Category: Bisnis.com Nasional

  • Terima 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial, DPR Soroti Keaslian Ijazah

    Terima 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial, DPR Soroti Keaslian Ijazah

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR RI menerima tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Penyerahan dilakukan saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPR, Senin (17/11/2025).

    Hasil pemilihan panitia seleksi melalui surat nomor B-61/PANSEL-KY/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025. Setelah penjelasan Pansel, Ketua Komisi III Habiburokhman menyoroti mekanisme Pansel dalam memverifikasi keaslian ijazah dari para calon anggota KY.

    “In ikan syarat sarjana ini minimal ya, apakah ada mekanisme pengecekan ijazah calon-calon ini, dalam konteks keaslian ijazahnya juga termasuk kampusnya, kampusnya ada enggak gitu loh. Mungkin aja ada dokumennya bener ternyata kampusnya tidak ada. Gitu. Ada mekanisme seperti itu nggak, Pak?” kata politikus Gerindra itu.

    Dia menjelaskan urgensi pertanyaan tersebut dilatarbelakangi pelaporan ijazah hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani yang diduga palsu. Akibatnya, Komisi III yang kala itu menguji Arsul Sani terseret dalam polemik ini.

    “Karena kami baca ini, baca dokumen satu memang kita tidak ada kemampuan secara forensik menilai asli atau nggak, tapi pasti asli kalau dokumennya,” ujarnya.

    Terlebih, calon anggota Komisi Yudisial yang diajukan berlatar belakang pendidikan S1 hingga S3 sehingga perlu ketelitian memverifikasi keaslian ijazah.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Yudisial Dhahana Putra menegaskan pihaknya telah memeriksa keaslian ijazah sesuai prosedur dengan bukti foto copy ijazah yang mendapatkan legalisir terbaru.

    “Perlu kami sampaikan sebagai syarat formil, dari masing-masing calon itu menyampaikan dokumen ijazah yang sudah dilegalisir terbaru. Itu jadi suatu dokumen yang kita gunakan untuk proses lebih lanjut,” kata Dhahana.

    Setelah penyerahan, Komisi III akan mengambil nomor urut dan uji makalah pada hari yang sama. Pengujian direncanakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

    Berikut daftar nama calon anggota Komisi Yudisial (KY)

    1. F. Williem Saija – unsur mantan hakim

    2. Setyawan Hartono – unsur mantan hakim

    3. Anita kadir – unsur praktiksi hukum

    4. Desmihardi – unsur praktiksi hukum

    5. Andi Muhammad Asrun – unsur akademisi hukum

    6. Abdul Chair Ramadhan – unsur akademisi hukum

    7. Abhan – unsur tokoh masyarakat

  • Momen Prabowo Ikut Belajar hingga Zoom Bareng Siswa di Banda Aceh-Jayapura

    Momen Prabowo Ikut Belajar hingga Zoom Bareng Siswa di Banda Aceh-Jayapura

    Bisnis.com, BEKASI – Presiden Prabowo Subianto menjajal langsung penggunaan layar interaktif atau interactive flat panel (IFP) atau papan pembelajaran digital dengan berkomunikasi melalui aplikasi Zoom bersama siswa dan guru dari Banda Aceh hingga Jayapura.

    Momen itu berlangsung saat Prabowo, yang didampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025). Sejak awal acara, Presiden Prabowo menyapa para siswa dan guru yang mengikuti peluncuran ini secara daring.

    “Saudara-saudara sekalian, para guru, para siswa yang hadir melalui Zoom, ini laporannya adalah 1.337 sekolah dari 38 provinsi,” ujar Prabowo disambut respons meriah dari para siswa.  

    Dia menegaskan bahwa program digitalisasi ini sudah menjangkau 75 persen sekolah di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Prabowo berharap panel interaktif dapat membuka akses pengetahuan lebih luas bagi siswa di berbagai daerah.

