Xcloud.id

Category: Bisnis.com Nasional

  • Banjir Gugatan Sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi

    Banjir Gugatan Sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi akan kebanjiran gugatan setelah rangkaian proses rekapitulasi suara Pilkada 2024 dirampungkan.

    Para calon kepala daerah yang tak puas dengan proses maupun hasil pemilihan suara yang digelar 5 tahun sekali akan segera melayangkan gugatan.

    Berdasarkan situs resmi MK, tercatat sebanyak 153 permohonan sengketa pilkada telah didaftarkan hingga pukul 14.20 WIB. Jumlah itu terdiri ats 120 permohonan sengketa pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.

    Sementara itu, permohonan sengketa pilkada tingkat provinsi tercatat belum ada yang didaftarkan.

    Sejauh ini, rencana gugatan hasil Pilkada 2024 akan dilayangkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.

    Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil–Suswono atau RIDO bakal menyiapkan gugaratan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim RIDO berharap Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung dua putaran.

    Ketua Tim Pemenangan RIDO Ahmad Riza Patria mengungkap alasan pihaknya menggugat penetapan rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta. Tim RIDO mengatakan angka golongan putih (golput) di Jakarta mencapai 3,4 juta orang atau lebih tinggi dari perolehan suara pasanga calon (paslon) nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno sebesar 2,1 juta suara.

    Ariza menduga bahwa distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara atau Form C6 yang tidak terdistribusi dengan baik merupakan penyebab tingginya angka golput. Padahal, dia menegaskan kondisi pada 27 November seperti ‘cuaca tidak seharusnya’ memengaruhi angka partisipasi.

    Kondisi saat pencoblosan, lanjutnya, tidak hujan, tidak ada masalah yang berarti, tapi partisipasinya sangat rendah.

    “Tim hukum RIDO mempelajari, melihat, meneliti, ternyata di antaranya masalahnya adalah banyak sekali warga Jakarta yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau formulir C6. Inilah yang menyebabkan kami dari pihak pasangan RIDO akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkait beberapa masalah,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Media Center RIDO, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

    Gugatan juga akan dilayangkan oleh calon bupati dan wakil bupati Pemalang, Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi untuk hasil Pilkada Pemalang 2024.

    Vicky dan Suwendi adalah pasangan bupati dan wakil bupati Pemalang yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB.

    Gugatan Vicky-Suwendi didaftarkan pada Jumat pekan lalu. Gugatan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum.

    “Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh
    empat pukul 23:59 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, ole Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang, , Nomor Urut 1,” demikian berkas permohonan yang dikutip dari laman resmi MK, Senin (9/12/2024).

    MK Pastikan Bebas Konflik Kepentingan

    Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memastikan bahwa tiap-tiap panel hakim yang mengadili perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest).

    Menurutnya, panel diisi oleh hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau kepentingan lainnya dengan perkara yang diadili. Hal ini sama halnya ketika MK mengadili sengketa Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif 2024.

    “Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan, ya, nanti perlakuannya sama,” kata Suhartoyo dilansir dari Antara, Senin (9/12/2024).

    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur hakim tidak boleh mengadili perkara yang memiliki keterlibatan dengan dirinya.

    Suhartoyo menilai aturan tersebut melekat bagi setiap hakim, tidak terkecuali terhadap hakim yang mengadili perkara sengketa pilkada.

    “Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun ‘kan sama ketentuannya,” ujar dia menegaskan.

    Lebih lanjut, Suhartoyo menyampaikan bahwa persidangan perkara sengketa pilkada akan dibagi ke dalam tiga panel. Adapun satu panel terdiri dari tiga hakim konstitusi.

    “Kalau sebanyak perkara, misalnya 200 [perkara], ya, akan dibagi tiga. Misalnya masing-masing [panel] 60 atau 70 [perkara]. Mekanismenya tidak ada persoalan,” ucap Suhartoyo memastikan.

  • Kisruh Ketua PMI: JK Lapor Polisi, Agung Laksono Bawa Hasil Munas ke Kementerian Hukum

    Kisruh Ketua PMI: JK Lapor Polisi, Agung Laksono Bawa Hasil Munas ke Kementerian Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) saat ini sedang menghadapi masalah, yang mana terdapat dua pihak yang memperebutkan posisi ketua umum, yaitu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

    Dilansir Antara pada Senin (9/12/2024), Jusuf Kalla kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Namun, di lain pihak, politisi Golkar Agung Laksono menggelar musyawarah nasional (munas) tandingan ke-22 PMI.

