Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov Banten memiliki dua calon gubernur dan cawagub untuk pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Kedua cagub itu yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, dan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.

    Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi diusung oleh PDIP, sedangkan Andra Soni dan Achmad Dimyati diusung oleh partai Golkar.

    Berikut profil pasangan cagub Banten tersebut

    1. Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.

    Dr. Hj. Airin Rachmi Diany., SH., MH. adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode dari tahun 2011-2021. Selama 10 tahun menjadi Wali Kota, Airin telah menorehkan banyak prestasi dan kemajuan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kini, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik di Provinsi Banten.

    Wanita kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976 ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Semasa kuliah, Airin pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung (1995) dan Mojang Provinsi Jawa Barat (1995). Kemudian, ia mengikuti pemilihan Puteri Indonesia 1996 dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata

    Profil
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 28 Agustus 1976
    Agama : Islam
    Alamat : Kota Tangerang Selatan, Banten
    Pendidikan Terakhir : S3
    Pekerjaan : Wiraswasta

    PENDIDIKAN
    1. SMAN 20 Bandung (1991-1994)
    2. S1 Universitas Parahyangan Bandung (1994-1999), Gelar Sarjana Hukum
    3. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2000-2002), Spesialis Satu
    4. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2003-2005), Gelar Magister Hukum
    5. S3 Universitas Padjajaran Bandung, (2019-2023), Gelar Doktor

    Riwayat Organisasi
    1. Ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar (2019-2024)
    2. Ketua Partai Golkar Tangerang Selatan (2020-2025)
    3. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Banten (2024-2028)
    4. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (2016-2020)
    5. Ketua PMI Kota Tangerang Selatan (2009-2024)

    Dilansir dari antara, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Airin Rachmi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp304.791.666.069 atau setara Rp304 miliar. Sebagai calon kepala daerah, laporan tersebut disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2024.

    Harta kekayaan tersebut mencakup berbagai aset yang dimilikinya dan didominasi aset tanah serta bangunan dengan total senilai Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Serang, Bandung, Jakarta Barat, Padeglang, Jakarta Selatan, Tanggerang, dan lainnya.

    Tidak hanya aset properti, Airin juga memiliki transportasi dan mesin yang terdiri dari 19 unit mobil yang total nilai keseluruhan mencapai Rp3,5 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, dan kas atau setara kas sekitar Rp3,2 miliar.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Airin Rachmi sesuai data LHKPN yang telah dilaporkan terhadap KPK.

    Tanah dan bangunan: Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar (128 properti)
    Alat transportasi dan mesin: Rp3.541.000.000 atau Rp3,5 miliar (19 unit transportasi)
    Harta bergerak lainnya: Rp900.000.000
    Surat berharga: Tidak ada laporan
    Kas dan setara kas: Rp3.263.000.000
    Harta lainnya: Tidak ada laporan
    Utang: Tidak ada laporan
    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp304.791.666.069

    2. Ade Sumardi

    Ade Sumardi merupakan cawagub yang mendampingi Airin. Dia lahir pada 27 Juli 1972. Dia menempuh pendidikan di Universitas Islam Nusantara.

    Sebelumnya Ade menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak, Banten selama dua periode berturut-turut yaitu pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Tidak hanya menjadi pejabat eksekutif, Ade juga memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif.

    Pada tahun 2009, Ade terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Kesuksesannya dalam legislatif tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Ade Sumardi juga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten untuk periode 2024-2029.

    Ade juga memiliki peran yang signifikan di partai politik. Pada tahun 2019, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten hingga saat ini.

    Dilansir dari antara, berbeda dengan pasangan politiknya, yakni Airin Rachmi yang memiliki harta kekayaan mencapai ratusan miliaran, terpantau Ade Sumardi hanya memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp1,2 miliar.

    Berdasarkan data terakhir yang dirilis, jumlah kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset, seperti tanah dan bangunan yang berjumlah Rp430 juta.

    Lalu, terdapat alat transportasi dan mesin senilai Rp750 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp257 juta, dan kas atau setara kas senilai Rp72 juta.