    Presiden Ke-8 RI itu pun kemudian berinteraksi dengan perwakilan dari SDN 50 Banda Aceh. Seorang guru di sekolah tersebut menyampaikan apresiasinya.

    “Kami dari SDN 50 Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih, Bapak Presiden. Dengan papan interaktif digital ini, anak-anak jadi lebih bersemangat dalam belajar,” ujar guru di Aceh tersebut. 

    Dia menjelaskan bahwa IFP memudahkan guru membuka berbagai sumber belajar dan membuat siswa antusias mempelajari hal-hal baru.  

    Usai dari Aceh, giliran SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura yang berbicara. Seorang guru menyampaikan bahwa IFP membuat pembelajaran makin menarik dan mudah dipahami. 

    “Dampaknya pada siswa adalah mereka lebih bersemangat, lebih mudah paham dan mereka juga sangat interaktif. Harapan kami ke depannya agar konten vokasi, khususnya untuk SMK bisa diperlengkapi kembali,” ujarnya.

    Seorang siswa yang bernama Trifena juga ikut menyampaikan pesan langsung kepada Kepala negara.

    “Terima kasih pak presiden atas bantuan IFP… semoga bisa ditambahkan untuk setiap jurusan di sekolah kami. Kalau bapak datang ke Jayapura, semoga bisa singgah di sekolah kami,” kata Trifena. 

    Prabowo pun merespons dengan janji peningkatan fasilitas pendidikan bahwa rencananya nanti setiap kelas di Indonesia akan memiliki IFP interaktif masing-masing. 

    Dalam arahannya, Prabowo kembali menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

    “Nanti itu semua uang-uang koruptor kita kejar. Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pintar-pintar ya,” ujar Prabowo 

    Untuk diketahui, program digitalisasi pembelajaran menargetkan 288.000 sekolah dan PKBM menerima IFP pada tahun pertama, dengan batas waktu distribusi pada 17 Desember 2025.

  • Mendikdasmen Sebut Peluncuran Interactive Flat Panel (IFP) Wujud Janji Nyata Prabowo

    Mendikdasmen Sebut Peluncuran Interactive Flat Panel (IFP) Wujud Janji Nyata Prabowo

    Bisnis.com, BEKASI — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa peluncuran Interactive Flat Panel (IFP) sekaligus program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas merupakan realisasi langsung dari janji Presiden Prabowo Subianto kepada para guru.

    Menurutnya, pelaksanaan agenda percepatan pembangunan sekolah yang telah ditetapkan pemerintah. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program besar digitalisasi ini dilaksanakan berdasarkan beberapa mandat strategis pemerintah.

    “Ini merupakan pemenuhan janji Bapak Presiden pada peringatan hari guru nasional tahun 2024 dan pelaksanaan Inpres Nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah, serta digitalisasi pembelajaran dan Perpres Nomor 79 tahun 2025,” ujarnya dalam sambutannya pada peluncuran Interactive Flat Panel (IFP) di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

    Dia menjelaskan bahwa program tersebut mencakup empat komponen utama, yakni pembagian IFP, penyediaan laptop, penyediaan materi pembelajaran digital, dan pelatihan guru. 

    Pelaksanaan dimulai pada 15 Agustus 2025 dan ditargetkan mencakup 288.865 sekolah dan PKBM di seluruh Indonesia. Abdul Mu’ti mengklaim sejauh ini sudah 75% dari sekolah di Indonesia sudah menerima IFP dan seluruh distribusi dijadwalkan tuntas paling lambat 17 Desember 2025.

    Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa monitoring awal menunjukkan perubahan besar pada cara belajar dan mengajar di sekolah penerima perangkat digital 

    Dia menyebut bahwa masuknya teknologi ke ruang kelas telah menciptakan suasana yang lebih interaktif, sekaligus meningkatkan akses terhadap bahan ajar bermutu.

    “Sampai 16 November 2025 sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana,” ucapnya. 