    Terkait dengan hal itu, JK pun mengambil langkah untuk melaporkan Agung Laksono ke polisi. Dia menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi PMI dalam negara.

    “PMI harus ada satu dalam satu negara, tidak boleh ada dua, jadi kami sudah laporkan [Agung Laksono] ke polisi,” kata JK dilansir dari Antara, Senin (9/12/2024).

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 menegaskan manuver Agung Laksono secara sepihak membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan PMI ke-22 merupakan langkah yang ilegal. “[Munas tandingan PMI ke-22] Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu emang kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan,” ujar dia.

    Menurutnya, tidak ada pencalonan lain dalam kontestasi Ketua Umum PMI. Oleh karena itu, JK telah melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi.

    “Tidak ada calon lain, sudah ke polisi, ada tindakan ilegal sudah melaporkan polisi, karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang, itu pun sudah kita sudah pecat karena melanggar AD/ART,” tuturnya.

    Berdasarkan hasil sidang pleno yang diselenggarakan Minggu (8/11/2024), JK telah terpilih secara aklamasi dan hasilnya masih menunggu keputusan secara formal hari ini.

    Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) 2024 memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

    Respons Agung Laksono

    Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla, Agung Laksono pun buka suara. “Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja, karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi,” ujar dia sebagaimana dilansir dari Antara.

    Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20% suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

    Dia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkumham, dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing.

    “Tetap akan dilempar ke pemerintah, jadi kita tinggal menunggu keputusannya. Pemerintah juga saya percaya bahwa tidak ada pemerintah yang ingin mencelakakan warganya, termasuk organisasi-organisasi, apalagi PMI, jadi saya yakin mereka akan adil, objektif, netral, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya,” paparnya.

    Dia juga menyampaikan akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum.

    “Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham, kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi [Munas] PMI,” katanya.

  • Menag Nasarudin: RI Bakal Punya 2 Masjid Negara di Jakarta & IKN

    Menag Nasarudin: RI Bakal Punya 2 Masjid Negara di Jakarta & IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar angkat bicara terkait dengan status Masjid Negara yang dikabarkan akan berpindah status dari yang Masjid Istiqlal, Jakarta menuju Masjid di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

    Dia mengatakan bahwa masih ada peluang bahwa nantinya akan ada dua masjid Negara yaitu di Jakarta dan di IKN Nusantara.

    “Tetap [Istiqlal jadi Masjid Negara] kan di sana [IKN] ada, di sini [Jakarta] ada. Nanti kita lihat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nasarudin pun mengamini bahwa nantinya akan ada imam besar yang bertugas di Masjid yang dibangun di Ibu Kota yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

    Mengingat, kata Nasarudin, niat pemerintah membangun masjid tersebut adalah untuk menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Air dan kebutuhan beribadah di IKN.

    “Itu nanti jadi salah satu masjid kebanggaan kita lagi. Akan ada [imam besar di sana], iya pokoknya salah satu yang bikin Indonesia [dikenal] kan Istiqlal,” pungkas Nasarudin.

    Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan Masjid Negara di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN bakal bisa digunakan untuk pelaksanaan salat Idulfitri 1446 H/2025. 

    Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria mengatakan masjid di IKN itu siap menampung 5.580 jemaah salat Idulfitri tahun depan.

    “Pembangunan Masjid Negara IKN telah mencerminkan kemajuan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara dan juga menegaskan semangat kebhinekaan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/12/2024). 

    Hariqo menambahkan saat ini proses pembangunan di IKN masih tahap I yang terdiri atas bangunan utama dengan empat lantai, dua lantai mezzanine, dan dua lantai serbaguna serta parkir.

    “Langkah ini membuktikan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN sekaligus menyediakan fasilitas ibadah yang memadai,” tambahnya.

    Masjid di IKN ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi (m2). Kemudian, Masjid Negara IKN bakal memiliki luas bangunan masjid dan plaza seluas 60.173 m2.

    Masjid Negara di IKN nantinya akan dilengkapi fasilitas parkir yang mendukung kebutuhan pengunjung, termasuk empat lot khusus VVIP, satu lot untuk difabel. 