    Dalam laporannya, Ade pun tercatat memiliki hutang yang ditanggung sebesar Rp216 juta. Oleh sebab itu, jumlah harta yang bernilai Rp1,5 menyusut menjadi Rp1,2 setelah dikurangi oleh jumlah hutang yang dimilikinya.

    Selengkapnya, berikut adalah rincian jumlah harta kekayaan Ade Sumardi sesuai data LHKPN yang disampaikan tanggal 28 Maret 2024.

    1. Tanah dan bangunan: Rp430.150.000

    Tanah seluas 4588 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp60.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 200 m2/135 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp50.000.000
    Tanah seluas 733 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp20.000.000
    Tanah seluas 2487 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp24.870.000
    Tanah seluas 2973 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp35.000.000
    Tanah seluas 6191 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp90.280.000
    Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp150.000.000

    2. Alat transportasi dan mesin: Rp750.000.000

    Mobil, Toyota Camry Sedan tahun 2007, hasil sendiri Rp70.000.000
    Mobil, Toyoya Minibus tahun 2012, hasil sendiri Rp180.000.000
    Mobil, Honda Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp200.000.000
    Mobil, Toyota JEEP tahun 2019, hasil sendiri Rp300.000.000

    3. Harta bergerak lainnya: Rp257.000.000

    4. Surat berharga: Tidak ada laporan

    5. Kas dan setara kas: Rp72.895.999

    6. Harta lainnya: Tidak ada laporan

    Jumlah harta: Rp1.510.045.999

    7. Hutang: Rp216.467.581

    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp1.293.578.418

  • Komdigi Hapus 8 Ribu Lebih Kata Kunci soal Judi Online, Ini Rinciannya

    Komdigi Hapus 8 Ribu Lebih Kata Kunci soal Judi Online, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Komdigi melalui Desk Pemberantasan Perjudian Daring mengatakan sudah melakukan pemblokiran terhadap 8000 lebih kata kunci terkait judi online.

    Rincian kata kunci yang dihapus yakni 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta.

    “Kami sudah melakukan pemblokiran terkait keyword. Dari 4 sampai 20 November, ini usia dari Desk ini, mencapai 1.361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta,” ucap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, seperti dilansir dari Antaranews.

    Meski demikian, Komdigi mengatakan jika proses penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat.

    Sebab aktivitas pemblokiran kata kunci terkait judi online perlu melibatkan perusahaan-perusahaan teknologi besar.

    Dia mengatakan, pada platform teknologi besar seperti Google, Meta, dan TikTok, mereka mengikuti pedoman internal masing-masing.

    Oleh sebab itu, ini akan membutuhkan waktu dan kerja sama intensif untuk menghapus kata kunci yang melanggar hukum di Indonesia.

    Kemkomdigi telah mengirimkan surat kepada sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Google, TikTok, dan Meta untuk meminta dukungan dalam menghapus kata kunci terkait perjudian yang diakses dari Indonesia.

    “Ini yang kita sedang dorong, minta untuk mereka juga ikut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, judi mungkin di negara lain tidak melanggar, tapi Indonesia melanggar. Jadi kalau memang dibukanya dari Indonesia keyword tersebut, kita minta itu juga untuk tidak bisa muncul di keyword-nya,” kata Meutya.

    Mengacu pada aktivitas bersih-bersih ini, Meutya mengatakan nika Kementerian Komunikasi dan Digital siap menghadapi tuntutan dampak dari penutupan situs web maupun aplikasi yang terkait judi online.

    “Dalam rangka menutup situs ataupun juga aplikasi, kadang-kadang harus berhadapan juga dengan tuntutan balik. Tidak apa-apa kita hadapi. Kalau memang itu aduan dari masyarakat, kita akan tutup. Dan kita siap berhadapan jika digugat,” ia menambahkan.

  • Prabowo Bertemu PM Inggris, Ini Isu yang Dibahas

    Prabowo Bertemu PM Inggris, Ini Isu yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong berbagai isu strategis dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama antara Indonesia-Inggris.

    Hal ini dia sampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, di kantor PM Downing Street 10, London, Inggris, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

    Prabowo menyampaikan apresiasinya dapat bertemu langsung dengan PM Starmer di kantornya. “Merupakan kehormatan besar bagi saya akhirnya dapat melihat bagian dalam Downing Street,” tutur Prabowo.