  • Prabowo Luncurkan Panel Interaktif (IFP) untuk 173.000 Sekolah di RI

    Prabowo Luncurkan Panel Interaktif (IFP) untuk 173.000 Sekolah di RI

    Bisnis.com, BEKASI — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan penggunaan layar panel interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) sebagai bagian dari program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

    Didampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa implementasi papan interaktif telah mencapai skala yang sangat besar mengingat program ini diklaim kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Tanah Air. 

    “Hari ini kita meresmikan program pembelajaran digitalisasi, di mana cukup besar prestasi yang kita capai, sudah 75% dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif,” ujarnya dalam forum tersebut. 

    Dia mengatakan total sekolah yang telah menerima perangkat digital tersebut melonjak cepat. 

    “Kalau tidak salah, mungkin program ini adalah program mungkin yang salah satu terbesar di seluruh dunia sudah 173.000 sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima,” ucapnya.

    Dalam acara tersebut, Prabowo menyapa perwakilan sekolah yang hadir melalui Zoom, salah satunya dari SDN 50 Banda Aceh. Perwakilan guru sekolah itu mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan panel interaktif.

    Usai menyapa perwakilan guru, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia menjadi prioritas.

     “Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi,” tegasnya. 

    Meskipun menargetkan seluruh 288.000 sekolah menerima panel interaktif pada 17 Desember 2025, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar implementasi tidak dipaksakan mengingat adanya tantangan geografis dan logistik di berbagai daerah. 

    “Kalau memang mundur-mundur 1, 2, 3 minggu, jangan jadi masalah,” ujarnya.

    Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperbaiki fasilitas dan mutu sekolah di seluruh Indonesia. Menurutnya, pendidikan adalah investasi masa depan bangsa.

    “Saya percaya bahwa kebangkitan suatu bangsa mulai dari guru-gurunya. Guru-gurulah yang akan membuka jalan Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang hebat,” tandas Prabowo.

  • Kapolda Metro Gelar Apel Bareng Pelajar, Cegah Perundungan di Sekolah

    Kapolda Metro Gelar Apel Bareng Pelajar, Cegah Perundungan di Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah menggelar apel bersama 1.700 orang untuk memperkuat keamanan di sekolah.

    Ribuan orang itu terdiri dari Saka Bhayangkara, Pramuka Gugus Depan, hingga Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dari seluruh Polres jajaran.

    Asep mengatakan apel ini digelar dalam rangka kolaborasi Polri dengan siswa untuk mencegah perbuatan negatif di lingkungan sekolah.

    “Pencegahan dalam hal terjadinya tawuran, terjadinya penyalahgunaan narkoba. Pencegahan terjadinya adanya perbuatan-perbuatan negatif seperti perundungan atau sebagainya,” ujar Asep di Polda Metro Jaya, Senin (17/11/2025).

    Dia menjelaskan peran siswa dalam pengamanan di lingkungan sekolah ini sangat diperlukan. Nantinya, siswa ini akan menjadi pengawas keamanan sekolah.

    Adapun, jika siswa ini mendapati perbuatan negatif di sekolah maka hal itu bisa dilaporkan terlebih dahulu ke guru di sekolah masing-masing.

    “Para polisi siswa ini akan membantu menjaga kelancaran kegiatan sekolah, melindungi temannya, dan melaporkan potensi gangguan kepada guru atau pihak sekolah,” imbuhnya.

    Sementara itu, peran Saka Bhayangkara dan Polisi Siswa Keamanan Sekolah difokuskan pada pencegahan tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, perundungan, kekerasan, serta berbagai potensi gangguan ketertiban lain. 

    “Sinergi ini dianggap sebagai langkah strategis membangun budaya disiplin dan rasa aman di tingkat pelajar,” pungkas Asep.

  • Komisi III DPR Terima 7 Calon Anggota Komisi Yudisial, Berikut Daftarnya!