    Selain itu, tersedia juga lima lot parkir yang diperuntukkan bagi bus, serta pada lantai LG di area pelataran dengan kapasitas 64 lot parkir.

    Adapun, bangunan masjid terdiri atas tiga bagian yaitu kubah utama, plaza terbuka dan minaret. Bentuk kubah masjid mengambil konsep simbol sorban dan bentuk galaksi sebagai penafsiran semesta alam raya yang tanpa batas.

  • Menag Bakal Rapat Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Haji Minggu Depan

    Menag Bakal Rapat Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Haji Minggu Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar memastikan akan melaksanakan rapat untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH) tahun 2025 pada pekan depan.

    “Dalam waktu dekat kita akan rapat. Mungkin minggu depan lah,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    Kendati demikian, Nasarudin mengatakan bahwa persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah berjalan.

    Bahkan, dia mengaku dari Kementerian Agama pun terdapat sejumlah catatan yang telah disesuaikan agar seirama dengan keinginan pemerintahan Arab Saudi.

    “Ya kami juga menyesuaikan perkembangan di Saudi. Kan Saudi Arabia ada perkembangan-perkembangan, jadi kita menyesuaikan,” tandas Nasarudin.

    Menurut catatan Bisnis, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan perpanjangan tahap II pelunasan biaya haji 2024 atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1445 H ditutup pada 5 April 2024.

    Direktur Layanan Haji dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Saiful Mujab mengatakan bahwa kuota nasional jemaah haji reguler sudah terpenuhi.

    Indonesia pada tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 kuota jemaah haji reguler dan 27.680 kuota jemaah haji khusus.

    “Alhamdulillah, kuota jemaah haji reguler pada penutupan proses pelunasan 5 April 2024, sudah terpenuhi,” kata Saiful Mujab di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

    Pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler dibuka dalam dua tahap yakni tahap pertama, dibuka sejak 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Tahap ini kemudian diperpanjang hingga 23 Februari 2024.

    Adapun, tahap kedua dibuka dari 13 – 26 Maret 2024. Saat itu baru 194.744 jemaah reguler yang melakukan pelunasan, sehingga pelunasan diperpanjang pada 1 – 5 April 2024.

    “Sampai hari terakhir, ada 196.272 kuota yang terlunasi, terdiri atas 194.285 jemaah haji reguler, 1.484 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 503 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU),” ujarnya.

    Masih ada 17.048 kuota jemaah haji reguler. Sisa kuota ini akan diisi oleh jemaah haji reguler yang sudah melunasi, tapi dengan status cadangan.

    “Saat ini tercatat ada 26.689 jemaah yang juga sudah melunasi dengan status cadangan. Jadi bahkan sudah melebihi sisa kuota yang ada,” sebut Saiful.

    Dia menuturkan jemaah yang sudah melunasi dengan status cadangan ini akan mengisi sisa kuota. Termasuk jika ada jemaah yang sudah lunas, tapi karena satu alasan menunda keberangkatannya.

    “Ini juga akan diisi kuota cadangan. Pengisian kuota cadangan berdasarkan nomor urut porsi,” tuturnya.

    Saiful Mujab bersyukur seluruh kuota jemaah haji reguler tahun ini sudah terpenuhi. Dia berharap, jemaah yang sudah melakukan pelunasan dan masuk kuota keberangkatan, semuanya bisa berangkat pada operasional haji 1445 H/2024 M.

    “Kloter pertama dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 11 Mei 2024 dan terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024,” ungkapnya.

  • Prabowo Tak Hadir di Acara Hakordia 2024, KPK: Kami Paham Kesibukan Presiden

    Prabowo Tak Hadir di Acara Hakordia 2024, KPK: Kami Paham Kesibukan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku paham terhadap kesibukan Presiden Prabowo Subianto yang absen pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2024. 

    Untuk diketahui, Prabowo diundang ke Hakordia 2024 dan dijadwalkan untuk menyampaikan pidato. Namun, sampai dengan acara dimulai, Presiden ke-8 itu tidak kunjung tiba. 

    Alhasil, Prabowo mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan untuk menggantikan dirinya di acara perayaan Hakordia 2024. 