    Prabowo juga menambahkan bahwa PM Starmer menyatakan minat pemerintahannya untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia. Kerja sama tersebut mencakup beberapa sektor.

    “Mereka juga minat membantu kita di beberapa sektor, sektor ekonomi tentunya, perikanan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan juga pertahanan,” ujar Prabowo.

    Sekadar informasi, Prabowo tiba di Downing Street sekitar pukul 12.35 waktu setempat dan disambut langsung oleh PM Keir Starmer di depan pintu utama kantor PM. Dalam sambutannya, PM Starmer menyampaikan apresiasi atas kedatangan Presiden Prabowo ke kantornya.

    “Suatu kehormatan besar dapat menerima Anda di sini. Kita memang sudah bertemu awal pekan ini, tetapi menjadi suatu kebanggaan dapat menyambut Anda di Downing Street. Terima kasih banyak,” ujar PM Starmer dalam pengantarnya.

    Selain itu, PM Starmer juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kerja sama Indonesia-Inggris. Menurut PM Starmer, saat ini kerja sama Indonesia-Inggris sudah berjalan dengan baik.

    “Kita sudah banyak bekerja sama sebagai negara, dan saya yakin ada banyak hal strategis yang bisa kita bahas di sini,” tandas PM Starmer.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Djiwandono.

  • Pilkada 2024: KPU Perbolehkan TPS Dipindahkan Bila Hujan

    Pilkada 2024: KPU Perbolehkan TPS Dipindahkan Bila Hujan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) bisa dipindahkan jika kondisi cuaca hujan mengganggu proses pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik di acara FGD Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024). 

    “Jika memang dalam proses pemungutan suara itu terjadi hujan, maka TPS dipindahkan ke tempat yang memungkinkan untuk dilangsungkan pemungutan suara,” terangnya. 

    Nantinya, TPS tersebut dapat dipindah ke tempat-tempat yang memungkinkan agar tak terkena hujan. Idham memberikan contoh seperti dipindah ke rumah warga dan gedung sekolah. 

    Di lain sisi, menimbang kondisi cuaca yang sering turun hujan saat ini, Idham mengatakan bahwa KPU telah mengupayakan agar logistik pilkada tetap aman. 

    “Kami sudah menyampaikan kepada badan ad hoc kami tentang SOP mengelola logistik. Ataupun kepada KPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara] tentang menjaga logistik pemungutan suara,” ujarnya. 

    Terlebih, ia berharap agar surat suara di TPS dalam kondisi yang aman dan utuh, serta tak ada bencana yang dapat mengganggu proses pemungutan suara. 

    “Dan ya mudah-mudahan tidak ada bencana yang sekiranya bisa mengancam atau mengganggu proses pemungutan suara,” pungkasnya. 

  • Anies Beri Warning Soal Pembagian yang Bisa Ubah Dukungan di Pilkada Jakarta

    Anies Beri Warning Soal Pembagian yang Bisa Ubah Dukungan di Pilkada Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Anies Baswedan meminta agar para loyalisnya berhati-hati dengan ‘pembagian’ yang dapat merubah arah dukungan pada Pilkada Jakarta 27 November 2024 mendatang. 

    Hal ini disampaikannya dalam Apel Siaga dan Rapat Akbar Warga Kawal TPS yang digelar di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2024). 

    “Pernah denger tidak? Ada yang suka bagi-bagi menjelang pilkada? Pernah? Bagi apa-bagi apa? Nah, kabari semuanya pilihan jangan pernah berubah Gara-gara pembagian apapun juga, Betul?” terang Anies, yang kemudian dijawab betul oleh para loyalisnya. 

    Sebab demikian, dia meminta  agar dapat menjaga lingkungannya dari hal-hal semacam itu. 

    “Jaga lingkungan ini, dari sekarang diberitahu, hati-hati ya, jangan sampai masa depan kita jadi suram hanya karena kebahagiaan sejenak,” tuturnya. 

    Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut tiga di Pilkada Jakarta, Pramono Anung – Rano Karno (Si Doel) juga hadir dalam gelaran tersebut. Keduanya juga mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang telah memberikan dukungan kepadanya. 

