Category: Bisnis.com Nasional

Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus dilematis bagi Golkar dalam Pilkada 2024. Pasalnya, partai berlambang beringin itu banyak kehilangan akarnya di daerah-daerah yang menjadi basis atau penopang suara dalam setiap Pemilu.

Namun demikian, Wakil Ketua Umun Partai Golkar Adies Kadir membantah bahwa KIM Plus menjadi beban bagi Golkar dalam pelaksanaan Pilkada 2024 lalu. Dia mengakui Golkar kehilangan daerah-daerah strategis seperti Banten dan Riau. Namun demikian, kekalahan itu telah dikompensasi oleh tambahan kemenangan di berbagai gelaran Pilkada.

“Langkah kami sudah tepat, karena Golkar dapat menambah banyak Kemenangan baik di Pilgub, Pilbup dan Pilwakot,” ujar Adies kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).

Dalam catatan Bisnis, drama pencalonan kepala daerah di Golkar terjadi sejak proses pengusungan calon kepala daerah Agustus lalu. Golkar banyak ‘membuang’ kader-kader potensialnya demi mengusung calon gubernur atau calon kepala daerah dadi KIM Plus.

Di Jawa Barat misalnya, kendati meraup banyak kursi pada pemilihan legislatif alias Pileg 2024 lalu, Golkar harus merelakan kursi Gubernur Jawa Barat kepada bekas politisinya, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi saat ini berstatus sebagai kader Gerindra. Dia hampir dipastikan memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat dengan suara yang mutlak.

Selain di Jawa Barat, Golkar juga berpotensi kehilangan kursi Gubernur Banten. Calon dari partai Golkar Airin Rachmy Diani, kalah melawan politikus Gerindra Andra Soni. Airin hanya memperoleh suara di angka 40-an persen jauh tertinggal dari Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati Natakusumah.

Golkar juga kehilangan momentum di Pilgub Jakarta. Calon dari partai Golkar Ridwan Kamil saat ini jauh tertinggal dengan perolehan suara calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Data KPU Jakarta setidaknya menunjukkan bahwa Pramono-Rano memenangkan Pilkada Jakarta 1 putaran dengan perolehan suara 5,07%. Sedangkan, Ridwan Kamil jauh tertinggal dengan perolehan suara di kisaran 39%.

Adapun Ridwan Kamil sejatinya akan dicalonkan oleh Golkar di Pilkada Jawa Barat. Namun demikian, karena komitmen di koalisi, Golkar akhirnya menggeser Ridwan Kamil di Jakarta. Semula Ridwan Kamil alias Kang Emil yang berpasangan dengan politkus PKS Suswono berada di atas angin. Survei masih menempatkan Emil di atas 50%. 

Selain itu, sebelum putusan MK tentang RUU Pilkada, ada potensi Emil melawan kotak kosong. Sayangnya skenario itu pecah ketika MK melonggarkan syarat threshold alias ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Hasilnya, PDIP yang semula tidak bisa mencalonkan sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. 

Nasib Golkar juga kian tidak menentu di Pilkada Riau dan Kalimantan Barat. Riau telah lama dikenal sebagai basis suara Partai Golkar. Sejak reformasi bergulir, nyaris tidak ada satupun partai politik yang berhasil menguasai kursi Gubernur Riau selain Golkar. 

Namun demikian, pada Pilkada 2024, calon yang diusung Golkar Syamsuar yang notabene petahana berpotensi kalah melawan pasangan yang diusung oleh PKB, PDIP dan Nasdem yakni Abdul Wahid – Haryanto. “Kami akan mengevaluasi kekalahan di hampir seluruh wilayah di Riau,” imbuh Kadier.

Sementara itu di Kalimantan Barat alias Kalbar, drama politik bahkan terjadi sebelum proses kontestasi berlangsung. Semula, Golkar telah mengusung salah satu kadernya Ria Norsan sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. 

Namun ketika terjadi perubahan konstelasi politik di pusat ditandai dengan pergantian ketua umum dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Golkar kemudian memecat kadernya sendiri Ria Norsan. Mereka memilih mengusung kader partai lain, Sutarmidji bersama KIM Plus.

Ironisnya, dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu, calon yang diusung oleh KIM Plus yakni Sutarmidji gagal terpilih. Pilkada Kalbar 2024 dimenangkan oleh kader yang dipecat Golkar, Ria Norsan dann Krisantus Kurniawan. Keduanya diusung PDIP.

Kendati demikian, Golkar masih memiliki harapan di Sumatra Utara meskipun kursinya bukan gubernur melainkan wakil gubernur. Padahal di Sumut status Golkar adalah partai pemenang pemilihan umum alias Pemilu. Kursi gubernur berada di tangan Gerindra.

Golkar juga hanya sebatas menjadi partai pengusung tanpa mewakilkan calon di Pilkada Jawa Tengah alias Pilkada Jateng. Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, hasil Pilkada 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah partai ke depan.

“Tentu akan ada evaluasi secara menyeluruh akan hasil Pilkada. Agar dapat mulai membuat strategi jangka panjang menuju Pemilu 2029.”

Golkar Kehilangan Momentum 

Sementara itu, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan bahwa Golkar telah kehilangan momentum dalam Pilkada 2024. Menurutnya, Golkar telah kehilangan banyak basisnya mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Lampung.

Menurut Adi, banyak faktor kenapa golkar kehilangan basis, salah satunya faktor figur. Golkar dalam Pilkada 2024 kelihatan tidak punya daya tawar politik seperti di Jawa Barat dan Banten. “Banten jagoan Golkar tak diusung KIM plus,” ujarnya.

Faktor daya tawar itu pula juga yang membuat Golkar merelakan tidak mengusung calon atau kadernya dalam Pilkada 2024 seperti di Jawa Barat atau di Lampung. “Apapun judulnya, Golkar mesti berkompromi dengan keinginan KIM yang dalam bangak hal membuat golkar rugi secara politik.”

Di sisi lain, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menuturkan bahwa kekalahan di Banten dan Riau yang selama ini jadi basis tradisional Golkar cukup mengejutkan. Hal ini terjadi dikarenakan pergeseran preferensi pemilih yang cenderung ke calon alternatif daripada petahana.

Pergeseran itu, kata dia, salah satunya tampak dari animo publik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana selama ini sehingga hal itu mendorong pemilih untuk mewujudkan kebaruan baik dari sisi kepemimpinan maupun kebijakan.

Meski demikian, Wasisto menganggap bahwa apa yang diperoleh Golkar pada Pilkada 2024 sudah maksimal. “Saya pikir Golkar tentu sudah maksimal, di banyak daerah lain, partai ini memenangkan kursi gubenur dan bupati dan wali kota.”