    “Terima kasih atas kehadiran Bapak Menko Polkam yang dalam hal ini mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami memahami kesibukan Bapak Presiden sehingga belum bisa hadir langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari ini,” ujar Nawawi saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Adapun, Menkopolkam Budi Gunawan menyampaikan apresiasi KPK atas kerja kerasnya dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. 

    “Pertama-tama, saya selaku yang mewakili Bapak Presiden, sangat mengapresiasi KPK yang terus menerus telah bekerja dengan keras melalui berbagai program kerjanya, mulai dari upaya pencegahan, hingga penindakan, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” ujar pria yang akrab disapa BG itu di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu lalu menuturkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Selain menghambat pembangunan, korupsi turut merusak perekonomian dan menyengsarakan rakyat. 

    BG berpesan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Asta Cita.

    “Di dalam konteks korupsi, penekanan utama Asta Cita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan, sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi,” kata purnawirawan bintang empat Polri itu.

  • Ketua MK Pastikan Hakim Sengketa Pilkada Bebas Konflik Kepentingan

    Ketua MK Pastikan Hakim Sengketa Pilkada Bebas Konflik Kepentingan

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memastikan bahwa tiap-tiap panel hakim yang mengadili perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest).

    Menurutnya, panel diisi oleh hakim konstitusi yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau kepentingan lainnya dengan perkara yang diadili. Hal ini sama halnya ketika MK mengadili sengketa Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif 2024.

    “Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan, ya, nanti perlakuannya sama,” kata Suhartoyo dilansir dari Antara, Senin (9/12/2024). 

    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur hakim tidak boleh mengadili perkara yang memiliki keterlibatan dengan dirinya.

    Suhartoyo menilai aturan tersebut melekat bagi setiap hakim, tidak terkecuali terhadap hakim yang mengadili perkara sengketa pilkada.

    “Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun ‘kan sama ketentuannya,” ujar dia menegaskan.

    Lebih lanjut, Suhartoyo menyampaikan bahwa persidangan perkara sengketa pilkada akan dibagi ke dalam tiga panel. Adapun satu panel terdiri dari tiga hakim konstitusi.

    “Kalau sebanyak perkara, misalnya 200 [perkara], ya, akan dibagi tiga. Misalnya masing-masing [panel] 60 atau 70 [perkara]. Mekanismenya tidak ada persoalan,” ucap Suhartoyo memastikan.

    Meski demikian, dia mengatakan MK belum menentukan nama-nama hakim di tiap panelnya. Komposisi panel akan ditetapkan ketika perkara telah rampung diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

    “Belum ada perkara yang kita bisa baca karena ‘kan ini masih permohonan awal, belum perbaikan, jadi belum menjadi perkara yang bisa diregistrasi. Kecuali nanti sampai batas waktu perbaikan tidak menyerahkan perbaikan, permohonan awal pun bisa diregistrasi,” katanya.

    Berdasarkan situs resmi MK, tercatat sebanyak 153 permohonan sengketa pilkada telah didaftarkan hingga pukul 14.20 WIB. Jumlah itu terdiri dari 120 permohonan sengketa pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.

    Sementara itu, permohonan sengketa pilkada tingkat provinsi tercatat belum ada yang didaftarkan. Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan belum ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mengisi permohonan, baik via daring maupun luring.

  • Kalau Jokowi Ingin Gabung Gerindra, Muzani: Kehormatan yang Amat Besar

    Kalau Jokowi Ingin Gabung Gerindra, Muzani: Kehormatan yang Amat Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Gerindra mengaku akan mendapat kehormatan yang sangat besar jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung di partai berlogo burung garuda tersebut.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024). 

    Adapun, dia menekankan bahwa prinsip dari Gerindra adalah partai yang terbuka. Kemudian, dia juga mengemukakan bahwa Jokowi adalah seorang mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan.

    “Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan, tentu saja. Tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua,” katanya. 

    Lebih lanjut, Muzani menyampaikan bahwa nantinya Gerindra akan melangsungkan kongres pada Februari 2025. Dia enggan membeberkan apakah dalam kongres itu akan ada kejutan atau tidak, dia hanya mengatakan untuk tunggu saja sampai pada hari H.

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut untuk sementara waktu tak menyiapkan posisi apa-apa untuk Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    “Sementara kami belum siapkan apa-apa karena kami belum tahu rencana Pak Jokowi,” kata Dasco dikutip dari Antara, Sabtu (7/12/2024). 