    Rano Karno dalam sambutannya juga mengajak semua masyarakat Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada 27 November mendatang. 

    “Jaga harga diri warga Jakarta, kita tidak ingin dibuat bodoh. Inilah hak kita sebagai warga Jakarta,” kata Bang Doel. 

    Mantan Gubernur Banten tersebut juga optimis bahwa Pilkada Jakarta dapat berlangsung satu putaran, menimbang dukungan dari masyarakat Jakarta dan relawan Anies Baswedan yang dinilai masif. 

  • Komisi III DPR RI Harap Ketua KPK Baru Tak Ulangi Kesalahan Lama

    Komisi III DPR RI Harap Ketua KPK Baru Tak Ulangi Kesalahan Lama

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan harapannya terhadap Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto untuk masa jabatan 2024-2029. Dia berharap Setyo tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK periode lalu.

    Nasir menyampaikan, pada periode lalu, ada tiga Pimpinan KPK yang diduga melanggar etik, termasuk salah satunya yang mengundurkan diri.

    “Oleh karenanya, mudah-mudahan KPK bisa bersinergi, kolektif-kolegial itu harus diwujudkan, sehingga kemudian tidak ada yang kurang dan lebih, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

    Menurutnya, kolektif-kolegial adalah hal yang diharapkan oleh Komisi III DPR RI, lantaran bisa menghadirkan kepemimpinan yang bersinergi dengan Dewan Pengawas KPK alias Dewas KPK.

    “Sehingga tidak ada lagi saling melaporkan antara komisioner KPK dan Dewas, begitu juga sebaliknya,” tutur Politikus PKS tersebut.

    Lebih jauh, Nasir membeberkan kemungkinan alasan terpilihnya Setyo adalah karena rekam jejaknya, jaringannya, dan pengalamannya. Menurut dia, kemungkinan itu yang menjadi caratan bagi para semua fraksi di Komisi III DPR RI.

    Tak hanya itu, lanjut dia, Setyo juga memiliki pengalaman di KPK dan di bidang reserse, bahkan sekarang menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian.

    “Jadi pengalaman ini, kematangan yang dia miliki, kemudian jaringan juga, seperti yang saya katakan tadi ya, membuat mayoritas memilih dia untuk menjadi Ketua KPK lima tahun yang datang,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih dan menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029. 

    Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno Komisi III DPR RI dengan agenda menetapkan lima orang Pimpinan KPK sekaligus Ketua KPK dan memilih lima orang Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029.

    Adapun, rapat pleno ini berlangsung di Ruang Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

    “Apakah saudara Setyo Budiyanto dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua KPK masa jabatan tahun 2024-2029?” tanya Habiburokhman dan dijawab setuju oleh para anggota rapat.

  • Gibran Sebut Nvidia Bakal Bangun Sekolah AI di Solo, Kapan?

    Gibran Sebut Nvidia Bakal Bangun Sekolah AI di Solo, Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan perusahaan software dari Amerika Serikat (AS), Nvidia, akan investasi di Indonesia.

    Gibran masih merahasiakan nilai investasi yang akan disuntikan Nvidia di Indonesia. Namun, ia membocorkan investasi itu berupa program pendidikan sejalan dengan rencana pemerintah pusat.

    “Kemarin juga kedatangan tamu bosnya Nvidia yang menyatakan akan investisasi di beberapa kota,” tuturnya di Jakarta, Kamis (21/11).

    Menurut Gibran, perusahaan Nvidia bakal membangun sekolah Artificial Intelligence (AI) di Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah pusat.

    Gibran berpandangan bahwa pendidikan di Indonesia sudah seharusnya menyertakan pelajaran AI agar tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Selain itu, sekolah AI itu pun akan dibangun di Kota Solo.

    “Salah satunya di Solo,” kata Gibran.

    Gibran juga optimistis sistem pendidikan di Indonesia akan semakin baik dengan ada sekolah AI, sehingga realisasi Indonesia Emas 2024 bisa segera terwujud.

    “Seharusnya anak-anak muda bisa mengisi, jangan sampai pemerintahnya sudah mendorong, tapi anak mudanya tidak mengisi,” ujarnya.