    Komisi III DPR Terima 7 Calon Anggota Komisi Yudisial, Berikut Daftarnya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Yudisial (KY) Dhahana Putra melimpahkan 7 nama calon anggota Komisi Yudisial ke Komisi III DPR RI.

    Penyerahan nama dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara panitia seleksi dengan Komisi III DPR, Senin (17/11/2025), berdasarkan Hasil pemilihan panitia seleksi melalui surat nomor B-61/PANSEL-KY/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025.

    Dhahana mengatakan nama-nama yang diajukan telah diseleksi secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

    “Telah menyampaikan kepada presiden hasil surat tahapan seleksi yang dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel, berdasarkan hasil tersebut, panitia seleksi menetapkan 7 calon anggota KY yang dinyatakan lulus dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,” kata Dhahana, Senin (17/11/2025).

    Menurutnya, para calon anggota telah memenuhi syarat seleksi mulai dari tahapan, pengumuman dan pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kualitas, profile asesment, rekam jejak, tanggapan masyarakat, tes wawancara, dan terakhir tes kesehatan.

    Dhahana menyampaikan 7 calon anggota KY terpilih untuk mengikuti fit and proper test bersama Komisi III DPR, setelah Pansel menguji 236 peserta.

    Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan fit and proper test calon anggota KY akan dilaksanakan pada hari ini, Senin (17/11/2025), sekaligus pengundian nomor urut dan pembuatan makalah.

    Berikut daftar calon anggota KY yang menjalani fit and proper test

    1. F. Williem Saija – unsur mantan hakim
    2. Setyawan Hartono – unsur mantan hakim
    3. Anita kadir – unsur praktiksi hukum
    4. Desmihardi – unsur praktiksi hukum
    5. Andi Muhammad Asrun – unsur akademisi hukum
    6. Abdul Chair Ramadhan – unsur akademisi hukum
    7. Abhan – unsur tokoh masyarakat

  • Operasi Zebra 2025 Digelar Serentak Mulai Hari ini (17/11), Ini Target Pelanggaran!

    Operasi Zebra 2025 Digelar Serentak Mulai Hari ini (17/11), Ini Target Pelanggaran!

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengingatkan Operasi Zebra 2025 dilaksanakan secara serentak mulai hari ini 17 hingga 30 November 2025.

    Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin mengatakan pelaksanaan operasi zebra nantinya disesuaikan dengan kondisi wilayah di masing-masing daerah.

    “Mulai hari ini secara serentak dilaksanakan kegiatan Operasi Zebra 2025. Operasi Zebra itu adalah operasi mandiri kewilayahan, jadi pelaksanaannya, target sasarannya itu sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing,” ujar Aries dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

    Dia menambahkan terdapat parameter dilaksanakannya operasi zebra yakni menciptakan kondisi ideal lalu lintas yang ideal hingga menyiapkan sarana prasarana mendukung pelaksanaan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Selanjutnya, operasi ini juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang rawan kecelakaan. Pemetaan ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan yang ada.

    “Kita ketahui Libur Nataru 2026 tantangannya satu, akan terjadi gelombang perpindahan massa, khususnya ke lokasi wisata. Inilah yang harus kita lakukan dalam operasi Zebra,” tambah Aries.

    Dalam operasi kali ini, Korlantas menyoroti dua hal yaitu penertiban balap liar dan perlindungan terhadap pejalan kaki. Oleh karena itu, direktorat terkait sudah menyusun petunjuk dan arahan teknis, termasuk langkah sosialisasi terkait operasi ini.

    Lebih Lanjut, Aries menekankan agar personel yang di BKO ke wilayah dapat memaksimalkan tugasnya agar pelaksanaan operasi zebra tahun ini bisa aman, tertib dan lancar.

    “Seluruh para Ka-Induk PJR koordinasi dengan pihak Jasa Marga pasang di JPO-JPOnya operasi Zebra 2025, silakan disampaikan, kita semarakkan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, target operasi zebra khususnya di Polda Metro Jaya yaitu penggunaan ponsel, pengendara belum cukup umur, penggunaan helm yang tidak SNI, pengendara dengan kondisi meminum alkohol hingga tertib administrasi.

