sementara usia 15-24 tahun naik dari 0,88% menjadi 1,24%, dan usia 25-34 tahun turun drastis dari 11,97% menjadi 10,24%.

    Fakta ini menyulitkan adaptasi teknologi yang terkonfirmasi dari hasil sensus bahwa petani yang tidak menggunakan alsintan modern atau teknologi digital mendominasi dengan porsi 53,16%.

    Masalah lain adalah irigasi yang belum merata disetiap daerah, fluktuasi harga yang seringkali membuat petani merugi. Belum lagi dampak perubahan iklim yang membuat produksi produksi turun dan sebagainya.

    Kabar baiknya, dalam kurun waktu sekitar 25 hari sejak pelantikan kabinet merah putih, persoalan distribusi pupuk subsidi yang sering dikeluhkan petani, di­­respons dengan pemang­kasan regulasi distribusi sehingga bisa lebih cepat sampai pada petani. Kita harapkan Perpresnya selesai lebih cepat sehingga awal 2025 petani sudah bisa mendapatkan manfaatnya.

    Pangan Berkelanjutan

    Untuk membangun agribisnis pangan yang berkelanjutan, beberapa kriteria penting yang perlu dipenuhi guna memastikan program swasembada adalah: Pertama, pendekatan sistem holistic yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dengan mempertimbangkan interaksi antara aspek produksi yang berlangsung di on-farm dan di off-farm.

    Kedua, keberlanjutan ekonomi. Artinya program swasembada tidak sekadar mengejar produksi tetapi dibutuhkan sistem yang mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi petani, sehingga kesejahteraan hidup keluarga petani meningkat.

    Ketiga, ramah lingkungan di mana sistem pangan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Segala program swasembada perlu mendukung konservasi SDA dan menjaga kesehatan ekosistem. Bagaimana meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan memperhatikan kelestarian sumber daya.

    Keempat, diterima secara sosial, bahwa program swasembada pangan perlu mempertimbangkan kepentingan sosial masyarakat lokal. Menghormati hak-hak petani, baik sebagai individu maupun sebagai bagian komunitas.

    Kelima, selaras dengan nilai budaya. Setiap program harus memperhatikan norma dan nilai budaya yang berlaku dalam komunitas setempat, seperti tradisi lokal.

    Keenam, insentif bagi petani terutama asuransi sehingga mereka terlindungi dari ketidakpastian pasar dan ini juga akan membuat anak-anak muda melirik sektor pangan.

    Tentu itu saja tidak cukup, diperlukan percepatan infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan dan jembatan desa, jaringan listrik dan internet desa serta bengkel perbaikan mesin-mesin pertanian di tingkat kecamatan.

    Presiden juga harus memastikan para pembantunya tidak terjebak pada pragmatisme, termasuk memastikan semua program yang berjalan harus taat hukum.

    Dengan memenuhi enam kriteria tersebut, diharapkan program swasembada pangan presiden dapat menjadi sistem yang berkelanjutan dari segi ekonomi, ekologi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan sehingga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedaulatan pangan Indonesia.

  • Respons Kiai di Cirebon Soal Keputusan Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Prabowo

    Respons Kiai di Cirebon Soal Keputusan Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Prabowo

    Bisnis.com, CIREBON- Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli mengapresiasi keputusan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia.

    Menurut Imam, sikap Miftah berbanding terbalik dengan pejabat lainnya yang tetap bertahan meskipun dihujani kritik atas dugaan pelanggaran etika dan hukum.  

    Selain itu, Miftah merefleksikan prinsip moral yang sering ditemukan dalam budaya Samurai di Jepang, di mana kehormatan pribadi dan tanggung jawab kepada rakyat lebih diutamakan daripada mempertahankan jabatan

     “Publik mengapresiasi keberanian Gus Miftah, yang rela mundur demi menjaga harmoni bangsa. Dalam konteks global, langkahnya bisa disejajarkan dengan Gubernur Prefektur Shizuoka, Heita Kawakatsu, yang mundur setelah ucapannya dianggap merendahkan pedagang kecil di Jepang. Namun, di Indonesia, keputusan semacam ini masih menjadi fenomena langka,” ujar Kiai Imam, Sabtu (7/12/2024). 

    Imam pun menyebutkan, sikap dari Miftah pun memperlihatkan pentingnya keberanian untuk jujur di tengah dinamika politik yang sering kali dipenuhi basa-basi.  

    Namun begitu, kata Imam, keputusan terakhir ada di tangan Presiden Prabowo. Pantas atau tidaknya satu kesalahan pejabat publik diganjar dengan hukuman pemecatan tergantung keputusan Presiden. 