  • Mahfud MD Geram Aparat Lebih Takut dengan Penjahat Daripada Rakyat

    Mahfud MD Geram Aparat Lebih Takut dengan Penjahat Daripada Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengaku geram dengan tingkah laku aparat yang lebih takut dengan penjahat dibandingkan dengan rakyat.

    Hal ini disampaikan olehnya dalam diskusi daring dengan tema Ragu Kebijakan Pemberantasan Korupsi yang diadakan oleh Universitas Paramadina & Institut Harkat Negeri, Kamis (21/11/2024). 

    “Aparat kita itu lebih takut kepada penjahat daripada kepada rakyat. Padahal, dulu imbauan Pak Jokowi sangat bagus pada awal 2022 itu di Bali meminta Kapolda, para Kapolres untuk melindungi rakyat kalau diangkat jadi pejabat yang disowani itu tokoh masyarakat, bukan ke preman,” imbuhnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa banyak aparat yang diangkat oleh preman-preman atau oknum pejabat yang tidak amanah. Sehingga saat menjabat, maka yang ditemui lebih dulu bukan tokoh masyarakat.

    Menurutnya, aparat pun lebih menuruti permintaan preman dibandingkan dengan ulama atau tokoh masyarakat sehingga terjadinya proses penegakkan hukum kian sulit untuk dibenahi.

    “Penjahat itu ditakuti karena mendikte dan mengancam, sehingga aparat bukan hanya takut pada penjahat, tapi juga didikte oleh penjahat,” pungkas Mahfud.

  • Mahfud MD: Sebulan Prabowo Menjabat, Belum Ada Kejelasan Penanganan Korupsi

    Mahfud MD: Sebulan Prabowo Menjabat, Belum Ada Kejelasan Penanganan Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai meskipun telah berjalan selama satu bulan, tetapi belum ada gebrakan jelas dari pemerintahan Prabowo Subianto dalam menangani pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    Menurutnya, sejauh ini komitmen Presiden Ke-8 RI itu baru terbatas dari sisi pernyataan dalam forum nasional dan internasional, tetapi belum memiliki kerangka jelas dalam realisasinya.

    Hal ini disampaikan olehnya dalam diskusi daring dengan tema Ragu Kebijakan Pemberantasan Korupsi yang diadakan oleh Universitas Paramadina & Institut Harkat Negeri, Kamis (21/11/2024).

    “Sampai hari ini persis satu bulan hari ini pemerintah baru terbentuk kalau saya melihat tata kelola pemerintahan masih amburadul. Saya belum melihat langkah-langkah baru kebijakan baru kecuali garis garis yang sifatnya statement pernyataan,” ujarnya dalam forum itu.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa belum ada terobosan dari kebijakan khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai aturan untuk pemberantasan korupsi.

    Harapannya, kata Mahfud, pemerintahan saat ini tak hanya selalu memberikan lip service terkait penanganan korupsi tanpa memberikan gebrakan secara nyata. Mengingat, korupsi merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai.

    “Selain presiden juga kita belum jelas nih apa yang direncanakan oleh kementerian ini, kementerian itu dan sebagainya untuk pemberantasan korupsi terutama di bidang politik, hukum keamanan,” pungkas Mahfud.

  • Menakar Untung-Rugi Pengadaan Maung Pindad untuk Mobil Dinas Pemerintah

    Menakar Untung-Rugi Pengadaan Maung Pindad untuk Mobil Dinas Pemerintah

    E-Paper Bisnis Indonesia merupakan replika digital edisi cetak Harian Bisnis
    Indonesia. Dan bisa mengakses E-Paper Bisnis Indonesia melalui alat-alat digital
    seperti telepon pintar (smartphone), komputer genggam tablet, laptop, atau
    komputer
    meja (desktop). Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang berlanganan
    E-Paper
    Bisnis Indonesia, kunjungi https://epaper.bisnis.com/. Konten
    Premium adalah konten yang dapat diakses dengan sistem berlangganan pada situs
    dalam
    jaringan (online). Konten Premium disajikan dengan artikel yang lebih mendalam.