    Dia menyebut Gerindra pada prinsipnya terbuka kepada siapa pun sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

    “Tetapi, kan tidak tahu apa Pak Jokowi mau masuk Gerindra atau punya rencana lain,” kata Dasco.

    Sementara itu, Presiden Prabowo saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan Gerindra yang kemudian dijawab  Gerindra terbuka bagi siapa pun. 

    “Kalau Gerindra terbuka, tetapi tentu kami enggak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo di depan kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan wartawan.

  • Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara, Gerindra: Pertemuan Balasan

    Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara, Gerindra: Pertemuan Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hanyalah pertemuan balasan biasa.

    Dikatakan Muzani, pertemuan ini berlangsung lantaran Pak Jokowi ingin membalas kunjungan Pak Prabowo ke Solo pada Minggu (3/11/2024) lalu. Dengan demikian, tambahnya, tradisi silaturahmi ini adalah suatu hal yang biasa.

    “Pak Jokowi merasa pak Prabowo telah mengunjungi beliau di Solo. Maka Pak Jokowi merasa juga harus membalas atas silaturahmi Pak Prabowo ke Solo, dengan mengunjungi Pak Prabowo di Jakarta,” katanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

    Lebih lanjut, Sekjen Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI ini mengemukakan pertemuan itu hanya membicarakan hal yang ringan-ringan saja. 

    Muzani juga enggan membeberkan secara gamblang apakah pertemuan ini membahas soal kans Jokowi bergabung dalam partai berlogo burung garuda atau tidak. 

    “Ya secara spesifik enggak. Cuma prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa alasan dirinya menemui Presiden Prabowo Subianto di kediamannya adalah sebagai bentuk kunjungan balasan. 

    Bertemu di Rumah Kertanegara, Jumat (6/12/2024). Kedua tokoh itu bertemu pukul 20.00 WIB dan selesai berbincang selama satu jam atau keluar pada pukul 21.11 WIB. 

    Jokowi pun mengaku bahwa telah tiba di Jakarta sejak sore. Kendati demikian, dirinya tak mengungkapkan bahasan apa yang akan dilakukan oleh kedua pejabat Negara itu. 

    “Beliau Pak Presiden waktu ke Merauke, kemudian mampir ke Solo ini saya pas ke Jakarta, kaya kunjungan balasan karena saya kangen,” ujarnya kepada wartawan.

  • Panglima TNI Mutasi 300 Perwira Tinggi: Pangkogabwilhan I, Pangkostrad, Danpaspampres

    Panglima TNI Mutasi 300 Perwira Tinggi: Pangkogabwilhan I, Pangkostrad, Danpaspampres

    Bisnis.com, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada 300 perwira tinggi (pati) yang berdinas di lingkungan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), BSSN, Basarnas, kementerian, serta Universitas Pertahanan.

    Perombakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024, yang dibenarkan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Beberapa perwira tinggi itu menempati jabatan strategis, di antaranya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Pangkostrad, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang sebelumnya berdinas di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mendapatkan promosi menjadi Pangkogabwilhan I menggantikan Laksamana Madya TNI Rachmad Jayadi, yang saat ini menjadi perwira tinggi Mabes TNI Angkatan Laut dalam rangka pensiun.

    Kemudian, Letjen TNI Mohammad Fadjar yang sebelumnya menjabat Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad), saat ini mendapatkan penugasan baru sebagai Pangkostrad. Letjen TNI Mohamad Hasan, yang sebelumnya Pangkostrad, saat ini menjabat Dankodiklatad.

    Mayjen TNI Achiruddin, yang belum lama rangkap jabatan sebagai Pangdam VI/Mulawarman dan Danpaspampres, saat ini kembali menjabat sebagai Danpaspampres. Posisi Pangdam VI/Mulawarman pun diisi oleh Mayjen TNJ Rudy Rachmat Nugraha.

    Dalam SKep yang sama, Panglima TNI menugaskan Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Jabatan lama Nugroho sebagai Inspektur Utama BIN pun diisi oleh Mayjen TNI R. Sidharta Wishu Graha. Walaupun demikian, Nugroho dan Sidharta masih perlu menunggu surat keputusan presiden (keppres) sebelum resmi menjabat.