    “Presiden Prabowo sendiri adalah kesatria yang dilahirkan oleh TNI sehingga paling otoritatif membaca jiwa kesatria seseorang. Langkah Gus Miftah menjadi pengingat bahwa seorang pemimpin tidak harus sempurna, tetapi ia harus tulus dan bertanggung jawab,” katanya.

    Ditambahkan Imam, keputusan akhir presiden adalah yang terbaik. Jika permohonan Gus Miftah dikabulkan, maka presiden memiliki contoh yang kuat sekaligus menjadi peringatan dini bagi para menteri dan pembantu presiden agar tidak mengecewakan rakyat dalam bentuk dan konteks apapun. 

    Sebaliknya, jika permohonan Miftah tidak dikabulkan maka Presiden mengetahui dengan sangat jelas mana pemimpin negeri yang tulus dan berjiwa kesatria dalam memperjuangkan bangsa dan negara. 

    ”Saya sendiri berpendapat bahwa tidak ada salahnya mempertahankan Miftah yang telah mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, keluarga korban, dan kepada masyarakat Indonesia secara luas. Seorang pemimpin mengakui kesalahannya sendiri dan meminta secara terbuka kepada rakyat Indonesia adalah permata berharga. Kita tahu setiap orang pasti memiliki kesalahan, dan memberinya kesempatan kedua bukan sikap berlebihan,” ujarnya.

    Gus Miftah Dikecam Akibat Pernyataan Kontroversial kepada Pedagang Es Teh

    Seorang pedagang es teh bernama Sunhaji menjadi sorotan setelah Gus Miftah, seorang pendakwah ternama, melontarkan candaan yang dianggap merendahkan dalam sebuah video yang viral. Pernyataan tersebut memicu kritik tajam dari masyarakat, hingga Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran resmi. 

    Sebagai langkah pemulihan, Gus Miftah meminta maaf langsung kepada Sunhaji. Meski demikian, tekanan publik mendorongnya untuk mundur dari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang kerukunan beragama, sebagai bentuk tanggung jawab atas kontroversi yang terjadi.

  • Lapor Mas Wapres, Ada 119 Aduan Sengketa Tanah

    Lapor Mas Wapres, Ada 119 Aduan Sengketa Tanah

    Bisnis.com, JAKARTA — Program Lapor Mas Wapres telah menerima 119 aduan terkait sengketa tanah di sejumlah daerah di Indonesia.

    Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Iljas Tedjo Prijono menyampaikan bahwa program aduan Lapor Mas Wapres telah memberikan dampak positif terhadap aduan masyarakat.

    Dia juga menegaskan tidak ada aduan yang tidak ditanggapi. Bahkan, menurutnya, kini sudah ada 119 kasus terkait pertanahan yang diadukan masyarakat ke Lapor Mas Wapres.

    “Alhamdulillah dari 119 kasus itu, 119 kasus sudah bisa kita jawab secara keseluruhan. Nah lalu dari 119 kasus, kita bisa membagi dalam 2 klaster,” tuturnya di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Kendati demikian, dia mengungkapkan dari 119 aduan masyarakat banyak yang bukan wewenang dari Kementerian ATR/BPN.

    “Ternyata cukup banyak dari pengaduan yang masuk ke Mas Wapres melalui kanal Lapor Mas Wapres, itu yang bukan menjadi ranah ATR/BPN,” katanya.

    Menurutnya, dari 119 kasus yang masuk ke Lapor Mas Wapres tersebut hanya 47 kasus yang menjadi kewenangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    “Sementara yang masuk dalam pengaduan menjadi kewenangan kita adalah sebanyak 47 dan 36 sudah kita tangani dan 11 telah selesai,” ujarnya.

  • Cuaca DKI Jakarta Hari Ini Sabtu 7 Desember, Pagi hingga Malam

    Cuaca DKI Jakarta Hari Ini Sabtu 7 Desember, Pagi hingga Malam

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di DKI Jakarta bakal hujan hampir di seluruh wilayah pada Sabtu (7/12/2024).

    Disitat dari situs bmkg.go.id, hampir seluruh wilayah DKI Jakarta bakal diguyur hujan pada siang hari atau dimulai pada 12.00 WIB. Khusus, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu hanya akan berawan.

    Kemudian, pada sore hari semua wilayah Jakarta diguyur hujan sedang pada 16.00 WIB. Sementara, pada malam hari atau sekitar 20.00 WIB, wilayah DKI Jakarta seluruhnya bakal dilanda hujan ringan.

    Di sisi lain, BMKG mencatat suhu di wilayah DKI Jakarta akan bervariasi dengan rentang 24 hingga 30°C. Tingkat kelembapan diperkirakan berada pada angka 70% hingga 95%.