  • Kala Gen Z Pontang-Panting Cari Kerja saat Minim Lowongan

    Kala Gen Z Pontang-Panting Cari Kerja saat Minim Lowongan

    Bbisnis.com, CIREBON- Langit Plumbon di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa (11/11/2025) pagi belum sepenuhnya terang. Di halaman balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah daerah, deretan wajah muda menatap penuh harap ke arah pintu masuk gedung berwarna krem kusam itu. 

    Ada yang datang berkelompok, ada pula yang sendirian, menenteng map biru berisi fotokopi ijazah dan daftar riwayat hidup. Mereka berdiri berdesakan sejak pukul enam pagi, jauh sebelum panitia membuka pendaftaran job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon.

    “Katanya ada lowongan di pabrik baru,” ujar Rizal (25), sarjana ekonomi lulusan 2021 yang sejak wisuda belum juga mendapatkan pekerjaan tetap kepada Bisnis.

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, antrean calon pelamar mengular hingga ke luar pagar BLK. Sebagian duduk di trotoar, sebagian lagi berteduh di bawah spanduk bertuliskan “Job Fair Hybrid Inklusi Disnaker 2025, Satu Langkah Menentukan Karirmu”. 

    Ironis, karena bagi sebagian besar dari mereka, kegiatan seperti ini lebih sering menjadi ajang harapan yang cepat pula dipatahkan.

    Di halaman BLK yang tidak terlalu luas, puluhan stan perusahaan berdiri berjejer. Mulai dari sektor ritel, pabrik garmen, lembaga keuangan mikro, hingga penyedia lapangan kerja luar negeri.

    Namun, sebagian besar lowongan yang dibuka hanya untuk posisi operator produksi, sales freelance, dan marketing lapangan. Upahnya? Sekitar Rp1,8 hingga Rp2,2 juta per bulan, di bawah upah minimum Kabupaten Cirebon tahun 2025 yang mencapai Rp2,3 juta.

    “Yang penting kerja dulu, urusan gaji belakangan. Sudah tiga kali ia datang ke job fair. Saya sudah bosan nganggur. Orang tua di rumah juga bingung, tiap hari nanya kapan kerja?” kata Dini (23), lulusan SMK administrasi perkantoran.

    Dini sempat bekerja sebagai kasir di minimarket, tapi hanya bertahan tiga bulan. Kontraknya tidak diperpanjang lantaran perusahaan tengah efisiensi. 

    Fenomena seperti Dini dan Rizal bukan kasus tunggal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon 2025 mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kalangan usia muda 18–30 tahun mencapai 84.490, sementara jumlah angkatan kerja mencapai 1.261.780.

    Sebagian besar dari mereka adalah lulusan SMA dan SMK, tetapi tidak sedikit pula lulusan diploma dan sarjana yang masih menganggur. Mereka disebut “generasi terjebak”—terdidik, tapi tidak terserap.

    “Masalah utama bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tapi juga ketidaksesuaian antara keterampilan anak muda dan kebutuhan industri,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto saat ditemui di sela acara.

    Novi mengakui agenda job fair seperti ini hanya bisa menjangkau sebagian kecil pencari kerja.

    “Kami menargetkan 2.189 pelamar, tapi yang datang lebih dari 8.000. Banyak industri di sini masih padat karya dengan skill dasar, sementara anak muda sekarang maunya kerja di sektor kreatif, digital, atau startup. Tapi sektor itu belum kuat di Cirebon,” kata Novi.

    1762843323_f4e7315d-8f91-4a36-8583-6bff0ec0ea97.