    Posisi Gubernur Akademi Militer (Akmil), yang sebelumnya diisi oleh Sidharta, saat ini diisi oleh Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Inspektur (Ir) Akmil.

    Panglima TNI juga menugaskan beberapa perwira tingginya untuk bertugas sebagai pejabat di beberapa kementerian/lembaga, di antaranya Mayjen TNI Maryono sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan RI, Mayjen TNI Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian RI, dan Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji RI. Dalam lembar SKep, tiga perwira tinggi itu dimutasi menjadi staf khusus kepala staf di matra masing-masing.

    Kemudian, Panglima TNI juga mengganti atase pertahanan (athan) di 11 negara, yang rinciannya, yaitu Kolonel Inf. Tri Andi Kuswantoro sebagai Athan RI untuk Malaysia, Kolonel Arh Tony Aris Setyawan sebagai Athan RI untuk Uni Emirat Arab (UAE), Kolonel Arh Zaenal Arifin sebagai Athan RI di Arab Saudi, Kolonel Arm Robertus Subono sebagai Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI PBB di New York, Amerika Serikat, Kolonel Laut (P) Sumartono sebagai Athan RI untuk China, dan Kolonel Laut (E) Hidayaturrahman sebagai Athan RI untuk Jepang.

    Selanjutnya, Kolonel Laut (E) Novera Budi L sebagai Athan RI untuk Australia, Kolonel Mar Burhanudin sebagai Athan RI untuk India, Kolonel Pnb Budi Susilo sebagai Athan RI untuk Rusia, Kolonel Sus Hendra Gunawan sebagai Athan RI untuk Perancis, dan Kolonel Pnb Yose Ridha sebagai Athan RI untuk Amerika Serikat.

    Berikut daftar jabatan perwira tinggi baru di lingkungan TNI, BIN, BSSN, Basarnas, Kementerian, Universitas Pertahanan 

    1. Pangkogabwilhan I : Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo

    2. Pangkostrad : Letjen TNI Mohammad Fadjar

    3. Danpaspampres : Mayjen TNI Achiruddin

    4. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) : Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi 

    5. Gubernur Akademi Militer (Akmil) : Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw

    6. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan RI: Mayjen TNI Maryono

    7. Irjen Kementerian Pertanian RI: Mayjen TNI Irham Waroihan 

    8. Badan Penyelenggara Haji RI: Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan

  • Ingin Rebut Posisi Ketum PMI, JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi

    Ingin Rebut Posisi Ketum PMI, JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 Jusuf Kalla (JK) melaporkan politisi Golkar Agung Laksono ke polisi. Laporan tersebut dilakukan JK setelah Agung Laksono menggelar Musyawarah Nasional (Munas) tandingan PMI ke-22. 

    JK, yang baru saja terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketum PMI, menegaskan bahwa organisasi tersebut PMI hanya ada satu dalam negara.

    “PMI harus ada satu dalam satu negara, tidak boleh ada dua, jadi kami sudah laporkan [Agung Laksono] ke polisi,” kata JK dilansir dari Antara, Senin (9/12/2024). 

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 menegaskan manuver Agung Laksono secara sepihak membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan PMI ke-22 merupakan langkah yang ilegal.

    “[Munas tandingan PMI ke-22] Itu ilegal dan pengkhianatan. Kedua, itu emang kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan, tetapi itu harus kita lawan,” ujar dia.

    Menurutnya, tidak ada pencalonan lain dalam kontestasi Ketua Umum PMI. Oleh karena itu, JK telah melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi.

    “Tidak ada calon lain, sudah ke polisi, ada tindakan ilegal sudah melaporkan polisi, karena tidak boleh begitu, hanya beberapa orang, itu pun sudah kita sudah pecat karena melanggar AD/ART,” tuturnya.

    Berdasarkan hasil sidang pleno yang diselenggarakan Minggu (8/11/2024), JK telah terpilih secara aklamasi dan hasilnya masih menunggu keputusan secara formal hari ini.

    “Ya, dari semua peserta mau aklamasi seperti itu, namun perlu formalitasnya nanti,” ucap JK. 

    Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) 2024 memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

    Ketua PMI Jawa Barat Adang Rocjana menyebutkan, keputusan ini disampaikan oleh mayoritas peserta Munas yang terdiri atas pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Dia menambahkan mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.

    “Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI,” ujar Adang yang memimpin sidang pleno kedua tersebut.