    Nah, berikut prakiraan cuaca DKI Jakarta secara detail pada Sabtu (7/12/2024) :

    Jakarta Pusat 

    Siang : hujan ringan

    Sore : hujan sedang

    Malam : hujan ringan 

    Jakarta Barat 

    Siang : hujan ringan

    Sore : hujan sedang

    Malam : hujan ringan

    Jakarta Selatan

    Siang : hujan ringan

    Sore : hujan sedang

    Malam : hujan ringan

    Jakarta Timur 

    Siang : hujan ringan

    Sore : hujan sedang

    Malam : hujan ringan

    Jakarta Utara 

    Siang : berawan tebal

    Sore : hujan sedang 

    Malam : hujan ringan

    Kepulauan Seribu 

    Siang : berawan tebal

    Sore :  berawan 

    Malam : hujan ringan 

  • Prabowo: Pemerintah Akan Terus Hati-Hati dengan Pandemi Mpox

    Prabowo: Pemerintah Akan Terus Hati-Hati dengan Pandemi Mpox

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan selalu waspada dengan potensi pandemi di kemudian hari.

    Apalagi, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa saat ini masih adanya wabah cacar monyet atau Mpox di negara Afrika.

    Hal ini disampaikannya menerima Ketua Dewan Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) dan CEO Gavi dr. Sania Nishtar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    “Beliau memberi peringatan pemerintah tidak boleh lengah, karena kemungkinan terjadi pandemi bisa sewaktu-waktu. Di Afrika juga sekarang masih ada wabah yang disebut Mpox. Kita tetap harus waspada,” katanya saat memberikan keterangan pers. 

    Dalam kesempatan itu Prabowo juga mengabarkan, Indonesia siap memberikan donasi senilai US$30 juta atau setara Rp 474,4 miliar kepada aliansi Gavi. 

    Donasi itu diberikan demi kebutuhan operasional pekerjaan selanjutnya yang dilanjutkan Gavi. 

    “Sekarang kami merasa ingin ikut juga bantu Gavi dalam pekerjaan selanjutanya, Kita sudah siap menyumbang US$ 30 juta,” ucapnya.

    Mantan Menteri Pertahanan ini juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gavi yang sudah membantu Indonesia saat Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

    Penyebabnya, Prabowo mengatakan bahwa Gavi  telah menyumbang 110,3 juta dosis senilai US$684,6 juta serta peralatan cold chain equipment dan lainnya senilai US$1 miliar.

  • Satu Jam Berbicang, Prabowo Jamu Jokowi dengan Ayam Goreng di Kertanegara

    Satu Jam Berbicang, Prabowo Jamu Jokowi dengan Ayam Goreng di Kertanegara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku mengundang Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk makan malam bersama di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Menjamu Mantan Wali Kota Solo itu dengan menu ayam goreng, keduanya terlihat akrab bercengkrama selama lebih dari 1 jam. Jokowi tiba pukul 20.00 WIB dengan mengenakan batik berwarna biru navy sedangkan Prabowo dengan batik coklat.

    Selesai berbincang, keduanya keluar pada pukul 21.11 WIB untuk menemui awak media.

    “Kami makan, makan malam. [Menunya] ayam goreng,” ujar Prabowo kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu mengaku bahwa setelah mendengar kedatangan Jokowi di Jakarta, maka dirinya langsung mengundang dirinya makan malam.

    “Jadi saya dengar Pak jokowi ada di Jakarta, saya undang makan, jadi saya pernah ke rumah beliau di Solo. Sekarang, saya undang sekarang ke Kertanegara,” imbuhnya.

    Saat ditanyakan mengenai pelabuhan politik Jokowi, di tengah ramainya kabar mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal masuk ke partai politik (parpol) Golkar, Prabowo pun turut merespons.

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku membuka lebar pintu bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) apabila ingin bergabung ke partainya.

    “Gerindra terbuka, tetapi kami enggak bisa maksa,” ucapnya.

    Di sisi lain, Jokowi mengaku bahwa alasan dirinya menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya adalah sebagai bentuk kunjungan balasan.

    Bertemu di Rumah Kertanegara, Jumat (6/12/2024).

    “Beliau Pak Presiden waktu ke Merauke, kemudian mampir ke Solo ini saya pas ke Jakarta, kaya kunjungan balasan karena saya kangen,” ujarnya kepada wartawan.

    Jokowi pun mengaku bahwa telah tiba di Jakarta sejak sore. Kendati demikian, dirinya tak mengungkapkan bahasan apa yang akan dilakukan bersama Prabowo. Menurutnya, dia hanya memenuhi undangan makan malam. 

    “Hanya makan malam,” pungkas Jokowi.