     
    Pintu Ekonomi Setengah Terbuka

    Kabupaten Cirebon sering disebut sebagai kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

    Namun, geliat industrialisasi tidak secepat yang dijanjikan. Kawasan industri Cirebon Timur yang sempat digadang-gadang menjadi pusat pabrik baru, hingga kini masih setengah hidup. Sebagian lahan kosong, sebagian lagi disewakan untuk gudang logistik.

    “Pemerintah sering bicara soal investasi masuk, tapi yang kami lihat justru pabrik tutup atau pindah ke daerah lain,” kata Yayan (29), mantan operator mesin di pabrik tekstil yang gulung tikar dua tahun lalu.

    Kini ia bekerja serabutan, membantu ayahnya memperbaiki motor di bengkel kecil di rumah. Yayan datang ke job fair dengan harapan bisa kembali ke dunia industri.

    “Saya sudah biasa kerja keras. Tapi makin ke sini, lowongan makin sedikit, saingan makin banyak. Kadang merasa nggak ada masa depan di sini,” katanya lirih.

    Bagi banyak anak muda Cirebon, kerja apa pun kini dianggap keberuntungan. Bahkan pekerjaan tanpa kontrak, tanpa BPJS, dan tanpa jaminan masa depan pun tetap diburu.

    Setiap pagi, di sepanjang Jalan Tuparev hingga Kawasa Sumber, tampak ratusan anak muda berdiri di pinggir jalan menunggu panggilan kerja harian dari toko, kafe, atau proyek bangunan. 

    Upahnya antara Rp70.000 hingga Rp100.000 per hari. Tidak ada kepastian apakah besok mereka akan dipanggil lagi.

    Sementara itu, banyak anak muda perempuan memilih menjadi kasir, penjaga warung kopi, atau admin online shop dengan gaji di bawah UMR. “Sekarang semua serba kontrak pendek. Kalau sebulan performanya dianggap kurang, langsung diganti orang baru,” ujar Dini.

    Ironisnya, di atas penderitaan generasi muda ini, pembangunan ekonomi Cirebon terus dipromosikan dalam berbagai forum resmi. Pemerintah Kabupaten Cirebon menampilkan data optimistis: nilai investasi naik, proyek pariwisata tumbuh, dan infrastruktur diperbaiki. 

    Namun, di lapangan, kesejahteraan anak muda seperti berjalan di tempat.

    Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan jika kondisi ini terus berlanjut, Kabupaten Cirebon berpotensi kehilangan bonus demografi. 

    “Banyak anak muda akhirnya memilih merantau ke Bekasi, Karawang, atau Jakarta. Mereka pergi karena tidak merasa punya masa depan di tanah sendiri,” tutur Imron.

    Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mulai mengarahkan program pelatihan BLK untuk sektor kreatif digital, bukan hanya industri manufaktur. 

    Saat ini, Disnaker Kabupaten Cirebon sedang mengubah murikulum pelatihan agar sesuai dengan tren ekonomi baru. “Anak muda Cirebon harus disiapkan bukan hanya jadi pencari kerja, tapi juga pencipta kerja,” lanjut Novi.

    Menjelang siang, satu per satu peserta job fair meninggalkan lokasi. Spanduk besar bertuliskan “Job Fair Hybrid Inklusi Disnaker 2025, Satu Langkah Menentukan Karirmu” mulai dilepas oleh panitia. 

    Di sudut aula BLK, beberapa pencari masih duduk memegang map birunya.

    “Saya titip lamaran di tiga stan.“Mudah-mudahan ada yang telepon. Kalau nggak, ya balik jualan online lagi,” kata Dini.

  • Pemprov DIY Setop Bansos PKH ke 7.001 Penerima yang Terindikasi Judi Online

    Pemprov DIY Setop Bansos PKH ke 7.001 Penerima yang Terindikasi Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyetop sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi 7.001 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang terindikasi terlibat praktik perjudian online atau judol.

    Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih menyampaikan bahwa penghentian sementara penyaluran bantuan bagi penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol dilakukan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “[Data penerima bansos PKH] Itu sementara kita berhentikan. Kebijakan Kementerian Sosial, hasil dari data dari PPATK, lalu kita cek lagi untuk data tersebut,” katanya dilansir dari Antara, Senin (17/11/2025). 

    Menurut data yang diterima oleh Dinas Sosial DIY, penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol paling banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yakni sebanyak 2.397 orang penerima manfaat.

    Selain itu, ada 1.711 orang penerima manfaat PKH di Kabupaten Bantul, 1.106 orang penerima manfaat di Kabupaten Sleman, 938 orang penerima manfaat di Kota Yogyakarta, dan 849 orang penerima manfaat di Kabupaten Kulon Progo yang terindikasi terlibat judol.

    Endang mengatakan, dinas sosial tingkat kabupaten/kota akan menyampaikan informasi kepada penerima manfaat PKH yang menghadapi penghentian sementara bantuan karena dinilai terindikasi terlibat perjudian online.

    Karena temuan PPATK hanya didasarkan pada data nomor induk kependudukan dan nomor rekening, ia melanjutkan, verifikasi akan dilakukan dengan bantuan dari pendamping PKH di lima kabupaten dan kota untuk memastikan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol 

    Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol untuk menyampaikan klarifikasi.

    “Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada komplain, ya sudah berarti memang ini benar,” kata Endang.

    Endang menyampaikan bahwa dalam banyak kasus temuan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol, pelaku judol tidak selalu warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

    “Istrinya mungkin enggak judol, tapi yang judol suaminya atau anaknya. Kan sama saja, mereka memakai itu untuk judi. Walaupun dia tidak mengakui, tapi ternyata terbukti, yang judol adalah keluarga dia,” katanya.

    Kalau terbukti memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah untuk aktivitas ilegal seperti judol, ia mengatakan, maka penerima bantuan dinilai tidak lagi layak menjadi penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.

    “Ketika itu digunakan untuk judol, berarti memang dia tidak perlu bantuan. Masa kita, pemerintah membantu untuk dia judi,” katanya.

    Endang menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar.

    “Pemerintah maunya membantu untuk kebutuhan dasar dia, lalu diberdayakan lagi secara ekonominya,” kata Endang. 

  • BLT Kesra Rp900.000 November–Desember 2025 Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerimanya

    BLT Kesra Rp900.000 November–Desember 2025 Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Masyarakat atau BLT Kesra Rp900.000 bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Program BLT yang mulai dicairkan pada Senin (20/10/2025) ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi 2025. Bantuan tambahan tersebut diberikan kepada masyarakat dalam kategori desil 1 (miskin ekstrem) hingga desil 4 (rentan miskin) untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

    Mengutip informasi dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini berasal dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

    Pada bulan Oktober 2025, penerima manfaat akan mendapatkan BLT sebesar Rp900.000. Dana bantuan akan dikirimkan melalui rekening bank-bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia), serta melalui layanan PT Pos Indonesia.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan BLT Kesra Oktober 2025 melalui situs resmi atau aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” milik Kementerian Sosial RI. Berikut panduan lengkapnya:

    Cara Cek BLT Kesra Rp900.000 melalui Website Resmi

    1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
    2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat pada KTP atau KK.
    3. Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP.
    4. Ketik kode captcha yang tertera.
    5. Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya.

    Jika terdaftar dan memenuhi syarat, sistem akan menampilkan status penerima BLT. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Cara Cek BLT Kesra Rp900.000 melalui Aplikasi Resmi

    1. Unduh aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” di Play Store atau App Store.
    2. Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.
    3. Isi data domisili lengkap (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
    4. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha).
    6. Tekan tombol “Cari Data”.

    Hasil pencarian akan menampilkan status penerima, termasuk jenis bantuan dan informasi pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang menerima BLT dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kementerian Sosial juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi data dan proses penyaluran, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran. (Stefanus Bintang Agni)